Articles
<![CDATA[PENCALONAN ANGGOTA DPR-RI YANG BERDOMISILI BERBEDA DENGAN DAERAH PEMILIHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ]]>
<![CDATA[Gunawan, Made Gerry]]>;
<![CDATA[Astariyani, Ni Luh Gede]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui politik hukum pencalonan anggota DPR-RI yang berdomisili berbeda dengan daerah pemilihannya serta bagaimana konsekuensi pelaksanaannya terhadap rakyat, sehingga pemilu legislatif dapat benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat yangs sejati. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian socio-legal, yaitu dilakukan dengan studi tekstual dalam pasal peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis secara kritikal untuk dijelaskan makna dan implikasinya. Sehingga hasil dari peneltian ini menunjukan politik hukum terhadap calon anggota DPR RI yang mencalonkan diri dari daerah pemilihan bukan domisilinya di Indonesia masih pro dan kontra, syarat berdomisili di dapil dalam pencalonan anggota DPR RI harus segera diatur kedalam peraturan perundang-undangan, karena merupakan bentuk penghormatan terhadap NKRI. Norma yang mengatur mengenai syarat domisili dalam pencalonan anggota DPR-RI cenderung terlalu luas, sehingga akan memberi ruang kerugian bagi kebanyakan masyarakat pada implikasinya. The purpose of this study is to determine the legal politics of nominating DPR-RI members who are domiciled differently from their electoral districts and how the consequences of its implementation on the people, so that legislative elections can truly reflect the true sovereignty of the people. The research method used in this research is the socio-legal research method, which is carried out by textual studies in the articles of legislation and then analyzed critically to explain the meaning and implications. So that the result of this research is that the legal politics of candidates for members of the DPR RI who are nominating themselves from an electoral district instead of their domicile in Indonesia are still pros and cons, the requirements for domicile in the candidacy for members of the DPR RI must be regulated immediately into legislation, because it is a form of respect. against the Republic of Indonesia. The norms governing the domicile requirements in the nomination of DPR-RI members tend to be too broad, so that it will leave room for losses for most of the people on its implications.]]>
<![CDATA[PENGAJUAN GUGATAN GANTI RUGI MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Novita Permata Sari]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam perkembangannya merek terkenal banyak ditiru oleh masyarakat. Dalam realitanya pelanggaran merek terkenal sangat sering terjadi. Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaturan terkait dengan pengajuan gugatan ganti rugi oleh pemilik merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil study ini menunjukan bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang memalsukan mereknya berdasarkan Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dengan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan persyaratan merek terkenal, yakni suatu merek sudah didaftarkan dibeberapa negara sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 21 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Kata Kunci : Gugatan Ganti Rugi, Merek Terkenal]]>
<![CDATA[PEMBATALAN MEREK OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK : KAJIAN ITIKAD BAIK ]]>
<![CDATA[Putri Ari Safitri]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah ini mengenai pemilik hak atas merek pada umumnya mengajukan permohonan pembatalan merek bagi pihak lain yang menyerupai mereknya. Namun, dalam realitanya adanya pihak yang tidak berhak menyadari kekeliruannya, sehingga dengan Itikad baik melakukan permohonan pengajuan pembatalan merek. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaturan atas pembatalan merek dengan itikad baik oleh pihak yang tidak berhak dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang – undang serta bahan – bahan hukum lainnya. Adapun Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belum jelasnya pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembatalan merek oleh pihak yang tidak berhak dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Kata kunci : Itikad Baik, Pembatalan Merek, Pengaturan.]]>
<![CDATA[UPAYA DEBITOR UNTUK MENGHINDARI KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepailitan merupakan hal terakhir yang digunakan kreditor untuk menagih utangnya pada debitor. Syarat-syarat untuk menyatakan debitor pailit tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun syarat yang begitu mudah ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh beberapa kreditor yang tidak beritikad baik. Hal ini membuat debitor yang dalam keadaan solven-pun dapat dijatuhi putusan pailit dengan terpenuhinya syarat tersebut. Hal ini menjadi masalah bagi dunia bisnis di Indonesia jika tidak segera dibenahi. Dalam penulisan makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Karena tidak dikenalnya istilah insolvency test pada hukum kepailitan di Indonesia, maka debitor dalam keadaan solven-pun dapat dipailitkan. Untuk menghindari kepailitan maka upaya yang dapat dilakukan oleh debitor yaitu dengan melunasi seluruh utangnya dan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun masih ada upaya hukum bagi debitor solven yang telah dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk dapat menyelamatkan usahanya dari kepailitan yaitu dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk pembatalan putusan pailit tersebut. Kata Kunci: Upaya, Menghindari, Kepailitan, Debitor]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK KEMASAN MAKANAN ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Raswati Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi kepada konsumen dalam kemasan produk makanan yang diproduksi, namun dalam kemasan produk makanan acapkali informasinya tidak jelas dan tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam kemasan. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk kemasan makanan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa tanggungjawab pelaku usaha atas produk kemasan makanan yang tidak sesuai dan merugikan konsumen adalah pihak pelaku usaha bertanggungjawab mengganti kerugian atas kerusakan dan atau pencemaran produk kemasan makanan mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kata kunci : Tanggungjawab pelaku usaha, Produk, Konsumen]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KASUS INVESTASI AMCO VS INDONESIA MELALUI ICSID ]]>
<![CDATA[Aldo Rico Geraldi]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.698 KB)
<![CDATA[This writing aims to explain the procedure of the related dispute settlement. It applies normative legal research method combined with statutory, casuistic, and historical approaches. It shall illustrate the settlement ruling, chronological order, and verdict upon the case. Conclusion draw through this writing shall be means of conciliation is regulated pursuant to Chapter III of ICSID Convention and Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules).]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENERAPKAN PEMBATASAN SOSIAL DALAM MENANGANI CORONA VIRUS DISEASES 19 ]]>
<![CDATA[Aditya Saputra]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.153 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p17
<![CDATA[Artikel ini memiliki tujuan memahami kewenangan pemerintah daerah berdasarkan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah menerapkan pembatasan sosial dalam upaya penanganan covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Menerapkan Pembatasan Sosial dalam Upaya Penanganan Covid-19 ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menemukan jika Kewenangan pemerintah daerah menerapkan pembatasan sosial dalam upaya penanganan covid-19 merupakan langkah yang baik dalam menangani penyebaran covid-19. Namun PP No. 1/2020 tentang PSBB belum memberikan pengaturan secara jelas terkait teknis pelaksanaan PSBB bagi Pemerintah Daerah. Sehingga ini akan berpengaruh pada terjadinya ketidakjelasan teknis oleh pemerintah daerah dalam menjalankan PP tersebut. This Article aims to understand the authority of local governments based on law in Indonesia and to find out the authority of local governments to apply social restrictions in efforts to deal with Covid-19. The method used in research related to the Authority of Regional Governments to Apply Social Restrictions in Efforts to Handling Covid-19 uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach and case approach to analyze legal issues in this study. The results of this study found that the authority of local governments to implement social restrictions in an effort to deal with Covid-19 is a good step in dealing with the spread of Covid-19. However PP No. 1/2020 concerning PSBB has not provided clear regulations regarding the technical implementation of PSBB for Regional Governments. So that this will have an effect on the occurrence of technical uncertainty by the local government in implementing the PP.]]>
<![CDATA[HIPOTIK TERHADAP KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Ni Putu Noving Paramitha Pandy]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.885 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Hipotik Terhadap Kapal Laut Sebagai Jaminan PelunasanKredit. Hipotik merupakan hak kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak. Kapaldapat dibagi menjadi dua, yakni beratnya diatas 20m3 dan dibawah 20m3. Tulisan inibertujuan untuk mengetahui kapal laut yang dapat dibebankan dengan hipotik, sehinggadapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan kredit. Metode yang digunakan adalahpenelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundangundanganyang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Hipotik terhadap kapal lautmerupakan hak kebendaan atas kapal yang beratnya 20m3 atau lebih.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Cyntia Herdiani Syahputri]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.893 KB)
<![CDATA[The writing is titled "Due Marriage Law Seen From Different Religions Act No. 1 of 1974" which aims to discuss the legal consequences of marriage as where different religions in Indonesia. In this study, using a normative research methods in the solution through a review of the rules - the rules that exist and examines various aspects of the written law. This paper describes the legal consequences perbdaan religion in the Marriage Act. Kesimpualn perkawianan that can pull in different religions have in langsungkan in society is not valid because the intent to deviate from the provisions of article 2, paragraph (1) and Article 8, paragraph (f) of the Marriage Law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK DIGITALISASI ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Dewi Suwantari]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.909 KB)
<![CDATA[Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi” ini menguraikan tentang masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat dari kemajuan teknologi di era modern salah satunya disebabkan oleh digitalisasi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana undang-undang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum pekerja yang terkena PHK. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode ini meneliti hukum secara normatif dengan melihat hukum dari presfektif internal yang objek penelitiannya adalah menggunakan norma hukum yang dimana masih adanya kekaburan norma dalam perlindungan hukum terhadap pekerja akibat PHK karena dampak digitalisasi ini. Hasil akhir penelitian ini yaitu hak-hak bagi pekerja yang terkena PHK terdapat dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh akibat dampak digitalisasi yaitu terdapat dalam Pasal 164 Ayat (3) UUK dengan perlindungan hukum berupa pemberian uang pesangon, pemberian uang penghargaan atau uang jasa selama masa kerja pekerja/buruh, dan pemberian hak ganti rugi atas dampak dari adanya PHK tersebut. Kata Kunci : Pekerja, Perlindungan Hukum, PHK, Digitalisasi.]]>
