Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR Indonesian Journal of Islamic Law (IJIL)
Rahma, Fitriani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 79/G/2018/PTUN.SBY DAN 18/B/2019/PT.TUN.SBY TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOALAAN MILIK PT. MASPION OLEH WALIKOTA SURABAYA Rahma, Fitriani; Rachman, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32668

Abstract

Sengketa yang terjadi antara PT. Maspion dengan Walikota Surabaya adalah mengenai penolakan perpanjangan HGB diatas HPL dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Walikota Surabaya nomor: 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 3 April 2018, Perihal: Jawaban dan Peringatan III. PT. Maspion (Pembanding/Penggugat) mengajukan gugatan atas ditolaknya permohonan perpanjangan HGB. Pada pengadilan tingkat pertama perkara nomor: 79/G/2018/PTUN.SBY, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan penggugat karena tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing), padahal sumber adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah yang pada pasal 3 menyebutkan menetapkan hak prioritas bagi penggugat untuk memperpanjang HGB. Kemudian penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis Hakim Banding dalam putusan nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY menyatakan, mengabulkan permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, serta mewajibkan tergugat/terbanding untuk mencabut KTUN dan menyetujui permohonan perpanjangan HGB milik pembanding/penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 79/G/2018/PTUN.SBY dan 18/B/2019/PT.TUN.SBY, serta apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian diolah dengan teknik content analysis agar menunjukkan metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganilis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Hasil penelitian ini adalah penulis tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada amar putusan No. 79/G/2019/PTUN.SBY. Menurut penulis, eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengugat tidak memiliki kepentingan hukum adalah tidak benar, karena sumber dari timbulnya peristiwa-peristiwa hukum ini adalah Perjajian Penyerahan Penggunaan Tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga belum pernah dinyatakan batal oleh undang-undang maupun kedua belah pihak. Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, KTUN
Pengaruh Media Papan Berpaku Terhadap Pemahaman Konsep Luas Bangun Datar Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Syifaurrahmah Rahma, Fitriani; Wandini, Rora Rizki
Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar Vol 8, No 2 (2024): JIPPSD (In Progress for August - December)
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jippsd.v8i2.129775

Abstract

This research examines the influence of nailed board media on understanding the concept of area of flat shapes in class 3 at SDIT Syifaurrahmah. This research uses a quantitative type of research with a nonequivalent control group design pretest posttest design. Where class 3 has 82 students, with a research sample consisting of 54 students, namely class A and class B. The class consists of 27 students in class 3A 27and 27 students in class 3B. Based on the result of the analysis of grade data and teacher interviews, the researcher considered that class 3A needs to get treatment that will be used as an experimental group, because the average grade of class 3A needs to get treatment that will be used as an experimental group, because the average grade of class 3A is lower than class 3B. The research instruments used were interviews and tests. The data used used the comparison test and paired sample T test. The results of this research were the pretest score was 32.89, while the average posttest score was 80.26, so this shows that there was an improvement after using nailed board media. With the media of the nailed board, learning becomes more fun and students more easily understand the material, especially the wide shapes of flat shapes.
Optimizing Legal Protection for Divorce Outside of Court: Study of the Need for Divorce Isbat in the Indonesian Legal System Kusnandar, Dedi; Rahma, Fitriani
Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 6 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Islamic Law
Publisher : IJIL Research Centre of the Department of Islamic Family Law, Postgraduate Programme, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijil.v6i2.2010

Abstract

This research examines the dualism of religious law and national law in the context of divorce in Indonesia, which raises significant legal and social dilemmas and challenges. This study uses a descriptive-analytic qualitative method with a normative juridical approach to analyze differences in divorce recognition under religious law and national law, as well as its impact on access to justice and legal protection, especially for women. This research identifies that discrepancies in divorce recognition cause various legal and social obstacles, such as difficulties in obtaining maintenance, division of assets, and child custody. As a solution, this study proposes the application of the concept of "divorce isbat" as a mechanism that allows official recognition of divorces carried out outside formal courts, offering higher legal certainty and more effective protection. This research highlights the importance of engaging cross-sectoral stakeholders, including religious leaders, legal practitioners, and civil society organizations, in supporting inclusive and effective legal reform. The implication of these findings is the need for legal reform that harmonizes religious law with national law to strengthen the integrity of the justice system and improve social justice.
Co-Authors Kusnandar, Dedi Rachman, Tamsil Wandini, Rora Rizki