Articles
<![CDATA[Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes ]]>
<![CDATA[Pradesa, Hafid Aditya]]>;
<![CDATA[Agustina, Iin]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 8, No 2 (2020): December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Merdeka Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26905/jmdk.v8i2.4768
<![CDATA[This study aims to initiate a model for the social responsibility framework of BUMDes. This research has the aim of initiating a model for the social responsibility framework of BUMDes, by considering its institutional structure as a strategic business entity and becoming one of the main pillars for developing the economic potential in rural areas. Considering stakeholders from BUMDes and the social responsibility domain framework based on the Triple Bottom Line concept, the potential impact of BUMDes existence is well recognized and the social responsibility domain for BUMDes is offered in this article. The practice of social responsibility for BUMDes has not become an interesting area or even has an urgency to be studied. Eventhough, BUMDes is the dominant engine of economic growth - creators of value principles and managerial resources - and that BUMDes have an obligation to contribute to the economic growth of rural communities - encourages the need to promote sustainability among stakeholders and increase the sustainability of business that managed by BUMDeshttps://doi.org/10.26905/jmdk.v8i2.4768]]>
<![CDATA[Isu Konseptual Tentang Perasaan Berkewajiban (Felt Obligation) Individu Dalam Perspektif Kerangka Pertukaran Sosial ]]>
<![CDATA[Pradesa, Hafid Aditya]]>;
<![CDATA[Taufik, Nur Imam]]>;
<![CDATA[Novira, Alikha]]>
<![CDATA[ Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Vol. 8 No. 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.341 KB)
|
DOI: 10.30741/wiga.v8i1.231
<![CDATA[Teori pertukaran sosial telah menjadi landasan teoritis utama yang dapat menjelaskan fenomena hubungan antar individu dalam organisasi. Artikel ini menelaah isu konseptual dari perasaan berkewajiban (felt obligation) individu di organisasi dalam perspektif kerangka pertukaran sosial. Integrative literature review digunakan dalam artikel ini yang bertujuan untuk mengeksplorasi isu terkait definisi, konsep, faktor dan atau variabel yang terkait. Sebagai catatan penting, artikel mengungkap tentang perlunya lebih menekankan pada perspektif kerangka pertukaran sosial (social exchange) pada telaah konsep perasaan berkewajiban untuk dapat membedakan secara konseptual dengan mekanisme sikap lainnya seperti komitmen normatif. Implikasi penting tulisan ini adalah kontribusi pada perluasan pemahaman tentang konsep perasaan berkewajiban dan bagaimana hal tersebut dapat ditelaah baik secara teoritis maupun empiris.]]>
<![CDATA[Peran Mediasi Kepuasan Dalam Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Institusi Terhadap Retensi Mahasiswa ]]>
<![CDATA[SULISTYAN, RIZA BAHTIAR]]>;
<![CDATA[Pradesa, Hafid Aditya]]>;
<![CDATA[Kasim, Kasno T]]>
<![CDATA[ Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.499 KB)
|
DOI: 10.30741/wiga.v7i2.337
<![CDATA[Retensi mahasiswa bersifat penting bagi keberhasilan sebuah institusi pendidikan ti ggi dan kepuasan yang dirasakan mahasiswa merupakan faktor penting untuk mencapai retensi tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji model yang terintegrasi dari kualitas layanan dan citra institusi terhadap retensi secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan mahasiswa. Sekitar 106 siswa dari lima institusi pendidikan tinggi di sekitar Lumajang, Jawa Timur, turut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian. Pemodelan persamaan struktural dengan basis pendekatan Partial Least Square (PLS) digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dari kajian empiris sebelumnya. Dari tujuh hipotesis yang diajukan, hanya satu yang ditolak, yakni tidak adanya efek penting dari citra institusi yang dirasakan mahasiswa terhadap retensi yang ditunjukkan. Dari data empiris dan model konseptual yang telah dibangun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa memiliki peran mediasi penting atas pengaruh kualitas layanan dan citra institusi yang dinilai oleh mahasiswa untuk mendorong kemauan tetap tinggal dan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan temuan menarik yang menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa atas institusi pendidikan tinggi lebih dipengaruhi oleh citra institusi dibandingkan dengan kualitas layanan. Berdasarkan temuan penelitian, gagasan untuk membangun citra institusi yang lebih baik dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk mendorong kepuasan mahasiswa lebih tinggi menjadi sangat penting di industri pendidikan mempertimbangkan bahwa secara umum dalam pemasaran biaya untuk menarik pelanggan jauh lebih tinggi daripada biaya untuk mempertahankannya.]]>
<![CDATA[Stakeholder Theory Perspective in the Risk Identification Process in Village Government ]]>
<![CDATA[Aditya Pradesa, Hafid]]>;
<![CDATA[Agustina, Iin]]>;
<![CDATA[Imam Taufik, Nur]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Deddy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Manajemen Advantage Vol. 5 No. 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (938.981 KB)
|
DOI: 10.30741/adv.v5i1.665
<![CDATA[The purpose of this article is to explore the idea of ​​the risk identification process in village government from the perspective of stakeholder theory. This article attempts to demonstrate the importance of risk management in village governance by considering what risks can be identified regarding key stakeholders. Stakeholder theory is used as a theoretical basis in exploring the roles and interests of stakeholders related to village governance. Based on the findings drawn from risk identification process, there are nine identified risks from the four main stakeholder categories of village governance. Based on the identification of stakeholders in the village government, it could be proposed that stakeholder management in integrated risk management in the village government can be carried out and increase the effectiveness on risk and stakeholder management and this would prompts further empirical research. Furthermore, future research directions are suggested by enabling the integration of risk management and stakeholders to benefit the management process and outcomes of risk and stakeholders management. There is potential in the effectiveness of risk management in village government through new ways of thinking, analyzing, and then managing risks and integrating them with stakeholders holistically, rather than traditional efforts in each area. In the future, integrating risk management and stakeholders is very challenging, but it can be a new way to improve the performance of village government with the feasibility and benefits that need to be studied further.]]>
<![CDATA[An empirical evidence of ethical climate index in rural banks from Board of Directors Perspective ]]>
<![CDATA[Sunardi Sunardi]]>;
<![CDATA[Hafid Aditya Pradesa]]>
<![CDATA[ Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura Vol 21, No 3 (2018): December 2018 - March 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[STIE Perbanas Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14414/jebav.v21i3.1590
<![CDATA[The existence of the common image that the management of the rural bank is not yet professional because of some unethical practices are still happening. Rural bank that is well known for Indonesian people since its target markets are mostly in the rural area. The aim of the study is to investigate what are the most important factors that are reflecting ethical climate in rural banks. The studyinvolves 153 directors of rural banks in Indonesia as respondents. Confirmatory factor analysis (CFA) was used to assess individual parameters in the model, feasibility and the statistical significance of the estimates parameter. The findings show that that ethical climate index is most reflected by collective moral sensitivity, but in contrary boards of directors in rural banks also recognize the lowest perception in this dimension. This would sense an urgency to fostering moral sensitivity among all hierarchies, from top management to the lowest levels in the rural banking.]]>
<![CDATA[Menilai risiko dari organisasi yang bertransformasi: pelajaran terbaik untuk penguatan akuntabilitas pendidikan tinggi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hafid Aditya Pradesa]]>;
<![CDATA[Caesar Oktoviandy Purba]]>;
<![CDATA[Ramdani Priatna]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Education, Universitas Negeri Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21831/jamp.v9i2.40104
<![CDATA[Artikel ini membahas praktik manajemen risiko di perguruan tinggi dengan menekankan pada pentingnya manajemen risiko di lembaga pendidikan tinggi. Artikel ini bertujuan untuk mengulas analisis risiko pada konteks institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini didasarkan atas pendekatan terintegrasi dari proses manajemen risiko pada perguruan tinggi yang bertransformasi ke perguruan tinggi vokasi. Studi ini bersifat deskriptif kualitatif dalam mengkaji analisa risiko pada Politeknik STIA LAN Bandung, sebagai perguruan tinggi dibawah naungan Lembaga Administrasi Negara yang telah bertransformasi menjadi Politeknik sejak tahun 2020. Berdasarkan penerapan kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000:2018 yang menjadi dasar dalam mengelola risiko, hasil analisis risiko menunjukkan bahwa risiko terpenting berdasarkan nilai risiko yang ditemukan adalah risiko operasional berkaitan dengan kurikulum berbasis kompetensi vokasional. Risiko lain yang terpenting adalah tentang risiko reputasi yakni berkaitan dengan risiko akreditasi serta publikasi penelitian. Temuan analisis risiko ini menjadi bahan informasi yang sangat penting terutama dalam konteks institusi pendidikan tinggi yang telah bertransformasi secara kelembagaan. Ke depan, institusi pendidikan tinggi yang bertransformasi akan lebih dituntut untuk mempersiapkan dirinya dengan lebih baik untuk mengambil perspektif risiko yang luas.]]>
<![CDATA[Peran Kualitas Layanan Dalam Mendorong Kepuasan Pengguna Layanan Kesehatan Puskesmas Kabupaten Sumedang ]]>
<![CDATA[Alikha Novira]]>;
<![CDATA[Ramdani Priatna]]>;
<![CDATA[Hafid Aditya Pradesa]]>
<![CDATA[ JEMAP Vol 3, No 2: Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jemap.v3i2.2828
<![CDATA[This study discusses constructing constructs that form dimensions of the quality of health services and their effects on patient satisfaction. The object of this research was conducted at the Sumedang District Health Service Center. By using quota sample, 100 target sample determined taken from two Health Service Center, Sumedang Selatan Health Center and Kotakaler Health Center. Data analysis techniques using path analysis with the SmartPLS. Further t-test will be conducted to see the significance of the factor weights for each of the constructs in research model. From the results of the analysis and the results of the study, not all of the health service quality models consisting of six dimensions were confirmed well. Two of the six dimensions of service quality, that are Assurance and Empathy, were found to have no significant effects in increasing patient satisfaction at the Sumedang District Health Service Center. Research suggestions include the following: (1) Future studies are expected to use a research model that is longitudinal; (2) Improvement of personal skills, especially in terms of interpersonal skills from all staff, both for medical staff and services.]]>
<![CDATA[Peran Dimensi Motivasi Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Komitmen Afektif Pegawai ]]>
<![CDATA[Iin Agustina]]>;
<![CDATA[Hafid Aditya Pradesa]]>;
<![CDATA[Ricky Adi Putranto]]>
<![CDATA[ JEMAP Vol 4, No 2: Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jemap.v4i2.3237
<![CDATA[Organizational commitment is considered as one of the most important results of public service motivation. There is also an important literature from management studies and organizational behavior that emphasizes affective commitment as the main component of organizational commitment. Based on that, the purpose of this study is to examine the role of the dimensions of public service motivation on employee affective commitment. By using a quantitative approach, the research model was built and tested on 179 research respondents, who were public officer work in the area of Bandung, West Java. Multiple regression analysis is used to analyze the data, with the criteria valid for validity and reliability test. The findings showed that of the four dimensions of public service motivation, it was found that only two significantly affected affective commitment, which were variable commitment to the public interest and variable compassion.]]>
<![CDATA[Peran Komitmen Afektif Dalam Memperkuat Dampak Dari Dimensi Iklim Kerja Etis Terhadap Perasaaan Berkewajiban Pegawai ]]>
<![CDATA[Hafid Aditya Pradesa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia Vol 12 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.519 KB)
|
DOI: 10.32812/jibeka.v12i2.21
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran keterikatan psikis dan emosional Pegawai Negeri Sipil dalam memperkuat dimensi iklim kerja etis publik dalam upaya peningkatan kewajiban yang dirasakannya untuk membantu pencapaian tujuan dari sebuah organisasi publik. Oleh karenanya penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang apakah komitmen afektif mampu memperkuat efek dari masing – masing dimensi iklim kerja etis pada peningkatan perasaan berkewajiban pegawai, dan mana diantara dimensi tersebut yang paling dominan dalam memberikan efek terbesar secara tidak langsung pada perasaan berkewajiban melalui komitmen afektif pegawai. Sebanyak 42 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi responden dalam penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural berbasis Partial Least Square. Temuan penelitian mengungkap bahwa seluruh dimensi iklim kerja etis mempunyai arti penting dalam membentuk keterikatan emosional pegawai dengan organisasinya, terutama dampak terbesar dihasilkan oleh rules and codes. Hal menarik yang terungkap adalah Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa keterikatan emosional pegawai dapat memberi dampak sangat besar terhadap peningkatan perasaan berkewajibannya kepada organisasi. Implikasi penting bagi organisasi publik adalah bagaimana memperkuat dimensi iklim kerja etis yang tidak hanya berangkat dari aturan semata.]]>
<![CDATA[PERSEPSI RISIKO PADA PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Nur Imam Taufik]]>;
<![CDATA[Hafid Aditya Pradesa]]>;
<![CDATA[Iin Agustina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia Vol 16 No 1 (2022): Jurnal Ilimiah Bisnis dan Ekonomi Asia ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.082 KB)
|
DOI: 10.32815/jibeka.v16i1.353
<![CDATA[This study aims to explore the perceptions of risks that arise in village governance from the perspective of village officials. With village officials as the research analysis unit, about 62 village officials from developing villages, developed villages, and independent villages in Bandung Regency participated in this study. The researcher employs an instrument to measure respondents' perceptions of risk in several categories of risk impacts already taken in previous studies: financial, strategic, fraudulent, managerial, and technical related to the management of village government—five dimensions of the risk perception model in village governance. The conceptual framework builds the model. Two-stage confirmatory factor analysis tests the study. The results generally reveal that the managerial risk dimension is the risk with the most significant factor weighting compared to other risk dimensions. Thus, findings of risk, mainly managerial risk, may come from people, property, or processes involved in providing services that government organizations expect or need.]]>
