Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
10.135
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Journal of International Law Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal of Law Science Jurnal Hukum Bisnis ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Jurnal Al-Hikmah Visi Sosial Humaniora International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Mahadi : Indonesia Journal of Law Journal of Law & Policy Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
MAHMUL SIREGAR
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 149 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 149 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Khairul, Khairul; Siregar, Mahmul; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.201 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.606

Abstract

Pendekatan rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (follow the money) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan perlu pengaturan kelembagaan yang kuat. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah memberikan kewenangan yang lebih strategis kepada PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam upaya menegakan rezim anti pencucian uang di Indonesia. PPATK dengan pihak pelapor mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan  yang Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan transaksi transfer dana elektronis internasional (Internasional Fund Transfer Instruction). PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaaan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI STABAT Rachmat, Oki Basuki; Siregar, Mahmul
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.983 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i2.642

Abstract

Pemakaian lembaga mediasi pengadilan saat ini dirasa lebih menguntungkan karena cepat dalam menyelesaikan Sengketa Perdata. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan juga mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai. Dalam penelitian ini, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Stabat telah dilaksanakan sangat baik yang mana untuk menunjang Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Pengadilan Negeri Stabat telah mempersiapkan Mediator Hakim dan mediator Non hakim serta telah mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Mediasi.  Namun demikian dalam Pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan antara lain perlunya pengaturan khusus masalah insetif bagi hakim yang berhasil mendamaikan para pihak dalam proses mediasi, lebih banyak Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi hakim agar para hakim lebih memahami Proses Mediasi, Perlunya Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 dan Perbaikan dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Persidangan.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN SENI LUKIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.) Churairah, Abu; Siregar, Mahmul; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.938 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.599

Abstract

Karya cipta seni lukis yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Perundang-undangan, namun masih ada pelanggaran atas ketentuan UU. Pelanggararan yang terjadi seperti pemalsuan atas suatu seni lukis, perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu dasar karya lukisan. Hal ini terjadi karena Ketidaktahuan masyarakat yang menimbulkan salah pengertian mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana bahwa negara Indonesia telah  meratifikasi “Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works” (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997, dan “World Intellectual Property Right Treaty”  (perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Hak cipta hendaknya selalu mendapat perhatian sekaligus pengawasan yang serius dalam perkembangannya, karena merupakan suatu produk hukum yang akan selalu mengalami kemajuan seiring kemajuan pada bidang lainnya, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukannya, oleh karena itu masyarakat harus lebih peduli dan mau tahu terhadap apa yang terbaik dapat menjadi perlindungan bagi Hak Cipta.
EMPOWERING THE ‘MINISTER OF FINANCE’: AN EFFORT TO IMPROVE THE FINANCIAL LITERACY OF HOUSEWIVES Nasution, Bismar; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania; Lubis, Tri Murti
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2018): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.723 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v3i2.4045

Abstract

Financial literacy is an important part of financial sector consumer protection. With financial literacy, the community will be able to choose financial products and services that are appropriate to their needs and have the ability to do better financial planning. Data shows that housewives have low financial literacy and, hence, are vulnerable to fraud and scams. Fraud and suspicious fundraising activities are still prevalent in many cities all over Indonesia, including Medan. Training of financial literacy and the legal protection in investment for housewives were designed and implemented to help overcome this issue. The training took place in Medan Selayang and Medan Maimun Districts and aimed to improve housewives’ financial literacy, including on how to manage household money properly and safely so as not to get trapped in bad investment, as well as to educate them about the legal measures that can be taken if they become victims of fraud. The training was conducted using lecture method followed by discussion and consultation. The participants were provided pocket books that were designed to be easily read and understood. Questionnaires were also prepared to measure the knowledge of the participants before and after training. The result of the test shows that the participants’ financial literacy improved after the training.
KEPASTIAN HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA Siregar, Mahmul
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 4 No. 2 (2015)
Publisher : jurnalhukumbisnis.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia  
Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia Nugroho, Nur; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Munthe, Riswan
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 1 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.104 KB) | DOI: 10.31289/arbiter.v2i1.126

Abstract

Money laundering can undermine the national economy as it is very closely linked to the belief that one or another country against the policy of the State. Usually money laundering illicit money was made by mixing with legitimate money so that a legitimate business will not compete with companies who are honest, undermining the integrity of the financial markets due to the financial institutions (financial institutions) even rely on the proceeds of crime can face the danger of liquidity; resulting in a loss of government control of the economy of a country whose policies result in lack of confidence in other countries against its policies. In carrying out its supervisory duties USU Bank BNI has implemented Law No. 8 of 20110 on AML with Bank Indonesia Regulation No. 11/28 / PBI / by applying the principle to know the Customer and step in stages in accordance with Circular No. 11/31 / DPNP Year 2009 Standard Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Banks
Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (Repurchase Agreement) Yang Diperjualbelikan PT. OSO Securities Cabang Medan Sandrawati, Erna; Siregar, Mahmul; Isnaini, Isnaini
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1, No 2 (2019): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.74 KB) | DOI: 10.31289/arbiter.v1i2.113

Abstract

The purpose of this study is to find out how the position of the agreement in the sale and purchase of shares with repurchase rights (REPO) in law in Indonesia, whether the sale and purchase agreement of shares with repurchase rights (REPO) has protected the interests of investors, as well as how the settlement of disputes in the sale and purchase agreement shares with repurchase rights (REPO) between issuers and investors by PT. OSO Medan Branch Securities. The method in this research is a normative juridical legal method with qualitative analysis. From the results of the study, it was found that the sale and purchase agreement of shares brokered by PT. OSO Sekuritas is a form of agreement or contract which must comply with the provisions in the Civil Code in general and specifically must comply with the laws and regulations relating to REPO. In the share sale and purchase agreement brokered by PT. OSO Sekuritas has provided legal certainty and protection to investors because in the agreement clause the form of protection has been explained. Settlement of disputes that occur between the parties in the REPO share-purchase agreement brokered by PT. OSO Sekuritas, contained in the agreement clause, which is an agreement for mediation and deliberation as well as resolving issues through the capital market arbitration body, if deliberation is not reached.
Increasing identity and community awareness in Medan City about victim rights of sexual violence Sirait, Ningrum Natasya; Rosmalinda; Ikhsan, Edy; Siregar, Mahmul; Agusmidah
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.058 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v4i2.4239

Abstract

Indonesia currently has Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU-SPPA) to provide protection for children who need special protection such as child offenders, victims and witnesses. In fact, the implementation of the UU-SPPA actually only focuses on children as perpetrators. This not only shows that justice for children is still not upright especially for children who are victims of sexual violence. This is evident from the findings of a study conducted in 2019 entitled "The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child Victims of Sexual Violence". This study found that although Indonesia already has 2 government regulations governing the fulfillment of victims of sexual violence in the form of compensation and or restitution, none of the decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam contain the rights of victims. The decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam throughout 2018 were oriented towards providing penalties for the perpetrators. The two Government Regulations which are guidelines for implementing the Law are (a) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims; and (b) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 Year 2017 Concerning Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts. These two Government Regulations are the basic ingredients for the implementation of the 2019 Mandatory Servant Lecturer service dedication. This situation is the basis of community service in two districts namely Medan Baru and Medan Sunggal. Law Enforcement Officials (APH) in this case the police and the community not only obtain new information about victims' rights but also increase their awareness to guarantee the rights of children victims of sexual violence are requested in legal proceedings for perpetrators. Furthermore, the Police and the community hope that the information on these two Government Regulations can be continued both by the Regional Government Organization (OPD) and other institutions such as the Civil Society Organization (CSO) in Medan.
Increasing identity and community awareness in Medan City about victim rights of sexual violence Sirait, Ningrum Natasya; Rosmalinda; Ikhsan, Edy; Siregar, Mahmul; Agusmidah
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.058 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v4i2.4239

Abstract

Indonesia currently has Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU-SPPA) to provide protection for children who need special protection such as child offenders, victims and witnesses. In fact, the implementation of the UU-SPPA actually only focuses on children as perpetrators. This not only shows that justice for children is still not upright especially for children who are victims of sexual violence. This is evident from the findings of a study conducted in 2019 entitled "The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child Victims of Sexual Violence". This study found that although Indonesia already has 2 government regulations governing the fulfillment of victims of sexual violence in the form of compensation and or restitution, none of the decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam contain the rights of victims. The decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam throughout 2018 were oriented towards providing penalties for the perpetrators. The two Government Regulations which are guidelines for implementing the Law are (a) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims; and (b) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 Year 2017 Concerning Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts. These two Government Regulations are the basic ingredients for the implementation of the 2019 Mandatory Servant Lecturer service dedication. This situation is the basis of community service in two districts namely Medan Baru and Medan Sunggal. Law Enforcement Officials (APH) in this case the police and the community not only obtain new information about victims' rights but also increase their awareness to guarantee the rights of children victims of sexual violence are requested in legal proceedings for perpetrators. Furthermore, the Police and the community hope that the information on these two Government Regulations can be continued both by the Regional Government Organization (OPD) and other institutions such as the Civil Society Organization (CSO) in Medan.
PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Marpaung, Ladyta Tahany Reformita; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.2 KB)

Abstract

PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Ladyta Tahany Reformita Marpaung ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam membantu pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengan Indonesia pasca gempa bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional menurut hukum internasional, bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia, dan bagaimana peran UNICEF terhadap pemulihan kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan UNICEF adalah sebagai subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional dibawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yaitu bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan UNICEF di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukan dengan kerjasama yang terus dilakukan UNICEF dengan Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun sampai saat ini. Pasca gempa bumi di Sulawesi Tengah Indonesia pendidikan disana menjadi terbengkalai karena banyaknya sekolah yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi pemulihan pendidikan disana, UNICEF dengan cepat dan sigap mengirimkan bantuan berupa tenda darurat dan paket sekolah untuk anak-anak sehingga pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan kembali dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan UNICEF tersebut.   Kata Kunci: UNICEF, Peran UNICEF, Pendidikan Pasca Gempa Bumi di Sulawesi Tengah
Co-Authors Abdul Aziz Alsa Ade Jaya Ismanto Adi Gunawan Adi Saputra Agnest Elga Margareth Agusmidah Agusmidah Agusmidah, Agusmidah Aida Nur Hasanah Aldi Subartono Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amanda Serena Amrizal Fahmy Fahmy Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Rian Djajadi Andreas Iriando Napitupulu Anthonius Ginting Antonius Leonard Tarigan Ardiantha Putera Sembiring Ariq Ablisar Ashri Azhari Baeha Bagus Firman Wibowo Binsar Parulian Sitanggang Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Nasution BISMAR NASUTION Bismar Siregar Bobby Kurniawan Bonardo Marbun Budiman Ginting Budiman Ginting Cahya Wijaya Chairiyah Ella Sari Siregar Charles Silalahi Cherdina Efenti Choirun Parapat Choky Permana Hutagalung Churairah, Abu Cindy Theresia Br Manurung Ciptawan Ciptawan Daniel Simamora Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Dedi Harianto Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Deus Levolt Sihombing Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga Dwi Putri Rezky Sihite Dwi Rahmawati Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Efendi Tambunan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Elia Fransisco Silitonga Elikson Rumahorbo Emya Pratidina Sembiring Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Eric Tanaka Erlinda Vivi Yusanti Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Fidelis Haposan Silalahi Fitri Yanni Dewi Siregar Floraulina Theadora Tarigan Frans Affandhi Fransiska Harahap Freddy VZ. Pasaribu Hani Riadho Nasution Hans Joy Tarigan Hasim Purba Hasim Purba Hendra Adiwijaya Herbert Rumanang Herianto Herianto Herman Brahmana Ikhsan Lubis Ilham Fauzi Ilham Rohjadina Imanuel Sembiring Imastian Chairandy Siregar Isnaini Isnaini Jelly Leviza John Bert Christian Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Julia Agnetha Br. Barus Julisman Julisman Junandar Indra Tongam Panggabean Jusak Tarigan Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Khairin Ulyani Tarigan Khairul Khairul, Khairul Kristi Emelia Pasaribu Laurentia Ayu Kartika Putri Leonard Pandapotan Sinaga Lidia Sinaga Liwarny Sagala Lubis, Tri Murti M Febriyandri Satria M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Mahmud Mulyadi Malto S. Datuan Manambus Pasaribu Mangantar Anugrah Siregar Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita Meisy Kartika Putri Sianturi Melati Fitri Melva Theresia Simamora Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Yamin Mutiara Panjaitan Ningrum Natasya Sirait NINGRUM NATASYA SIRAIT Nugroho, Nur Nurjannah Siregar O.K Saidin Oki Basuki Rachmat Omar Akbar Aldian Pinem Pendastaren Tarigan Puput Dini Lestari Putri Ayu Pratiwi Putri Nesia Dahlius Rabithah Nazran Rachmat, Oki Basuki Rahmat Rizki Putra Raymond Adytia Depari Rendra Alfonso Sitorus Riadhi Alhayyan Riamor Bangun Ridho Pamungkas Riswan Munthe, Riswan Rizki Alisyahbana Robert Robert Robinson Sihombing Roli Harni Yance S. Garingging Rosmalinda Rosmalinda Rosnidar Sembiring Runtung Runtung S, Sunarmi Saidin Saidin Sandrawati, Erna Sari Rezeki Indra Saryo Saryo Sheila Miranda Hasibuan Sherhan Sherhan Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Simon Simon Sinulingga, Tommy Aditia Siregar, Taufik Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Suherman Nasution Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Surtan Harista Muda Hasibuan Surung Aritonang Aritonang Susi Muliyanti Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syafruddin Kalo Syamsul Arifin T Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Tarsisius Murwadji Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Hidayat Lubis Tony Tony Tri Murti Lubis Tumpal Utrecht Napitupulu Ucok Yoantha Utary Maharany Barus Utary Maharany Barus Vina Trinanda Dewi Warhan Wirasto Widodo Ramadhana Wina Wina Yahya Ziqra Yessi Serena Rangkuti Yohana Yohana