Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK Simbolon, Nanci Yosepin; Nasution, Muhammad Yasid; Lubis, Muhammad Ansori
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Children have rights guaranteed and protected by law so that the growth and development of children must be protected by every element of the country. The purpose of this study is to identify and explain the factors that cause violence against children in the family, to know and explain the forms of local wisdom contained in the Batak Toba tribe community to prevent violence against children in the family, to know and explain constraints and obstacles that arise in empowering local wisdom in the Batak Toba tribe. This research is a normative legal research and supported by empirical research. The data used in this research is secondary data. Factors causing violence against children in the family are poverty, parental education which is still lacking in terms of and patterns of child care, socio-cultural and technological advances and information and the environment. The forms of local wisdom of the Toba Batak community in preventing violence against children are pauli uhum (correcting mistakes) and manopoti sala (correcting violations). The obstacles and obstacles in empowering Batak Toba's local wisdom in preventing violence against children in the household are the concern of lawmakers and law enforcers, legal pluralism in Indonesia, the low level of socialization carried out by village and kelurahan officials.

REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF) Lubis, Muhammad Ansori
JURNAL DARMA AGUNG Vol 27 No 3 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Adat adalah sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia. Masalah dalam penelitian ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu 1. Bagaimana Hubungan Nilai-Nilai kearifan Lokal masyarakat Hukum Adat 2. Batak Toba dalam melindungi kawasan Danau Toba? 3. Mengapa diperlukan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal kedalam Pembentukan Peraturan Hukum terkait perlindungan kawasan Danau Toba? Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum yang resposif diperlukan, aturan yang tidak tumpang tindih, koheren, dan konsistensi menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kawasan Danau Toba dari jalur regulasinya. Pembentukan hukum yang memasukan nilai-nilai kearifan masyarakat merupakan perwujudan dari hukum yang responsive dan progresif untuk membentuk aturan yang memiliki nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum juga diperlukan bagi setiap tindakan masyarakat atau oknum tertentu yang melakukan pencemaran lingkungan agar menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan tindakan pencemaran.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN Muhammad Ansori Lubis; Muhammad Siddiq
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.818

Hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa. Pertanggungjawaban korporasi terkait dengan tindak pidana pengrusakan hutan dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 78 ayat (14) yang merumuskan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 50 apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn) Muhammad Ansori Lubis; Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.638

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Di Bawah Umur Oleh Orang Tua Tiri, Apakah faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual (perkosaan) terhadap anak tiri?Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual (pemerkosaan)dalam putusan PN MEDANNO. 1599/Pid. B/2007/PN MDN? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dimana menghasilkan penelitian yakni putusan perkara nomor 1599/PID. B/2007/PN Mdn dan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan hukuman. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 1599/PID. B/2007/PN Mdn yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan tiga dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan Ketiga melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,-( Enam Ratus Ribu Rupiah ) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan.

PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEKANISME HAK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA AKIBAT KESALAHAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN Mhd. Ansori Lubis; Fitriani Fitriani; Nata Pardamean Panjaitan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1172

A suspect, defendant or convict has the right to receive protection if he becomes a victim in a criminal justice process, that is, if an arrest and detention is made that is not in accordance with legal procedures. This research method is juridical normative. The formulation of the problems in this research are: How do the arrangements for providing compensation for victims of criminal acts due to wrongful arrest and detention, what reasons cause the victim of a crime to sue for compensation and how legal protection and the mechanism for prosecuting compensation for damages. compensation is contained in Article 9 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, Article 95, Article 96 of the Criminal Procedure Code, for compensation for victims regulated in Article 98 to Article 102. The reasons that cause victims to demand compensation are: a). Unauthorized arrest, b). Illegal detention, c). Prosecuted and tried without being based on law, d). Losses due to actions without reason under the law, e) Termination of investigation and termination of prosecution, f). Compensation after review. The form of legal protection for victims is contained in Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. the mechanism for filing compensation is stated in Article 79, Article 95 paragraph (2), Article 80 of the Criminal Procedure Code.

PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN POLSEK TAMIANG HULU DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG Joel Morgan Sinaga; Wina Finely Putri Simangunsong; Muhammad Ansori Lubis; Fitriani Fitriani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1442

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya membahayakan diri sendiri saja melainkan dapat berakibat yang lebih buruk, yaitu merubah tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya suatu negara. Narkotika dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan semaksimal mungkin. Narkotika sangat berbahaya karena dapat merubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seorang pencandu maupun yang tidak, narkoba menimbulkan efek ketergantungan fisik dan psikologis bagi seorang pencandu narkoba yang berakibat kehilangannya masa depan. Beberapa jenis golongan naekotika yang dapat membahayakan di antranya morphin, heroin, codein, ganja, cocain, hasish, dan juga shabu-shabu. Pengaturan tindak pidana narkotika dalam undang-undang narkotika sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ditentukan juga bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Muhammad Ansori Lubis; Ria Sinta Dhevi; Muhammad Yasid
Jurnal Darma Agung Vol 28 No 2 (2020): AGUSTUS 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memahami prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik, untuk mengetahui, menganalisis dan memahami usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders tentang good governance dan pemerintahan yang baik, untuk mengetahui, menganalisis dan memahami realitas penegakan hukum terhadap PNS melakukan tindak Pidana. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder diperolch melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian Dalam melakukan penelitian digunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tertier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik. Orientasi good governance adalah: Orientasi Ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; Orientasi ini, seperti: legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya, akuntabilitas, securing of human right, autonomy und devolution of power, dan assurance of civilian control. Pemerintahan yang berfungsisecara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuanrasional. Orientasi ini, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyaikompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratifberfungsi secara efektif dan efisien. Usaha-usaha yang harus dilakukan dalammeningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders tentang good governance dan pemerintahan yang baik adalah bahwa governance dan good governance padadasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU) Mencapai kondisi sosial-ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratismutlak dilakukan. Negara dan Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta.Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayananpublik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalahtata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentinganmasyarakat. Merealisasikan prinsip-prinsip Good and Clean Governance, kebijakanotonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan modelpemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.

Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak Nanci Yosepin Simbolon; Muhammad Yasid Nasution; Muhammad Ansori Lubis
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i2.2944

Children have rights guaranteed and protected by law so that the growth and development of children must be protected by every element of the country. The purpose of this study is to identify and explain the factors that cause violence against children in the family, to know and explain the forms of local wisdom contained in the Batak Toba tribe community to prevent violence against children in the family, to know and explain constraints and obstacles that arise in empowering local wisdom in the Batak Toba tribe. This research is a normative legal research and supported by empirical research. The data used in this research is secondary data. Factors causing violence against children in the family are poverty, parental education which is still lacking in terms of and patterns of child care, socio-cultural and technological advances and information and the environment. The forms of local wisdom of the Toba Batak community in preventing violence against children are pauli uhum (correcting mistakes) and manopoti sala (correcting violations). The obstacles and obstacles in empowering Batak Toba's local wisdom in preventing violence against children in the household are the concern of lawmakers and law enforcers, legal pluralism in Indonesia, the low level of socialization carried out by village and kelurahan officials.

Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan Muhammad Ansori Lubis
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4201

Anak sebagai generasi penerus diharapkan menjadi tumpuan bangsa di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi hak dasar anak bagi seluruh elemen bangsa. Akan tetapi di masa pandemi sekarang ini, Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Medan, masihlah belum mengakomodir pemenuhan hak dasar anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak dasar anak pada masa pandemic covid 19 di kota medan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (library research) yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pemerintah Kota Medan Beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan haruslah segera menerbitkan produk hukum daerah setingkat Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak di masa pandemi Covid-19.

ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN) Madianta Br Ginting; Mhd. Ansori Lubis; Syawal Amry Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 1 (2022): APRIL
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Penyidik kepolisian tidak hanya berperan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, tetapi juga berperan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan agar anak terhindar dari pemidanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, bagaimana peran penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diatur pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur peran penyidik dalam menangani perkara anak, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi. Peran penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah penyidik kepolisian di Polrestabes Medan telah berupaya melakukan penanganan anak pelaku pencurian dengan hukum berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, yaitu hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, dipisahkan dari orang dewasa, penyidikan didampingi orang tua dengan mengedepankan suasana kekeluargaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah: tersangka anak cenderung memanfaatkan sikap lunak penyidik sehingga sering menyulitkan dalam pemeriksaan, adanya pembatasan UU dimana diversi hanya dapat dilakukan jika perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, adanya pembatasan penahanan yang lebih singkat sehingga sering memaksa penyidik melakukan pemeriksaan secara marathon, serta adanya keterbatasan internal kepolisian berupa kurangnya keahlian SDM karena penyidik yang berkeahlian menangani anak kurang tersedia dan juga kurangnya fasilitas internal yang dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak anak selama dalam tahanan. Disarankan penyidik sebaiknya menggunakan teknik psikologis anak untuk mengetahui atau mencegah anak melakukan kebohongan tanpa harus melakukan tindakan keras terhadap anak. Pemerintah sebaiknya merevisi undang-undang SPPA dengan menghilangkan persyaratan bukan pengulangan tindak pidana agar penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian dapat dilakukan secara maksimal. Pemerintah sebaiknya menambah anggaran kepolisian secara khusus untuk penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan anak.

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search