Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sepyah, Sepyah; Adnan, Idul; Ulfa, Rahmatun; Elpipit, Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.95

Abstract

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data telah menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian serius. Artikel ini menyelidiki tantangan dan solusi terkait perlindungan data di era digital. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan internet telah membuka pintu bagi pertukaran informasi yang cepat, namun juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data pribadi. Faktor-faktor seperti serangan siber, pencurian identitas, dan eksploitasi data telah menunjukkan dampak negatif yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Dengan demikian, implikasi hukum atas perlindungan data memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data pribadi diproses dan dikelola dengan cara yang adil, transparan, dan aman. Perusahaan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data agar menghindari risiko pelanggaran dan sanksi hukum yang berpotensi merugikan. Adapun kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan, lalu kemudian memberikan perspektif oleh peneliti terkait dengan rumusan masalah yang ada.
STATUS KEWARGANEGARAAN DAN WACANA LARANGAN WNI EKS ISIS KEMBALI KE INDONESIA PERSPEKTIF SIY?SAH DUSTURIY?H Mubriani, Suci; Elpipit, Elpipit; Ulfa, Rahmatun; Basriadi, Basriadi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.97

Abstract

Artikel ini membahas tentang WNI eks ISIS yang akan menimbulkan bahaya di Indenesia sehingga menyebabkan pemerintah dengan tegas menolak untuk memulangkan mereka ke tanah air lantaran dikhawatirkan menjadi teroris baru yang membahayakan nyawa 267 juta rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat terkait status mereka sebagai warga negara dan nasib mereka di luar negeri. Pokok pembahasan dalam artikel ini adalah status kewarganegaraan WNI eks ISIS ke Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS dan wacana pelaranagan pemulangan mereka ke Indonesia?. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa wacana pemulangan 689 WNI eks ISIS ini yang ada di suria. Tutki dan beberapa negara lainya terlibat FTF (Foreign Terrorist Fighters) diambil untuk melindungi 267 juta warga Indonesia dari aksi terorisme ISIS. Dalam konsep kewarganegaraan positif maupun islam WNI eks ISIS masih sebagai warga negara, karena tidak memenuhi faktor yang menyebabkan ia kehilangan kewarganegaraannya. WNI eks ISIS dapat dianggap sebagai pelaku jarimah hirabah, yang bisa dijatuhi hukuman mati (dibunuh) atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan ketempat lain.
DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 25 TAHUN 2017 PASAL 7 TENTANG KETENTUAN LIMA HARI KERJA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI DI KANTOR CAMAT SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT) Ulfa, Rahmatun; Elpipit, Elpipit; Saputra, Wawan
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.45

Abstract

The results of this research show that the perception of male and female employees at the Subdistrict Office regarding the five-day working day provision is that all of them say that they dominate the families of male and female employees at the Sekotong Subdistrict Office to support their families even though they have to work up to five working days, this It can be seen from the jobs of husband and wife whose income is different. Looking at the results of interviews conducted by researchers, the perceptions of male and female employees regarding the five-day working day provisions in the Sekotong Subdistrict Office environment are more focused because they have to follow regulations that must be obeyed and work also because of economic factors. The impact of marriages carried out while still working has positive and negative implications for household harmony. It has positive implications, namely the creation of a harmonious family and more enthusiasm in carrying out daily activities (earning a living) because marriage is carried out with careful planning, full of responsibility, honesty, and mutual understanding within the family, developing the principles of deliberation, openness to each other, respecting each other, plus the husband support his wife's career. Meanwhile, the negative implications are that the family is not in harmony, because they have to work from morning to evening, even longer than office hours because they have to complete unfinished office work. There is no time for family, lack of communication and lack of love for wife and children and seeing the weak economic condition of the family. Apart from that, if a husband and wife both work from morning to evening, problems will arise in the family, such as lack of attention, lack of communication between wife and children and lack of togetherness (staying overnight).