Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.862
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Pangemanan, Fanley
Sam Ratulangi University
Environmental Science Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi Kebijakan E-SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado Sahoming, Priska; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan SAKIP muncul dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik terhadap kuntabilitas kinerja. Pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 22A Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Manado Dengan Aplikasi e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado selama ini menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk Elektronik (E-Sakip) yang belum diketahui manfaat dan hasil capaian kinerjanya, sehingga penelitian ini menggunakan fokus teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III dengan variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, manfaat E-Sakip pada Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kota Manado ialah dapat mempermudah pemantauan dan pengendalian kinerja-kinerja sehingga telah sesuai dengan salah satu tujuan Sakip yakni menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, kemampuan dalam pengelolaan data pengukuran kinerja ASN yang ada di Dinas PPKB yang meningkat dapat di kategorikan Baik meskipun gengguan internet yang menjadi kendala dalam proses penginputan data. Diharapkan bagian organisasi dan kepegawaian sekretariat daerah Kota Manado mengadakan pelatihan seperti workshop agar manfaat dan pengukuran kinerja di instansi lainnya bisa terlihat.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, SAKIP
Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Mais, Ririn; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembagunan nasional. Untuk mencapai tujuan keberhasilan reformasi birokrasi pada setiap organisasi pemerintahan, salah satunya adalah pelaksanaan reward dan punishment. Pelaksanaan reward dan punishment sangat penting, apabila berjalan bersama-sama dan saling mempengaruhi berdampak pada kinerja pegawai yang artinya apabila reward dan punishment dapat berjalan bersama-sama saling bersinergi akan menciptakan keadilan untuk pegawai yang mendapat reward dari pimpinan atas prestasinya dan disesuaikan dengan tingkat besar kecil beban dan resiko masing-masing pegawai dan bersamaan sejalan dilaksanakan punishment atau hukuman disiplin yang tegas apabila pegawai yang melanggar peraturan kepegawaian sesuai dengan tingkatan kesalahan pegawai. Pelaksanaan reward dan punishment dilaksanakan setiap tahun pada tiap instansi pemerintahan Kota Bitung, dimana BKPPD yang menyelenggarakan kegiatan tersebut berdasarkan petimbangan dari Baperjakat dan hak sepenuhnya berada ditangan Walikota.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Reward, Punishment
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI DESA LOMPAD BARU KECAMATAN RANOYAPO KEBUPATEN MINAHASA SELATAN Pendong, Gemarya Asri; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan pemerintah dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat saat ini mempunyai peranan yang sangat penting, dimana dalam penyediaanya dapat meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peyediaan air bersih mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan juga dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup di bumi. Manusia tergantung pada air bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga melainkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan produksi, kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya jumlah populasi berbanding lurus pada meningkatnya kebutuhan akan air, padahal menurut siklus hidrologi, jumlah air adalah tetap. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah di kemudian hari, yakni krisis air. Agar setiap warga mampu menikmati air besih maka pemerintah harus Mengelola melalui pengelolaan yang baik. Dimana dalam pengelolaan atau manajeman, peran dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Melihat sumber daya yang ada dan dana yang masuk di Desa, sebenarnya pemerintah dapat menyisihkan sebagian dana Desa untuk mengelola sumber mata air yang ada karena pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Desa harus memperhatikan tuntutan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu bersusah paya untuk mengeluarkan anggaran yang begitu besar dalam memperoleh air bersih.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Air Bersih
IMPLEMENTASI PROGRAM CERDAS COMMAND CENTER DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SMART CITY (STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MANADO) Albari, Adam H.; Gosal, Ronny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Command Center adalah langkah awal mewujudkan Smart City. Di mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan tupoksinya memberi pelayanan kepada masyarakat berbasis pada digitalisasi. Command Center merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Electronic Government. Di Indonesia Kota pertama yang menerapkan Command Center adalah Kota Bandung, melihat penyumbang netizen terbanyak media sosial di Indonesia adalah Kota Bandung maka Wali Kota Bandung sendiri memanfaatkan hal ini sehingga muncullah ide gagasan dari Wali Kota untuk menerapkan pemerintahan yang berbasis elektronik lewat Electronic Government pada Program Command Center. Cerdas Command Center adalah salah satu program yang mendapat banyak keuntungan, yaitu masyarakat bisa dipermudah dalam mengakses berbagai informasi yang dilampirkan oleh Pemerintah Kota lewat website resmi Kota Manado. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke kantor atau dinas - dinas serta instansi untuk mengetahui segala informasi terkait pelayanan namun masyarakat bisa langsung mengakses lewat website resmi Kota Manado. Cerdas Command Center merupakan Program Pemerintah berbasis elektronik. Cerdas Command Center adalah fasilitas pemerintah untuk digunakan seperti rapat dan mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasikan, memonitor semua tindakan sebagai respons pemerintah terhadap masyarakat. Cerdas Command Center mengelola berbagai aplikasi untuk memonitor kota yaitu di antaranya : harga pangan, masalah kebersihan, kemacetan, keamanan, perkiraan cuaca, gempa bumi, jalan rusak, dan sebagainya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan Smart City melalui implementasi program Cerdas Command Center di dinas komunikasi dan informatika Kota Manado .Kata Kunci : Cerdas Command Center, Electronic Government.
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI AREN DI KECAMATAN KUMELEMBUAI Sorongan, Yangwan; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Petani aren atau mereka yang memproduksi produk berbahan pohon aren khususnya di kecamatan Kumelelmbuai kabupaten Minahasa Selatan, dibagi dalam pengolah gula merah atau dikenal dengan gula batu, lalu minuman beralkohol Saguer dan beralkohol tinggao yakni Captikus Beberapa hal yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan Petani Aren yakni : Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Memperkuat  potensi  yang  dimiliki  oleh  rakyat  dengan  menerapkan langkah-langkah nyata, Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Kemudian dapat dirumuskan peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aren Kabupaten Minahasa Selatan terhadap masyarakat petani adalah 1). Pemberdayaan petani dengan melaksanakan  program  pembinaan  dan  penyuluhan,  2).  Pengembangan kemitraan dan usaha agribisnis, 3). Penguatan modal dengan dana bantuan pinjaman  langsung  pada  masyarakat  untuk  modal  usahatani,  4). Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, 5). Pengembangan Kelembagaan. Mengingat komoditas  tanaman  padi dan kacang hijau merupakan  komoditas  andalan  dan unggulan. Selain itu, lahan sawah merupakan sumber pendapatan dan penopang hidup  yang  sangat  diandalkan  sebagai  petani.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembinaan dan penyuluhan,  berjalan dengan baik selama beberapa tahun.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Petani Aren
PROSES MUTASI JABATAN ESELON III DAN IV DI KABUPATEN MINAHASA Tampilang, Jelfi H.; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan sosial politik yang terjadi di indonesia setelah reformasi berguling yaitu tergantinya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dengan adanya regulasi yang baru tentang pengaturan pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengurusi daerah mereka masing masing. Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Perubahan posisi jabatan, tempat, pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan tanggung jawab, status, kekuasaan dan pendapatnya yang berubah dalam mutasi jabatan hanyalah bidang tugasnya. Prestasi seorang pegawai dalam perkembangannya orang ini naik tingkat melalui tingkatan yang sudah di ketahui hingga mencapai puncak jabatan dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang tinggi. Amanat regulasi tentang undang undang No. 100 tahun 2000 mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural mengatur penyelengaraan kebijakan dan manajemen pegawai berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, proposionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejateraan, yang menjadi permasalahan dalam proses penempatan aspek profesionalitas seringkali dikesampingkan.Kata Kunci : Proses, Mutasi , Jabatan.
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Weol, Marshel; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sangatlah vital. Keberhasilan dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh orangorang yang bekerja di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Studi kepustakaan yaitu data melalui bahanbahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang di terbitkan oleh instansi terkait. Melakukan observasi dimana penelitian dilakukan. Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan di teliti. Jadi dalam penelitian ini penulis terjun langsung dilokasi penelitian. Dan karena melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Wawancara mendalam (indepht interview). Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan yang dinilai paling memahami dan mengetahui kondisi real dilokasi penelitian yang bertujuan untuk memperkuat informasi yang diperoleh, lebih objektif, dan akuntabel. Hasil penelitian ini adalah Proses Pengorganisasian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupatn Minahasa Selatan tertuang dalam Struktur Organisasi Dinas dan dilanjutkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Dan dalam tahap pengarahan, pimpinan dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan berjalan secara hirarki yakni melalui Bupati yang menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM.Kata kunci: Manajemen, Aparatur Dan Pelayanan Publik 
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALSIR KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI DESA TOMPASO BARU SATU KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN Moningka, Chindy Claudya; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia IV negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam menjaga kemanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, peran pemerintah sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Peran pemerintah harus dilakukan demi menuju pada suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jaminan kemanan dari pemerintah dapat meningkatan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman serta kemakmuran bagi masyarakat.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Konflik, Antar Kelompok.
STRATEGI PEMEINAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PRTANIAN DI KECAMATA MODOINDING Timbongol, Varen C.; Pangemanan, Sofia; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang memperhatikan pola kehidupan yang sedang berlangsung di masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan daerah perlu diperhatikan kondisi dan karakter kehidupan masyarakat yang nyata-nyata berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pertanian merupakan yang dahulunya hanya merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pada perkembangannya menjelma menjadi sebuah sektor yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan suatau bangsa. Untuk itu dalam pengelolaan sektor ini diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Peran nyata sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten dengan mengembangkan ekonomi. Kecamatan Modoinding merupakan salah satu kecamatan yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah untuk pengembangan pertanian dengan didukung tanah yang subur, suhu udara yang dingin sehingga ideal untuk tanaman sayuran serta curah hujan yang cukup. Dengan sumberdaya tersebut masih diperlukan strategi dari pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pertanian yang ada di darah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih Strategi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian di Kecamatan Modoinding, informan yang digunakan merupakan informan yang dipilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa ada 4 aspek strategi yang dilihat yakni aspek perencanaan, pemutusan, pelaksanaan dan evaluasi dari keempat tersebut dapat disimpulkan belum optimalnya strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Modoinding. Dengan sumberdaya alam yang luar biasa tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengembangan yang baik serta dukungan fasilitas penunjang seperti peralatan dan dana.Kata Kunci: Strategi,Pemerintah Daerah, Pertanian.
UPAYA PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA MINAHASA ANAK SUKU TONTEMBOAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Paat, Ariandy Junaidy; Mantiri, Michael; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warisan budaya indonesia adalah peniggalan berharga dari nenek moyang yang tidak di milki oleh bangsa lain. Namun demikian, sekarang semakin terabaikan, bahkan terancam punah, yang di sebabkan oleh globalisasi hingga pengakuan sepihak (klaim) dari negara asing yang dapat menyebabkan krisis identitas bangsa sendiri. Fenomena ini juga terlihat di sebagian wilayah indonesia, di dalamnya adalah budaya anak suku tontemboan yang sudah mulai terdegradasi oleh budaya-budaya asing yang sudah mulai masuk, di mana peran pemerintah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata belum optimal dalam upaya pelestarian budaya anak suku tountemboan di minahasa selatan. Sementara tujuan penelitian ini ialah, adalah untuk menemukan representasi makna warisan budaya indonesia. Manifestasi warisan budaya ini, memiliki wujud fisik dan nonfisik yang mengandung nonfisik, indonesia mengandung kehidupan spiritual, kesusastraan, kesenian,sejarah serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik yang secara tradisional maupun secara konteporer. Warisan budaya ini juga mencerminkan identitas bangsa indonesia yang terdiri dari identitas budaya lokal,identitas budaya nasional, dan identitas budaya global. Kesenian sejarah dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), baik yang tradisional maupun konteporer. untuk itu dalam konteks upaya pelestarian budaya anak suku tountemboan maka dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, adalah dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan yang menyasar kepada semua stakholder baik pemerintah, swasta, lembaga adat, tokoh-tokoh terkait dan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di lapangan dinas pariwisata hanya melakukan beberupa kegiatan-kegiatan festival seni dan pameran, artinya tidak ada sosialisasi dan pembinaan yang di lakukan secara terus-menerus agar supaya upaya pelestarian budaya anak suku tontemboan tetap eksis.Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Pelestarian Budaya, Anak Suku Toutemboan.
Co-Authors Agustinus B Pati, Agustinus B Albari, Adam H. Betah, Meilin Daud Liando, Daud Frans Singkoh, Frans Hutagalung, Anthonius Parlindungan Johny Lumolos Kaawoan, Johannis E Kaendung, Evander Kaunang, Bian Lahutung, Deisy Angreini Lantemona, Adventrio Gilbert Lolong, Christofel Ronal Mais, Ririn Mamangkey, Anderson Mantiri, Michael Maria, Kurnia Marthen Kimbal, Marthen Masinambow, Jerry H. H. Mogot, Halen Giovano Moningka, Chindy Claudya Moniung, Klaudia Munaiseche, Renaldo Joel Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Nurlatun, Risna Paat, Ariandy Junaidy Pangemanan, Sofia Pendong, Alesandro Pendong, Gemarya Asri Pioh, Aldi Pondaag, Elvirany V Powa, Alan Aldo Purukan, Brigita N Rares, Joyce ., Rares, Joyce J. Rawis, Junior A. K. Rewah, Daniel Ridel Rolos, Readel Sahoming, Priska Sarah Sambiran, Sarah Sasuwu, Junaidy M. Sorongan, Yangwan Suyatman, Angga R.P T. A. M. Ronny Gosal Tampilang, Jelfi H. Timbongol, Varen C. Timpal, Erline T.V. Tumadang, Meiatris Undap, Gustaf Waworundeng, Welly Weol, Marshel