Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : REUSAM

Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.
Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI Sofyan Jafar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2248

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.
PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS Sofyan - Jafar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11, No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i1.12577

Abstract

Untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, karena  PT sebagai badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya, yaitu salah satunya adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan badan hukum perusahaan itu sendiri. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebenarnya tidak hanya berdampat positif terhadap PT itu sendiri untuk kelangsungan usaha, tetapi juga untuk perlindungan investor yang juga berdampak terhadap perbaikan perekonomian negara, khususnya berkaitan dengan program pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam hal pembangunan perekonomian negara. Bagi perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik merupakan aset dan memerlukan komitmen dan investasi. Kultur tata kelola perusahaan yang baik harus ditumbuhkembangkan termasuk aspek pengambilan keputusan dalam suatu manajemen. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam PT harus dianggap sebagai asset yang tidak berwujud yang akan memberikan hasil baik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Selain itu tata kelola perusahaan yang baik juga diperlukan untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, karena  PT sebagai badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya.