Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Manajemen Advantage
Mulyadi, Deddy
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
DISAIN DAN INSTRUMEN PENILAIAN BEST PRACTICES PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Mulyadi, Deddy
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i3.365

Abstract

Decentralization is expected to bring about better public services for local citizens. Some regions have proved that they are able to provide better services to their citizens through decentralization. Several of them have even been able to produce innovations in the form of prime public services in certain fields. These widely known prime public services lead to the emergence of public service ?best practices? in some regions. The question is how to judge that the service delivery in a region can be categorized into a best practice. This article tries to convey some theoretical and practical design and instrument for evaluating whether or not the local services can be acknowledged as ?best practices?. Thus in the future, there will be an objective guideline to evaluate ?best practice? services by using certain standardized term of reference.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG Mulyadi, Deddy
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.208

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada pemerintah desa pakutandang kab. Bandung, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus masalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Desa dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan/kendala apa saja yang dialami dalam implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Desa di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kab. Bandung belum optimal dan belum tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan, alokasi bantuan dana desa lebih besar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk alokasi pemberdayaan masyarakat belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi bantuan keuangan desa yaitu sering terjadinya pergantian perangkat di tingkat Desa yang diikuti dengan perubahan perangkat desa baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lainnya, sering terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan , pelaksanaan, penyampaian laporan.
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Mulyadi, Deddy
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1830.15 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v8i1.476

Abstract

For the past five years, implementation of Regional Law No 22/1999 has created distortions and controversy in the govenment management. The objective of establishing democratic, transparant, and accountable local dovernment has not been achievied yet. This condition has called many element of society for the revison of the law, and the result is the Revised Regional Autonomy Law No.34/2004. This essay attempts to discuss several fundamental changes of the Revised Law and impact on the management of local government affairs. One of the changes, according to the law, is that of the local government.
STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI KANTOR BKD KABUPATEN ASAHAN Asiyah, Nur; Mulyadi, Deddy; Nurliawati, Nita
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.560

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan melalui pendekatan analisis SWOT dengan menganalisis faktor internal yang terdiri dari aspek kekuatan dan aspek kelemahan serta faktor eksternal yang terdiri dari aspek peluang dan aspek ancaman. Guna menentukan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, maka dilakukan analisis menggunakan matriks Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Analisis Faktor Eksternal (KAFE), Matriks Kombinasi SWOT dan dilakukan analisis kuadran strategi dengan menggunakan diagram cartesius. serta merumuskan strategi prioritas pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.Proses pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan melalui metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan posisi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur kuat namun memiliki tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk memperbanyak ragam strategi taktisnya.Berdasarkan hasil analisis menggunakan Matriks SWOT, Dari 11 strategi yang dihasilkan dalam kombinasi SWOT tersebut peneliti mengambil 4 strategi prioritas berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa informan yaitu meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga atau badan penyelenggara Diklat, memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan Off the job training, dan penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Stakeholder Theory Perspective in the Risk Identification Process in Village Government Aditya Pradesa, Hafid; Agustina, Iin; Imam Taufik, Nur; Mulyadi, Deddy
Jurnal Ilmu Manajemen Advantage Vol. 5 No. 1 (2021): June
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.981 KB) | DOI: 10.30741/adv.v5i1.665

Abstract

The purpose of this article is to explore the idea of ​​the risk identification process in village government from the perspective of stakeholder theory. This article attempts to demonstrate the importance of risk management in village governance by considering what risks can be identified regarding key stakeholders. Stakeholder theory is used as a theoretical basis in exploring the roles and interests of stakeholders related to village governance. Based on the findings drawn from risk identification process, there are nine identified risks from the four main stakeholder categories of village governance. Based on the identification of stakeholders in the village government, it could be proposed that stakeholder management in integrated risk management in the village government can be carried out and increase the effectiveness on risk and stakeholder management and this would prompts further empirical research. Furthermore, future research directions are suggested by enabling the integration of risk management and stakeholders to benefit the management process and outcomes of risk and stakeholders management. There is potential in the effectiveness of risk management in village government through new ways of thinking, analyzing, and then managing risks and integrating them with stakeholders holistically, rather than traditional efforts in each area. In the future, integrating risk management and stakeholders is very challenging, but it can be a new way to improve the performance of village government with the feasibility and benefits that need to be studied further.
Co-Authors Aditya Pradesa, Hafid Agustina, Iin Hafid Aditya Pradesa Iin Agustina Imam Taufik, Nur Nita Nurliawati Nur Asiyah Nur Imam Taufik