Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Ensiklopedia Education Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Locus Journal of Academic Literature Review EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Jurnal Hukum Bisnis Journal of Law & Policy Review
Zaidar, Zaidar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII MELALUI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DI SMPN 1 LEMBAH MELINTANG TAHUN AJARAN 2018/2019 Zaidar, Zaidar
Ensiklopedia Education Review Vol 1, No 1 (2019): Volume 1 No.1 April 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v1i1.261

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di SMPN 1 Lembah Melintang yang menunjukkan terdapat siswa yang tingkat motivasi belajarnya rendah. Melalui layanan bimbingan kelompok diharapkan motivasi belajar siswa ini dapat ditingkatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok, untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa setelah mendapat layanan bimbingan kelompok, dan untuk mengetahui apakah motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling dengan melaksanakan dua siklus. Subyek penelitian ini yaitu 10 siswa kelas VIII SMPN 1 Lembah Melintang yang terdiri atas 8 siswa bermotivasi belajar rendah dan 2 siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, agar terjadi dinamika kelompok. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, skala motivasi belajar dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif persentase dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa sebelum memperoleh perlakuan berupa bimbingan kelompok, sebesar 44,4% kategori rendah. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok pada sikus I, motivasi belajar siswa meningkat menjadi kategori sedang sebesar 65%. Sedangkan pada siklus II motivasi belajar siswa terus meningkat menjadi kategori tinggi dengan perolehan sebesar 74%. Hal ini menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas VIII di SMPN 1 Lembah Melintang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok motivasi belajar siswa sebesar 44,4% kategori rendah. Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus I motivasi belajar siswa sebesar 65% kategori sedang dan pada siklus II motivasi belajar siswa sebesar 74%. Sehingga terjadi peningkatan motivasi belajar yang signifikan setelah diadakan layanan bimbingan kelompok. Saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya guru pembimbing lebih mengembangkan layanan bimbingan kelompok untuk membantu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/Pn.Trt) Silitonga, Poltak; Lubis, Muhammad Yamin; Zaidar, Zaidar; Nasution, Mirza
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.318 KB)

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, maka kepentingan pemilik hak atas tanah tersebut dilindungi. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengeni kedudukan hukum putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan Hukum terhadap pembatalan sertifikat tanah. Perlindungan hukum terhadap para pihak. Analisa yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni berupa putusan pengadilan (horizontal). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah kedudukan hukum putusan pengadilan negeri terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak menempuh upaya hukum banding merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam putusan perkara tersebut dimana penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt, terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah harus melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pembatalan sertifikat hak milik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau melalui Badan Pertanahan Nasional.
Analisis Hukum Tentang Keabsahan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Tukar Tanah Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN LLG Wirawan, Josephine; Yamin, Muhammad; Zaidar, Zaidar; Afnila, Afnila
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.912 KB)

Abstract

Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari dan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi kalangan petani di wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Pentingnya arti tanah bagi masyarakat Indonesia, maka banyak masyarakat yang berupaya untuk memiliki hak atas tanah tersebut agar dapat dijadikan tempat mendirikan rumah kediaman, tempat bercocok tanam, tempat berusaha dengan mendirikan bangunan rumah tempat usaha atau bahkan melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut melalui suatu transaksi jual beli. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang Keabsahan surat tukar tanah yang dibuat oleh Kepala Desa adanya suatu kewenangan berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah sehingga diantara para pihak yang berkeinginan untuk melakukan peralihan hak berupa tukar menukar atas tanah baik secara lisan maupun tertulis kemudian harus dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak atas persetujuan tukar menukar sehingga Kepala Desa dapat membuat surat keterangan atas peralihan hak berupa tukar menukar tanah tersebut.
Problematika Lahirnya Sertifikat Hak Atas Tanah yang Berasal Dari Tanah Warisan yang Belum Dibagi Yulandari, Mesy; Yamin, Muhammad; Zaidar, Zaidar; Harianto, Dedi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.258

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor- faktor apa saja yang melatar belakangi dari terbitnya sertifikat peralihan waris yang menggunakan surat keterangan waris yang belum sempurna, akibat hukum terhadap terbitnya sertifikat peralihan tanah waris, serta bentuk pertanggung jawaban yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, kepada pihak yang telah terbit sertifikat peralihan tanah waris yang tidak memiliki surat keterangan waris yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan pengambilan sampel secara purposive, pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah peralihan pewarisan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pendaftaran tanah pewarisan yang terjadi di Kecamatan Pasir Penyu tidak memenuhi syarat pendaftaran tanah warisan yakni tidak melampiran surat keterangan waris yang sempurna yang mana dalam ketentuan surat keterangan warisan harus ada kesepakatan semua pihak dan pembagian warisan. Akibat hukum dari sertifikat yang telah terbit tidak memiliki kepastian atau keabsahan. Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terhadap permasalahan ini harus mempertanggungjawabkan semua langka dan kebijakan yang diambil dalam hal pengadministrasian persoalan pertanahan, sehinggaa jika terdapat kelalaian, maka ruang pertanggungjawaban harus menjadi pintu masuk dalam mengatasi masalah pertanahan yang timbul akibat kekeliruan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan hanya bertanggung jawab untuk menggugat jika terjadi kelalaian dan tak bisa digugat karena materil.
Kajian Yuridis Terhadap Sengketa Batas Tanah Dengan Jiran Tetangga (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 3495/K/Pdt/2016) Harris, Muhammad; Lubis, Muhammad Yamin; Saidin, OK; Zaidar, Zaidar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8545

Abstract

Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Sitompul, Cristina Natalia; Ekaputra, M; Trisna, Wessy; Zaidar, Zaidar
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3690

Abstract

Penyalahguna Narkotika semakin hari semakin meningkat mengakibatkan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Karna itu perlu diterapkannya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika agar penyalahguna narkotika dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika sehingga dapat mengurangi penyalagguna narkotika yang selama ini mendominasi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan over kapasitas. Perlunya dilakukan penelitian mengenai penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai upaya mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan wawancara dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Penerapan rehabilitasi sangat diperlukan penyalahguna narkotika agar lepas dari ketergantungan narkotika. Penyalahguna narkotika cukup efektiv di lakukan dalam mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan sumatera utara. Adapun hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah Faktor dari dalam diri sendiri karena kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dan Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih di dalam menangani rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH TIMBUL (STUDI DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA) Azzahra, Nabila; Yamin, Muhammad; Zaidar, Zaidar
BULETIN KONSTITUSI Vol 4, No 1 (2023): Vol. 4, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT            A natural event resulting in the formation of new land which known as a land rising has the potential to be a place to live or a source of income. One of the cases is the land rising is at Bangka Jaya Sub-district, Aceh Utara Regency. The Law No. 11/2020 concerning on Job Creation is expected to be the most recent reference in overcoming various problem, one of which is Indonesian agrarian sector. However, there has been no detailed regulation on the rising land in many regions of Indonesia. Therefore, the issues addressed in this study are the Indonesian law/regulation following the enactment of Law No. Il of 2020 on Job Creation, the legal protection of the land rising possession at Bangka Jaya beach, Dewantara Sub-district, Aceh Utara Regency, as well as the process of submitting land rising ownership right at Bangka Jaya beach, Dewantara Sub-district, Aceh Utara Regency.            This empirical juridical research with qualitative and analytical descriptive study is employed. The primary and secondary data are collected through documents, observation, and in-depth interview.            The findings indicate that the regulation of land rising is not detailed in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. However, according to government regulation No. 18 of 2021 on Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration, land rights are state property. There is no legal protection for the community who occupy the land rising which is similar to the occupation of the land rising occurred in other places. As a result ofthe absence of legal certainty, the submission process of land ownership in Bangka Jaya beach can not be carried out. It is expected that the government create a special regulation such as Qanun concerning the land rising due to the potential cases of land rising in Aceh and other cities. A legal advice/socialization on illegal land ownership and the consequences, so the local government starts mapping on the land rising around Bangka Jaya coastal area.
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH KARENA TERDAPAT SPPT PBB GANDA TERHADAP SEBIDANG TANAH YANG BUKAN HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 120PK/PDT/2017) Chairunisa, Siti; Ginting, Budiman; Zaidar, Zaidar
BULETIN KONSTITUSI Vol 4, No 1 (2023): Vol. 4, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK       Pada dasaranya siapapun yang menguasai sebidang tanah maka ia yang wajib untuk membayar PBB berdasarkan SPPT dari sebidang tanah yang dikuasai dan diambil manfaat olehnya.  Tetapi timbul masalah jika diatas tanah tersebut belum ada alas hak yang kuat sebagai alat bukti yang menunjukan kepemilikan atas sebidang tanah tersebut, jika hanya surat tanda bukti pembayaran PBB tentunya setiap orang dapat memilikinya, maka dari itu banyak terjadi kasus dengan PBB ganda dari satu bidang tanah yang sama. Sebagai dasar untuk melengkapi data penelitian ini akan diteliti suatu kasus yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 360/Pdt.G/2000/PN.Mdn.      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Hukum SPPT PBB Dengan Kepemilikan Hak Atas Tanah, Kedudukan Pemilik Hak Atas Tanah Karena Terdapat SPPT PBB Ganda Terhadap Sebidang Tanah Yang Bukan Hak Milik dan Analisis Putusan Nomor 120PK/PDT/2017 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah karena Terdapat SPPT PBB Ganda Terhadap Sebidang Tanah Yang Bukan Hak Milik.      Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif agar mudah dipahami oleh pembaca.      Berdasarkan hasil penelitian bahwa hubungan SPPT PBB dengan kepemilikan hak atas tanah hanya sebatas untuk pendaftaran kepemilikan hak atas tanah saja. sebenarnya yang menjadi acuan bukanlah SPPT/NJOP/PBB, melainkan status kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam bentuk sertifikat dan surat keterangan kepemilikan hak atas sertifikat atas tanah tersebut. Memiliki SPPT PBB bukan dasar bahwa wajib pajak tersebut juga merupakan pemilik hak atas tanah. Bahwa Bukti kepemilikan tanah secara hukum diakui salah satunya dalam bentuk sertifikat, SPPT atau Pajak bukanlah bukti kepemilikan. Terkait dengan kedudukan hak atas tanah yang didalamnya terdapat SPPT PBB ganda tentunya harus berpedoman tetap pada surat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki, yang dapat diubah atau diperbaiki adalah SPPT PBBnya dengan cara membatalkan atau menghapus salah satu SPPT PBB pada sebidang tanah yang sama tersebut. Analisis terkait dengan putusan dalam penelitian ini pada dasarnya sudah tepat, hakim dengan segala pertimbangan dan bukti yang diajukan telah memutuskan perkara dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diketahui bahwa pada dasarnya siapapun yang menguasai atau mengambil manfaat pada satu bidang tanah memang dialah yang harus membayar PBB sebidang tanah tersebut, tetapi pada hakikatnya pembayaran PBB bukan berarti dapat memiliki alas hak atas tanah tersebut seperti yang telah dilakukan oleh tergugat. Kata Kunci : Kepemilikan, SPPT PBB, Ganda
Implementasi Asas Nemo Plus Juris Terkait Perbuatan Hukum Atas Tanah di Hadapan PPAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/ PDT/ 2015) Ritonga, Syarifah Hasna; Yamin, Muhammad; Zaidar, Zaidar; Suprayitno, Suprayitno
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.372

Abstract

The study explores the implementation of the Nemo Plus Juris principle by Land Deed Officials (PPAT) in Indonesia, focusing on its role in overseeing the transfer of land rights. Analyzing a case study, the research investigates PPAT's responsibilities, the legal certainty ensured by the Nemo Plus Juris principle in land transactions, and the legal analysis of a specific court decision (No. 2678/K/Pdt/2015) related to this principle. Employing a normative juridical approach, the study draws on court decisions and legal literature. PPAT's accountability aligns with Government Regulation No. 24 of 1997, emphasizing adherence to legal provisions during land rights transfer. The Nemo Plus Juris principle, highlighted in Article 37(1) of the regulation, invalidates transfers by unauthorized entities, underscoring the significance of valid deeds in legitimizing land transactions. The court decision recognizes the principle's importance, confirming rightful ownership based on evidence from PPAT-issued Sale and Purchase Deeds. This study contributes to clarifying PPAT's adherence to legal norms and understanding judges' considerations in upholding the Nemo Plus Juris principle, essential in land ownership disputes.
Problematika Pembatalan Hak Pengelolaan Milik PT. Inalum (Persero) atas Gugatan Cacat Prosedural dan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Studi Putusan Nomor 43/G/2022/PTUN-MDN) Simanjuntak, Agnes Vepy; Lubis, Muhammad Yamin; Sembiring, Rosnidar; Zaidar, Zaidar
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.430

Abstract

Problems in the issuance of Management Rights Certificates are land problems that commonly occur in Indonesia as well as the resistance carried out by Tekardjo Angkasa against PT. Inalum (Persero). The problem studied is the existence of PT. Inalum (Persero) as the owner of Management Rights, legal certainty over civil ownership rights based on the basis of land certificate rights owned by Tekardjo Angkasa and legal considerations by the panel of judges in case Number 43/G/2022/Ptun-Mdn. The research method used is normative legal research which is presented descriptively. The research approach is carried out through the case approach method and the statutory approach. Data sources are obtained from primary, tertiary and secondary legal sources. Data is processed qualitatively and deductively inferred. The result of this research is the existence of PT. Inalum (Persero) obtained from state land in the form of contradictory decisions. SKT mer ownership
Co-Authors Afnila, Afnila Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzahra, Nabila BUDIMAN GINTING Chairunisa, Siti Dedi Harianto Ekaputra, M Harris, Muhammad Kaban, Maria Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nasution, Mirza Ritonga, Syarifah Hasna Rosnidar Sembiring Saidin, OK Silitonga, Poltak Simanjuntak, Agnes Vepy Sitompul, Cristina Natalia Suprayitno Suprayitno Tambunan, Kiki Ayu Lestari Trisna, Wessy Winanda, Fadila Anggi Wirawan, Josephine Yulandari, Mesy