Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.375
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Mantiri, Michael
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI PULISAN DI DESA PULISAN KECAMATAN LIKUPANG TIMUR MINAHASA UTARA Lumenta, Christne N.; Mantiri, Michael; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata memberikan dampak yang sangat luas pada kehidupan ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan ketahanan. Membangun pariwisata tidak hanya dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak dasar manusia saja namun juga merupakan sarana untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Kabupaten Minahasa Utara terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak 19 km dari Ibu Kota Provinsi, memiliki potensi alam yang luas serta kekayaan sejarah dan budaya daerah yang menjadi daya tarik tersendiri khususnya objek wisata didesa pulisan. Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah tujuan wisata Indonesia diprovinsi Sulawesi Utara, sebagaimana visi Kabupaten Minahasa Utara: “Menjadikan Minahasa Utara Daerah Tujuan Wisata Dunia yang berbudaya, berdaya saing dan berkelanjutan”. Adapun untuk membedah masalah pariwista khususnya di kawasan wisata Pantai Pulisan di Desa Pulisan seperti fasilitas yang belum optimal, belum tersedia angkutan umum dan retribusi masuk kawasan belum tertib, peneliti menggunakan Teori Budi Supriyanto yang mengkhususkan pada Kinerja kebijakan peneliti ingin mengetahui apakah sudah dibuat peraturan daerah atau peraturan bupati, Kinerja administratif peneliti ingin mengetahui apakah objek wisata sudah terdata dan Kinerja operasional peneliti mengetahui pengelolaan khususnya fasilitas dan retribusi masuk kawasan pulisan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok atau interaksi sosial melalui pengelolaan objek wisata didesa pulisan dengan fokus peran serta pemerintah. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan strategi penelitian kualitatif, hasil-hasil dapat menyajikan seperti penelitian individu-individu (naratif feomenologi), eksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa (studi kasus, grounded theory), atau pengamatan prilaku individu atau kelompok culture-sharing (etnografi). (John W. Creswell 2016)Kata Kunci : Pengelolaan, Pariwisata, Pantai Pulisan
KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SANGIHE Pilat, Junarto; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Publik adalah bentuk pelayanan yang mendapatkan perhatian oleh pemerintah terutama yang berhubungan dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan dan aktivitasnya dengan aparatur pemerintah tentu akan membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan publik ini dilakukan oleh instansi pemerintah lewat aparaturnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna. Fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Komunikasi Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sangihe. Dengan menggunakan teori mengenai tujuan utama dari komunikasi organisasi Brent D. Ruben (Alo Liliweri 2004:64), yaitu : Sebagai Tindakan Organisasi, Membagi Informasi Menampilkan, Perasaan dan Emosi Dalam sebuah organisasi, komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena komunikasi merupakan penggerak organisasi dimana tujuan organisasi mustahil atau sulit dicapai tanpa adanya komunikasi. Organisasi terbentuk karena adanya kesamaan tujuan yang dimiliki tiap anggota. Orang yang tertarik untuk bergabung dalam suatu organisasi memiliki alasan yang beragam. Ada yang karena alasan profit, tuntutan profesi, penyebaran ideologi maupun pemenuhan kebutuhan sosial. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai sarana dimana manajemen mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Budaya organisasi terbentuk melalui interaksi antar anggota. Bahkan bisa dikatakan, ibarat organisasi adalah tubuh makhluk hidup maka komunikasi adalah darah yang mengalir dalam tubuh organisasi tersebut.Kata Kunci: Komunikasi, Organisasi, Pelayanan Publik
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT Rieuwpassa, Leonard; Mantiri, Michael; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah saatnya negara/ pemerintah membangun sistem aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat juga dapat menjalankan perannya sebagai unsur perekat persatuan dan bangsa. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku oleh sebab itu konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependuddkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh (Hasibuan 2012:193) yang mengatakan kesadaran dan kesedian seseorang menaati peraturan dan norma-norma social yang berlaku.penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menunjang selesainya penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dilihat bahwa tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat masih rendah hal ini di tandai dengan kurangnya kesadaran dan kesediaan pegawai untuk memberikan pelayanan secara maksimal.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA NAGHA 1 KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Hormati, Glendy; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan daerah pesisir kelautan selama ini diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefenisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan serta masyarakat pesisir bukan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi sangat ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni lautan Pasifik dan Lautan Hindia, kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan di Desa Nagha I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil yang diperoleh bahwa standart dan sasaran kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan terdiri atas aspek fisik dan non fisik, dimana aspek fisik terdiri dari pemberian bantuan berupa alat-alat tangkap ikan seperti jaring, katinting, mesin, dan lain sebagainya, bantuan ini bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan, sedangkan aspek non fisik lebi difokuskan kepada peningkatan sumber daya nelayan seperti memberikan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan pembimbingan oleh petugas lapangan, hal ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan dan sampai di pemerintah desa.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KANTOR CAMAT SORONG TIMUR Kosamah, Verinandus; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mendeskripsikan dn menganalisis Kepemimpinan Camat Dalam Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong. Hasil dari peneliatian ini menjelaskan bahwa Camat selaku suatu pemimpin organisasi dikatakan Sebagian Telah Mampu Menjalankan tugas nya mempengaruhi Pegawainya.Camat juga menjalankan Peran kepemimpinan dalam memotivasi pegawai.  Pada peran antarpribadi Camat telah dapat meningkatkan kinerja antar pegawainya dengan sesama pewai. Namun masih perlu mengambangkan hubungan yang positif dengan staf. Selanjutnya pada kepemimpinan imformasional Camat telah menjalankan kepemimpinannya dalam hal penyampayan informasi kepada pegawai,sedangkan pengambilan keputusan camat telah menjalankan kepemimpinan dalam hal pengambilan keputusan.adapun faktor-faktor yang mendukung adalah dukungan staf srana dan prasarana kerja sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu karakteristik pegawai yang berbeda beda, Sumber Daya Manusia  (SDM) yang dimiliki Kantor Kecamatan Sorong Timur masih kurang,pegawai masih belum menanamkan rasa tangung jawab atas pekerjan yang dibebankan kepadanya serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.Kata Kunci : Kepemimpinan, Prestasi Kerja, Aparatur sipil Negara.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Maliatja, Fike M.; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan makin tertinggal. Masalah utamanya terletak pada kondisi infrastrukturnya  yang memprihatinkan. Oleh sebab itu Masyarakat di daerah perbatasan masih membutuhkan bantuan dari negara tetangga.  Dan juga peran pemerintah sangat di butuhkan di wilayah perbatasan. Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, terorisme, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.  Kawasan perbatasan memliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan.  Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera.  Namun cara pandang masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunanya kurang di perhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.  Indonesia yang sentralistik saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dari daerah Indonesia lainnya. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.  Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.Kata Kunci : Implementasi, Program, Pembangunan Infrastruktur.
PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Rontos, Indra C.; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku birokrasi pada hakekatnya hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi. Dalam kaitannya dengan perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan di kecamatan maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) kecamatan yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sosial dalam memberikan pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan hasil dari permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pegawai di kantor kecamatan Amurang Timur sudah merespon bahkan mempunyai keinginan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan urusan-urusan agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancer, sehingga dalam memberikan pelayanan, aparat kecamatan Amurang Timur selalu berkomitmen dengan SOP yang ada dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang adaKata kunci: Perilaku, Birokrasi, Pelayanan Publik.
EFEKTIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. FREEPORT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Renyaan, Benedict M.SM.; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana satu persen Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport Indonesia tidak dikelola oleh perusahaan melainkan telah diserahkan kepada pihak Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) yaitu sebuah organisasi nirlaba yang di dirikan untuk mengelola donasi tersebut. Dan peneliti ingin tahu bagimana LPMAK bersama pemerintah daerah dalam membangun kabupaten mimika dengan beberapa program unggulannya seperti program Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan infrastruktur yang selama ini berjalan dan oleh kareana masih banyaknya penghambat pembangunan yang mempengaruhi program LPMAK seperti kurangnya pemerataan dalam pembangunan dikota dan kampung serta pengangguran dan anak - anak yang putus sekolah dibeberapa distrik dalam kota yang merupakan penghambat utama dalam pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi pengaruh dalam suatu wilayah dalam hal proses pembangunan maka  LPMAK ataupun pemerintah dikabupaten Mimika-Papua masih belum efektif dalam mengatasi hal tersebut. Hasil penelitian pada kantor Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) mempunyai pengaruh bagi masyarakat dikarenakan ini adalah sebuah lembaga khusus yang didirikan guna memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat kabupaten mimika, efektivitas CSR dikaji sesuai aspek sasaran (goal) organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dan untuk mengetahuhi Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport Indonesia (PTFI) ada beberapa pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi adalah: Pendekatan Sumber (System Resource Approach), Pendekatan Proses (Internal Process Approach) dan Pendekatan Sasaran (Goal Approach).Kata Kunci : Efektivitas, Corporate Social Responsibility (CSR), Pembangunan.
DAMPAK PEMEKARAN DESA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA RARINGIS, RARINGIS UTARA, RARINGIS SELATAN, KECAMATAN LANGOWAN BARAT) Telung, Utarry; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah pemerintahan di Indonesia semakin marak terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan bahkan juga di wilayah pedesaan. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya dan perkembangan jumlah penduduk. Pemekaran wilayah desa merupakan salah-satu bagian dari pemekaran wilayah pemerintahan sebagai langkah untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, untuk menyikapi aspirasi dari masyarakat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, yang pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan bersama. Dampak pemekaran desa secara geografis menunjukkan lingkup wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan pelayanan public, khususnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dari pemerintah desa setempat serta menjawab keluhan-keluhan masyarakat tentang keresahan dan keonaran yang di dominasi oleh anak muda akibat minuman keras dan menggangu tatanan kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa di Desa Raringis, Raringis Utara dan Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah baik, namun belum maksimal masih diperlukan kesadaran dan komitmen dari pemerintah bersama masyarakat untuk bersama-sama mengusahakan kehidupan yang aman dan tertib. Serta diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang program pemerintah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.Kata kunci: Dampak, Pemekaran Wilayah, Desa, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Onsu, Indra Foreman; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan kawangkoan barat kabupaten minahasa.Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Di era reformasi sekarang ini, para aparatur pemerintahan dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah metode yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan atau objek yang diteliti dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar,dirasakan dan ditanyakan. Teknik anasisa data yang digunakan yaitu kategorisasi, reduksi dan interpretasi. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sudah baik tetapi harus lebih ditingkatkan, dalam hal pelayanan publik dari segi aparat sudah baik,namun harus diperhatikan dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana dimana perlu adanya penambahan anggaran di kecamatan kawangkoan barat, dengan mengusulkan penganggaran ditahun beikutnya untuk renovasi gedung kantor serta penyediaan sarana pendukung pelayanan publik seperti komputer, kertas, tinta, printer, terutama mesin fotocopy, karena jarak kantor dengan tempat fotocopy cukup jauh.selain itu pelatihan kepada aparat dalam penggunaan teknologi juga perlu dipertimbangkan. Kata Kunci  :  Tugas Pokok dan Fungsi, Pelayanan Publik, CamatIndra Foreman Onsu
Co-Authors Carlos, Yosua Eurico Warenstein Frans Singkoh, Frans Hormati, Glendy Josef Kairupan, Josef Kapoti, Rikvar A. Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kosamah, Verinandus Lamaiga, Feibri R. Lapian, Marlien T Lumenta, Christne N. Maleke, Silia Fisye Maliatja, Fike M. Manangkoda, Fresly J. Momongan, Deoglory Gideon Monintja, Donald Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Onsu, Indra Foreman Paat, Ariandy Junaidy Pagaya, Nofensi Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pilat, Junarto Renyaan, Benedict M.SM. Rieuwpassa, Leonard Rontos, Indra C. Rorimpandey, Grasela Roring, Andreas Delpiero Sarah Sambiran, Sarah Sondakh, Heppy Takalawangen, Mervi Telenggen, Terien Telung, Utarry Tumewu, Develery Tuwonaung, Andrew