Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Factors Affecting Business Continuity In The Smes Sector Dela Ayu Kaswadi; Noor Huda; Krisna Puji Rahayu; Intania Sari; Retno Setyowati; Novia Kurniawati; Aris Eddy Sarwono
International Journal of Science, Technology & Management Vol. 2 No. 5 (2021): September 2021
Publisher : Publisher Cv. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46729/ijstm.v2i5.185

Abstract

This study aims to analyze the effect of E-Marketing and Financial Inclusion variables on the sustainability of Lurik Weaving SMEs in Klaten Regency, Central Java. The data source of this research uses primary data sources by using questionnaires. Respondents in this study were Lurik weaving SMEs, totaling 57 SMEs. The sampling technique uses a purposive technique with a convenience approach. The results of the analysis show that the use of the E Marketing strategy can improve the level of sustainability of Lurik Weaving SMEs, while the financial inclusion variable does not have a significant impact on the sustainability of SMEs. In addition, this analysis also uses control variables for the age of SME managers and the length of business of SMEs. The results of the analysis show that the length of business for SMEs can have an impact on the sustainability of SMEs.
PENINGKATAN EKSISTENSI HISTORIS KETATANEGARAAN RI DI ASEAN BERDASARKAN PANCASILA Novianti; Anita Trisiana; Krisna Puji Rahayu
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 6 No. 1 (2022): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.133 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v6i1.6848

Abstract

Kemajuan Ideologi dan Konstitusi dalam Pancasila dan UUD 1945 ditengah kemajuan negara pasca perang Dingin dan perang Dunia II beserta keterkaitannya terhadap posisi rakyat sebagai bangsa dan WNI. Dengan pendekatan sosiolegal, ditemukan terjadinya kemajuan pancasila dan UUD 1945 dari ideologi dan kostitusi yang berwatak pascakolonial kepada ideologi dan kostitusi yang berwatak pascaotoritarian. Pergantian tersebut ditandai dengan berkurangnya tujuan rekonstruksi tradisi dan dekolonisasi dalam UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, ditinjau dari segi hukum tata negara, bahwa bangsa indonesia sudah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum yang sebelumnya, baik dengan Hindia-Belanda maupun Jepang. Bahwa indonesia telah membangun tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum indonesia, yang isinya hukum Indonesia ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Hal yang mendasar dari amandemen UUD NKRI th. 1945 adalah dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem ketatanegaraan RI. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional di indonesia saat ini belum cukup memadai, tidak terencana dan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Hingga saat ini belum mampu dijadikan acuan pembangunan nasional. Merehabilitasi keberadaan GBHN dapat berdampak positif dalam cara menjaga dan melindungi eksistensi MPR sebagai salah satu lembaga negara. Indonesia merupakan suatu negara dalam melaksanakan organisasinya membutuhkan aturan yang sesuai dengan nilai budaya bangsanya. Nilai budaya bangsa tersebut tercantum dalam dasar negara yaitu pancasila yang merupakan jiwa dari peraturan ketatanegaraan yaitu UUD 1945. Sistem pemerintahan indonesia adalah presidensil, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan negara berada ditangan 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda.