Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Mengenai Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung) Putu Mariani; I Made Sumada
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Adapaun hasil penelitian adalah Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik terdapat karena ditemukan beberapa kendala/permasalahan. 2) Kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : Jumlah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang masih kurang; BUP Pejabat Fungsional banyak disalahtafsirkan; Kendala dalam proses kenaikan pangkat terkait nilai angka kredit; Kendala dalam proses alih jenjang; Mutasi PNS; Belum dibuat formasi JF Penyuluh Pertanian. 3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : mengangkat tenaga penyuluh pertanian kontrak; koordinasi antar para pihak terkait, sehingga akan timbul satu penafsiran saja, mempercepat usulan penilaian angka kredit dengan tetap menjaga kuantitas dan kualitas kredit yang diajukan sehingga nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit cukup untuk proses kenaikan pangkat; menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan alih jenjang bagi penyuluh pertanian yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Badung; jika akan melaksanakan mutasi PNS, BKPSDM Kabupaten Badung harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diperpa Badung; segera menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian pada jenjang tersebut dan juga sekaligus menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian secara lengkap.; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STUDI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH DASAR DI JAKARTA Azhari Aziz Samudra; I Made Sumada
Perspektif Vol 1 No 1 (2021)
Publisher : Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali

Kota Jakarta Timur merupakan bagian kawasan dari Jakarta City, memiliki 783 Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat sebagian peningkatan sistem penjaminan mutu internal yang berkarakter. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah masih lemahnya sistem penjaminan mutu pendidikan karakter, lemahnya dukungan sistem informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter berkualitas, anggaran yang terbatas serta belum berfungsinya budaya mutu sebagai pembeda sekolah yang fokus dengan pendidikan karakter dengan sekolah yang tidak memiliki orientasi pada pendidikan karakter, serta masih kurangnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua murid dalam pembentukan karakter. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan pengendalian melalui sistem, membuat kebijakan dan dukungan sistem penjaminan mutu yang dapat memberikan kepastian bahwa setiap program, penyelenggaraan pendidikan dilangsungkan dengan standar mutu sesuai dengan visi dan misi sekolah, proses penyelenggaraan program pendidikan karakter yang bersifat kontinyu berbasis pendidikan karakter.

Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta; Anak Agung Gde Raka; I Made Sumada
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali telah memberikan dana Bansos kepada masyarakat, kenyataan di lapannganbahwa penyaluran dana Bansos di Kabupaten Gianyar belum maksmal.Berdasarkan masalah di atas penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu Bagiamanakah penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar?,Fakator-faktor apakah yang mempengaruhi penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar? Dan tujuan adalah untuk Mengetahui Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui fakator-faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dukumentasi, serta obejek penelitian di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dun, dengan hasil penelitianEfektivitas: Kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Gianyar belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,Efesiensi: Kebijakan Dana Bansos ini belum cukup efisien, hal itu karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai, Kecukupan yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dan keijakan ini tepat untuk mengatasi masalah mereka, Perataan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat sama, Respon masyarakat sangat baik, dan ketepatan sasaran dari Kebiajakan Dana Bansos kurang tepat, karena masih adanya masyarakat/kelompok/organisasi/sekaa yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali

Pemberdayaan Masyarakat Budidaya Asparagus Pada Kelompok Tani Renjani Di Banjar Selantang Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung Oktavianus Sumardana Pratama; I Made Sumada; Ni Made Anggia Paramesti Fajar
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.2.2020.152-157

This study aims to increase community empowerment to cultivate asparagus through the Asparagus Renjani Farmer Group, in Banjar Selantang, Belok Sidan Village, Petang District, Badung Regency, Bali. This research design uses a qualitative approach with descriptive analysis. The population in this study was the Asparagus Farmer Rinjani Group in Banjar Dinas Selantang, Belok Sidan Village, Petang District, which consisted of 18 members. This study uses data collection from primary and secondary sources with the technique of determining positive sampling of informants from the results of interviews with the chairman and members who are considered potential in providing relevant information and in accordance with the reality in the field. The results of the study are in accordance with the problems faced by the Asparagus Tani group. Renjani, the solution offered to Asparagus farmers and administrators of the Asparagus Tani Renjani group regarding the problem of seeding, as it has been explained that the seeds are imported from Taiwan. Farmers often complain that the seeds don't arrive at the targeted time, so the solution for that is that some farmers try to make their own seeds through seeds from the asparagus plant. Regarding financial management that has not been considered good, the solution we can provide is by educating on the importance of financial management and accounting. In carrying out promotions, it was conveyed to carry out promotions through social media. Given the development of increasingly sophisticated and practical and broad technology. Social media is a way that we can try to promote. Social media is broad and global.

PKM Pemberdayaan Masyarakat Budidaya Asparagus Pada Kelompok Tani Renjani Di Banjar Selantang Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung Octavianus Sumardana Pratama; I Made Sumada; Ni Made Anggia Paramesti Fajar
Postgraduated Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

This study aims to increase community empowerment to cultivate asparagus through the Asparagus Renjani Farmer Group, in Banjar Selantang, Belok Sidan Village, Petang District, Badung Regency, Bali. This research design uses a qualitative approach with descriptive analysis. The population in this study was the Asparagus Farmer Rinjani Group in Banjar Dinas Selantang, Belok Sidan Village, Petang District, which consisted of 18 members. This research uses data collection from primary and secondary sources with the technique of determining positive sampling of informants from the results of interviews with the chairman and members who are considered potential in providing relevant information and in accordance with the reality in the field. The results of the study are in accordance with the problems faced by the Asparagus Tani group. Renjani, the solution offered to Asparagus farmers and administrators of the Asparagus Tani Renjani group regarding the problem of seedlings, as it has been explained that the seeds are imported from Taiwan. Farmers often complain that the seeds don't arrive at the targeted time, so the solution for that is that some farmers try to make their own seeds through seeds from the asparagus plant. Regarding financial management that has not been considered good, the solution we can provide is by educating on the importance of financial management and accounting. In carrying out promotions, it was conveyed to carry out promotions through social media. Given the development of increasingly sophisticated and practical and broad technology. Social media is a way that we can try to promote. Social media is broad and global.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NO 1 BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG I Gede Heri Gunawan; I Made . Sumada; I Nyoman Suargita
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengaruh Kecerdasan Emosional, Stres Kerja, dan Komunikasi terhadap Kinerja Pegawai Politeknik Transportasi Darat Bali Aswin Badarudin Atmajaya; I Made Sumada; Gede Wirata
Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa Vol. 5 No. 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam suatu instansi ditentukan oleh keberadaan manusia dan segala sumber dayanya. Baik kegiatan jasmani maupun rohani diindikasikan untuk kegiatan produksi dan merupakan salah satu aset terpenting yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan suatu instansi. Dilatarbelakangi penurunan kinerja karyawan dan identifikasi beberapa permasalahan di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kecerdasan emosional, stres kerja, serta komunikasi pada kinerja pegawai. Keterlibatkan responden sebanyak 78 orang menggunakan metode survei Skala Likert 5 poin diigunakan pada kuesioner sebagai alat analsis data. Objek penelitian ini adalah kecerdasan emosional, stres kerja, komunikasi, dan kinerja karyawan. Teori yang digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional menggunakan Goleman, stres kerja menggunakan Oemar, komunikasi menggunakan Sukarja, dan kinerja menggunakan Mathis dan Jackson. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Pembuktian diterima atau tidaknya hipotesis memakai uji-t dan uji-F. Kinerja pegawai terbukti dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan komunikasi.

PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM Nyoman Sumawidayani; I Made Sumada
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6319

Salah satu wewenang, hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yaitu berupa hasil bumi yaitu pasir dan batuan yang berasal dari hasil tambang. Sebagai daerah penghasil tambang galian C terbesar di Provinsi Bali Kabupaten Karangasem memerlukan pengelolaan yang baik, untuk mengatur pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.Pertambangan Galian C memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem, sumber PAD Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan galian C di Kabupaten Karangasem, yaitu terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (https://radarbali.jawapos.com). Serta tidak terealisasikannya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditagertkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangassem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha.

Digitalisasi Manajemen Bank Sampah Terpadu di Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja: Digitalization of Integrated Waste Bank Management in Banjar Tegeh Sari, Tonja Village Bagus Arya Wijaya; Yudistira Adnyana; Putu Doddy Heka Ardana; I Made Sumada; Cokorda Gede Swetasoma
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2023): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v8i4.5570

Banjar Tegeh Sari, Tonja Village, North Denpasar District, is one of the banjars or groups of residents who have sufficient social capital in waste management. Banjar Tegeh Sari has several activity units directly and indirectly related to waste management, such as waste bank groups, empowered gardens (including bio pore and infiltration wells), and cooperatives. The main problem in waste management at Banjar Tegeh Sari is the need for digitalization and integrated management between the five waste bank groups in Banjar Tegeh Sari and the Manik Galih Cooperative. The aim of integrating and digitizing waste banks is to combine the five groups of waste banks so that recording the amount of non-organic waste becomes more valid and practical while recording the nominal amount of waste in cooperatives. The solution provided is a conceptual model for designing and digitizing waste banks in an integrated manner with cooperatives which will later be called the Tegeh Sari Integrated Waste Management System (SiMaSaDu Tegeh Sari). The target is to integrate and digitize the five waste bank groups into the waste bank management cooperative to make it more efficient and effective.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NO 1 BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG I Gede Heri Gunawan; I Made . Sumada; I Nyoman Suargita
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search