Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) JURNAL RETENTUM
Novi Juli Rosani Zulkarnaen
Universitas Darma Agung
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI Ria Sintha Devi; Novi Juli Rosani Zulkarnaen; Rani Ika Pratiwi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1177

Abstract

This study aims to determine the implementation of regulations along with the impacts and obstacles experienced by the UPPD Samsat Binjai regarding regional taxes and regional levies in the fields of Motor Vehicle Taxes, Transfer Fees for Motorized Vehicles and Surface Water Taxes and their relationship with the Civil Code (Burgerlijk Wetboek). ). The researcher uses normative and juridical empirical/sociological research, empirical juridical implementation studies in the form of interviews, observations and valid data from the Regional Tax Service Unit of Samsat Binjai. The key instrument in this research is the researcher himself and this research uses qualitative descriptive data analysis techniques. The final result of this study is that the implementation of the regulation has been optimal even though in the field it is not always smooth but still on the regulations that are set and are closely related to the Civil Code because tax law takes the basics of tax collection and so on based on article 1233 of the Criminal Code concerning engagement (verbintenis).
STANDAR OPERATING PROCEDUR DALAM UNJUK RASA OLEH SABHARA POLRESTABES MEDAN Sinto Pernando Sitepu; Andreo Pemta Sitepu; Novi Juli Rosani Zulkarnain
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1484

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang standar operating procedur dalam unjuk rasa oleh Sabhara Polrestabes Medan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Sabhara Polrestabes Medan dalam penanganan kriminal, bagaimana penanganan dan kendala peran Sabhara Polrestabes Medan dalam menangani aksi kriminalitas. Adapun hasilnya adalah Standar Operating Procedur Dalam Unjuk Rasa Oleh Sabhara Polrestabes Medan ialah dengan beberapa strategi yakni :Strategi Patroli Dengan Dialogis, Strategi Patroli Dengan Kemitraan dan Kerjasama, Strategi Patroli Dengan Sinergi dan Keterpaduan, Strategi Patroli Dengan Pemecahan Masalah, Strategi Patroli dengan Analisis Data, Strategi Patroli yang Proaktif. Pengaturan tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan Prioritas Penangannya Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Strategi Patroli dengan Pendekatan Tupok Polri. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
The Influence Ethics on Corporate Crime Within The Scope Business Crime Novi Juli Rosani Zulkarnain
LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 2 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.23 KB)

Abstract

The Influence of Business Ethics on Corporate Crime in the Scope of Business Crime". The corporate sector that is able to play a positive role in national development is the corporate sector which is a national asset and not a corporation which is only a burden and a parasite of society. This corporate sector group is a group that complies with business ethics, for example, adheres to good corporate governance, obeys the rules of the game of healthy business competition, and applicable laws and regulations. In other words, this positive role in national development refers to corporations that are able to practice the principles of business ethics and also the principles of good corporate governance in carrying out their business activities.There is a tendency to punish corporations more using the "Subsidiarity" principle, namely criminal law is placed in the position of"Ultimate Remedium". However, as an effort for the Deterrence Effect, for the punishment of corporations, it is possible to place criminal law as "PrimumRemedium", because corporate crimes can damage the joints of economic life and endanger the survival of a nation.
Problems and Dispute Resolution of Hongkong Market Development and Management Cooperation Novi Juli Rosani Zulkarnain
LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 2 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.806 KB)

Abstract

Problem and Dispute Resolution of Hongkong Market Development and Management Coopertaion.Contract arrangements for places of business in the context of developing and managing the Hong Kong Market, when viewed from Article 1320 of the Civil Code, do not meet the first requirement, namely an agreement which is a subjective requirement. Because there is an element of error (dwaling, mistake). Because the authority of the Board of Directors based on the laws and regulations can make and sign contracts. Therefore, the contract can be canceled by referring to Articles 1266 and 1267 of the Civil Code, namely the cancellation is requested through a judge and the losses incurred as a result of the cancellation are calculated.The authority of PD.Pasar Kota Medan in making cooperation contracts has been fully granted by the legislation, the legal aspects that are the basis for the establishment of PD. Medan City Market, namely Law Number 5 of 1962 concerning Regional Enterprises, Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Ministry of Home Affairs Number 50 of 1999 concerning BUMD Management.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA Rado Berriprima Tampubolon; Nurhidayat Nurhidayat; Novi Juli Rosani Zulkarnain
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1725

Abstract

Pemberdayaan narapidana wanita kasus narkoba dan psikotropika masih perlu mendapat perhatian khusus baik fisik maupun non fisik, dengan melakukan berbagai program pemberdayaan yang ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris yang beroreientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasarakayatan Klas IIA Tanjung Gusta dilakukan pembinaan : pendidikan Agama, Kitab Suci, Pendidikan Olahraga, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kesadaran Hukum, Peningkatan Pendidikan Formal Narapidana Wanita, Peningkatan Keterampilan Kerja. Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasysarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan belum merasa puas mengenai proses pelaksanaan pembinaaan tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas II A Tanjung Gusta Medan yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal lembaga pemasyarakatan yaitu fasilitas karena daya tampung narapidana yang melebihi kapasitas. Sedangkan faktor eksternal yaitu lembaga pemasyarakatan jauh dari jalan poros.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA Nurhidayat Nurhidayat; Rado Berriprima Tampubolon; Novi Juli Rosani Zulkarnain
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1880

Abstract

Pemberdayaan narapidana wanita kasus narkoba dan psikotropika masih perlu mendapat perhatian khusus baik fisik maupun non fisik, dengan melakukan berbagai program pemberdayaan yang ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris yang beroreientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasarakayatan Klas IIA Tanjung Gusta dilakukan pembinaan : pendidikan Agama, Kitab Suci, Pendidikan Olahraga, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kesadaran Hukum, Peningkatan Pendidikan Formal Narapidana Wanita, Peningkatan Keterampilan Kerja. Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasysarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan belum merasa puas mengenai proses pelaksanaan pembinaaan tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas II A Tanjung Gusta Medan yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal lembaga pemasyarakatan yaitu fasilitas karena daya tampung narapidana yang melebihi kapasitas. Sedangkan faktor eksternal yaitu lembaga pemasyarakatan jauh dari jalan poros.
ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION OF EMBRACTION AGAINST CAR RENTAL (A Research in the Legal Area of the Medan District Court) Novi Juli Rosani Zulkarnain
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 1 No. 2: July-December 2022
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v1i2.318

Abstract

Formula problem on study This is application follow criminal fraud sale car for sale return to others, factor happening follow criminal car rental scam so that resulted car for sale to others too effort what is given so that follow criminal resulting car rental scams car for sale No spread wide to society . As for who became objective from study ie For knowing the application of the criminal act of fraudulent selling of cars to other people, knowing the factors of the occurrence of criminal acts of car rental fraud resulting in cars being sold to other people and knowing the efforts made so that the crime of car rental fraud which resulted in cars being sold did not spread widely to the public. Results study This show Application follow criminal fraud embezzlement rental car arranged based on chapter 372, 373, 374 and 375 of the Criminal Code. Based on a number of cases that have outlined on part before , offender embezzlement car snared with demands 4-6 years confinement prison. Factor reason happening follow criminal embezzlement car among them is factor economics, factor ignorance consequence law, factor exists opportunity / chance And factor weak system security rental party. Efforts that can done in countermeasures follow criminal embezzlement rental car ie through action preventive And repressive . Action preventive covers search background behind or reason tenant rental car, request guarantee form of personal data in a manner complete, check vehicle before lease, use driver Alone as well as make letter clear agreement. Action repressive covers enhancement effectiveness police in reveal doer, do investigation And investigation in accordance with the Criminal Procedure Code criminal , tracking And collection accurate evidence.
PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK Syawal Amry Siregar; Muhammad Ansori Lubis; Ria Sintha Devi; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Fidelis Pangondian Simamora
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i1.364

Abstract

Anak sebagai generasi muda, penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa masa datang, perlu mendapat kesempatan untuk tembuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, bila tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Ímplementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, namun demikian, ketentuan dalam Undanag-undang Ketenaga Kerjaan memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut dan juga hak-hak pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak Dalam Undang-Undang ini pun memuat Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh prontas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak "korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.
ASPEK YURIDIS DALAM PENCEGAHAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN SECARA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN Widarma Widarma; Ansori Lubis; Novi Juli Rosani Zulkarnain
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1348

Abstract

Para pihak melakukan penyampaian aspirasi dengan media demonstrasi ternyata tidak mengikuti peraturan yang ada, sehingga banyak dari hak warga negara terabaikan di dalam pelaksanaan demonstrasi. Pada lembaga kepolisian diharapkan sangat berperan penting sebagai pengaman proses dari demokrasi yang berjalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penyebab timbulnya demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana pencegahan pada aspek yuridis dapat dilaksanakan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, apakah faktor kelemahan dan upaya mengatasi kelemahan pada aspek yuridis dalam pencegahan demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis yaitu: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah. Faktor kelemahan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, kurangnya jumlah personol kepolisian, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, serta psikologis massa mudah meledak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personil kepolisian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis dilaksanakan dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis.
Co-Authors Andreo Pemta Sitepu Ansori Lubis Fidelis Pangondian Simamora Lubis, Mhd. Ansori Nurhidayat Nurhidayat Rado Berriprima Tampubolon Rani Ika Pratiwi Ria Sintha Devi Sinto Pernando Sitepu Siregar, Syawal Amry Widarma Widarma