Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Ensiklopedia Education Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Locus Journal of Academic Literature Review EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Jurnal Hukum Bisnis Journal of Law & Policy Review
Zaidar, Zaidar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Buletin Konstitusi

 1 
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA) Azzahra, Nabila; Yamin, Muhammad; Zaidar, Zaidar
BULETIN KONSTITUSI Vol 4, No 1 (2023): Vol. 4, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT            A natural event resulting in the formation of new land which known as a land rising has the potential to be a place to live or a source of income. One of the cases is the land rising is at Bangka Jaya Sub-district, Aceh Utara Regency. The Law No. 11/2020 concerning on Job Creation is expected to be the most recent reference in overcoming various problem, one of which is Indonesian agrarian sector. However, there has been no detailed regulation on the rising land in many regions of Indonesia. Therefore, the issues addressed in this study are the Indonesian law/regulation following the enactment of Law No. Il of 2020 on Job Creation, the legal protection of the land rising possession at Bangka Jaya beach, Dewantara Sub-district, Aceh Utara Regency, as well as the process of submitting land rising ownership right at Bangka Jaya beach, Dewantara Sub-district, Aceh Utara Regency.            This empirical juridical research with qualitative and analytical descriptive study is employed. The primary and secondary data are collected through documents, observation, and in-depth interview.            The findings indicate that the regulation of land rising is not detailed in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. However, according to government regulation No. 18 of 2021 on Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration, land rights are state property. There is no legal protection for the community who occupy the land rising which is similar to the occupation of the land rising occurred in other places. As a result ofthe absence of legal certainty, the submission process of land ownership in Bangka Jaya beach can not be carried out. It is expected that the government create a special regulation such as Qanun concerning the land rising due to the potential cases of land rising in Aceh and other cities. A legal advice/socialization on illegal land ownership and the consequences, so the local government starts mapping on the land rising around Bangka Jaya coastal area.
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH KARENA TERDAPAT SPPT PBB GANDA TERHADAP SEBIDANG TANAH YANG BUKAN HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 120PK/PDT/2017) Chairunisa, Siti; Ginting, Budiman; Zaidar, Zaidar
BULETIN KONSTITUSI Vol 4, No 1 (2023): Vol. 4, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK       Pada dasaranya siapapun yang menguasai sebidang tanah maka ia yang wajib untuk membayar PBB berdasarkan SPPT dari sebidang tanah yang dikuasai dan diambil manfaat olehnya.  Tetapi timbul masalah jika diatas tanah tersebut belum ada alas hak yang kuat sebagai alat bukti yang menunjukan kepemilikan atas sebidang tanah tersebut, jika hanya surat tanda bukti pembayaran PBB tentunya setiap orang dapat memilikinya, maka dari itu banyak terjadi kasus dengan PBB ganda dari satu bidang tanah yang sama. Sebagai dasar untuk melengkapi data penelitian ini akan diteliti suatu kasus yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 360/Pdt.G/2000/PN.Mdn.      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Hukum SPPT PBB Dengan Kepemilikan Hak Atas Tanah, Kedudukan Pemilik Hak Atas Tanah Karena Terdapat SPPT PBB Ganda Terhadap Sebidang Tanah Yang Bukan Hak Milik dan Analisis Putusan Nomor 120PK/PDT/2017 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah karena Terdapat SPPT PBB Ganda Terhadap Sebidang Tanah Yang Bukan Hak Milik.      Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif agar mudah dipahami oleh pembaca.      Berdasarkan hasil penelitian bahwa hubungan SPPT PBB dengan kepemilikan hak atas tanah hanya sebatas untuk pendaftaran kepemilikan hak atas tanah saja. sebenarnya yang menjadi acuan bukanlah SPPT/NJOP/PBB, melainkan status kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam bentuk sertifikat dan surat keterangan kepemilikan hak atas sertifikat atas tanah tersebut. Memiliki SPPT PBB bukan dasar bahwa wajib pajak tersebut juga merupakan pemilik hak atas tanah. Bahwa Bukti kepemilikan tanah secara hukum diakui salah satunya dalam bentuk sertifikat, SPPT atau Pajak bukanlah bukti kepemilikan. Terkait dengan kedudukan hak atas tanah yang didalamnya terdapat SPPT PBB ganda tentunya harus berpedoman tetap pada surat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki, yang dapat diubah atau diperbaiki adalah SPPT PBBnya dengan cara membatalkan atau menghapus salah satu SPPT PBB pada sebidang tanah yang sama tersebut. Analisis terkait dengan putusan dalam penelitian ini pada dasarnya sudah tepat, hakim dengan segala pertimbangan dan bukti yang diajukan telah memutuskan perkara dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diketahui bahwa pada dasarnya siapapun yang menguasai atau mengambil manfaat pada satu bidang tanah memang dialah yang harus membayar PBB sebidang tanah tersebut, tetapi pada hakikatnya pembayaran PBB bukan berarti dapat memiliki alas hak atas tanah tersebut seperti yang telah dilakukan oleh tergugat. Kata Kunci : Kepemilikan, SPPT PBB, Ganda
Co-Authors Afnila, Afnila Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzahra, Nabila BUDIMAN GINTING Chairunisa, Siti Dedi Harianto Ekaputra, M Harris, Muhammad Kaban, Maria Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nasution, Mirza Ritonga, Syarifah Hasna Rosnidar Sembiring Saidin, OK Silitonga, Poltak Simanjuntak, Agnes Vepy Sitompul, Cristina Natalia Suprayitno Suprayitno Tambunan, Kiki Ayu Lestari Trisna, Wessy Winanda, Fadila Anggi Wirawan, Josephine Yulandari, Mesy