Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pembuatan Pupuk Kompos Menggunakan Teknologi M21 dan EM4 di Desa Koto Sentajo Provinsi Riau Zulhidayat, Muhammad; Liza, Ayu; Fadillah, Bayu Harris; Fitriani, Dea; Febrina, Dwi Nur; Giovany, Giovany; Silsilia, Kessy; Harmini, Lasmiati; Lestari, Muharvianti; Hasibuan, Nabila Sapuro
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 6 (2024): September
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13731706

Abstract

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan Kelompok Tani Desa Koto Sentajo dalam memproduksi pupuk kompos, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas tanah dan hasil pertanian. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan demonstrasi langsung, dengan fokus pada penerapan teknologi M21 dan EM4 dalam pembuatan pupuk. Partisipasi masyarakat sangat tinggi, menunjukkan antusiasme yang besar terhadap kegiatan ini. Mahasiswa terlibat aktif dalam proses pelatihan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan pupuk organik yang ramah lingkungan.
POLITIK HUKUM PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN Zulhidayat, Muhammad; Risfani, Melly
Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i2.8214

Abstract

AbstractThis research is conducted by discussing in a legal perspective the discourse that will be carried out by increasing the term of office of the president. Although this did not happen, if this discourse continues to be developed in the future it will have a negative effect on leadership in Indonesia. This can be seen from the legal facts that occurred during the New Order era, the President led 32 years so that it had a bad influence on the government. This research utilizes a normative legal approach to clarify the research conducted. All sources are adjusted to secondary sources that have been published through various sources. The conclusions in this study are, first, the extension of the presidential term in the view of the law is not allowed because it will violate the provisions of the state constitution that have been strengthened in the 1945 Constitution. For this reason, from a legal perspective, this extension means that there is a contradiction in the constitution and violates the Indonesian constitution. Secondly, if we make a comparison with the United States, then there the President's term of office is limited to 2 periods, with 1 period of only 4 years. The lesson from many countries is that if a ruler is in power for too long, the enthusiasm to run the government is exhausted, but the lust for power remains great. AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan membahas secara perspektif hukum mengenai wacana yang akan dilakukan dengan menambah masa jabatan dari presiden. Walaupun hal ini tidak terjadi, apabila wacana ini terus dikembangkan kedepannya akan berpengaruh buruk pada kepemimpinan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari fakta hukum yang terjadi pada masa orde baru, presiden memimpin 32 tahun sehingga membawa pengaruh buruk dalam pemerintahan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif untuk memperjelas penelitian yang dilakukan. Semua sumber disesuaikan dengan sumber sekunder yang sudah dipublikasikan melalui berbagai sumber. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama, perpanjangan masa jabatan presiden tidak diperbolehkan karena akan melanggar ketentuan konstitusi negara. Kedua, jika kita membuat suatu perbandingan dengan Amerika Serikat, maka di sana masa jabatan presiden dibatasi 2 periode, dengan 1 periode hanya 4 tahun saja, Jika seorang penguasa terlalu lama berkuasa, semangat untuk menjalankan pemerintahan sudah habis, tapi nafsu untuk berkuasa tetap besar. 
Legal Politics of Holding the 2024 Elections the Absolute and Ideal and Constitutional Zulhidayat, Muhammad; Mirnawati, Rosi; Intes, Amina; Barroso, Uwe; Mark, Elladdadi
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i1.313

Abstract

Background. The holding of simultaneous elections on April 17 2019 is a new history in the general election process in Indonesia. This is an implication of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU/2013 in the case of reviewing Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of the President and Vice President. Even though the simultaneous elections have been judged to be better than the previous elections, it does not mean that they do not have deficiencies in their implementation. Purpose. The most shocking problem was the large number of fatalities by election organizers which were considered to be the impact of the 2019 simultaneous election and other technical problems. Method. Looking at the various sides that emerged from the 2019 elections, the Association for Elections and Democracy (Perludem) conducted a judicial review of the 1945 Constitution to the Constitutional Court as outlined in the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019. Results. In his argument, the applicant conveyed a number of things related to the analysis that had been carried out in the implementation of the simultaneous elections which were held in 2019 yesterday. In the results of this decision, the Constitutional Court reject the applicant's application in its entirety because it is considered that the application has no legal grounds. Conclusion. However, the Constitutional Court provided options related to simultaneous election models that can be selected and considered constitutional based on the 1945 Constitution.  
Partisipasi Akademisi dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan Zulhidayat, Muhammad; Erdiansyah, Erdiansyah; Artina, Dessy; Lestari, Rika; Akmal, Zainul
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i1.22490

Abstract

Salah satu permasalahan utama dalam pemilu adalah terkait dengan daftar pemilih tetap yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak pilih warga. Logistik yang tidak akurat, baik dari segi jenis maupun jumlah, dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pemilu dan merugikan proses demokrasi. Distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran menjadi hambatan serius yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara dan penghitungan hasil. Permasalahan teknis lainnya melibatkan akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc dalam mengelola proses pemilu secara efektif. Di samping permasalahan teknis, terdapat masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik, yang semuanya memerlukan perhatian serius untuk menjaga integritas pemilu. Untuk mengantisifasi dan penanganan konflik tersebut perlu dijelaskan oleh akademisi dalam peningkatan pemahaman pencegahan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Academics' Participation in Dispute Prevention in the General Election Process in Pelalawan Regency Abstract: One of the main problems in elections is inaccurate permanent voter lists, which can lead to inequality in citizens' voting rights. Inaccurate logistics, in terms of type and quantity, can cause election obstacles and harm the democratic process. Late and misdirected logistics distribution is a serious obstacle that can disrupt the smooth conduct of voting and counting results. Other technical issues involve the accuracy of information systems, budget adequacy, budget disbursement procedures, and the inability of ad hoc bodies to manage the electoral process effectively. In addition to technical issues, there are non-technical problems such as low voter turnout, money politics, intimidation, violence, criminalization of election officials, and low public trust, all of which require serious attention to maintain the integrity of elections. To anticipate and handle these conflicts, academics must increase their understanding of preventing election process disputes in the Pelalawan Regency.