Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sepyah, Sepyah; Adnan, Idul; Ulfa, Rahmatun; Elpipit, Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.95

Abstract

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data telah menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian serius. Artikel ini menyelidiki tantangan dan solusi terkait perlindungan data di era digital. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan internet telah membuka pintu bagi pertukaran informasi yang cepat, namun juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data pribadi. Faktor-faktor seperti serangan siber, pencurian identitas, dan eksploitasi data telah menunjukkan dampak negatif yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Dengan demikian, implikasi hukum atas perlindungan data memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data pribadi diproses dan dikelola dengan cara yang adil, transparan, dan aman. Perusahaan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data agar menghindari risiko pelanggaran dan sanksi hukum yang berpotensi merugikan. Adapun kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan, lalu kemudian memberikan perspektif oleh peneliti terkait dengan rumusan masalah yang ada.
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA Sepyah, Sepyah; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Hamroni, Hamroni; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.108

Abstract

Partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan telah menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Artikel ini mengkaji pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan kebijakan serta dampaknya terhadap keberhasilan dan efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan terhadap tema-tema terdahulu mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa, penelitian ini menganalisis berbagai mekanisme dan strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa bukan hanya meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui musyawarah desa, rapat-rapat partisipatif, dan pengumpulan masukan secara terbuka, masyarakat desa dapat secara aktif berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan lokal dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat desa, termasuk kurangnya akses informasi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses pembuatan kebijakan, dan kendala budaya atau sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah desa serta upaya untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi perlunya memperkuat partisipasi masyarakat desa sebagai bagian integral dari proses pembuatan kebijakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.
KONSEP HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUM Sepyah, Sepyah; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Nuriskandar, Lalu Hendri; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.110

Abstract

Konsep hukum Islam mengenai pernikahan siri berakar pada nash-nash al-Quran dan hadis yang memberikan landasan bagi praktik ini. Dalam pandangan Islam, perkawinan siri dapat sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, meskipun hal ini seringkali bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan secara resmi. Di Indonesia, perkawinan siri seringkali terjadi di luar kontrol hukum negara dan tidak diakui secara resmi. Implikasi hukum dari praktik ini mencakup status hukum anak, hak-hak waris, dan kewajiban-kewajiban finansial antara pasangan. Sementara itu, secara sosial, perkawinan siri dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap perempuan yang terlibat serta menimbulkan ketidakstabilan dalam struktur keluarga. Dalam menangani perkawinan siri, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerjasama antara institusi agama, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan siri menjadi kunci untuk mengurangi praktik ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur tentang konsep hukum Islam mengenai perkawinan siri di Indonesia dan implikasinya. Diharapkan artikel ini dapat menjadi kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang masalah yang kompleks ini serta mendorong diskusi dan tindakan yang lebih luas untuk menangani perkawinan siri dengan bijaksanaan dan adil.