Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum KERTHA WICAKSANA Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Pitriyantini, Putu Eka
Universitas Tabanan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.825 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18332

Abstract

Peraturan Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan, kewenangan pembuatan kebijakan melekat pada jabatan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah, dan ternyata telah menyebabkan banyak pejabat yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Disisi lain, dianutnya pendapat kebijakan pemerintah tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kebijakan tidak mungkin diajukan kepengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring/belum diatur dalam peraturan tertulis. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengambilan,pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI Adi Surya, I Kadek; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945 Putu Eka Pitriyantini; Ni Luh Gede Astariyani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p04

Abstract

This writing aimed to examine the causes of non-compliance with the implementation of the Constitutional Court Decision as well as analyze and axamine the consequence of non-compliance with the decisions of the Constitutional Court in Reviewing Laws and Constitutional Court Decisions. This writing was normative legal research using statutory approach, conceptual approach and historical approach. The study indicated that there are several causes leading to non-compliance with the implementation of the Constitutional Court Decisions; among others are the sectoral ego of state institutions that causes reluctance to implement the Constitutional Court decisions, the Constitutional Court which does not have an executive body, the void of legal norms, the connection with state institutions that are obliged to follow up on the Constitutional Court decisions, and the interpretation of the final meaning attached to the Constitutional Court decisions. These things have resulted in injustice to the petitioners and citizen whose constitutional rights have been violated by policies of government.
PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Putu Eka Pitriyantini
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18332

Abstract

Peraturan Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan, kewenangan pembuatan kebijakan melekat pada jabatan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah, dan ternyata telah menyebabkan banyak pejabat yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Disisi lain, dianutnya pendapat kebijakan pemerintah tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kebijakan tidak mungkin diajukan kepengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring/belum diatur dalam peraturan tertulis. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengambilan,pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI I Kadek Adi Surya; Putu Eka Pitriyantini
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Putu Eka Pitriyantini
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.90-96

Abstract

Abstrak Delik lokika sanggraha merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Delik adat ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat putusan oleh hakim dalam perkara pidana. Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentur asas “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam hukum nasional. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan meletakan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doctrinal. Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik lokika sanggraha, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Abstract Lokika sanggraha Delict is one of the customary laws that still exists in community relations in Indonesia. This custom delict is used as a basis for making decisions by judges in criminal cases. While the Indonesian criminal system is hit by the principle "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali". This study aims to analyze the position of customary law in national law. The research method used is normative legal research by putting the law as the norm with the approach of legislation and doctrinal. In the case of termination of criminal cases specifically the lokika sanggraha offense, the judge's obligation to follow the movement of legal dynamics, not only in the sense of written law, but includes in an unwritten sense within the community.
URGENSI PENGATURAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Putu Eka Pitriyantini; Ni Ketut Sari Adnyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p12

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya pengaturan perihal psikologi forensic pada sistem peradilan di Indonesia, penelitian ini membandingkan manfaat kajian psikologi forensic di negara-negara yang menggunakan psikologi forensic dalam sistem peradilannya. Penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitan hukum normatif, dalam penelitian ini terdapat norma kabur perihal dasar hukum psikologi forensik yaitu Pasal 183 dan 184 KUHAP pada sistem peradilan pidana serta norma kosong pada sistem peradilan perdata. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Sejarah Aturan Hukum. Hasil dari penelitian ini, hakekat psikologi forensik dalam system hukum yaitu karena kajian keilmuaan ini memiliki kemampuan untuk mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi bagi aparat penegak hukum sehingga mudah dimengerti. Urgensi dari pengaturan psikologi forensic dalam dalam sistem peradilan, merupakan seseuatu yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, hal ini dikarenakan antara hukum dan psikologi forensik memiliki hubungan yang erat dan penting. Hal ini dapat dilihat dari objek kajian dari keduanya yang menempatkan manusia sebagai objek kajian. Psikologi forensik dan hukum secara hakiki berasal dari rumpun keilmuwan sosial, hal inilah yang kemudian berdampak pada keterlibatan psikologi terhadap pandangan-pandangan dalam sistem hukum. ABSTRACT This study aims to examine the importance of regulating the matter of forensic psychology in the justice system in Indonesia, this study compares the benefits of forensic psychology studies in countries that use forensic psychology in their justice system. The legal research used is a normative legal research method, in this study there are vague norms regarding the legal basis of forensic psychology, namely Articles 183 and 184 of the KUHAP in the criminal justice system and empty norms in the civil justice system. The research approach used is the statutory approach and the history of law approach. The results of this study, forensic psychology in the legal system is because this scientific study has the ability to test in court, reformulation, psychological discoveries into legal language in court, and provide information for law enforcement officials so that it is easy to understand. The urgency of regulating forensic psychology in the justice system is something that is needed to guarantee legal certainty, this is because law and forensic psychology have important relationship. This can be seen from the object of study of the two which place humans as the object of study. Forensic psychology and law essentially come from the social science, this is what then has an impact on psychology's involvement in views in the legal system.
AUTHORITY OF THE BALI PROVINCIAL GOVERNMENT IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT Ni Ketut Sari Adnyani; Putu Eka Pitriyantini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p03

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di Provinsi Bali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa di Provinsi Bali terdapat banyak sekali tempat wisata di mana para wisatawan dapat menikmati destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, terdapat berbagai macam permasalahan mengenai lingkungan dari tempat wisata tersebut. Terdapat berbagai tempat wisata yang masih belum memiliki izin yang jelas. Kemudian terdapat berbagai bangunan yang kosong padahal jika bangunan tersebut dibenahi dapat berpotensi sebagai bangunan yang dapat dijadikan objek wisata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat mengelola tempat tersebut menjadi tempat wisata yang bersih dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan bersifat partisipasif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan agar tempat tersebut dapat menarik perhatian para wisatawan. Ke depan kepada pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Bali, disarankan agar dalam mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan hendaknya senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia serta keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab. ABSTRACT The purpose of this research is to describe problems related to environmental protection and management that occur in the province of Bali. This research is a normative or legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study found that in Bali Province there are many tourist attractions where tourists can enjoy these tourist destinations. However, there are various kinds of problems regarding the environment of these tourist attractions. There are various tourist attractions that still do not have clear permits. Then there are various empty buildings even though if the building is changed it has the potential to become a building that can be used as a tourist spot. Referring to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the Regional Government of the Province of Bali can manage the place to become a clean tourist spot while still paying attention to community aspirations and being participatory by involving all interested parties in its management. environmental management so that the place can attract the attention of tourists. In the future, it is suggested to the government and regional government of Bali Province to issue a decision in the form of an environmental permit so that they always pay attention to human needs and environmental limitations in meeting current and future needs based on environmentally sound principles. Become a sustainable development target through accurate and responsible environmental studies and analysis.
MENGANTISIPASI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI DENGAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU BERBASIS BUDAYA BALI Putu Eka Pitriyantini
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.739

Abstract

Saat ini propaganda terorisme-radikalisme terus menyasar generasi muda. Fakta menunjukkan, kelompok ekstrimis ini telah menggeser target rekrutmen anggota yang awalnya menyasar usia dewasa. Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini dikaji (1) bagaimana hubungan radikalisme dengan agama? dan (2) Bagaimana sistem pendidikan agama berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Hubungan agama dan radikalisme, selalu dimaknai salah oleh segelintir umat (oknum). Agama merupakan instrument pembatas kekuasaan dari penguasaan yang tidak adil dari segelintir orang. Agar setiap manusia dapat mengkontrol egoismenya terhadap orang lain, termasuk pemahaman yang salah tentang agama yang menyebabkan tindakan-tindakan radikalisme. Faktor penyebab radikalisme sebenarnya bukan berasal dari suatu agama melainkan politik mempertahankan kekuasaan. Sistem pendidikan agama hindu berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme, dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan keduanya (Agama Hindu dan Budaya Bali) dalam satu wadah, sehingga memberikan pemahaman tentang Agama secara lebih menarik kepada Mahasiswa. Pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali dapat dijadikan wahana yang strategis untuk menanamkan pemahaman anti radikalisme pada Mahasiswa.
Co-Authors Adi Surya, I Kadek Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Gede Astariyani