Garuda - Garba Rujukan Digital

KENDALI MOTOR INDUSTRI DENGAN METODE CLIENT-SERVER BERBASIS WEB Asep Saepullah; Sudaryono Sudaryono; Anil Ram
CCIT Journal Vol 3 No 2 (2010): CCIT JOURNAL
Publisher : Universitas Raharja

Pemanfaatan akan pengendalian motor industri saat ini dirasa sangat kurang untuk mendapatkan efektifitas waktu yang diinginkan, banyak cara yang telah dilakukan untukdapat meningkatkan produktifitas namun selalu menjadi kendala yang sulit untuk dipecahkan. Permasalahannya adalah penggunaan kendali akan motor industri masih memanfaatkan suatu tombol manual yang difungsikan pada motor industri sehingga menjadi sangat tidak efisien dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk dapat memecahkan masalah tersebut maka dirancang suatu sistem yang dapat melakukan controlling serta monitoring terhadap motor – motor industri tersebut dengan tujuan untuk dapat mempermudah dalam mengendalikan dan mengawasi jalannya suatu motor industri. Pengendalian motor industri ini merupakan suatu aplikasi yang dirancang untuk dapat mengendalikan motor industri tanpa adanya batasan jarak berbasis IP (internet protocol), selain itu aplikasi juga dapat menampilkan kondisi motor dalam bentuk visual maupun non visual. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam produksi. Hasil dari rancangan aplikasi ini adalah suatu sistem yang dapat memberikan informasi kepada user dalam bentuk suara (voice) dan tampilan dalam melakukan proses kendali gerak forward-reverse pada motor industri.

TES HIV/AIDS TERHADAP CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Asep Saepullah; Mohammad Rana; Irfan Dzikri Abdillah,
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Marriage is a sacred event in the course of one's life and the quality of a marriage is largely determined by the readiness and maturity of the two brides to prepare and manage household life towards the creation of a family that is sakinah, mawaddah and full of grace. For that it is necessary to first recognize the new life that will be experienced later to prospective husbands or wives, so that in time it can anticipate problems that arise later can be minimized, for that brides really need to take a brief debriefing about HIV/AIDS and carry out testing HIV/AID in the form of a bride and groom course which is one of the important and strategic efforts.This research aims to answer the questions that formulate the problem: How to examine HIV/AIDS tests on brides in KUA, Lemahwungkuk District, Cirebon City and How to Review Islamic Law on HIV/AIDS testing for brides conducted in KUA, Lemahwungkuk District, Cirebon City "This study uses qualitative research, data collected by means of interviews (interviews), documentation of observation then analyzed by descriptive analysis method.The results of this study: HIV/AIDS tests in the implementation of taking blood samples of bride and groom couples to get sex in the laboratory include blood tests, where the HV/AIDS test is one of the administrative requirements in marriage at the KUA office in Cirebon City of Lemahwungkuk. There are several benefits of doing HIV/AIDS tests on brides in the KUA of Lemahwungkuk District, Cirebon City, namely avoiding and preventing transmission of HIV/AIDS and IMS, maintaining and securing household peace, and fulfilling marital administration requirements at KUA, and as marriage administration requirements. HIV/AIDS testing is an application that is ijtihādiyyah, where its application is determined according to needs and benefits. This also gives space to the legal formation process which always changes depending on social dynamics and phenomena that occur. According to Islamic law the testing of HIV/AIDS against prospective brides in the KUA of Lemahwungkuk District in Cirebon City does not conflict with Islamic law. Because, it was done based on the principle of keep benefit.

REVITALISASI PERAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Asep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak : Terciptanya kehidupan yang kondusif, nyaman, dan tentram dalam berbangsa dan bernegara merupan suatu momentum yang dinanti-nantikan oleh sebagian besar penghunyi republik ini. Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Negara ini, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Keywords : Revitalisasi, Peradilan Agama Abstrak : The creation of a conducive, comfortable, and peaceful life in the nation and state is a moment that most of the republic's sounding is waiting for. As for the realization of these ideals is to sterilize and improve some things that have a significant influence on the lives of people in this country, one of which is the problem of law enforcement. Law enforcement is essentially an interaction between various human behaviors that represent different interests within the framework of mutually agreed rules. Therefore, law enforcement can not merely be regarded as a process of applying the law as the legalists argue. But the law enforcement process has a broader dimension than that opinion, because in law enforcement will involve a dimension of human behavior. Keywords : Revitalization, Religious Courts

NIKAH MISYAR PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI CIREBON Asep Saepullah; Lilik Hanafiah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakNikah merupakan salah satu syari’at Islam untuk menjaga diri dari zina, dan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Namun, dengan perkembangan zaman semakin banyak perempuan yang memilih berkarir hingga ia melewati usia ideal untuk menikah sedangkan sebagai perempuan normal ia tetap mempunyai syahwat dan butuh untuk disalurkan sehingga muncullah nikah misyar. Nikah misyar adalah pernikahan dimana perempuan rela melepas sebagian haknya dan tidak tinggal serumah dengan suami. Timbul beberapa pendapat ulama menegenai nikah misyar. Ada ulama yang mengharamkan seperti Syekh Muhammad Nashirudin Albani, Ali Qurah Daqi, Wahbah Zuhaili dan Abdul Sattar Jubali, dan ada yang menghalalkan di mana salah satunya adalah Yusuf Qardhawi. Oleh karena perdebatan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitan mengenai nikah misyar perspektif Yusuf Qardhawi dan dosen fakultas syari’ah karena sebagai tenaga pengajar di bidang hukum Islam tentunya mereka faham betul mengenai hukum Islam. Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi serta metodologi istinbath hukum Yusuf Qardhawi mengenai kehalalan nikah misyar dan bagaimana nikah misyar perspektif dosen fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilihat dari maqashid al-syari’ah pernikahan. Untuk wilayah penelitian ini adalah,,“Kualitatif” dengan pendekatan normatif filosofis. Dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah misyar dengan alasan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan dosen fakultas syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang menghalalkan, ada yang menghalalalkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan bi al-maqashidKata Kunci: Nikah Misyar, Yusuf Qardhawi, Maqashid al-Syari’ahAbstractMarriage is one of the Islamic Shari'ah to guard against adultery, and the aims is to build a sakinah, mawaddah, wa rohmahfamily. However, with the development of this era that a lot of career women until it passed the ideal age to get married while as a normal woman that still has lust and need to be channeled to emerge marriage misyar. Marriage misyar is a marriage where women are willing to release some of their rights and not stay at home with their husbands. The formulation problem of this research are, first what is opinion of Yusuf Qardhawi and methodology istinbat law of Yusuf Qardhawi concerning marriage misyar marriage and the second how marriage misyar faculty perspective of sharia faculty of IAIN Sheikh Nurjati Cirebon seen from maqashid shari'ah marriage. For this area of research is, "Qualitative" with a normative philosophical approach. The result of this research is Yusuf Qardhawi justify marriage misyar with reason condition and essential principle have been fulfilled. While faculty lecturers shariah divided into three kinds of opinion, first is by a lawful, second is byallowed with conditions, and third is forbidden to maqashid. Keywords: Misyar Marriage, Yusuf Qardhawi, Maqashid Syariah

PERANAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN Asep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkanya dalam penyelesaian perkara. Dalam proses perkara dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang di utamakan, karena karakteristik perkara dan perbuatan hukum sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki seseorang. Kata Kunci: Alat Bukti, Hukum Acara Peradilan, dan Hakim ABSTRACT The legal system of evidence established in Indonesia is a closed and limited system in which the parties are not free to submit any type or form of evidence in the settlement process of the case. The law has clearly defined what is legitimate and valuable as evidence. The limitation of freedom also applies to judges in which the judge is not free and freely accepts whatever the parties have proposed as evidence. If the litigant submits evidence outside the provisions contained in the regulating law, the judge shall refuse and dismiss him in the settlement of the case. In the case process of the five evidences that can be submitted, written evidence is the preferred means of evidence, because the character of the case and the legal act itself is formal. Any formal legal action expressed in writing which is done in a clear and concrete manner in order to realize the law of civil procedure as stipulated in the Civil Code and in order to provide the legal force to guarantee the rights of a person. Keywords: Evidence Instrument, Judicial Procedure Law, and Judge

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH Asep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Memilik kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kata Kunci : Kompetensi , Ekonomi Syari’ah dan Yuridis Abstract Religious Courts is one of the judicial institutions of judicial power to conduct law enforcement and justice for the people seeking justice in the case tertent between people who are Muslims in the field of marriage , inheritance , wills, grants , endowments, charity, infaq , alms , and economics sharia , With the affirmation of religious courts the authority to resolve the particular case , including violations of the marriage law and its implementation regulations and strengthen the legal basis Sharia Court in exercising its authority in the field of jinayah based bylaws. Choose a judge rule based on region or area . Relative authority of the Religious Court in accordance with the place and position . Religious Courts based in the capital city or in the district capital and jurisdiction covers the area of the city or county . Religious High Court based in the capital city of the province and covers an area of provincial jurisdiction . Key word: Kompetensi , Ekonomi Syari’ah dan Yuridis

PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF DI PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH LUWUNGRAGI BREBES Edy Setyawan; Asep Saepullah; Fitri Fahrunnisa
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pelaksanaan pengelolaan wakaf saat ini dilakukan dengan inovasi baru oleh nadzir untuk lebih bermanfaat dan produktif. Salah satu pengelolaan wakaf yang demikian dilakukan oleh yayasan Pondok Pesantren Assalafiyah di Desa Luwungragi. Nadzir wakafnya mencoba mengembangkan tanah wakaf sebagai sarana untuk mengembangkan pondok pesantrennya untuk mencapai kesejahteraan pondok pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana sifat penelitiannya deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara (interview), dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitiannya pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah menurut syariat Islam sudah sesuai dimana pada prinsip syariat harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Prinsip tersebut telah dilakukan pada Pondok Pesantren Assalafiyah dan dikelola dengan baik. Pendayagunaan tanah wakafnya sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf dimana tanah wakafnya didayagunakan untuk sawah sehingga lebih produktif dan berkontribusi maksimal untuk pengembangan pesantren. Kata Kunci: Pengelolaan, Pendayagunaan Tanah Wakaf, Produktif, dan Assalafiyah ABSTRACT The implementation of “wakaf” management nowdays involves new innovation by “nadzir” to make it more useful and productive. One of the management of “wakaf” is applied by Assalafiyah Islamic Boarding School in Luwungragi Village. The “nadzir” of “wakaf” attempts to improve “tanah wakaf” as medium to improve the quality of the Islamic Boarding School to achieve its prosperity. The method involved in this research is qualitative concerning on descriptive analysis. The technique to gather data involves observation, interview, and documentation. The result of the research shows that the management of “wakaf” at Assalafiyah Islamic Boarding School according to the principle of “Syariat wakaf” that “harta wakaf” is not allowed to be sold, to be inherited, and to be given. The principle has implemented at Assalafiyah Islamic Boarding School and it is managed well. The utilization of “tanah wakaf” is applied well and it is appropriate to “ikrar wakaf” between “wakaf” and “nadzir” that is “tanah wakaf” is used to be rice field so it is more productive and contributes maximally to the improvement of the Islamic Boarding School. Keywords: The management, The utilization of “tanah wakaf”, Productive, “Assalafiyah”.

Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Asep Saepullah
Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol 11 No 2 (2020): December
Publisher : Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/aqlania.v11i2.2961

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep etika utilitarianisme John Stuart Mill guna mengetahui relevansinya terhadap ilmu-ilmu atau pemikiran keislaman. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada dua tindakan, yaitu tindakan baik dan tindakan buruk yang biasa disebut sebagai sistem ethics. Ethics atau etika sendiri memiliki banyak ajaran atau pun teori, salah satunya adalah teori teleological yang membahas secara mendalam perihal baik-buruknya perbuatan manusia didasarkan pada tujuan akhir. Teleological ethics kemudian melahirkan aliran yang disebut utilitarianisme, yaitu paham tentang baiknya suatu perbuatan apabila membawa kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Persoalan lain pun muncul, ketika utilitarianisme dianggap ingin menyamakan kebaikan dengan manfaat, yakni adanya tindakan yang lebih mementingkan pada egoisme sendiri dibanding kepentingan kelompok. Maka muncullah John Stuart Mill yang menyempurnakan sekaligus memperhalus ajaran utilitarianisme. Walaupun etika yang dianut Mill itu hedonistik, namun Mill tetap memegang nilai-nilai kebenaran untuk bertindak egois, demi mendapatkan lebih banyak kebahagiaan untuk kepentingan orang banyak. Olehsebab itu, penulis berupaya menjelaskan bagaimana relevansinya terhadap ilmu-ilmu atau pemikiran keislaman melalui pendekatan historis-filosofis. Melalui pendekatan ini penulis menyimpulkan bahwa perbuatan atau tingkah laku yang bertujuan untuk membahagiakan banyak orang, seperti yang ada dalam utilitarianisme John Stuart Mill mampu menghadirkan nilai-nilai ajaran agama yang humanis, tidak terkecuali dalam ilmu-ilmu atau pemikiran keislaman, seperti teologi, kalam, fiqh, tasawuf, filsafat, tafsir, hadits, dan lain sebagainya.

Perkembangan Hadis Periode Pra-Pembukuan Hingga Pembukuan: Analisis Historis Ulama Kontemporer Muhammad Musthafa Azami Asep Saepullah
Matan : Journal of Islam and Muslim Society Vol 3 No 1 (2021): Matan: Journal of Islam and Muslim Society Vol 3 (No 1) 2021
Publisher : Assosiation of Islamic Education Lecturer of Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.matan.2021.3.1.3172

Abstract: Hadis has undergone several phases in the history, from pre-canonical until today. This paper discussed the development of Hadis in pre-canonical and canonical era through the historical analysis of Muhammad Musthafa Azami. This study aims to obtain the transformation, the conclusion, and the authenticity of the historical development of pre-canonical and canonical in response to the orientalists doubts regarding the Hadis. This research is a library research with the primary data are the work of Muhammad Mustafha Azami. Data were collected by documentation and presented descriptively. The results showed that in the Prophet era, there were still few Muslims who could write properly and correctly, resulting the writing of Hadis was not popular since the Companions has focused on writing the Quran. However, some latest Companion and Tabi’in has begun to write and collect the scattered Hadis sheets slightly. Thus, according to Muhammad Mustafa Azami, the accusations of the orientalists regarding the Hadis as the Muslims’ creations is incorrect and misleading the history.

Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Akhmad Shodikin; Asep Saepullah; Imas Indah Lestari
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pemabayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan baiaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah : “bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon”, “Bagaimana dampak penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Kota Cirebon bagimasyarakatpencarikeadilan” Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non tekstual. Adapun hasil dari penelitian in ialah penerapan penggunaan aplikasi e-court dalam perkara perceraianya itu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsip almakapara pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-summons untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang SIPP, untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa dan meneruskan) dari semua dokumen yang diupload selama belum diverifikasi oleh hakim para pihak tidak dapat mendownload dokumen yang dikirim. Sistem e-court mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunannya karena dengan adanya aplikasi e-court para pihak tidak perlu datang kePengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search