Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Hayati, Vivi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI KAMPUNG SUKA RAMAI DUA KABUPATEN ACEH TAMIANG Rahmidan, Novia; Hayati, Vivi; Asiyah, Nur
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v6i1.778

Abstract

Perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat desa suka ramai dua karena tidak paham seutuhnya aturan hukum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  . Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak.  Meskipun secara hukum dengan jelas menyatakan setiap perkawinan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 ahun 1974 tentang perkawinan,namun di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak terjadi praktik pernikahan dibawah tangan (nikah siri) bahkah semakin tahun semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai Dua terhadap pernikahan siri belum ada kesadaran hukumnya, masih bayak masyarakat yang melakukan perkawinan siri, nikah siri. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai Dua melakukan nikah siri dari beberapa aspek, diantaranya ketika nikah siri tersebut dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah siri, aspek status pelaku nikah siri.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 302/PDT.G/2022/MS.LGS TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI DALAM PERKARA PERCERAIAN Ainy, Cut Riska; Hayati, Vivi; Suriyani, Meta
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v5i2.782

Abstract

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika terjadi perceraian wajib digugat melalui Pengadilan wilayah domisili tergugat. Namun pada kenyataannya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe memeriksa perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/MS.Lsm memutuskan perkara tersebut tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dilakukan dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/MS.LSM. Penyebab Tidak dipertimbangkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hakim berpendapat gugatan dapat diterima karena ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.
PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN PELEPASAN MASA LAJANG MENURUT ADAT GAYO LOKOP Sabina, Putri; Fitriani, Rini; Hayati, Vivi
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i2.494

Abstract

Dalam perkawinan laki-laki harus bertanggungjawab penuh terhadap istri, mengharuskan suami memberi tempat tinggal. Mengenai tempat tinggal istri setelah melangsungkan pernikahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab suami. Namun lain halnya yang terjadi di Gayo Lokop pasangan pengantin yang sudah melangsungkan pernikahan tidak boleh tinggal satu rumah sebelum melaksanakan adat pelepasan masa lajang seperti yang dialami oleh tiga  pasangan pengantin suku Gayo yang berinisial R, Z dan F. penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran pelepasan masa lajang menurut hukum adat Gayo Lokop, perbuatan pelanggaran adat, dan akan di kenakan sanksi dengan dua alternative bentuk sanksi yaitu membayar denda berupa uang semampu pihak pengantin atau sanski berupa larangan terhadap pengantin untuk tinggal bersama.Akibat hukum dari tidak dilaksanakan sanksi adat pelapasan masa lajang suku Gayo Lokop berakibat akan disanksi berbentuk denda, seorang mejalankan aturan adat pelepasan masa lajang, maka dapat dinilai bertentangan dengan hukum islam, selain itu juga bertentangan dengan Perundang-udangan.  Namun jika tidak dijalankan adat pelepasan masa lajang maka dianggap melanggar ketentuan adat dan akan disanksi.
Co-Authors Ainy, Cut Riska Meta Suriyani, Meta Nur Asiyah Rahmidan, Novia Rini Fitriani Sabina, Putri