Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING JURNAL EMBA : JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN Indonesia Accounting Journal
Nangoi, Grace B
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Manialup, Angel Wulandari; Nangoi, Grace B; Morasa, Jenny
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.17164

Abstract

Abstract. Government Internal Control system is a system of internal control implemented whole in the central government and local government. If the Government Regulation Number 60 year 2008 is performed effectively, it will support to minimize the occurrence of oversights. The purposes of this research are : (1) To find out the roles of Inspectorate in the implementations of GICS in Talaud Islands Regency; (2) To analyze the challenges and difficulties that affect the Inspectorate roles in the implementation of  Government Internal Control System (GICS) in Talaud Islands Regency; (3) To analyze the Inspectorate efforts to improve the implementation of GICS in Talaud Islands Regency. This study is a qualitative exploratory research. Data were collected through interviews, observation, and documentation study. Data consists of primary and secondary data. The interviews were transcribed, analyzed, coded and categorized into themes. Data was analysed by content analysis. The research findings show that Inspectorate holds important roles in GICS Implementation in Talaud Regency, such as leadership, internal control, consultancy and quality assurance. Difficulties influence the Inspectorate roles in GICS implementation in Talaud Regency are: the absence of both regent regulation and the organization of GICS task force, inadequate human resources understanding of GICS and lack of membership, insufficient budget for control activities, inexistence of joint commitment in implementing GICS as well as risk assessment and non-optimal risk planning due to time limitations. Efforts conducted by Inspectorate in order to improve the Implementation of GICS in Talaud Regency are to suggest the frame of regent regulation and GICS task unit, improve the quality of resources through education, trainings, technical seminar or office training, counselling, coordinate the education improvement with many institutions such as BPKP, add extra budgeting for control activities, establish joint commitment in GICS implementation, carry out risk assessment and risk planning optimally and develop effective communication with SKDP as well as BPKP.Keywords:  The role of Inspectorate, GICS implementation, difficulties, effortsAbstrak. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang SPIP jika dilakukan dengan efektif akan sangat membantu untuk meminimalisir risiko terjadinya kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui bagaimana peran Inspektorat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Kepulauan Talaud; (2) Menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi peran Inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di Kabupaten Kepulauan Talaud; (3) Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan pelaksanaan SPIP di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil wawancara ditranskrip menjadi transkrip data, kemudian dianalisis, diberi kode, dan dikategorikan ke dalam tema. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu dalam hal kepemimpinan, pengawasan intern, konsultan dan penjamin mutu. Kendala-kendala yang mempengaruhi peran Inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu belum adanya Peraturan Bupati dan belum membentuk Satuan Tugas SPIP, pemahaman SDM akan SPIP masih kurang dan jumlah personil belum memadai, anggar kegiatan pengawasan kurang memadai, belum ada komitmen bersama dalam melaksankan SPIP serta penilaian risiko dan pemetaan risiko belum optimal karena keterbatasan waktu. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan pelaksanaan SPIP di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah dengan mengusulkan penyusunan Peraturan Bupati dan pembentukan Satuan Tugas SPIP, meningkatkan kualitas sumber daya, melalui jenjang pendidikan, diklat-diklat, pelatihan kantor sendiri, pembinaan, melakukan koordinasi meningkatkan pendidikan dengan lembaga-lembaga seperti BPKP, menambah anggaran kegiatan pengawasan, membangun komitmen bersama dalam melaksanakan SPIP, melakukan penilaian risiko dan pemetaan risiko secara optimal dan membangun komunikasi yang efektif dengan SKPD maupun BPKP.Kata kunci: Peran Inspektorat, pelaksanaan SPIP, kendala, upaya
Penilaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Setelah Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Korneles, Vera Watty; Nangoi, Grace B; Kalangi, Lintje
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 10, No 2 (2019): Goodwill Vol.10 No.2 Juli- Desember 2019
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v10i2.26379

Abstract

Abstract. The study aims to analyze the performance of the Liun Kendage Tahuna Regional Hospital after the implementation of the BLUD financial management pattern, analyze any obstacles that hamper hospital management after implementation of PPK-BLUD, and analyze efforts to resolve constraints in hospital management after the implementation of PPK-BLUD. This research was conducted at the Liun Kendage Tahuna Hospital. This is a qualitative research with a case study approach. Data were obtained by in-depth interviews, documentation studies and observations. The results showed that the financial management of RSUD Liun Kendage Tahuna was in accordance with Permendagri Number 79 Year 2018. Upon implementing PPK-BLUD, management of RSUD Liun Kendage Tahuna has included: 1). Financial aspects, 2). Service Aspects, 3). Regulation. The obstacles which have hampered the management of Liun Kendage Tahuna Hospital (after the implementation of PPK-BLUD for performance evaluation) are: 1). human resource constraints, 2). infrastructure constraints, and 3). government policy constraints. Efforts have been implied to resolve the existing constraints in the management of Liun Kendage Tahuna Hospital. Those efforts are that 1) Management staff at the hospital need to follow the training and technical guidance on BLUD management, 2)The hospital needs to add management staff in the financial department who have an Accounting background, and 3) Increase the number of medical personnel, both medical doctors and nurses. Furthermore, other effort is to propose an increase in the existing budget at the hospital. In order to support financial management, the hospital should propose using the SIA BLUD application system. The hospital needs to communicate with the local government regarding the mechanism of PPK-BLUD management to achieve a common perception of BLUD management between two parties.Keywords: Performance Appraisal, RSUD, PPK-BLUDAbstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja RSUD Liun Kendage Tahuna setelah pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD, menganalisis kendala-kendala apa saja yang menghambat pengelolaan rumah sakit setelah pelaksanaan PPK-BLUD, serta menganalisis upaya untuk menyelesaikan kendala–kendala dalam pengelolaan rumah sakit setelah pelaksanaan PPK-BLUD. Penelitian ini dilakukan pada RSUD Liun Kendage Tahuna.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan RSUD Liun Kendage Tahuna sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Pengelolaan RSUD Liun Kendage Tahuna, setelah pelaksanaan PPK-BLUD penilaian kinerjanya meliputi: 1). Aspek keuangan, 2). Aspek pelayanan 3). Peraturan. Kendala-kendala yang menghambat pengelolaan RSUD Liun Kendage Tahuna setelah pelaksanaan PPK-BLUD adalah kendala sumber daya manusia, kendala sarana prasarana, dan kendala kebijakan pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaian kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan RSUD Liun Kendage Tahuna ialah staf pengelola yang ada pada rumah sakit perlu mengikuti Diklat dan Bimtek tentang pengelolaan BLUD. Pihak rumah sakit perlu menambah staf pengelola pada bagian keuangan yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, serta menambah jumlah tenaga medis baik dokter ahli maupun perawat. Selanjutnya mengusulkan penambahan anggaran yang ada pada rumah sakit dan untuk mendukung pengelolaan keuangan, pihak rumah sakit harus mengusulkan menggunaan sistem aplikasi SIA BLUD. Pihak rumah sakit mengupayakan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait mekanisme pengelolaan PPK-BLUD sehingga akan ada persamaan persepsi pengelolaan BLUD yang tercipta antara kedua pihak.Kata Kunci: Penilaian Kinerja, RSUD, PPK-BLUD
Analisis Akuntabilitas Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi Pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Aleng, Chintia S; Nangoi, Grace B; Pontoh, Winston
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 9, No 1 (2018): Goodwill Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2018
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v9i1.19114

Abstract

Abstract. The purpose of this research is to analyze the accountability of the implementation of deconcentration authority in Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. This is a qualitative research with case study approach. Data were obtained by in-depth interviews, observation and documentation study. Key informants were determined by purposive sampling based on the criterias in order to get the exact and accurate information. Interviews were then transcribed into data transcription. They were analyzed, given code, and categorized into themes. Data were analysed by content analysis. The result of research show that the implementation of deconcentration authority in Badan Lingkungan Hidup Sulawesi Utara is conducted based on technical guidance for the implementation of environmental deconcentration authority that involve direction policy, planning, budgeting, implementation, reporting, monitoring and evaluation, performance assesment, guidance and supervision. However, the implementation of deconcentration is not yet accountable. It is because of the inefficient planning, ineffective maximization of the fundings source in prioritising regional needs optimally. The obstacles in implementing the programs successfully are: (1) rationalization of budget from central government to local government; (2) delay in deconcentration reporting to KPPN Manado; (3) inadequate availability of supporting facilities of deconcentration program implementation; (4) ineffective guidance and supervision. These obstacles have caused the determined target can not be accomplished in accordance to the achievement of realization.Keywords : Accountability, Authority Delegation, deconcentrated fund, Work ProgramAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penyelenggaraan kewenangan dekonsentrasi pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Hasil wawancara di-transcribe menjadi transkrip data, kemudian dianalisis, diberi kode, dan dikategorikan ke dalam tema. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup meliputi arah kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, serta pembinaan dan pengawasan. Namun penyelenggaraan dana dekonsentrasi belum akuntabel, hal ini dikarenakan perencanaan yang belum efektif dan efisien dalam memaksimalkan sumber dana secara optimal untuk memprioritaskan kebutuhan daerah. Hambatan keberhasilan program disebabkan : (1) proses rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (2) masih adanya keterlambatan pelaporan dekonsentrasi ke KPPN Manado; (3) belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dekonsentrasi; (4) pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi yang belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menyebabkan target yang telah ditetapkan belum sesuai dengan pencapaian realisasi.Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelimpahan Kewenangan, Dana Dekonsentrasi, Program Kerja 
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016 Sendow, Gloria Julianita; Nangoi, Grace B; Pontoh, Winston
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.18644

Abstract

Abstract. This study aims to determine the effect of Stock Price (Closing Price), Profitability (ROA), Retained Earnings to Total Assets (RETA), Liquidity (CR) and Debt (DAR) on Dividend Policy in Indonesian manufacturing company during 2012 to2016. 28 companies were chosen as samples. They were selected by purposive sampling method. This study obtained those companies’ annual reports from their official websites. Hypotheses were tested by using logistic regression method. The results show that the first hypothesis of stock price does not affect  Dividend policy (0.156 > 0.05); the second hypothesis is profitability, it affects Dividend policy (0.003 < 0.005; the third hypothesis is RETA, it does not affect Dividend Policy (0.131 > 0.05), the fourth one is Liquidity, it does not affect Dividend policy (0.888 > 0.05); and the fifth hypothesis is Debt (DAR), it does not affect Dividend Policy (0.365 > 0.05).Keywords: Dividend Policy, Stock Price, Profitability, RETA, Liquidity, Debt. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Harga Saham (Closing Price), Profitabilitas (ROA), Retained Earnings to Total Assets (RETA), Likuiditas (CR) dan Hutang (DAR) terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.  Pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 28 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan (annual report) yang diperoleh melalui website resmi perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu harga saham tidak mempengaruhi kebijakan dividen (0.156 > 0.05), hipotesis kedua yaitu profitabilitas mempengaruhi kebijakan dividen (0.003 < 0.05), hipotesis ketiga yaitu RETA tidak mempengaruhi kebijakan dividen (0.131 > 0.05), hipotesis keempat yaitu likuiditas tidak mempengaruhi kebijakan dividen (0.888 > 0.05) dan hipotesis ke lima yaitu hutang tidak mempengaruhi kebijakan dividen (0.365 > 0.05).Kata Kunci: Kebijakan dividen, harga saham, profitabilitas, RETA, likuiditas, hutang
Pengaruh Kecakapan Profesional, Kompleksitas Tugas, Gaya Kepemimpinan Dan Integritas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Talaud) Tinuwo, Mararusli; Nangoi, Grace B; Pontoh, Winston
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i1.15358

Abstract

Abstract. Controlling and auditing of village funds allocation or Alokasi Dana Desa (ADD) by regional-government internal auditor or aparat pengawas internal pemerintah daerah (APIP) are necessary to support the good and accountable governance.This research is aimed to identify the influences of professional skills, complexity of task, leadership, and integrity of APIP, to the audit effectiveness of village funds allocation or alokasi dana desa (ADD). The population of this research were all regional government internal auditors (APIP) of Talaud regency, consisting of 34 samples.This Research used the primary data.Data collection was collected by questionnaires answered up by APIP.This research used multiple regressions to analyze the data. The analysis result shows that professional skills, complexity of task, and leadership do not significantly influence to the audit effectiveness of fillage funds allocation (ADD). On the other hand, the integrity of APIP significantly influences the audit effectivennes of filage funds allocation (ADD). Keywords: Professional Skill, Complexity of Task, Leadership, Integrity of regional   government internal auditor (APIP), The Audit Effectiveness of village funds allocations (ADD) Abstrak. Dalam mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih ditingkat pemerintah desa, maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP) atas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kecakapan Profesional, Kompleksitas Tugas, Gaya Kepemimpinan dan Integritas APIP terhadap Efektivitas Pemeriksaan Alokasi Dana Desa. Populasi penelitian ini  adalah seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)  Kabupaten Kepulauan Talaud dengan jumlah sampel sebanyak 34 orang.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regresi).Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecakapan Profesional, Kompleksitas Tugas, Gaya kepemimpinan, memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan  alokasi dana desa sedangkan  Integritas APIP  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektifitas Pemeriksaan Alokasi Dana Desa. Kata kunci : Kecakapan Profesional, Kompleksitas Tugas, Gaya Kepemimpinan, Integritas  APIP, Efektivitas Pemeriksaan Alokasi Dana Desa
Pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Syawie, Husen Achmad; Nangoi, Grace B; Kalangi, Lintje
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.17746

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pengaruh pemahaman pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan dareah, efektifitas pengawasan intern terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kauntitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, responden dalam penelitian ini berjumlah 64 responden selaku pengelola keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman pengelolaan keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sistem akuntansi keuangan daerah dan efektifitas pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.Kata Kunci: Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Efektifitas Pengawasan Intern, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
PENILAIAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BITUNG Lino, Andrew; Nangoi, Grace B; Sabijono, Harijanto
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 1989
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.999 KB) | DOI: 10.35794/emba.v5i2.16492

Abstract

Abstrak : Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini juga dilatar belakangi dengan Undang-undang perpajakan di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem self assessment. Hasil penghitungan Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak penghasilan khususnya PPh orang pribadi dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak di KPP Pratama Bitung, dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi (SP2) Pajak yang selesai, dimana tahun 2013-2015 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan presentase 100 % dan Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi SP2 Pajak, dimana mempunyai tingkat Efektivitas pada tahun 2013 (101,8 %), tahun 2014 (103,4%), dan tahun 2015 (113,1%) yang semuanya termasuk dalam kriteria sangat efektif. Itu berarti bahwa kinerja dari KPP Pratama Bitung sudah sangat baik karena dapat memenuhi target yang telah ditentukan, dan sebaiknya KPP Pratama Bitung dapat terus mempertahankannya. Kata kunci : Pajak, Efektivitas, Pemeriksaan, Penyelesaian, Penerimaan.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK BADAN USAHA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO Kartika, Citra Ayu; Nangoi, Grace B; Lambey, Robert
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL 5 NO 2. (2017). HAL 847
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.486 KB) | DOI: 10.35794/emba.v5i2.16015

Abstract

Abstrak : Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kebijakan Tax Amnesty di buat untuk restrukturisasi perekonomian di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan subjek maupun objek pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode Analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan bagaimana prosedur pelayanan program Tax Amnesty dan Analisis Kuantitatif untuk menunjukkan tingkat efektivitas penerapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) periode pertama sudah sangat efektif , namun berbeda pada periode kedua yang mengalami penurunan sangat signifikan sehingga tergolong tidak efektif, penyebabnya adalah sebagian besar Wajib Pajak sudah berpartisipasi pada periode pertama. Tax Amnesty juga mengambil 12,61% bagian dalam penerimaan pajak. Pimpinan KPP Pratama Manado Seharusnya membuat Inovasi dalam sosialisasi-sosialisasi tentang kebijakan Tax Amnesty kepada Masyarakat, agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar Pajak dan Mengambil bagian dalam meningkatkan pembangunan nasional.Kata kunci : Kebijakan Tax Amnesty, Efektivitas, Penerimaan Pajak
Analisis Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Mokodompit, Samsul; Nangoi, Grace B; Ilat, Ventje
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v8i2.18663

Abstract

Abstract. Local tax is a compulsory contribution to an area owed by an individual or a coercive body under the Act by not obtaining direct remuneration and being used for regional purposes for the greatest possible prosperity of the people. Collection is a series of activities ranging from the collection of data objects and tax subjects, determination of the amount of tax payable until tax collection activities to the taxpayer and supervision of its payment. The purpose of this study is to analyze the implementation of local tax collection in Bolaang Mongondow regency and analyze the obstacles and efforts undertaken. This research uses qualitative method with exploratory approach. Local Government Finance Agency of Bolaang Mongondow is the object of this research. Data were obtained by in-depth interviews and documentation study. Key informants were determined purposively to obtain the accurate information. Semi structured in-depth interviews were conducted to collect data. Validity or credibility of the data was gained by triangulation. Data were analysed by using Miles and Huberman model which consists of data reduction, display data and drawing conclusion. The results show that the implementation of local tax collection is in accordance with Government Regulation No. 55 of 2016 consists of 1) types of taxes and tax setting arrangements in local regulations 2) taxpayer registration and tax period 3) determination, payment and tax reporting 4) billing and write-off of tax receivables 5) objections and appeals. While the constraints encountered in the collection process consist of human resources, budget and facilities and awareness of taxpayers. Efforts made are in the form to improve the human resources, the budget and facilitation, leadership and socializationKeywords: Local Tax Collection, Human Resources, Budget and Facilities, Awareness of Taxpayer.Abstrak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan  adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten BolaangMongondow, kendala yang menjadi penghambat dan upaya-upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Keuangan Daerah sebagai objek penelitian. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan kunci ditentukan secara purposive untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Wawancara menggunakan In-depth interview semi terstruktur. Metode triangulasi sumber digunakan dalam pengujian validitas atau kredibilitas data. Teknik analisis yang digunakan yaitu model Miles and Huberman yang terdiri dari data reduction, data display dan drawing conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan  pemungutan pajak daerah sudah sesuai dengan PP No 55 Tahun 2016 yang terdiri dari 1) jenis-jenis pajak dan pengaturan penetapan pajak dalam peraturan daerah; 2) pendaftaran wajib pajak dan masa pajak;  3) penetapan, pembayaran dan pelaporan pajak;  4) penagihan dan penghapusan piutang pajak;  5) keberatan dan banding. Kendala yang ditemui dalam proses pemungutan terdiri dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas serta kesadaran wajib pajak. Upaya yang dilakukan yaitu dalam bentuk perbaikan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitis, kepemimpinan dan sosialisasi.Kata Kunci : Pemungutan Pajak Daerah, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Fasilitas, Kesadaran Wajib Pajak.
INFORMASI AKUNTANSI DIFERENSIAL SEBAGAI ALAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENYEWA ATAU MEMBELI GEDUNG PADA PT. BPR MILLENIA KANTOR CABANG PAAL DUA Kotambunan, Miranda Ellora; Nangoi, Grace B; Pontoh, Winston
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.15.2.28190.2020

Abstract

Decision making is the selection of one of the various alternative actions available. In choosing an alternative, management requires precise and accurate information to reduce the possibility of failure of decisions that will be taken by the company. Differential accounting information is very suitable to be used in the selection of several alternatives. The purpose of this study is to determine whether differential accounting information can be used as a decision-making tool so that companies can decide whether to rent or buy a building as a place to operate its branch offices. This research uses descriptive qualitative method by collecting data through interviews and documentation. The results showed that differential accounting information as a decision-making tool can be applied at PT. BPR Millenia Paal Dua Branch Office and the cost to rent a building is lower than buying a building.
Co-Authors Aleng, Chintia S Friska Langelo Harijanto Sabijono Haryoko, Kukuh Hendrik Manossoh, Hendrik Herman Karamoy Husain, Nirmawati Jenny Morasa Jessy D. L. Warongan, Jessy D. L. Kartika, Citra Ayu Karundeng, Frandy Efraim Fritz Korneles, Vera Watty Kotambunan, Miranda Ellora Lino, Andrew Lintje Kalangi Makalalag, Astri Juainita Manialup, Angel Wulandari Maria, Brigita Mokodompit, Samsul Robert Lambey Sendow, Gloria Julianita Stanley Kho Walandouw Syawie, Husen Achmad Syermi S.E. Mintalangi Tinuwo, Mararusli Ventje Ilat Wala, Tirsa Rosiana Lini Wandha Marina Supit Warongan, Jessy Winston Pontoh