Garuda - Garba Rujukan Digital

The Equality of Parties in Sale-and-Purchase Binding Agreement on Land and Building with the Pre-Project Selling System Cokorda Gede Swetasoma
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The study aims to analyze the legal implications of the Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 11/PRT/M/2019 on the Sale-and-Purchase Binding Agreement on Land and Building. The emphasis lies on the equality of parties that involve in buying and selling property using pre-project selling system. This study used legal materials and concepts to approach the issue. The primary legal materials consisted of statutory regulations; and the secondary legal materials consisted of books, scientific journals, and electronic articles. The Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 11/PRT/M/2019 does not regulate sanctions for buyer’s unilateral cancellation. According to the Regulation, if buyer unilaterally cancels transaction, seller (housing developer) receives only ten percent of the sum of money that the buyer has paid. This provision does not fulfil the principle of equality for the parties. The objectives of law (legal justice, benefits, and certainty) cannot be achieved because of the inequality of parties. The condition leads to seller’s loss. It is especially happened if house that has been partially built-in accordance to special conditions at the request of the buyer. The house can be difficult to be sold.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a7

PENGINGKARAN JANJI KAWIN SEBAGAI KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1644 K/PDT/2020) Cokorda Gede Swetasoma
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Doktrin perbuatan melawan hukum dari waktu ke waktu mengalami suatu perubahan tidak hanya dimaknai secara sempit (Onwetmatige daad) yakni melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku namun diartikan dalam arti yang luas termasuk melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian. Pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial dalam bagi seorang wanita sehingga menggugat si laki-laki untuk memberi ganti kerugian atas nama baik yang tercemar dimasyarakat. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kualifikasi pengingkaran janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dalam arti yang luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara NOMOR 1644 K/PDT/2020 merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Kata Kunci: Pengingkaran, Janji Kawin, Perbuatan Melawan Hukum Abstract The doctrine of acts against the law from time to time undergoes a change not only interpreted narrowly (Onwetmatige daad), namely violating the prevailing laws and regulations but is interpreted in a broad sense including violating the norms of decency and decency in society so as to cause losses. The negation of the promise of marriage which causes material and immaterial harm to a woman so that she sues the man to compensate for the reputation that is tainted with society. The research objective to be achieved in this study is to determine the basis for the judge's consideration to determine the qualifications of a broken marriage promise as an act against the law. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the act of breaking the promise of marriage is an act against the law which refers to Article 1365 of the Criminal Code in a broad sense. The judge's consideration used in deciding the case NUMBER 1644 K / PDT / 2020 is an interpretation against the law in a broad sense, which includes acts that are contrary to the norms of decency and decency in society. Keywords: Denial, Promise of Marriage, Actions against the Law

PROYEKSI PENGATURAN NEO BANK DALAM MASA DEPAN PERBANKAN DI INDONESIA Cokorda Gede Swetasoma
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep neobank yang hadir sebagai inovasi dalam dunia perbankan yang berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa secara regulasi di Indonesia belum mengakomodir keberadaan neo bank baik dalam tataran undang-undang perbankan maupun peraturan yang sifatnya implementatif. Implikasi ke depan jika neo bank menjadi salah satu alternatif bank masa depan maka akan timbul pengeseran penggunaan layanan bank konvensional menjadi bank digital. Iklim produk pelayanan perbankan akan semakin kompetitif dan variatif. Sejalan dengan berkembangannya neo bank akan berimplikasi pada kebutuhan kepastian atas perlindungan data pengguna layanan neo bank sebab bank yang berbasis digital akan sangat rentan terhadap modus kejahatan dunia maya sehingga penguatan sistem keamanan menjadi salah satu elemen penting untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna neo bank.

Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana I Nyoman Gede Sugiartha; Cokorde Gede Swetasoma
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.2.2022.91-97

The existence of paralegals in increasing public legal awareness has been widely studied. One of the important roles of paralegals in Bali, especially in Tuwed Village, Melaya District, Jembrana Regency, is to minimize violence against women which is still found in Bali, which is famous for upholding patrilineal lineages where there is an assumption that the position of men is higher than women. This happens due to a lack of knowledge about the law, especially for the poor and marginalized. After the birth of paralegals as an implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is very interesting to study its relation to violence against women. The problem is how the existence of paralegals in minimizing cases of violence against women in Tuwed Village, Melaya District, Jembrana Regency and how paralegals' efforts in increasing legal awareness to prevent violence against women in Jembrana Regency. In this study, the authors use empirical research methods with a case study approach in examining the existence of paralegals in preventing violence against women as regulated in the Law on Legal Aid Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The results of this study indicate that the existence of paralegals in preventing violence against women in Tuwed Village, Jembrana Regency is effective, because there has been an increase in legal awareness from the community and socialization about paralegals and violence against women to the people of Jembrana Regency.

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI DESA ADAT SANGEH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG BALI Putu Eka Trisna Dewi; Karyoto Karyoto; Cokorda Gede Swetasoma Swetasoma; I Nyoman Toya Toya; Joko Susanto Susanto; I Wayan Pariawan Pariawan; I Wayan Sudiarta Sudiarta; Roni Eko Susanto Susanto; I Made Suarka Suarka
Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 4 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jadma.v4i1.6180

Desa Wisata Sangeh adalah salah satu desa wisata di Kabupaten Badung yang memiliki berbagai potensi wisata yang masih bisa dikembangkan dan dioptimalkan. Salah satu permasalahan Desa Wisata adalah terkait pengelolaan sampah di tempat wisata. Sampah organik dan anorganik tentunya harus dipisah agar mudah untuk dikelola kembali dan tidak mencemari lingkungan. Pascasarjana Universitas Ngurah Rai melakukan PkM bermitra dengan DTW Sangeh (Taman Mumbul dan Alas Pala) yang mengundang Bendesa Adat Sangeh dan Perbekel Desa Adat Sangeh dalam berdiskusi dengan peserta Pengabdian terkait permasalahan yang ada dalam pengelolaan Desa Wisata Sangeh. Maka dalam kesempatan tersebut Pascasarjana Universitas Ngurah Rai selain melakukan bersih-bersih lingkungan dengan melakukan pemilahan sampah berbasis sumber juga menyerahkan 2 buah tong sampah yang dapat dipergunakan ditempat wisata Sangeh.

Mangrove Forest Preservation for Environmental Sustainability and Community Welfare Improvement in Suwung Kauh Village Denpasar : An International Community Service Program I Gede Mahatma Yogiswara Winatha; Cokorda Gede Swetasoma; I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Kadek Ary Purnama Dewi; Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol 4, No 3 (2023): August
Publisher : Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v4i3.8532

This community service program aims to improve the preservation of mangrove forests by replanting mangrove seedlings to replace old damaged trees and expand the mangrove ecosystems. In addition, coastal cleaning activities were also carried out to reduce plastic waste that pollutes mangrove forest areas in Suwung Kauh Village, South Denpasar. By using a Participatory Action Research (PAR) approach method oriented towards community empowerment, the implementation of community service was carried out by a team of the Faculty of Law and the Faculty of Economics and Business, Ngurah Rai University, in collaboration with Canberra University and KUB Simbar Segara. The evaluation was carried out by the managing team through direct interaction between the interviewer and the respondent using interview and observation techniques for the achievement values of the results of the implementation of community service activities and was analyzed descriptively. The results of the service program succeeded in reducing plastic waste around the area and increasing the area of mangrove areas by planting new seedlings.

Digitalisasi Manajemen Bank Sampah Terpadu di Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja: Digitalization of Integrated Waste Bank Management in Banjar Tegeh Sari, Tonja Village Bagus Arya Wijaya; Yudistira Adnyana; Putu Doddy Heka Ardana; I Made Sumada; Cokorda Gede Swetasoma
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2023): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v8i4.5570

Banjar Tegeh Sari, Tonja Village, North Denpasar District, is one of the banjars or groups of residents who have sufficient social capital in waste management. Banjar Tegeh Sari has several activity units directly and indirectly related to waste management, such as waste bank groups, empowered gardens (including bio pore and infiltration wells), and cooperatives. The main problem in waste management at Banjar Tegeh Sari is the need for digitalization and integrated management between the five waste bank groups in Banjar Tegeh Sari and the Manik Galih Cooperative. The aim of integrating and digitizing waste banks is to combine the five groups of waste banks so that recording the amount of non-organic waste becomes more valid and practical while recording the nominal amount of waste in cooperatives. The solution provided is a conceptual model for designing and digitizing waste banks in an integrated manner with cooperatives which will later be called the Tegeh Sari Integrated Waste Management System (SiMaSaDu Tegeh Sari). The target is to integrate and digitize the five waste bank groups into the waste bank management cooperative to make it more efficient and effective.

PENGINGKARAN JANJI KAWIN SEBAGAI KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1644 K/PDT/2020) Cokorda Gede Swetasoma
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i1.705

Abstrak Doktrin perbuatan melawan hukum dari waktu ke waktu mengalami suatu perubahan tidak hanya dimaknai secara sempit (Onwetmatige daad) yakni melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku namun diartikan dalam arti yang luas termasuk melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian. Pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial dalam bagi seorang wanita sehingga menggugat si laki-laki untuk memberi ganti kerugian atas nama baik yang tercemar dimasyarakat. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kualifikasi pengingkaran janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dalam arti yang luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara NOMOR 1644 K/PDT/2020 merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Kata Kunci: Pengingkaran, Janji Kawin, Perbuatan Melawan Hukum Abstract The doctrine of acts against the law from time to time undergoes a change not only interpreted narrowly (Onwetmatige daad), namely violating the prevailing laws and regulations but is interpreted in a broad sense including violating the norms of decency and decency in society so as to cause losses. The negation of the promise of marriage which causes material and immaterial harm to a woman so that she sues the man to compensate for the reputation that is tainted with society. The research objective to be achieved in this study is to determine the basis for the judge's consideration to determine the qualifications of a broken marriage promise as an act against the law. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the act of breaking the promise of marriage is an act against the law which refers to Article 1365 of the Criminal Code in a broad sense. The judge's consideration used in deciding the case NUMBER 1644 K / PDT / 2020 is an interpretation against the law in a broad sense, which includes acts that are contrary to the norms of decency and decency in society. Keywords: Denial, Promise of Marriage, Actions against the Law

PROYEKSI PENGATURAN NEO BANK DALAM MASA DEPAN PERBANKAN DI INDONESIA Cokorda Gede Swetasoma
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.904

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep neobank yang hadir sebagai inovasi dalam dunia perbankan yang berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa secara regulasi di Indonesia belum mengakomodir keberadaan neo bank baik dalam tataran undang-undang perbankan maupun peraturan yang sifatnya implementatif. Implikasi ke depan jika neo bank menjadi salah satu alternatif bank masa depan maka akan timbul pengeseran penggunaan layanan bank konvensional menjadi bank digital. Iklim produk pelayanan perbankan akan semakin kompetitif dan variatif. Sejalan dengan berkembangannya neo bank akan berimplikasi pada kebutuhan kepastian atas perlindungan data pengguna layanan neo bank sebab bank yang berbasis digital akan sangat rentan terhadap modus kejahatan dunia maya sehingga penguatan sistem keamanan menjadi salah satu elemen penting untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna neo bank.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search