Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.626
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Pangemanan, Sofia
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
HUBUNGAN HUKUM TUA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Bahihi, Reza Ricard; Gosal, Ronny; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengatakan implementasi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing dalam tata pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, yang kemudian dibutuhkan kegiatan kemasyarakatan dalam rangkah mencapai pembangunan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangkah pemberdayaan masyarakat desa. Wujud dari pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pembuatan jalan dan pembangunan lainnya sebagai reprensentatif tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang kredibel dan inovatif sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Tua dan BPD mengikuti aturan dan mekanisme yang ada ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan akan tetapi peran BPD tidak terlihat dengan jelas dalam permusan kebijakan program yang dilaksanakan di desa kali oki kecamatan tombatu kabupaten minahasa tenggara di samping itu juga Hukum Tua dan BPD masih baru sehingga perluh pelatihan untuk mewujudkan setiap program yang dibahas mengingat proses maupun perencanaannya harus spesifik dan jelas dan tepat sasaran.Kata Kunci: Hubungan, Hukum Tua, BPD, Pembangunan.
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELAUI PROGRAM BPJS KESEHATAN (Suatu Studi di RSUD Lapangan Sawang Kabupaten SITARO) Burung, Faris; Pangemanan, Sofia; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan. Dalam kehidupan manusia mempunyai sebuah kesehatan dimana seseorang merasa baik dengan fisik dan mentalnya lebih tepatnya sehat yaitu suatu kondisi yang bebas dari berbagai jenis penyakit baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan RSUD Lapangan Sawang kepada masyarakat belum sepenuhnya baik di rasakan oleh masyarakat. Yang di ambil berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan di rumah sakit sudah cukup baik, aspek-aspek pelayanan yang dinilai masih kurang diantaranya seperti luas ruangan yang tidak memadai dengan jumlah kunjungan pasien, tempat duduk di ruang tunggu yang belum memadai dengan jumlah kunjungan pasien. Sarana pendukurng secara kualitas dan kuantitas masih kurang serta pelayanan administrasi yang di nilai masih berbelit-belit dan masih perlu di tingkatkan lagi.Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, BPJS Kesehatan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Sembel, Tesyalom; Gosal, Ronny; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa di Indonesia diindektikan dengan pusatnya kearifan lokal yaitu sumber dari budaya dan adat istiadat yang terjaga, dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya, demikian pula dengan Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur, dimana kearifan local dalam bentuk partisipasi masyarakat, dimana partisipasi tersebut sudah mengalami kemunduran, oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif, dimana informan penelitian adalah kepala desa dan perangkatnya, badan permusyawaratan desa, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta sebagian masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sinsingon Barat dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih dibilang rendah, hal ini ditunjukan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaiakan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan.Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN WANGURER BARAT Manarat, Randi Romario; Pangemanan, Sofia; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan setidaknya terkait dengan tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi; dimana kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang, baik secara finansial ataupun segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimensi sosial dan budaya; kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat, dimensi sosial dan politik; rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kelurahan Wangurer Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paket program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan oleh pemerintah secara nasional masih bersifat umum serta belum memenuhi sasaran yang diinginkan oleh masyarakat nelayan miskin. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang masih bersifat top down. Formula kebijakan yang dilakukan cenderung seragam pada hal masalah yang dihadapi masyarakat nelayan sangat beragam sehingga program penanggulangan kemiskinan sangat bersifat parsial. Dampak dari program pemerintah untuk masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan belum dapat mengangkat tingkat kehidupan dan taraf hidup nelayan miskin.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Kota, Kemiskinan, Nelayan.
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA DOMPASE KECAMATAN SIAU TENGAH KABUPATEN SITARO Lumahu, Anna Plouna; Pangemanan, Sofia; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah desa selaku pihak yang berwenang atau kekuasaan yang dilembagakan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 (dua), pemerintah desa mempunyai wewenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Desa Dompase. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa Dompase dalam meningkatkan kesejahteraan petani cukup baik. Hal ini dilihat dari setiap program-program yang telah diambil sebagian besar dapat terlaksana. Kewenangan pemerintah desa dalam bidang pertanian, tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani saja tepi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Dompase. Dalam pelaksanaan program ada beberapa kendala yang dihadapi, karena itu, pemerintah desa Dompas sendiri terus berusaha untuk dapat segera menyelesaikan setiap masalah yang ada.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah desa, Kesejahteraan
PERILAKU BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Limbat, Fricky; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMewujudkan pemerintahan pemerintahan yang baik dan bersih tentunya perilaku atau etika dalam pemerintahan tentunya sangat diharapkan yang terbaik bagi aparat birokrasi. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan permerintahan yang baik didalam birokrasi, dan menjalankan fungsi akuntabilitas, equity, loyality, responsive, dan rule of low. Tujuan penulisan ini untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah itu sendiri yaitu perilaku birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik yang difokuskan kepada aparatur di kantor kecamatan. Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul di dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan di kantor kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow. Perilaku birokrasi di kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow ada banyak kelemahan yang terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan good governance yang meliputi pelayanan yang kurang baik, tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab pegawai.Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Kepemerintahan yang baik.
PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA TEMBOAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA Lalu, Cendy Lidya; Kimbal, Marthen; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara pengumpulan data, wawancara langsung, observasi di lapangan serta melalui kajian dokumen. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Pemerintah desa Temboan juga meyakini bahwa penting untuk terus menanamkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat agar senantiasa tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya juga dapat dijadikan sebagai penangkal masuknya paham radikal kedalam masyarakat, sebab berkaca dari sejarah masa lampau desa Temboan dibawah pemerintahan Tonaas Luly, kehidupan masyarakat desa Temboan dipenuhi dengan nuansa kebersamaan dan kekeluargaan, rasa saling mengasihi tumbuh subur dikalangan masyarakat. Dan kedudukan budaya mapalus dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat desa Temboan memiliki peranan yang sangat penting. Setiap ada masyarakat desa Temboan yang ditimpah musibah duka, maka semua masyarakat akan bersama-sama datang membantu. Mapalus bedah rumah telah diajarkan dan dilakukan sejak lama di desa Temboan. Semangat tersebut masih terus terjaga sampai saat ini, di tahun 2016 mapalus bedah rumah di desa Temboan lebih terorganisir dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat musyawarah merupakan suatu hal yang perluh ditumbuhkembangkan.Kata kunci: Pembangunan, Kearifan Lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN DAMAU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud) Saluman, Virginia Patrisia; Pangemanan, Sofia; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan merupakan sebuah agenda yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan sebuah tatanan pemerintahan, dalam analisis kebijakan publik dikenal dengan istilah penyusunan agenda melalui identifikasi masalah kebijakan. Penyusunan tersebut merupakan langkah untuk menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi pada publik, artinya kehadiran sebuah kebijakan dianggap sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi, yang memainkan peran sebagai aktor dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah secara tunggal kewenangannya ada pada UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Tidak berjalan sebagai mana regulasi yang ada di mana haruslah memanfaatkan jalinan kerjasama dengan kios-kios pengencer yang telah ditunjuk dan dipercayakan oleh pihak pemerintah sendiri. Kemudian dilihat juga dari struktur organisaasi yang ada di UPTD Pertanian Kecamatan Damau masih minimnya personil yang berperan terlebih khusus pada bagian staf-staf bidang UPTD Pertanian. Serta secara pangkat golongan masih ada yang belum sesuai dengan standar ketentuan yang ada.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado Trisno, Andhika; Lapian, Marlien; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip Rule Of Law atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehiduapn Negara. Good governance juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideology politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Wanea Kota Manado. Dari hasil penelitian disimpulkan secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance yang ada di Kecamatan Wanea Kota Manado telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN RUMOONG BAWAH Kandouw, Chrisye; Pangemanan, Sofia E; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKonsukuensi dan tanggung jawab adalah modal utama dalam membentuk proses pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong prakasa dan swadaya masyarakat. Berbagai bentuk dan program dilakukan agar terciptanya sebuah pembangunan yang memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan sehingga dapat terealisasi lewat aspek fisik, material, ekonomi kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama. Maka dari itu pencapaian keberhasilan suatu pembangunan masyarakat kelurahan dapat ditentukan oleh program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan yang melibatkan masyarakat karena dimana masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan wilayah, sehingga dibentuklah suatu sistem organisasi dalam kelurahan yang di sebut Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurahan (LPMK).Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurrahan (LPMK) adalah lembagakemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat kelurahan yang mengedepankan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan bahkan pengendalian pembangunan, dimana upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelolah sumberdaya yang dimiliki dalam penumbuhan kapasitas organisasi lokal demi menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidup kemasyarakatan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui Peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rumoong Bawah, Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran dari LPM Kelurahan Rumoong Bawah Belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan LPM untuk merencanakan pembangunan.Untuk itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya pengurus harus lebih aktif lagi dalam menjalankan program-program pembangunan yang ada dikelurahan Rumoong Bawah.Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan
Co-Authors Agustinus B Pati, Agustinus B Anis, Jessica Arisandi, Mardiansyah Bahihi, Reza Ricard Bahudin, Rezky Betah, Meilin Burung, Faris Dapla, Nalis Daud Liando, Daud Daud, Ardhiansya Dumaili, Alexandrite Edam, Nia Septiani Frans Singkoh, Frans Gosal, Vinny Sara Harilama, Pratomo Josef Kairupan, Josef Josef Kurniawan Kairupan, Josef Kurniawan Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E Kandouw, Chrisye Kantohe, Yohana F. Karundeng, Afrilia Bella Kasenda, Patricia N.F. Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kindangen, Ronaldo Ruland Komaling, Candy Pingky Lalu, Cendy Lidya Lambuaso, Dani H. Lapian, Marlien Lauma, Rahmat Lawere, Vicky Lengkong, Johny Lepa, Oktavia Limbat, Fricky Linelejan, Failen Lintong, Klinsmann Lumahu, Anna Plouna Lumowa, Fabyola Makatumpias, Steffany Mamesah, Prisillia Manarat, Randi Romario Mandalika, Enrico Stepano Manis, Priskila Esdayanti Manongga, Alman Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Masengi, Steren O. Mawara, Hendra Jonatan Maxi Egeten Mba’u, Adrian Sakti Mondong, Feronika Monintja, Donald Monintja, Donald K Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Nesia, Aprilia Paat, Refendy Pagaya, Nofensi Pananginan, Vianita Sutriani Pangemanan, Fanley Pangumpia, Parlan Pantow, Indra A. Pantungan, Marlin Pijetsti Paslima, Marciano Franklin Pasuhuk, Demaris Deisy Pati, Agustinus Pesik, Clark Karno Polla, Ava Irene Ponggohong, Kinly Porajow, Ronaldo C Pramana, Phutut Eka Punu, Christian Rachman, Ismail Ratulangi, Axelia Caroline Repi, Jeklin F. Reynaldi, Muhammad Rompas, Arnolfo Ruata, Ferlando Salles, Ogtavianus F. Saluman, Virginia Patrisia Sarah Sambiran, Sarah Sasauw, Regina Celine Sembel, Tesyalom Sendow, Yurnie Sondakh, Effendy Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Sumolang, Gabrila Stivani T. A. M. Ronny Gosal Tamar, Meity Asmita Tampongangoy, Gabriel Ch. Tempo, Berty Loronusa Timbawa, Engelbert Timbongol, Varen C. Timmerman, Martha Inka Tjakradiningrat, Kurniawan Tobing, Melvin Tompodung, Jones Trisno, Andhika Tumiwa, Rendy Undap, Gustaf Walangitan, Clara Semaya Wangania, Ericksen W. Watania, Chynthia Regina Waworundeng, Welly Waworundeng, Welly Wayuni, Sasela Astri Wenda, Yepilu Wilade, Jessica Intansari Wilar, Meisita Mar