Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Pemerintahan Mengenai Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon Kaunang, Bian; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kota Tomohon sebagai kota yang memiliki visi wisata, tentunya memiliki kekhususan dalam mengatur ketertiban umumnya demi menunjang visi wisata yang ada, oleh sebab itu di keluarkannya perda Kota Tomohon no 7 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Namun dalam hal ini menurut pengamatan penulis ada kendala-kendala dalam pengimplementasian kebijakan mengenai ketertiban umum seperti sering terjadinya miss komunikasi antara pelaksana tugasÂ dalam menyalurkan informasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang pasar tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada pemerintah mengenai pentingnya terwujudnya ketertiban umum di pasar tradisional kota Tomohon. Oleh karena itu dalam hal ini penulis menitik beratkan penelitian kedepan membahas tentang kertetiban umum dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nanawi (2002:63) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan mengenai ketertiban umum di pasar tradisional Kota Tomohon dengan menggunakan teori George Edward III yang mengemukakan 4 konsep yang mempengaruhi implementai kebijakan. Dimana penulis menemui masih ada bebeerapa masalah di beberapa sektor mengenai pengimplementasian ketertiban umum di pasar, dimana sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang mumpuni baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya finansial yang dimana salah satunya masih terkendala.Â Â Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pasar Tradisional

Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara Powa, Alan Aldo; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan public. Oleh sebab itu pemanfaatan akan teknologi dan informasi bagi kebutuhan masyarakat sangat penting dijalankan dengan maksimal. Penelitian ini berlokasi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran yang dikaji berdasarkan pendapat dari Sutarman (2009:17) bahwa untuk mengkaji efesisensi dan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi pada lingkup instansi pemerintah, perlu dikaji berdasarkan aspek-aspek internal dan eksternal. Dari hasil penelitian didapati bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi tersebut seperti terbatasnya sumberdaya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari pemerintah kabupaten. Kata Kunci : Teknologi Informasi, Organisasi, Pelayanan Publik

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Karundeng, Afrilia Bella; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

SIPD juga adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun melalui penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dilihat dari aspek Komunikasi, aspek Sumber-sumber, aspek Disposisi, aspek Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan yang didapati sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelolah oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Namun peneliti menemukan bahwa di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini. Kemendagri memilih untuk mengeluarkan SIPD karena berdasarkan masalah yang lihat oleh kemendagri yang belum bisa tutupi oleh SIMDA integrated. Selain itu kekurangan dari sistem ini juga belum lengkap viewnya dalam aplikasi, begitu pula dengan kendala jaringan yang sering terganggu di kabupaten kepulauan sitaro yang juga mempengaruhi kerja dari sistem informasi pemerintahan daerah ini. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, SIPD, Bapelitbang Sitaro

Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastuktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud Rumegang, Gerry; Kaawoan, Johannis E; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dokumen Musrembang disusun secara bertingkat dari Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, data dasar perencanaan yang diusulkan bermula dari Musrembangdes, yaitu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan dengan hasil Musrembangdes yang berkualitas akan dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang baik, tetapi pada pelaksanaannya hasil Musrembangdes belum mempunyai landasan perencanaan yang baik.Pembangunan dalam pandangan masyarakat desa dikonotasikan sebagai pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, irigasi, sekolah, penerangan dan lain-lain. Usulan-usulan kegiatan masyarakat desa dalam Musrembangdes sebagian besar menunjukan rencana pembangunan fisik di sekitarnya yang dianggap dibutuhkan untuk dibangun. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dan peneliti memfokuskan pada pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, yakni Produksi, Efesiensi, dan kepuasaan. Dari hasil penelitian didapati ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan hasil dari musrembang yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada.Â Kata Kunci : Efektivitas, Musrembang, Pembangunan Infrasturuktur

Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyrakat di Bidang Ekonomi (Studi Di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud) Pago, Meity; Sambiran, Sarah; Kaawoan, Johannis E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi di desa ambia utara kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan talaud. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini efektivitas diukur dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output serta pencapaian tujuan program. Informan penelitian adalah kepala desa, bpd, pendamping desa, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, daftar pertanyaan, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terhadap program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi khususnya dalam pembagian bantuan belum dapat dikatakan berhasil karena masih terdapat ketidakmerataan dan tidak tepat sasaran dalam mekanisme pembagian bantuan kepada masyarakat. Sehingga penulis menyarankan kepada pemerintah desa untuk lebih bijaksana dalam pembagian bantuan kepada masyarakat agar tidak terjadi kejanggalan/perbedaaan dalam pembagian bantuan.Â Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan

Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi di Kabupaten Minahasa Selatan Polii, Christian D; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengelola data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana datanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami fenomena dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan, dan juga untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Teori Investasi adalah teori permintaan modal. Investasi adalah menempatkan uang menjadi sesuatu dengan harapan laba. Dilihat pula dalam praktek strategi untuk menarik investasi, orang, dan industri ke suatu daerah (Kuncoro,2010:291), yaitu: Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Image Marketing (citra) adalah sejenis kepercayaan, ide, dan ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Attraction marketing (daya tarik) merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor, dan modal datang ke suatu tempat. Infrastructure marketing merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan image positioning tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investasi, dan modal. People marketing merupakan strategi memasarkan daerah dengan cara memasarkan orang.Â Kata kunci :Strategi, Penanaman Modal, Investasi

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu Manarat, Yoga Andreas; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan. Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Menetralisir merupakan upaya menyelapkan pengaruh atau akibat yang membahayakan pada korban kekerasan seksual, melihat akan resiko dan akibat yang akan terjadi pada korban kekerasan seksual dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, langsung turun kelapangan untuk memeriksa korban dan memberikan pendampingan berupa psikolog klinis, ahli hukum guna menuntut para pelaku di pengadilan, melibatkan tokoh agama dalam proses pemulihan korban dan keluarga korban.Â Kata kunci : Pemberdayaan, Kekerasan Seksual

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Djaenal, Rifani; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Problematika Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi Di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Adapun tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu: (1) kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan; (2) rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yakini relative rendah terhadapan pendapatan orang lain di dalam masyarakat; (3) kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang memadai. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan penganguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan bentuan pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kata Kunci : Kemiskinan, Bantuan Pangan Non Tuna

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search