Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni JUSTISI: Journal of Law Jurnal Supremasi Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Matheus, Juan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia Gracia, Gracia; Ramadhan, Dylan Aldianza; Matheus, Juan
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i1.53730

Abstract

Kemajuan merupakan suatu kewajiban untuk semua ranah kehidupan tanpa terkecuali. Hukum yang tak bisa dilepaskan dari adanya penjaminan HAM merupakan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa. Dewasa kini Indonesia mendapatkan tugas untuk bisa memajukan semua sektor yang ada di dalamnya tanpa terkecuali HAM dan hukum. Catatan kemunduran hukum dan HAM di Indonesia menjadikan satu persoalan yang harus segera dibenahi. Pelanggaran HAM yang semakin tahun terus ada, panggung demokrasi yang semakin sempit dengan banyaknya penjeratan dengan UU ITE, serta masih adanya praktik hukuman mati yang terus dikecam aktivis HAM, Jelas sederet catatan tersebut menjadi tugas besar bagi negara. Adanya COVID-19 yang yang menjadi momentum untuk Indonesia bisa mengkaji ulang praktik hak untuk bunuh diri atau Euthanasia dengan pertimbangan beban anggaran dan penderitaan yang banyak pada pasien COVID-19 atau penyakit kronis lainnya. Peninjauan Kembali pada konsep ini memberikan peluang untuk mendekatkan pada supremasi HAM dan progresivitas hukum, terlepas dari adanya dogmatik agama, tinjauan ini bertujuan sebagai refleksi ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan, dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu: primer, sekunder, dan bahan non hukum. Dalam analisis implementasi dari konsep euthanasia berpeluang besar menciptakan supremasi HAM dan progresifitas hukum dengan beberapa catatan. Kesimpulan, ditemukan korelasi kuat antara implementasi konsep euthanasia pada terciptanya supremasi HAM dan progresivitas hukum. Saran, untuk meninjau ulang konsep euthanasia pada hukum di Indonesia dan memberikan klasifikasi khusus yang tegas terkait penerapannya sehingga tidak adanya bentrokan antar norma, agama dan HAM.
Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060 Matheus, Juan; Delicia, Nadya Frisca; Rasji
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i1.6464

Abstract

The current increase in the earth's temperature and significant climate change have a negative impact on the sustainability of all living things. Indonesia is one of the countries that is committed to suppressing greenhouse gas production through a carbon tax policy regulated in the Law on Harmonization of Tax Regulations as a net zero emission instrument. However, until now, this carbon tax policy has not been realized by the government because it is hindered by several factors, such as unclear plans for implementing carbon tax implementation and determining effective tax rates due to limited resources and inadequate capacity. This study aims to examine the concepts and challenges of implementing a carbon tax as a net zero emission instrument after the enactment of the Tax Harmonization Law in Indonesia. The research method used is normative-juridical, with a statutory approach and a conceptual approach using secondary data obtained through library research. Based on research results, the implementation of a carbon tax in the national tax agency is considered very important and must be carried out immediately to restore environmental damage due to carbon dioxide emissions, which have been agreed to be reduced by 29% in 2030 and achieve net zero emissions in 2060. Therefore, the government needs to immediately finalize derivative regulations regarding the carbon tax mechanism and other accompanying policies so that every carbon produced can be taxed to increase national tax efficiency.
Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit Putri, Gracia; Fionita, Jessica; Matheus, Juan
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i2.3810

Abstract

This study examines the execution auction in bankruptcy concerning land and buildings jointly owned by a third party and a bankrupt debtor. The importance of this study lies in protecting the property rights of third parties, which may be at risk during the auction process. There is a research gap in understanding the legal rights of third parties in joint ownership situations with a bankrupt debtor. The objective of this study is to identify the legal implications and protection mechanisms available to third parties. The methodology employed is a normative juridical analysis with a case study approach. The key findings reveal that third parties retain the right to file a lawsuit against the auction as an unlawful act (tort), but their claim of ownership is insufficient to nullify the auction conducted by the Office of State Wealth Service and Auction. This research implies a need for clearer regulations to protect third-party rights in similar cases.
PENGEMBANGAN SISTEM TELEMEDICINE: UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN PADA ERA SOCIETY 5.0 Candra, Marvin; Shasmita, Sylvia; Chandra, Edwin; Matheus, Juan; Gunadi, Ariawan
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v8i2.29519.2024

Abstract

Kehadiran telemedicine membawa manfaat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara luas bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perwujudan telemedicine merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan pada era society 5.0. Awalnya perkembangan telemedicine masih menggunakan teknologi telepon standar. Memasuki era milenium, teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis dan peresepan elektronik yang dapat dilakukan melalui suatu aplikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka (face to face) antara pasien dan tenaga medis. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yakni dengan meneliti data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepastian hukum pelaksanaan layanan telemedicine telah terjamin legalitasnya sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah sadar kesehatan menjadi tujuan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharuskan bagi negara untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan. Pengembangan tersebut dapat terlihat dari inovasi telemedicine yang pada implementasinya bertujuan untuk memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Layanan telemedicine antara Australia dengan Indonesia terdapat perbedaan yang kontras dari pendistribusian pelayanan hingga peraturan hukum. Berbeda dengan Indonesia, pelayanan Telemedicine di Australia bergantung pada panduan telehealth bukan peraturan pemerintah atau lembaga kedokteran.
Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU Matheus, Juan; Gunadi, Ariawan
JUSTISI Vol. 10 No. 1 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757

Abstract

In recent years, the advancement of information and communication technology has made the circulation of personal data in Indonesia difficult to control, and cases of personal data breaches that harm consumers have often occurred. As a country that has specific regulations protecting personal data, there is a need for an overseeing institution to monitor the circulation of such personal data. However, up to this day, the government has not established this institution, causing uncertainty regarding the implementation of Law 27/2022. In conducting this research, the Author adopted a normative juridical research method, involving various approaches such as statute approach, conceptual approach, and comparative approach, with the aim of gaining a deeper and more comprehensive understanding of the analyzed issue. Based on the conducted analysis, the Author finds that the establishment of a Personal Data Protection Supervisory Institution would bring about numerous positive benefits, therefore this institution needs to be established promptly for Indonesia to achieve adequacy status. However, the form of this institution is still under debate as attaching it to the Ministry of Communication and Informatics may lead to a conflict of interest. In essence, Indonesia already has several independent state institutions, one of which is the Indonesia Competition Commission. Indonesia Competition Commissionis an independent state institution with a quasi-judicial model that cannot be intervened by any party in its handling, decision-making, or investigation of competition cases. Hence, drawing lessons from Indonesia Competition Commission, the Author's view is that the Personal Data Protection Supervisory Institution should ideally be established as an independent state institution due to the similarities it shares with Indonesia Competition Commission. Keyword : Personal Data Protection Law; Independent Supervisory Commission; Digital Economy
Co-Authors Ariawan Gunadi Candra, Marvin Chandra, Edwin Delicia, Nadya Frisca Fionita, Jessica Gracia, Gracia Putri, Gracia Ramadhan, Dylan Aldianza Rasji Shasmita, Sylvia