Handayani, Emi Puasa
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI MASA PANDEMI COVID 19. (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI) Emi Puasa Handayani; Zainal Arifin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.135

Abstract

This article is the outcome of research aimed at took two problems. First, what is the procedure for the mediation process in accordance with the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016. Second, how is the implementation of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016, during the Covid 19 pandemic at the Kediri District Religious Court. The method used in this research is juridical empirical. The research steps taken were: First, the researcher visited the Kediri District Religious Court offi ce. To fi nd initial data, and interviewed the data source, then processed and presented according to the theory used. The theory used is the legal system. In essence, there are three components in law, namely substance, structure and culture (society). The research found two things, namely: fi rst, that Mediation based on the regulations of the Supreme Court is carried out in three stages, fi rst is pre-mediation, the second stage is the application of mediation and the third stage is the implementation of mediation. The second fi nding is that the implementation of Perma RI Number: 1 of 2016 concerning mediation during the Covid 19 pandemic at the Kediri District Religious Court deviates from the established legal basis. The judge still gave a verdict or sentenced him, even though the Petitioner did not come at the time of mediation on the grounds of the Covid 19 Pandemic.
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIATOR NON SERTIFIKAT DI KOTA KEDIRI Emi Puasa Handayani; Zainal Arifin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.170

Abstract

Sengketa tidak berarti adanya perbedaan, namun karena ada dua pihak yang ingin sesuatu barang yang seharusnya dimiliki satu person, namun kedua belah pihak ingin menguasai, sehingga keduanya saling berusaha untuk memiliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk meneliti persoalan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kota Kediri, yang diselesaikan oleh mediator non sertifi kat. Ada dua pertanyaan penelitian pertama apa makna penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat. Kedua bagaimana penerapan mediasi sengketa melalui mediator non sertifi kat. Hasilnya bahwa sengketa hak atas tanah yang diselesaikan melalui mediator bersertifi kat di Pengadilan Negeri Kota Kediri, berlangsung secara formalitas. Mediator bersertifi kat terikat dengan aturan-aturan formal, sehingga tidak maksimal dan kurang aktif. Kehadiran mediator non sertifi kat, sangat membantu kedua pihak yang bersengketa dan mengupayakan secara maksimal. Kedua belah pihak yang bersengketa segan pada mediator non sertifi kat yang memiliki ketokohan sehingga petuah mediator dapat diterima. Penerapan mediasi sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat bisa dilalui melalui tahapan yang ditempuh secara alami.
Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia Handayani, Emi Puasa; Virdaus, Saivol; Arifin, Zainal
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli – Desember 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.403 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v4i2.74

Abstract

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) atau yang lebih dikenal dengan istilah strict liability, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Banyak cara mempersoalkan kasus-kasus lingkungan, salah satunya mengajukan gugatan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam ranah hukum lingkungan, gugatan ini dikenal dengan tanggung jawab mutlak perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Artikel ini akan menjawab dua persoalan atau pertanyaan riset, pertama apa makna Pertanggungjawaban tanpa kesalahan?, dan bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa Liability without fault, penyelesaian sengketa lingkungan hidup unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum.
Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia Handayani, Emi Puasa; Virdaus, Saivol; Arifin, Zainal
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli – Desember 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v4i2.74

Abstract

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) atau yang lebih dikenal dengan istilah strict liability, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Banyak cara mempersoalkan kasus-kasus lingkungan, salah satunya mengajukan gugatan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam ranah hukum lingkungan, gugatan ini dikenal dengan tanggung jawab mutlak perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Artikel ini akan menjawab dua persoalan atau pertanyaan riset, pertama apa makna Pertanggungjawaban tanpa kesalahan?, dan bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa Liability without fault, penyelesaian sengketa lingkungan hidup unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum.
Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet Koalisi Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis dan Yuridis Arifin, Zainal; Handayani, Emi Puasa; Virdaus, Saivol
Khazanah Hukum Vol 2, No 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i1.8282

Abstract

Makalah berjudul  Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet  Koalisi  Dimasa Yang Akan Datang Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis Dan Yuridis ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini? 2. Bagaiamana formulasi kedepan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi? Metode penelitian  menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan koseptual, historis dan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini, masih tetap mengakomodir kepentingan partai politik pengusung pada saat Pemilu Presiden tahun 2009, serta masih belum mandiri dan profesional dalam menyusun para mentri, sehingga masih ditemukan  kelemahan dan adanya menteri yang tidak berperan dan menjalankan tugas secara profesioanal. Kedua bahwa penyusunan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua adalah mengabaikan tekanan partai pengusung yang tergabung dalam partai koalisi, sehingga formulasi kabinet yang terbentuk kedepan adalah profesional dan hanya presiden saja yang berhak menyusun.
LONCENG KEMATIAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA TINJAUAN FILOSOFIS Emi Puasa Handayani; Zainal Arifin
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2491

Abstract

Makalah berjudul Lonceng Kematian Pendidikan Hukum Di Indonesia Tinjauan Filosofis, mengangkat dua persolan yaitu pertama  apa hakekat pendidikan hukum? Kedua bagaimana formulasi kedepan pendidikan hukum di Indonesia?. Kedua problem itu akan dijawab menggunakan pendekatan filosofis, teoritis dan yuridis. Teori yang digunakan untuk menganalisis kedua persoalan itu adalah teori abstraksi dari Aristoteles dan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Hasilnya pertama hakekat pendidikan hukum adalah adalah mendewasakan anak didik untuk mandiri, obyektif independen, memilki karakter budi pekerti luhur, berkecerdasan intelektual, emosional, sosial  dan spiritual  yang tinggi. Kedua, pendidikan hukum kedepan dirancang untuk  mampu menciptakan anak didik yang cerdas sesuai dengan tujuan pendidikan yang termuat dalam kosntitusi, dengan menekankan pada etika religius, serta memasukan kurikulum terintegrsi yang menekankan pada berfikir yang komprehensif praktis dan teoritis.Kata Kunci: Lonceng kematian, pendidikan hukum
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI MASA PANDEMI COVID 19. (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI) Emi Puasa Handayani; Zainal Arifin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.135

Abstract

This article is the outcome of research aimed at took two problems. First, what is the procedure for the mediation process in accordance with the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016. Second, how is the implementation of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016, during the Covid 19 pandemic at the Kediri District Religious Court. The method used in this research is juridical empirical. The research steps taken were: First, the researcher visited the Kediri District Religious Court offi ce. To fi nd initial data, and interviewed the data source, then processed and presented according to the theory used. The theory used is the legal system. In essence, there are three components in law, namely substance, structure and culture (society). The research found two things, namely: fi rst, that Mediation based on the regulations of the Supreme Court is carried out in three stages, fi rst is pre-mediation, the second stage is the application of mediation and the third stage is the implementation of mediation. The second fi nding is that the implementation of Perma RI Number: 1 of 2016 concerning mediation during the Covid 19 pandemic at the Kediri District Religious Court deviates from the established legal basis. The judge still gave a verdict or sentenced him, even though the Petitioner did not come at the time of mediation on the grounds of the Covid 19 Pandemic.
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIATOR NON SERTIFIKAT DI KOTA KEDIRI Emi Puasa Handayani; Zainal Arifin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.170

Abstract

Sengketa tidak berarti adanya perbedaan, namun karena ada dua pihak yang ingin sesuatu barang yang seharusnya dimiliki satu person, namun kedua belah pihak ingin menguasai, sehingga keduanya saling berusaha untuk memiliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk meneliti persoalan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kota Kediri, yang diselesaikan oleh mediator non sertifi kat. Ada dua pertanyaan penelitian pertama apa makna penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat. Kedua bagaimana penerapan mediasi sengketa melalui mediator non sertifi kat. Hasilnya bahwa sengketa hak atas tanah yang diselesaikan melalui mediator bersertifi kat di Pengadilan Negeri Kota Kediri, berlangsung secara formalitas. Mediator bersertifi kat terikat dengan aturan-aturan formal, sehingga tidak maksimal dan kurang aktif. Kehadiran mediator non sertifi kat, sangat membantu kedua pihak yang bersengketa dan mengupayakan secara maksimal. Kedua belah pihak yang bersengketa segan pada mediator non sertifi kat yang memiliki ketokohan sehingga petuah mediator dapat diterima. Penerapan mediasi sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat bisa dilalui melalui tahapan yang ditempuh secara alami.
LONCENG KEMATIAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA TINJAUAN FILOSOFIS Handayani, Emi Puasa; Arifin, Zainal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.232 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2491

Abstract

Makalah berjudul Lonceng Kematian Pendidikan Hukum Di Indonesia Tinjauan Filosofis, mengangkat dua persolan yaitu pertama  apa hakekat pendidikan hukum? Kedua bagaimana formulasi kedepan pendidikan hukum di Indonesia?. Kedua problem itu akan dijawab menggunakan pendekatan filosofis, teoritis dan yuridis. Teori yang digunakan untuk menganalisis kedua persoalan itu adalah teori abstraksi dari Aristoteles dan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Hasilnya pertama hakekat pendidikan hukum adalah adalah mendewasakan anak didik untuk mandiri, obyektif independen, memilki karakter budi pekerti luhur, berkecerdasan intelektual, emosional, sosial  dan spiritual  yang tinggi. Kedua, pendidikan hukum kedepan dirancang untuk  mampu menciptakan anak didik yang cerdas sesuai dengan tujuan pendidikan yang termuat dalam kosntitusi, dengan menekankan pada etika religius, serta memasukan kurikulum terintegrsi yang menekankan pada berfikir yang komprehensif praktis dan teoritis.Kata Kunci: Lonceng kematian, pendidikan hukum
THE INFLUENCE OF MASS MEDIA REPORTING ON THE RESCUE AND FORMULATION OF ENVIRONMENTAL LAWS IN KEDIRI Arifin, Zainal; Handayani, Emi Puasa
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i1.5088

Abstract

News coverage by the mass media is very influential on the way of thinking and behaving society in saving the environment from damage. Examples are pollution, abuse of natural resources and environmental protection. Media coverage also influences policy makers in formulating environmental law policies. Aspects of communication and policy aspects have interrelationships that affect each other. In the empirical level the relationship is reflected in the public perception when responding to environmental problems. The mass media as a social institution has contributed to the worldview and thinking of the community and policy makers. This study focuses on the interrelation or relationship between press coverage with rescue and environmental law formulation policy. The purpose of research to determine the influence of mass media coverage on rescue and environmental management policy. This type of research is qualitative research with mass media content analysis method combined with in-depth interview technique to source and stake holder applied in this research. Data processing is done by manual coding technique, coding sheet and interview guide. The analysis is done by qualitative and quantitative descriptive approach presented in the form of frequency table and bar diagram. Interview results are used to sharpen the analysis. The result, that the continuous and continuous mass media coverage and deep, was able to stop environmental destruction, especially illegal sand mining in the Brantas River Basin of Kediri. Second, the government in taking environmental law policy is influenced by mass media coverage. The conclusion of this research is that the mass media influence the cessation of illegal sand mining activity in Brantas River Basin of Kediri. Both media coverage influenced policy makers to formulate legal policy in Kediri.