Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Clavia: Journal of Law
Halwan, Muhammad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Clavia: Journal of Law

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI : STUDI KASUS DESA TOPORE KEC. PAPALANG KAB. MAMUJU Sukrianto, Andi; Rusli, Muhammad; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2280

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju dan untuk mengatahui hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Perpres Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi dengan menjalankan konvergensi pencegahan stunting melalui Rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting yang dilakukan diantaranya dengan layanan intervensi kesehatan ibu dan anak; konseling gizi terpadu, penyediaan air bersih dan sanitasi; perlindungan sosial dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selanjtunya, terkait hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Topore diantaranya menyangkut pelaksanaan program seperti sosialisasi yang kurang maksimal terkait pemahaman masyarakat yang berbeda dalam menanggapi masalah stunting, penyediaan makanan dan suplemen vitamin sebagai bagian dari kegiatan intervensi pendukung yang tidak dapat terpenuhi dengan baik serta budaya dan kepercayaan masyarakat yang menganggap tubuh anak yang pendek sering dilihat sebagai hasil turunan dari para orangtuanya. The purpose of this study was to understand the role of the village in preventing and reducing integrated stunting in Topore Village, Papalan District, Mamuju Regency and to find out the obstacles encountered in preventing and reducing integrated stunting in Topore Village, Papalan District, Mamuju Maya Regency. The results of this study indicate that the role of the village in preventing and reducing stunting is integrated in Topore Village, Papalan District, Mamuju Regency based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction and Mamuju District Regent Regulation Number 31 concerning Prevention and Reduction of Stunting integrated with carrying out convergence prevention of stunting through a work plan for the implementation of stunting prevention which includes maternal and child health intervention services; integrated nutritional counseling, provision of clean water and sanitation; social protection and early childhood services. Furthermore, related to the obstacles faced in preventing and reducing stunting in Topore village, including regarding the implementation of programs such as socialization that is not optimal regarding the different understanding of the community in responding to the problem of stunting, provision of food and vitamin supplements as part of supporting intervention activities that cannot be fulfilled properly as well as the culture and beliefs of society that considers a short child's body is often seen as a result of inheritance from their parents.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN MAMASA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.26/PID.SUS-TPK/2020/PN.MAMUJU Pawa, Denny Octovian Arruanbanga; Mas, Marwan; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan hukuman oleh hakim terkait penyalahgunaan anggaran dana desa, dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberi putusan pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak hakim pengadilan Negeri Mamuju dan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-undang, buku, jurnal dan data dari Pengadilan Negeri Mamuju yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantansan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. Majelis hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa. This study aims to find out: How is the sentence imposed by judges related to misuse of village fund budgets, and how are legal considerations by judges in giving decisions in cases of corruption criminal acts of misuse of village fund budgets. This study uses a normative research type, the type of data used is primary data and secondary data, data from primary material is obtained directly through information using interview techniques with judges at the Mamuju District Court and data from secondary material refers to laws, books, journals and data from the Mamuju District Court relating to the problems studied as well as the sources and information obtained from the results of interviews conducted with the Judges of the Mamuju District Court. Based on the results of the research, the authors show that the sentencing of the sentence in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam refers to Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Crime Corruption. As well as in passing a decision on the Corruption Crime of Using the Village Fund Budget in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. The panel of judges used Juridical and Non-Juridical considerations. However, according to the author, the judge should have explored in depth the non-juridical considerations, mainly regarding matters aggravating the Defendant.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nursapira, Nursapira; Oner, Basri; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4045

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara pidana pornografi. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian  yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh secara langsung  dari sumber pertama dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar   dan anggota Reskrim Polrestabes Makassar. Data sekunder diperoleh dari survei kepustakaan seperti buku-buku akademis, perundang-undangan, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang digunakan hakim dalam mengadili  terdakwa  kasus tindak pidana pornografi.  Adapun alat bukti yang digunakan dalam  perkara tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dakam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa informasi dan atau dokumen elektronik tertuang dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan kekuatan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni penyidik mengambil print out hasil dari capture/screenshot dari akun sosial media yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan gambar, video, foto, dan lain sebagainya yang memiliki unsur pornografi. This research aims. First: to find out the evidence in the crime of pornography based on Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Second: to find out the strength of electronic evidence as a basis for judges' consideration in deciding cases of criminal acts of pornography. This research uses normative juridical research type. The research location is at the Makassar District Court Class 1A Special and at the Makassar Police Station. This research uses primary legal material, which is obtained directly from the first source using interview techniques with the Makassar District Court Judge Class 1A Special and the Makassar Police Criminal Investigation Unit. While secondary data, data obtained from literature surveys such as academic books, legislation, articles, and journals that have to do with the content of the author of this research.The results of this study explain that, the proof of criminal acts is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which is a valid evidence used by the judge in determining the evidence of the defendant's guilt in the case of criminal acts of pornography through the Electronic Information and Transaction Law. And as for the evidence used in solving cases of crimina acts of pornography as regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, in the form of information and / or electronic documents contained in Article 1 number 1. Article 1 number 4, and Article 5 paragraph (1) and paragraph (2). And Article 4 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The Makassar Police Criminal Investigation Unit explains the strength of evidence in pornography cases through the Electronic Information and Transaction Law where investigators take printouts of the results of captures/screenshots from social media accounts that are used to post related to images, videos. photos, and so on that have pornographic elements.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU PASCA GEMPA Rahimuddin, Rahimuddin; Almusawir, Almusawir; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penataan ruang pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 belum dapat ditinjau pakah telah terlaksana dengan baik atau belum karena berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa dapat ditinjau hasilnya hanya 1 kali dalam 5 tahun yakni ditahun 2026 sehingga hasil penerapan dan pelaksanaannya belum dapat dinilai saat ini. Berbagai hambatan juga dialami dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa, antara lain disebabkan karena terbatasnya anggaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang ilmu kebumian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pentaan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju This study aims to identify and analyze the implementation of Post-Earthquake Regional Spatial Planning Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Earthquake Spatial Planning in Mamuju Regency and the obstacles in its implementation. This study uses a sociological juridical method. The location of the research was carried out at the Office of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Mamuju Regency. The results of the study show that the post-earthquake spatial planning implementation in Mamuju Regency is based on Mamuju Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Mamuju Regency Spatial Plan for 2019-2039. It cannot be reviewed whether it has been carried out properly or not because it is based on Article 84 paragraph 1. and 2 the efforts of the Mamuju Regency government in implementing post-earthquake spatial planning can be reviewed for results only once in 5 years, namely in 2026 so that the results of implementation and implementation cannot be assessed at this time. Various obstacles were also experienced in the implementation of post-earthquake spatial planning, among others due to the limited budgetary funds sourced from the APBN and APBD and besides that, the lack of Human Resources (HR) who are experts in the field of earth sciences is one of the obstacles in the implementation of post-earthquake spatial planning. earthquake in Mamuju Regency
ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN Rahman, Muh. Pajrin; Madiong, Baso; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4058

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban tanah terlantar di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui hambatan dalan penertiban tanah terlantar. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian tanah terlantar. Peneliti mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan ini dapat disimpulkan yakni: 1) Penertiban Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maros dengan cara antara lain dengan Inventarisasi, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar serta memberikan peringatan untuk kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia yang saat ini belum terealisasi. ) kendala dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yaitu: Subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya. Sering dikuasakan oleh pihak lain, obyek hak atas tanah seringkali digunakan/dijaminkan, kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai, kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatakan tanahanya dan obyek hak sering dijadikan spekulasi This study aims to determine the control of abandoned land in Maros Regency and to find out the obstacles in controlling abandoned land. This research is a type of empirical juridical research. Data collection was carried out by interview method. In addition, the authors also conduct library research to obtain data related to abandoned land research topics. The researcher took the location at the Maros Land Office, Maros Regency, South Sulawesi. Based on the research results obtained from this writing, it can be concluded that: 1) Ordering of Abandoned Land by the Maros Regency Land Agency by means of, among other things, inventory, identification and research of abandoned land indications and giving warnings to then be designated as abandoned land by the Head of the Land Agency of the Republic of Indonesia which has not yet been realized. ) obstacles in controlling and utilizing abandoned land, namely: Subjects of rights are difficult to find and their whereabouts are often unknown. Often authorized by other parties, the object of land rights is often used/guaranteed, the lack of concern for the subject of rights to the land that is controlled, the lack of capital for the right holder to utilize the land and the object of rights is often used as speculation.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM DALAM MASA JABATAN KOTA MAKASSAR Jaida, Arifin; Rusli, Muhammad; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam masa jabatan dan untuk mengetahui alasan hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mendorong pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan tersebut akibat dari hakim aswanto sering menganulir produk hukum yang disahkan oleh DPR. Dimana sebelumnya Aswanto diangkat sebagai hakim atas rekomendasi dari DPR sehingga DPR beranggapan bahwa seharusnya hakim Aswanto mewakili suara dari DPR. Padahal perlu dipahami bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi bukanlah merupakan lembaga politik dimana tidak ada keterwakilan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, langkah Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Hakim Aswanto dalam hal ini tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam UU MK No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2020 yang menjelaskan terkait pemberhentian hakim konstitusi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden dan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi This study aims to determine the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office and to determine the legal reasons for the House of Representatives to propose the dismissal of Constitutional Court judges. The type of research used is qualitative research with a normative-juridical approach method. This study uses primary and secondary data with data collection techniques carried out by literature studies, then qualitatively analyzing the data obtained. The results of the study show that the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office are due to Judge Aswanto often annulling legal products ratified by the DPR. Where previously Aswanto was appointed as a judge on the recommendation of the DPR so that the DPR assumed that Judge Aswanto should represent the voice of the DPR. In fact, it must be understood that the Constitutional Court institution is not a political institution where there is no representation within the Constitutional Court. For this reason, the steps of the House of Representatives to dismiss Judge Aswanto in this case cannot be justified as regulated in the Constitutional Court Law No. 24 of 2003 and Law No. 7 of 2020 which explain the dismissal of constitutional judges who are determined based on the President's decision and at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court
Co-Authors Almusawir, Almusawir Baso Madiong Jaida, Arifin MARWAN MAS Muhammad Rusli Nataniel, Nataniel Nursapira, Nursapira Oner, Basri Pawa, Denny Octovian Arruanbanga Rahimuddin, Rahimuddin Rahman, Muh. Pajrin Sukrianto, Andi Zulkifli Makkawaru