Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.658
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus Journal of Academic Literature Review Lex Lectio Law Journal Mahadi : Indonesia Journal of Law
Ekaputra, Mohammad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Locus Journal of Academic Literature Review

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Pada Polres Nias Pusdiana, Made Sadika; Ediwarman, Ediwarman; Sunarmi, Sunarmi; Ekaputra, Mohammad
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.255

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang penipuan dengan modus arisan online dan kebijakan kriminal dalam penegakan hukum oleh Polres Nias dalam mengungkap kasus penipuan dengan modus arisan online. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum penipuan dengan modus arisan online yang sering terjadi yaitu dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sistem penipuan arisan online yang beragam memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis online. Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terdiri dari kebijakan penal yaitu upaya represif melakukan penegakan hukum, dan kebijakan non-penal yaitu upaya pencegahan preventif, melakukan himbauan melalui media sosial. Adapun saran penelitian, diharapkan dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, sebaiknya menggunakan ketentuan sanksi pidana bukan hanya dari KUHP, akan tetapi juga menggunakan UU ITE.
Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika: (Studi Putusan MA 2633 K/PID.SUS/2020) Siahaan, Alvin Adianto; Ekaputra, Mohammad; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.256

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan MA 2633K/Pid.Sus/2020 terkait putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Parapat terdakwa Arifin Nasution alias Bandrek telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang terdiri pasal 114 Ayat (1) serta pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diputus oleh majelis pemeriksa perkara tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam Putusan No.556/Pid.Sus/Pn Rap, hal ini berubah pada Tingkat Kasasi dimana Hakim Judex Juris atau pada Tingkat Kasasi memberikan pendapat berbeda dan akhirnya menjatuhkan hukuman yang diluar dari dakwaan alternatif satu dan dua Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan berdasarkan yurisprudensi bahwa Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga putusan 2633 K/Pid.Sus/2020 dinilai tetap sah sepanjang tidak diajukannya upaya hukum.
Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara Gurusinga, Irayata Br.; Ekaputra, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.290

Abstract

Kemajuan teknologi informasi memudahkan pertukaran informasi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kejahatan melalui media elektronik, termasuk penyebaran konten asusila. Penelitian ini menganalisis upaya pengungkapan kasus penyebaran konten asusila oleh subdit siber V Polda Sumatera Utara. Melalui pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini menemukan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah menerima pengaduan masyarakat. Patroli siber digunakan untuk mengungkap kasus, meskipun subdit siber menghadapi hambatan seperti keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia, serta tingkat anonimitas yang tinggi di Polres-Polres daerah.
Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan Madalaine, Madalaine; Ekaputra, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.291

Abstract

Perlindungan anak penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, termasuk dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data empiris berupa wawancara dengan Kanit PPA dan Penyidik Khusus Kasus Anak Tindak Pidana Kesusilaan Polrestabes Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi wanita, pemantauan, pendampingan, advokasi, dan restitusi telah dilakukan. Namun, beberapa hambatan seperti kesulitan korban memberikan keterangan karena trauma, kekurangan saksi, pelaku yang melarikan diri, laporan yang dilaporkan terlambat, dan kesulitan pelaku membayar restitusi tetap menjadi tantangan dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan.
Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn Brunner, Emil; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad; Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.293

Abstract

Seorang terdakwa yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum sedang mengajukan banding. Namun, saat pemeriksaan kasus masih menunggu keputusan banding dari Pengadilan Tinggi, ternyata terdakwa meninggal dunia. Masalah ini sering menjadi kendala dalam peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengeksekusi terdakwa dan pertanggungjawaban uang untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana terdakwa. Dalam studi kasus ini, terjadi Tindak Pidana Korupsi oleh Haris Harto, yang terjadi di Kota Binjai atas "Penyimpangan Dana Anggaran Belanja Daerah untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Binjai". Pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Haris Harto telah menjalani proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Binjai dan telah mencapai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai.
Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika Silalahi, Saut Maruli Tua; Syahrin, Alvi; Ekaputra, Mohammad; Sutiarnoto, Sutiarnoto
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.301

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang, dimana hasil kejahatan tersebut berpotensi digunakan kembali untuk kejahatan serupa atau baru. Indonesia memiliki risiko pencucian uang yang tinggi, terutama dari kejahatan narkotika. Penelitian ini fokus pada peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang dari kejahatan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidik BNN berperan dalam mengungkap pelaku dan jaringan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, menelusuri serta menyita aset, serta melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Disarankan agar BNN mengoptimalkan peran Penyidik BNN dalam mengungkap jaringan pelaku, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta menelusuri serta menyita aset, sehingga dapat lebih efektif dalam pemberantasan pencucian uang.
Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia Sebayang, Ekinia Karolin; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.311

Abstract

Integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai bidang, termasuk pemanfaatannya di praktik hukum. Pemanfaatan AI dalam praktik hukum, dan pertimbangan mengenai potensi penggantian peran hakim oleh AI dalam membuat keputusan pemidanaan masih menjadi polemik didunia hukum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini integrasi AI dalam hukum positif masih terbatas, pemanfaatan AI telah dilakukan oleh sebagian penegak hukum, namun AI belum dapat menggantikan hakim dalam membuat keputusan pemidanaan karena beberapa pertimbangan hukum sebab AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum serta adanya sistem pembuktian negatif yang diatur KUHAP yang mensyaratkan adanya ‘keyakinan hakim’ yang turut mendegradasi AI dalam membuat putusan pidana. oleh karena itu perlu adanya regulasi khusus tentang penggunaan AI yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta perlunya kajian lebih lanjut mengenai potensi AI dalam kasus-kasus tertentu.
Penentuan Locus Delictie dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain) Simada, Arthur; Kalo, Syafruddin; Ekaputra, Mohammad; Leviza, Jelly
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.314

Abstract

Penelitian ini membahas penentuan locus delicti dalam kejahatan cyber yang merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi orang lain, dengan studi kasus pada Sub-Direktorat Kejahatan Cyber Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penentuan locus delicti dalam kejahatan cyber didasarkan pada beberapa faktor, seperti lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server yang digunakan. Penentuan locus delicti penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus kejahatan cyber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan cyber di Indonesia.
Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K / Pid.Sus /2018) Syahputra, Rezky; Ekaputra, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.315

Abstract

Undang-Undang Narkotika menetapkan prinsip sanksi pidana minimum, namun terdapat kasus di mana prinsip ini tidak diterapkan oleh Majelis hakim, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang memungkinkan pengenyampingan sanksi pidana minimum dalam kasus pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA memberikan pengecualian terhadap sanksi pidana minimum, terutama untuk pemakai narkotika yang hanya untuk diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SEMA ini meliputi pembentukan Undang-Undang Narkotika, yurisprudensi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun, beberapa faktor ini belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, terutama berkaitan dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior. Kebijakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum undang-undang narkotika, baik melalui penyuluhan maupun putusan pengadilan, dinilai perlu untuk dipertimbangkan kembali agar sejalan dengan norma hukum yang berlaku.
Co-Authors Abdul Rauf Alvi Syahrin Brunner, Emil Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan Gurusinga, Irayata Br. Idris, Siti Hafsyah Jelly Leviza Madalaine, Madalaine Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marlina Marlina Pusdiana, Made Sadika Sebayang, Ekinia Karolin Siahaan, Alvin Adianto Silalahi, Saut Maruli Tua Simada, Arthur Sunarmi Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahputra, Rezky Tanjung, Wiranti Tarigan, Vita Cita Emia Trisna, Wessy