Monintja, Donald
Unknown Affiliation

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI PULISAN DI DESA PULISAN KECAMATAN LIKUPANG TIMUR MINAHASA UTARA Lumenta, Christne N.; Mantiri, Michael; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata memberikan dampak yang sangat luas pada kehidupan ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan ketahanan. Membangun pariwisata tidak hanya dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak dasar manusia saja namun juga merupakan sarana untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Kabupaten Minahasa Utara terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak 19 km dari Ibu Kota Provinsi, memiliki potensi alam yang luas serta kekayaan sejarah dan budaya daerah yang menjadi daya tarik tersendiri khususnya objek wisata didesa pulisan. Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah tujuan wisata Indonesia diprovinsi Sulawesi Utara, sebagaimana visi Kabupaten Minahasa Utara: “Menjadikan Minahasa Utara Daerah Tujuan Wisata Dunia yang berbudaya, berdaya saing dan berkelanjutan”. Adapun untuk membedah masalah pariwista khususnya di kawasan wisata Pantai Pulisan di Desa Pulisan seperti fasilitas yang belum optimal, belum tersedia angkutan umum dan retribusi masuk kawasan belum tertib, peneliti menggunakan Teori Budi Supriyanto yang mengkhususkan pada Kinerja kebijakan peneliti ingin mengetahui apakah sudah dibuat peraturan daerah atau peraturan bupati, Kinerja administratif peneliti ingin mengetahui apakah objek wisata sudah terdata dan Kinerja operasional peneliti mengetahui pengelolaan khususnya fasilitas dan retribusi masuk kawasan pulisan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok atau interaksi sosial melalui pengelolaan objek wisata didesa pulisan dengan fokus peran serta pemerintah. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan strategi penelitian kualitatif, hasil-hasil dapat menyajikan seperti penelitian individu-individu (naratif feomenologi), eksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa (studi kasus, grounded theory), atau pengamatan prilaku individu atau kelompok culture-sharing (etnografi). (John W. Creswell 2016)Kata Kunci : Pengelolaan, Pariwisata, Pantai Pulisan
INOVASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA ALO UTARA KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) Gumolung, Olivia; Lumolos, Johny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi merupakan suatu langkah menuju pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya guna untuk meningkatkan keadaan dari sebelumnya menjadi lebih baik . Pemerintah Desa boleh dikatakan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang menjangkau lebih detail warga masyarakat sehingga berhadapan langsung dengan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Inovasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Alo Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum terlaksana secara keseluruhan, maka dari itu bagaimana Kepala Desa meninjau dan mengatasi hal tersebut. Karena Keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di Desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah Desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan serta relasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sangat menentukan kemajuan Desa tersebut. Lima (5) tingkatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu melalui memberikan informasi, konsultasi, mengambil keputusan bersama, bertindak bersama , serta memberikan dukungan.Kata Kunci : Inovasi, Kepala Desa, Partisipasi, Pembangunan
STRATEGI PENINGKATAN KUALITS PELAYANAN SURAT IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MIODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Robot, Hengki; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian pengelolaan usaha. Perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Izin usaha dapat juga diartikan sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dari pengertian yang ada, sudah dapat di lihat bahwa betapa pentingnya surat izin usaha dalam hal menunjang kegiatan-kegiatan ber-usaha dari masyarakat dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah mempunyai strategi yang baik dan tepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan surat izin usaha. Dibutuhkan suatu strategi yang dapat memangkas kelambanan birokrasi dalam hal pemberian pelayanan public terhadap masyarakat. di era distrupsi saat ini, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang berbagai aktifitas manusia, maka dari itu penggunaan teknologi dalam pelayanan public cukup efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri menggunakan suatu inovasi pelayanaan public yang berbasis teknologi atau E-Goverment. Aplikasi  E-Government yang di gunakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow adalah system OSS atau online single submission. System ini sudah terintegrasi secara online, maka dari itu dapat memangkas waktu dan biaya dalam hal pengurusan surat izin usaha. Tapi memang dalam penerapannya masih memiliki beberapa kendala dalam hal penerpannya seperti kurangnya SDM, jaringan internet yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum merata, dan juga belum adanya sinkronisasi data penduduk di antara instansi kedinasan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka dari itu, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow berupaya untuk mengadakan berbagai macam sarana prasaran penunjang yang bisa menghilangkan-kendala yang ada sampai saat ini.Kata kunci: strategi, kualitas, surat izin usaha.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA (Lesabe Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe) Takalawangen, Mervi; Mantiri, Michael; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemuda merupakan tongkat estafet untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Mereka merupakan tulang punggung dan penerus masa depan ini. Tidak dapat dipungkiri pemuda memiliki peran penting dalam setiap perubahan dan pembangunan kearah cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, merupakan suatu peluang dalam setiap pembangunan bangsa dalam melakukan pemberdayaan kepada para pemuda. Pemberdayaan yang dilakukan kepada para pemuda sebagai salah satu kegiatan yang tidak diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa Indonesia ini dimasa yang akan datang. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda didesa Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam menyikapi masalah yang ada, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif data yang diperoleh bersumber dari penelitian kuran lebih satu bulan dengan informan yang sudah ditetapkan sebelumnya.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda didesa sehingga pemuda merasa terabaikan dari pemerintah. Dengan dibentuknya karang Taruna pada bulan Februari mampu merangkul pemuda desa dan menfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan yang ada didesa.Kata kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pemuda
PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SITARO Tamaka, Danny Rinaldy; Monintja, Donald; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi awal Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif dalam pengamatan peneliti banyak yang tidak hadir pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar disebabkan peserta sidang tidak memenuhi kuorum, selanjutnya itu juga masih ada anggota Dewan yang kurang memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan hal itu dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti korupsi, suap, narkoba, dan kekerasan/penganiayaan. Ditemui dari berbagai sumber yang didapati melalui studi awal yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti adapun kasus yang terkonfirmasi ada dugaan penyimpangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Siau Tagulandang Biaro menurut Manado Express pada tanggal 14 Januari 2015, selain dari adanya dugaan belum pahamnya anggota Dewan terhadap tugas dan fungsinya beberapa anggota Dewan yang melanggar etika dalam persidangan seperti merokok dan berteriak di dalam ruangan, selanjutnya didapati juga dugaan penyalahgunaan keuangan tertanggal 24 Februari 2015 yakni korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis Bimbingan Teknis fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroKata Kunci : Peran, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD.
INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA ESSANG SELATAN Lambuaso, Dani H.; Pangemanan, Sofia; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut, desa memilikiperan yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan pusat dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-lngkah inovasi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Essang Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif, diharapkan mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian ini, sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi meningkatkan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif, dan meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masayarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.Kata Kunci : Inovasi, Pemerintah Desa, Pembangunan.
MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PENANANGANAN BENCANA ALAM DI KAMPUNG LEBO KECAMATAN MANGANITU (Studi di Kantor BPBD Kabupaten Sangihe) Gaghana, Meilany Treisy Saverini; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yakni proses dan hasil. Dari prosesnya pengertian manajemen pemerintahan harus lebih mengutamakan proses yang demokratis yang berlandaskan pada rencana dan tujuan yang ditetapkan. Dari hasilnya maka manajemen pemerintahan akan menggambarkan kesungguhan hati, pemakaian sumber daya terbatas secara hati-hati serta mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada, maka manajemen pemerintahan yang baik tercermin dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Penelitian ini difokuskan pada fungsi-fungsi manajemen. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara terhadap informan kunci dalam instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti menemukan bahwa manajemen pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek : perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasanKata Kunci : Manajemen Pemerintahan, Fungsi-Fungsi Manajemen
ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut) Mait, Agnesya Sisilia; Lumolos, Johny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-Planning atau Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah alat bantu yang digunakan oleh Bappeda salah satunya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, transparan, terintegrasi maupun konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan sistem e- planning yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisian dalam hal waktu ini dikarenakan banyaknya OPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu seusai waktu yang di tentukan Beppeda. Bappeda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan hasil penelitian masih kurangnya kualitas dari SDM dari OPD lain sehingga hal ini yang membuat pemasukan data terhambat dan hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan daerah yang terhambat. Masalah yang didapati juga yakni belum adanya peraturan daerah yang dapat menunjang penerapan sistem e- planning ini artinya belum ada kepastian hukum dalam penerapan sistem e- planning dalam perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan kepada pihak terkait agar dapat membuat peraturan daerah tentang e-planning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kendala-kendala dalam penerapan sistem e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Sulut. Teori yang digunakan adalah teori Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Jensen. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Analisis, Penerapan, E-Planning, Perencanaan Pembangunan Daerah
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN DESA PERBATASAN (Studi Kasus di Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud) Sasauw, Regina Celine; Pangemanan, Sofia; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good governance merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya Negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan yang ada di desa perbatasan termasuk di desa kalongan dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini difokuskan pada menggambarkan kondisi pelayanan infrastruktur di desa perbatasan dan melihat strategi apa saja yang di ambil oleh kepala desa dalam pengembangan desa perbatasan. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dalam lingkaran pemerintahan desa. Dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti menemukan bahwa tata kelola pemerintahan di desa perbatasaan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek : transparansi penggunaan dana desa serta keterbukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Desa Perbatasaan, Good Governance, Prinsip-prinsip Good Governance.
AKTUALISASI SISTEM PELAYANAN BERBASIS ONLINE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA Monintja, Donald
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3/Okt (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3/Okt.4152

Abstract

The public service process is indeed consumed by the amount of time, meetings with several people or how the service will be followed up. You can imagine how complicated it is to handle matters in government agencies. The phenomenon of slow service processes has indeed given rise to innovation, namely how to serve the public, to make it easier, faster and cheaper. Not the opposite, namely how to serve the community is tricked by administrative complexity. The issue of online-based services does provide a promising service model. However, it cannot be denied that the offer of online-based services has become a very promising slogan from the government, because there are also several online offers that are only on the front of the website display, after logging in you can't, because of the network. In this condition, inevitably the service process must be carried out face to face. This service model, in some views, states that online services have only changed skin, the content remains the same. Another view also states that society is not ready to accept online-based services or in other forms, such as public service-based applications. The current era of disruption dictates that whether we want it or not, whether we like it or not, we have to accept it and adapt as soon as possible. In the licensing services sector, the government is required to simplify the licensing process in order to support the economy of the community and entrepreneurs so that there is no longer a complicated process in obtaining permits. The Integrated Electronic Based Operating System application is an innovation carried out by the North Sulawesi provincial government to improve public services and the level of public satisfaction with public services, from the aspect of fulfilling clear rights and obligations. This application really helps minimize Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and encourages improvements in public services themselves. However, unfortunately this application has been replaced with a licensing application from the central government, namely SI CANTIK. Even though it has been replaced with an application that complies with central government regulations, this Integrated Electronic Based Operating System application has been able to cover all types of permits with quality, processes and service results that make it easier for applicants in the permit processing process. It's just that socialization is still lacking from the government, so that electronic-based permit processing is still not widely used as the main alternative for the public in processing permits. This electronic-based application encourages the public or applicants to enter the system so that the public can participate in its implementation. However, this application cannot be accessed by all groups. Because there are still many areas in remote areas that do not have internet network access. Proses pelayanan publik memang terhisap dalam pandangan banyaknya waktu, pertemuan dengan beberapa orang atau bagaimana pelayanan yang akan ditindaklanjuti, sudah bisa dibayangkan betapa rumitnya mengurus suatu urusan di instansi pemerintah. Fenomena lambatnya proses pelayanan, memang menimbulkan inovasi yakni bagaimana caranya melayani masyarakat, untuk dipermudah, cepat dan murah. Tidak sebaliknya, yakni bagaimana melayani masyarakat diperdaya dengan rumitnya administrasi. Isu pelayanan berbasis online memang sedikit banyak memberikan suatu model pelayanan yang menjanjikan. Namun, tak bisa dibantah juga tawaran pelayanan berbasis online jadi slogan yang sangat menjanjikan dri pemerintah, karna ada juga beberpa tawaran online hanya bagian depan tampilan website, setelah masuk tidak bisa, alasannya jaringan. Kondisi ini mau tidak mau proses pelayaannya harus dilakukan dengan face to face. Model pelayanan seperti ini, dibeberapa pandangan, menyatakan bahwa pelayanan online hanya ganti kulit, isinya tetap sama. Pandangan lainnya juga menyatakan, bahwa masyarakat belum siap menerima pelayanan yang berbasis online atau dalam bentuk lainnya, seperti aplikasi berbasis pelayanan publik. Era disrubsi sekarang ini mengkondisikan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus dterima dan secepatnya menyesuaikan. Dalam sektor pelayanan perizinan, pemerintah dituntut untuk dapat mempermudah proses pengurusan perizinan guna menunjang ekonomi masyarakan dan pengusaha sehingga tidak ada lagi proses yang berbelit-belit dalam mengurus ijin. Aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan pelayanan publik serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dari aspek pemenuhan hak dan kewajiban yang jelas. Aplikasi ini sangat membantu meminimalisir Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan mendorong meningkatnya pelayanan publik itu sendiri. Namun sayangnya aplikasi ini telah diganti dengan aplikasi perijinan dari pemerintah pusat yaitu SI CANTIK. Meskipun telah diganti dengan aplikasi yang sesuai dengan aturan pemerintah pusat, aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu ini telah mampu menjangkau semua jenis perizinan dengan kualitas, proses, dan hasil pelayanan yang memudahkan pemohon dalam proses pengurusan perizinan tersebut. Hanya saja sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah, sehingga pengurusan ijin berbasis elektronik masih belum banyak degunakan sebagai alternative utama masyarakat dalam mengurus ijin. Aplikasi berbasis elektronik ini mendorong masyarakat atau pemohon masuk kedalam sistem sehingga masyarakat pun dapat ikut serta dalam penyelenggaraannya. Namun aplikasi ini belum dapat di akses semua kalangan. Dikarenakan masih banyak wilayah di pelosok daerah yang belum mendapat akses jaringan internet.