Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Journal of Public Administration and Local Governance Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Nusantara Hasana Journal Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat
Suryani, Dewi Amanatun
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Dewi Amanatun Suryani
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1361

Abstract

Abstrak Implementasi Undang-Undang Desa secara umum memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan demokratisasi proses kebijakan, konsolidasi sumber daya dan aset, dan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memunculkan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah desa dalam mewujudkan  penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui pengembangan sistem informasi desa. Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul telah menerapkan keterbukaan informasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik desa. Pemerintah Desa mempunyai komitmen untuk mengembangkan sistem informasi desa melalui penyediaan website yang memuat profil desa, program kegiatan, dan laporan penggunaan anggaran. Dalam mewujudkan good goverment, desa Panggungharjo masih memiliki kendala diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan sistem informasi desa, metode kerja yang implementatif dan teruji, prosedur layanan informasi publik, penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan, dan sebagian masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan maupun pengawasan penyelengaraan pemerintahan. Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa; Good Governance; Sistem Informasi Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GAMPLONG Safrilul Ulum; Suryani Amanatun Dewi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1408

Abstract

Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal Indonesia menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan. Pemerintah terus melakukan pembangunan pariwisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu pembangunan pariwisata adalah melalui desa wisata seperti di Kab. Sleman, DI. Yogyakarta yang tumbuh dengan pesat dikarenakan potensi alam sangat besar. Jumlah desa wisata di Kabupaten Sleman tahun 2018 sejumlah 36 desa wisata. Salah satunya adalah Desa Wisata Gamplong yang terletak  di Pedukuhan Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Yogyakarta dengan jumlah wisatawan 29.373 tahun 2018 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu setiap bulannya melalui upaya pengelolaan yang baik. Namun, terdapat  persoalan di Desa Wisata Gamplong yaitu kurang jelasnya pembagian tugas yang ada di dalam pengelolaan Desa Wisata Gamplong yang hanya melibatkan sebagian masyarakat saja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Wisata Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, DI. Yogyakarta dengan subjek masyarakat Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat berparitisipasi secara nyata melalui tenaga dan harta benda serta tidak nyata melalui ide/gagasan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dinilai kurang optimal sedangkan dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi cukup optimal. Hasil temuan lapangan juga mengungkapkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah partisipasi aktif masyarakat sudah terlihat namun belum mencakup keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan masyarakat mendapat pelatihan secara konsisten dan dibagi tugaskan dengan jelas. Kata Kunci: Desa Wisata Gamplong, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat 
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE PREVENTION HIV AND AIDS iN YOGYAKARTA CITY Erni Saharuddin; Dewi Amanatun Suryani
NATAPRAJA Vol 8, No 1 (2020): Development and Institutions
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.684 KB) | DOI: 10.21831/jnp.v8i1.24868

Abstract

HIV and AIDS cases in Yogyakarta city until March 2017 experience case addition. Increased cases of HIV AIDS can be caused due to the transmission of cases, also caused by increased awareness to check themselves. This issue is become responsibility together so that the effort in treatment need collaboration. The purpose of this study was to determine Collaborative Governance in HIV AIDS Prevention in Yogyakarta City and to find out how far Collaborative Governance contributes to tackling HIV AIDS in Yogyakarta City. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques carried out through participant observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results showed that Collaborative Governance in the prevention of HIV and AIDS in the city of Yogyakarta had been carried out quite well, the implementation of collaboration was not binding and there was no hierarchical structure. The collaboration takes place in accordance with the work program and duties and functions of each institution. Motivation together there is a shared belief in carrying out collaboration, but the mutual understanding is not optimal because of the implementation of separate collaborations. Capacity aspects of financial resources, facilities and human resources are still limited. The impact of Collaborative governance in overcoming HIV and AIDS is to be able to minimize the spread of HIV and AIDS in the city of Yogyakarta as well as an increase in the handling of people affected by HIV and AIDS.
Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbasis Digital Di Desa Girikerto Turi Sleman Dewi Amanatun Suryani; Hari Akbar Sugiantoro; Zahra Arwananing Tyas
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019: 4. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.872 KB) | DOI: 10.18196/ppm.24.460

Abstract

Indonesia yang menganut sistem demokratis menerapkan model pemerintahan yang terbuka.Keterbukaan Informasi Publik merupakan kunci bagi peningkatan partisipasi masyarakat.Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik danUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan pembentukkan PPID danpengembangan Sistem Informasi Desa. Keberadaan Desa Girikerto yang dikenal sebagai desa budayadan memiliki potensi sebagai desa wisata belum mengimplementasikan Undang-Undang tersebut.Kondisi ini dapat menimbulkan potensi ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah desa dankurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Tujuan Program Pengembangan DesaMitra ini adalah mewujudkan Desa unggulan dan pengembangan potensi desa yang dapat meningkatkankesejahteraan rakyat melalui penyediaan dan pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat.Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berangkat dari konsep pemberdayaan masyarakat denganpendekatan Action Research. Cara pendekatan ini menghasilkan rumusan bersama masyarakat danpemerintah desa yaitu penatakelolaan informasi dan dokumentasi publik melalui kelembagaan PPIDdan membangun Sistem Informasi Desa berbasis digital. Dengan terbentuknya PPID dan penyampaianinformasi desa melalui website maka Desa Girikerto telah mengimplementasikan standar layananinformasi publik sesuai UU KIP. Keterbukaan Informasi Desa merupakan wujud penyelenggaraanpemerintahan yang baik dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dengan kemudahan aksesberbasis digital.
Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dewi Amanatun Suryani; Erni Saharuddin
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 9 No. 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v9i1.54

Abstract

Public services in Indonesia have many complaints from the public due to unclear procedures, limited access to information, and inadequate infrastructure. The enactment of the Law on Public Information Disclosure gives the public the right to supervise governance and improve the quality of information management and services within the Public Agency. The DIY Regional Government PPID which has been established since 2013 has not shown good performance. The purpose of this study was to analyze the performance of PPIDs and the factors that influence the acceleration of bureaucratic reform to create a culture of information openness. Performance evaluation is measured based on aspects of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Meanwhile, the influencing factors are seen from personal / individual, leadership, team, system, and contextual (situational) factors. This research method uses a qualitative descriptive approach. The data collection technique is done through interviews, observation, and documentation study. An important finding from the performance evaluation results is that PPID productivity and accountability are still low. Meanwhile, factors that hinder performance are limited understanding of PLID, lack of intensity of communication between the Regional Head and Assistant PPIDs and the absence of budget support for PPID. Strategies that need to be carried out include improving the quality of PPID service performance by compiling a community satisfaction index, updating the classification of information regularly, monitoring and evaluation by giving awards and punishment, improving personality and utilizing various social media.
Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik Dewi Amanatun Suryani
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.546 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11736

Abstract

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F maka setiap warga negara memiliki hak atas akses informasi. Tujuan dari UU KIP diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan dan wujud tatakelola Badan Publik yang transparan dan akuntabel serta adanya pengawasan dari masyarakat dalam proses penyelenggaran negara yang baik. Badan Publik Negara di DIY memiliki kewajiban untuk mematuhi UU KIP dengan menyediakan, mengumumkan, dan melayani informasi. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap pelaksanaan UU KIP pada Badan Publik Negara di DIY terhadap ketiga hal di atas melalui 3 (tiga) tahap penilaian yaitu Self Assessment Questionare (SAQ), Peninjauan Website, dan Kunjungan ke Badan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Badan Publik Negara dalam mematuhi UU KIP masih rendah sehingga upaya mendorong budaya keterbukaan informasi pada Badan Publik perlu ditingkatkan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi adalah adanya PPID, pengembangan sistem informasi yang memberikan kemudahan layanan informasi yang cepat, biaya ringan, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Serta pengelolaan informasi yang akurat dan obyektif.
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA UMKM BERBASIS POTENSI LOKAL DI YOGYAKARTA Suyatno; Dewi Amanatun Suryani
Nusantara Hasana Journal Vol. 3 No. 2 (2023): Nusantara Hasana Journal, July 2023
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v3i2.933

Abstract

The purpose of this study is to get the description of developing MSME human resources  based on local potential  in the Special Region of Yogyakarta, . This study uses a descriptive qualitative methodology; The object of this research is MSME’s Human Resources in the province of Yogyakarta. Primary data are obtained from observation and interviews with the informant; Secondary data is obtained from data from the Cooperatives, Small and Medium Enterprises Office,  various media, articles, and homepages. The research was conducted in several stages: collecting data, editing, reducing data, and classification, then continued with data analyses and then make a conclusion narrative. Finding of the study is  for developing MSME’s human resource, the government make program and policy, then collaborate with the related stakeholders to implement programs of training, coaching, counseling, and companioning based on their business. The Province Government develop more general skill and knowledge, while the Village and District Government develop specific skill  based on the characteristics of the available local potential resources.  Originality: The study focuses on the development of MSMEs’ Human Resources based on local potentials in Yogyakarta.
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Rina Hap Sari; Dewi Amanatun Suryani
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sp.v18i1.64885

Abstract

Gender mainstreaming (PUG) is a strategy built to integrate gender into an integral dimension of planning, drafting, implementing, monitoring and evaluating development policies and programs. In the implementation of development in the Special Region of Yogyakarta (DIY), there are still problems, especially in the health, education, and economic sectors which are obstacles in realizing gender justice and equality. This study aims to determine the implementation of PUG policies in the DIY Regional Government (Pemda DIY) by using indicators of 7 (seven) PUG prerequisites. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it shows that the implementation of PUG in the DIY Regional Government can be formally identified from the commitment that is to include gender issues in the RPJMD. From a policy perspective, there is a Governor's Regulation for the Implementation of PUG. PUG institutionalization is evidenced by the establishment of PUG Working Groups and focal points. Resources related to the PUG implementation budget through the APBD. Meanwhile, HR is carried out through training for ASN. Gender disaggregated data can be accessed through the SIGA and DATAKU applications. Gender analysis is carried out through GAP and GBS tools to ensure gender responsive budget amounts. Community participation is shown by the involvement of academics, mass organizations and NGOs in program activities. However, the obstacle to the implementation of PUG is because not all Regional Apparatuses have made program plans based on Gender Analysis and the effectiveness of PUG monev has not been optimal. Suggestions for strengthening PUG are providing introduction activities or training related to PPRG for new prospective employees, educating on understanding of disaggregated data for each Regional Apparatus, and allocating a special PUG budget, as well as strengthening the commitment of the PUG Working Group to conduct monitoring and evaluation of PUG and encouraging focal points to implement PUG.
Co-Authors Gerry Katon Mahendra, Gerry Katon Rina Hap Sari Safrilul Ulum Saharuddin, Erni Sugiantoro, Hari Akbar Suyatno Suyatno Zahra Arwananing Tyas