Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.299

P-Index

This Author published in this journals

All Journal FiTUA : Jurnal Studi Islam Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum

Adnan, Idul

Unknown Affiliation

Author-ID : 7335031

Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

REFORMULASI PASAL 284 TENTANG ZINA (OVERSPEL) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Adnan, Idul
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan , dan dikelaim sebagai negara yang religious. Oleh karena itu, tidak boleh ada aturan ketentuan pidana bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Penelitian ini membahas ketentuan pidana dalam delik kesusilaan (overspel) yang tercantum dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa kualitatif,. Hasil penelitian bahwa ketentuan pidana dalam delik kesusilaan yang berlaku saat ini belum berlandaskan nilai keadilan religius. Kebijakan formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religius dalam delik perzinahan dilakukan dengan mempeluas makna zina yang ada dalam ketentuan pidana dengan merujuk pada kitab suci (Al-Quran).

KEBIJAKAN YANG BISA DITERAPKAN DALAM MEMINIMALISASI KEJAHATAN BEGAL MELALUI KRIMNOLOGI TERAPAN DI LOMBOK TENGAH NTB Adnan, Idul; Basriadi, Basriadi
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaturan hukum tentang begal (2) proses penanganan kasus begal di lombok (3) faktor yang berpengaruh dalam penanganan kasus begal di Lombok. Hasil penelittian ini menunjukkan bahwa : (1) pengaturan hukum tentang begal dapat diketahui bila sesorang secara melawan hak yang diikuti atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud mempersiapkan dan mempermudah pencuriannya. KUHP mengatur ini sebagai tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana pencurian dan diatur dalam Pasal 362, 363, dan 365 Bab XXII KUHP. Pasal 362 KUHP. (2) Proses penanganan kasus begal di lombok, Bentuk penanganan terhadap pelaku kejahatan khususnya kasus begal sangat banyak pada umumnya. Sama-sama menekankan pada pembinaan kerohanian kepada setiap narapidana yang diharapkan agar kedepannya memiliki kesadaran untuk berubag agar kita bebas dari hukuman dan bisa kembali diterima dalam masyarakat. (3) faktor yang berpengaruh dalam penanganan kasus begal ialah faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kenakalan remaja, lingkungan dan keluarga.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN DAN PENGGUNAAN HAK CIPTA TANPA IZIN LISENSI DALAM BENTUK VCD DAN DVD Adnan, Idul
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Hak Cipta adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan seni. Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mengandung moral hak dan hak ekonomi. Seorang penulis memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk diakui sebagai pencipta dan melakukan beberapa kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan komersial atas karya yang diciptakannya. Saat ini, hak cipta tidak lagi dijamin karena beberapa orang melakukan pembajakan dan juga menjualnya di pusat perdagangan. Untuk mencari solusi dari masalah itu, ini esai yang dibuat berjudul Tanggung Jawab Manajemen Trade Center pada Penjualan Harga Hak Cipta. Berdasarkan peraturan Pemerintah yang melarang penjualan bajakan di pusat perdagangan, maka esai ini dibuat. Untuk pengetahuan lebih lanjut, penelitian dilakukan untuk menemukan penerapan aturan pada pusat perdagangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris di beberapa pusat perdagangan di Yogyakarta. Dari Dari penelitian, kami menemukan bahwa tidak semua pusat perdagangan menerapkan aturan kepada penyewa. Jadi, kami dapat menemukan kesimpulan dari masalah bahwa untuk membantu manajemen untuk mencegah hukuman yang disebabkan buruk penyewa, mereka dapat membuat kesepakatan di antara mereka yang menyatakan penyewa tidak diizinkan untuk menjual apa pun semacam pembajakan hak cipta

STUDI ANALISIS PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Saimi, Saimi; Irhamdi, Irhamdi; Adnan, Idul
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Tindak pidana yang diatur dalam hukum Positif yang sudah dihimpun disebutkan hukum pidana yang sudah dimodifikasi misalnya KUHP. salah satu tindak pidana yang sudah diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana pemberontakan, penelitian ini penulis menjelaskan secara komprhensip tentang tindak pidana pemberontakan dengan menganalisa beberapa dokumen dasar pijakan hukum dari hukum positif serta hukum Islam terhadap tindak pidana pemberontakan. Kajian ini membahas Pemberontak serta solusi penyelesaian pemberontakan dengan menganalisa dari hukum positif dan hukum Islam. Dan akhirnya dapat penulis simpulkan bahwa klasifikasi pemberontakan dapat dikategorikan ada 4 dilihat dari sudut pandang maksud dan tujuan pemebrontakan itu sendiri, selanjutnya hukum positif dan hukum Islam memandang bahwa pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah sebagai suatu tindak kriminal dan juga memberikan solusi dalam penyelesaian pemberontakan.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM DETEKSI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG: PELUANG DAN TANTANGAN Adnan, Idul; Hamdi, Muh. Rizal; Nuriskandar, Lalu Hendri
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.151

Human trafficking remains a grave violation of human rights, and its complex nature necessitates innovative approaches for effective detection and prevention. This study explores the role of technology in combating human trafficking, highlighting both the opportunities and challenges associated with its implementation. Advanced technologies such as machine learning algorithms, big data analytics, and blockchain are utilized to monitor suspicious activities, identify trafficking patterns, and ensure transparency in supply chains. Moreover, digital platforms and mobile applications provide crucial support for victims by enabling anonymous reporting and access to emergency assistance. Despite these advancements, significant challenges persist, including data privacy and security concerns. This research emphasizes the need for robust policies and collaborative efforts between public and private sectors to develop secure and effective technological solutions in the fight against human trafficking.

KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA Adnan, Idul
FiTUA: Jurnal Studi Islam Vol 4 No 2 (2023): December
Publisher : STIT Sunan Giri Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47625/fitua.v4i2.510

Over the last 40 years, cases of religious blasphemy in Indonesia have almost had the same pattern. Therefore, the problem that will be raised in this article is related to the prevention of religious blasphemy carried out by the government, especially the police and other law enforcers. Based on its role and function, referring to the decree of the President of the Republic of Indonesia number 1/PNPS of 1965 concerning the prevention of abuse and/or blasphemy of religion, the police protect religion and religious practices that develop in society and protect every religious belief and practice carried out by its followers. In practice, there are many cases of religious abuse/blasphemy that are misleading to people who do not understand religion. The method used in this research is a normative legal approach, meaning that research is carried out by referring to legal norms that apply in society and those in positive law. With regard to the state's duty to guarantee religious freedom, especially the police as a law enforcement institution regulated in Article 156a of the Criminal Code.

OMNIBUS LAW IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW PERSPECTIVE (FOCUS ON LABOR RIGHT IN INDONESIA) Nuriskandar, Lalu Hendri; Muzawir, Muzawir; Suarajana, Suarjana; Adnan, Idul
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.81

There is a Bill titled All Lawis one of the government's progressive steps in the legal sector. This is allegedly due to President Joko Widodo's anger at Indonesia's sluggish progress in the investment sector. Based on reports Ease Of Doing Business 2019, Indonesia is ranked 73rd out of 190 countries. Formation All Law especially in the economic sector, it is hoped that it will be able to improve the investment climate in Indonesia, Rosan Roeslani said that one of the objectives of the law to all This is to improve Indonesia's ranking in Ease od doing Business. In legal research, there are two research approaches, namely a normative approach and a sociological juridical approach. Meanwhile, what is used to examine the data are theories commonly known in doctrinal legal theory such as legal rules, legal principles, legal definitions and so on. In this case, law to all What is meant in the Indonesian legal system is a form of law that regulates various objects in one legal instrument. so that there is a spread of discourse regarding the omnibus law which is equated with the Umbrella Law, namely a law that is the parent of other laws that are still in the same sector. However, if law to all narrated as an Umbrella Law, the law to all is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, therefore law to all in the Indonesian context, it is narrated as a law. The protection of human rights (HAM) was originally known in the social contract theory put forward by Rousseau. Based on social contract theory, the rights owned by everyone are handed over to the state based on free will. The state's duty is to provide protection to every citizen if there is a violation of the rights of citizens to achieve order and justice. Keywords : Human Right, International, Labor

MENGGALI PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF KESEIMBANGAN ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS Hardiyatullah, Hardiyatullah; Qohar, Abd; Adnan, Idul; Fadli, Muh
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.90

Dalam dinamika zaman yang terus berkembang, perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, menelusuri hingga akar tradisinya, dan mengadopsi perspektif yang seimbang antara nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun dan tuntutan-tuntutan zaman modern. Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (library research), dengan mengutamakan penggunaan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam tradisi dan modernitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan berfungsi efektif dalam masyarakat modern. Memahami konteks sosial dan budaya serta melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam menjadi kunci untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Artikel ini memiliki implikasi dalam memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, membuka jalan menuju pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sepyah, Sepyah; Adnan, Idul; Ulfa, Rahmatun; Elpipit, Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.95

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data telah menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian serius. Artikel ini menyelidiki tantangan dan solusi terkait perlindungan data di era digital. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan internet telah membuka pintu bagi pertukaran informasi yang cepat, namun juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data pribadi. Faktor-faktor seperti serangan siber, pencurian identitas, dan eksploitasi data telah menunjukkan dampak negatif yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Dengan demikian, implikasi hukum atas perlindungan data memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data pribadi diproses dan dikelola dengan cara yang adil, transparan, dan aman. Perusahaan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data agar menghindari risiko pelanggaran dan sanksi hukum yang berpotensi merugikan. Adapun kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan, lalu kemudian memberikan perspektif oleh peneliti terkait dengan rumusan masalah yang ada.

AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS E-COMMERCE TOKOPEDIA) Adnan, Idul; Zulkarnain, Zulkarnain; Zulharman, Zulharman; Karuniawan , Fathony
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.96

Studi ini bertujuan untuk mendalami praktik transaksi jual beli online di platform e-commerce Tokopedia, terutama dalam konteks akad Salam dan akad-akad lain yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama seperti buku-buku tentang muamalah, jual beli online dalam Islam dan dokumen-dokumen resmi, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan publikasi terkait. Melalui analisis kualitatif yang mendalam, studi ini mengungkapkan bahwa praktik transaksi jual beli online di Tokopedia melibatkan berbagai jenis akad, termasuk akad Salam, salam paralel, istisna’, dan akad pelengkap seperti akad ijarah dan wakalah bil ujrah. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip fikih muamalah dalam transaksi tersebut tampak dari berbagai aspek, mulai dari mekanisme pembukaan toko hingga proses pembayaran dan pengiriman barang. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik transaksi jual beli online dengan memperhatikan aspek-aspek syariah, serta menjadi panduan bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum dalam menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Co-Authors Basriadi Basriadi, Basriadi Elpipit, Elpipit Fadli, Muh Hamdi, Muh. Rizal Hamroni, Hamroni Hardiyatullah, Hardiyatullah hartawan, hartawan Irhamdi, Irhamdi Karuniawan , Fathony Karuniawan, Fathony Muliadi Muzawir, Muzawir Nuriskandar, Lalu Hendri Qohar, Abd. Rizal Hamdi, Muh. Saimi, Saimi Satria, Ahmad Sepyah, Sepyah Suarajana, Suarjana Sugitanata, Arif Suherman, Suherman Suryapati, Suryapati Syarifuddin Syarifuddin Ulfa, Rahmatun Zulharman Zulharman, Zulharman ZULKARNAIN ZULKARNAIN

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search