Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Inovasi Ekonomi
Shaleh, Ali Ismail
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
BANKING CREDIT RESTRUCTURING POLICY AMID COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Disemadi, Hari Sutra; Shaleh, Ali Ismail
Jurnal Inovasi Ekonomi Vol 5, No 2 (2020): Economic Challenges in Covid-19 Outbreak
Publisher : Univesitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jiko.v5i3.11790

Abstract

In Indonesia, the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) affects economic stability. The problem faced by Indonesia today is that the performance and capacity of debtors in carrying out their credit obligations have been disrupted by the spread of COVID-19, which has the potential to disrupt banking performance in credit management. Encouraging the optimization of the banking intermediary function a policy is needed in tackling the impact of the spread of COVID-19. The research method used is a normative legal research method using secondary data. The results of this study indicate that policy settings in overcoming economic instability due to the spread of COVID-19 are the issuance of policies to provide national economic stimulus through the application of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020. This policy regulates the existence of credit restructuring, namely the quality of restructured loans can be determined smoothly if given to debtors identified as being affected by the spread of COVID-19. The implementation of the restructuring scheme can vary and is determined by the policies of each bank depending on the assessment of the debtor's profile and capacity to pay. We emphasize that amid uncertainty, such as the current policy will be truly useful if each party takes the process carefully and responsibly.
Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine Disemadi, Hari Sutra; Yusro, Mochammad Abizar; Shaleh, Ali Ismail
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.11006

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN yang dikriminalisasi akibat keputusan bisnis tersebut merugikan keuangan negara. Metodologi: Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnisnya dapat berupa hak imunitas, yang mana dengan hak ini seorang Direksi BUMN dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kegunaan: Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan hukum bagi keputusan bisnis Direksi BUMN yang telah dikriminalisasi.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menunjukkan business judgment rule doctrine dapat dipergunakan untuk menlindungi keputusan bisnis Direksi BUMN yang merugikan negara dan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum keputusan bisnis Direksi BUMN setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.  
EFEKTIVITAS FORMULIR A 5 PADA PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG Shaleh, Ali Ismail
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.7113

Abstract

Pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilih pada 17 April tahun 2019, Formulir A 5 adalah surat keterangan pindah memilih dari satu daerah ke daerah tujuan di dalam wilayah kesatuan RI dan Luar Negeri sehingga memiliki arti penting dalam perjalanan pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arti penting formulir A 5 bagi pemilih pemula didalam pemilu serentak tahun 2019 dan mengalisa hambatan dan konsekuensi dari Formulir A5 tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Socio Legal yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti penting formulir A 5 pada pemilih pemula menurut UU No. 7 Tahun 2017 yang terselenggara pada tahun 2019 di Kota Semarang Supaya negara hadir di dalam menjamin hak pilih bagi pengurus Formulir A 5 di kalangan pemilih pemula yang mempunyai jumlah basis yang besar di dalam pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 di Kota Semarang, kesimpulan dari penelitian bahwa diperlukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik akan arti penting Formulir A 5 pada Pemilih Pemula di  Kota Semarang.
PERTANGGUNGJAWABAN PPAT TERHADAP PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN ELEKTRONIK Meiyona, Ulfa Roffilah; Shaleh, Ali Ismail
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5, Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v5i1.5739

Abstract

Statement of Validity and Truth Documents issued by PPAT can be said to be valid as an underhand deed and can be used as evidence in court, the statement issued by the Land Deed Making Official must be examined carefully and the Land Deed Making Officer must truly apply the principle of prudence. -be careful. The type of research that will be used in this research is normative legal research, using library materials or secondary data, and this research is descriptive. As a result, about the validity of the statement letter and the truth of this document, it can be said that the statement issued by the PPAT is valid, regulated by legislation in which the existence of a statement of validity and correctness of this document must exist before registration of mortgage rights electronically is carried out by provisions of origin 10 paragraph (4) of the Government Regulation of Agrarian and Spatial Planning or the National Land Agency Number 5 of 2020, which explains that the cover letter on the validity and correctness of documents issued by PPAT is mandatory and becomes the responsibility of PPAT.
Co-Authors Disemadi, Hari Sutra Meiyona, Ulfa Roffilah Yusro, Mochammad Abizar