Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Ensiklopedia Education Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Locus Journal of Academic Literature Review EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Jurnal Hukum Bisnis Journal of Law & Policy Review
Zaidar, Zaidar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum

 1 
Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/Pn.Trt) Silitonga, Poltak; Lubis, Muhammad Yamin; Zaidar, Zaidar; Nasution, Mirza
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.318 KB)

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, maka kepentingan pemilik hak atas tanah tersebut dilindungi. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengeni kedudukan hukum putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan Hukum terhadap pembatalan sertifikat tanah. Perlindungan hukum terhadap para pihak. Analisa yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni berupa putusan pengadilan (horizontal). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah kedudukan hukum putusan pengadilan negeri terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak menempuh upaya hukum banding merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam putusan perkara tersebut dimana penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt, terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah harus melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pembatalan sertifikat hak milik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau melalui Badan Pertanahan Nasional.
Analisis Hukum Tentang Keabsahan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Tukar Tanah Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN LLG Wirawan, Josephine; Yamin, Muhammad; Zaidar, Zaidar; Afnila, Afnila
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.912 KB)

Abstract

Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari dan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi kalangan petani di wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Pentingnya arti tanah bagi masyarakat Indonesia, maka banyak masyarakat yang berupaya untuk memiliki hak atas tanah tersebut agar dapat dijadikan tempat mendirikan rumah kediaman, tempat bercocok tanam, tempat berusaha dengan mendirikan bangunan rumah tempat usaha atau bahkan melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut melalui suatu transaksi jual beli. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang Keabsahan surat tukar tanah yang dibuat oleh Kepala Desa adanya suatu kewenangan berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah sehingga diantara para pihak yang berkeinginan untuk melakukan peralihan hak berupa tukar menukar atas tanah baik secara lisan maupun tertulis kemudian harus dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak atas persetujuan tukar menukar sehingga Kepala Desa dapat membuat surat keterangan atas peralihan hak berupa tukar menukar tanah tersebut.
Co-Authors Afnila, Afnila Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzahra, Nabila BUDIMAN GINTING Chairunisa, Siti Dedi Harianto Ekaputra, M Harris, Muhammad Kaban, Maria Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nasution, Mirza Ritonga, Syarifah Hasna Rosnidar Sembiring Saidin, OK Silitonga, Poltak Simanjuntak, Agnes Vepy Sitompul, Cristina Natalia Suprayitno Suprayitno Tambunan, Kiki Ayu Lestari Trisna, Wessy Winanda, Fadila Anggi Wirawan, Josephine Yulandari, Mesy