Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA JALANCAGAK KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Romi Saputra
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)-Vol 9 No 1- Maret 2017
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Rule the Village And You Rule The Country, an adage that inspired the authors to examine the BUMDes Jalancagak. This study focuses the problem on: Role BUMDes Jalancagak in the implementation of the Creative Economy; Attempts were made BUMDes Jalancagak; Constraints BUMDes Running Jalancagak in business. The method used is a method descriptively by inductive approach the author in the sample using a sample set aims (purposive sampling). The data collection techniques through interviews, questionnaires and documentation. Based on the analysis we concluded that BUMDes Jalancagak has been cast as the implementation of the creative economy in order to empower villagers Jalancagak accordance with Regulation Subang District No. 14 Year 2007 on Guidelines for the Establishment BUMDes. Credit management BUMDes Jalancagak use banking management, especially rural banks and credit is the most desirable BUMDes business community. Low BUMDes human resource officer is the main limiting factor BUMDes in business management. The authors suggest that the role of BUMDes Jalancagak as the implementation Creative Economy village-owned Jalancagak maintained and further improved, because of the benefits BUMDes has been strengthening revenue village, so the village Jalancagak able to independently finance the activities of the village in order to realize the improvement of living standards and maintain preservation of customs and culture of the people in order to empower villagers Jalancagak. Keywords: implementation, creative economy, empowerment

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia Romi Saputra; Mexsasai Indra; Erdiansyah '
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Trafficking of human organs is one of the most rapidly evolving crimes in Indonesia. This crime is for the purpose of organ transplant effort. Transplantation is a noble undertaking where a donor gives a part of his body or his organs to help patients who have malfunction of certain organs. In Indonesia the criminal act of trafficking human organs by regulation. While the criminal acts of trafficking of human organs are extraordinary crimes that should be regulated more specifically in legislation such as laws on the trade of human organs. Based on this understanding, the writer of this thesis formulates two formulation of the problem, namely: First, How to regulate the criminal trafficking of human organs according to Indonesian criminal law? Second, What is the criminal liability for the crime of trafficking of human organs in Indonesian criminal law? The regulation of the crime of trafficking of human organs based on positive law in Indonesia. Sanctions against criminals shall be subject to special sanctions that may be deterrent such as imprisonment or fines. Based on this, Indonesia should make further rules on the criminal act of trafficking human organs into a form of legislation such as laws on the trading of human organs and penalties by imposing appropriate sanctions on such crimes.Based on this, Indonesia should make further rules on the criminal act of trafficking human organs into a form of legislation such as laws on the trading of human organs and penalties by imposing appropriate sanctions on such crimes.Keywords : Transplantation, Crime, Trafficking of Human Body Organs

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia Romi Saputra; Mexsasai Indra; Erdiansyah '
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Trafficking of human organs is one of the most rapidly evolving crimes in Indonesia.This crime is for the purpose of organ transplant effort. Transplantation is a noble undertakingwhere a donor gives a part of his body or his organs to help patients who have malfunction ofcertain organs. In Indonesia the criminal act of trafficking human organs by regulation.While the criminal acts of trafficking of human organs are extraordinary crimes thatshould be regulated more specifically in legislation such as laws on the trade of human organs.Based on this understanding, the writer of this thesis formulates two formulation of the problem,namely: First, How to regulate the criminal trafficking of human organs according to Indonesiancriminal law? Second, What is the criminal liability for the crime of trafficking of human organsin Indonesian criminal law?The regulation of the crime of trafficking of human organs based on positive law inIndonesia. Sanctions against criminals shall be subject to special sanctions that may bedeterrent such as imprisonment or fines.Based on this, Indonesia should make further rules on the criminal act of traffickinghuman organs into a form of legislation such as laws on the trading of human organs andpenalties by imposing appropriate sanctions on such crimes.Based on this, Indonesia shouldmake further rules on the criminal act of trafficking human organs into a form of legislation suchas laws on the trading of human organs and penalties by imposing appropriate sanctions onsuch crimes.

TINJAUAN KONDISI FISIK ATLET BALAPSEPEDA KOTA SOLOK Romi Saputra; Anton Komaini
JURNAL STAMINA Vol 2 No 9 (2019): Jurnal Stamina Edisi September
Publisher : JURUSAN KESEHATAN DAN REKREASI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jst.v2i5.381

Masalah dalam penelitian ini yaitu : menurunnya prestasi atlet balap sepeda binaan ISSI Kota Solok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kondisi fisik atlet balap sepeda Kota Solok. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet putra binaan ISSI Kota Solok yang berjumlah 13 orang. Instrumen tes mencakup komponen kondisi fisik khususnya kondisi fisik dalam cabang olahraga balap sepeda (daya tahan aerobik, kekuatan otot lengan.). Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Dari pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, didapat hasil 7.69% atlet memiliki tingkat kondisi fisik pada klasifikasi ‘baik sekali”, 23.08% atlet berada pada klasifikasi “baik”, 30.77% atlet berada pada klasifikasi “sedang” dan sebanyak 38.46% atlet berada pada klasifikasi “kurang”. Secara keseluruhan tingkat kondisi fisik atlet balap sepeda Kota Solok berada pada klasifikasi “SEDANG” dengan rata-rata skor sebesar 219.28.

MEMBANGUN PARADIGMA ILMU HUKUM PROFETIK PERSPEKTIF USHULUL ‘ISYRIN Romi Saputra
Menara Ilmu Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO.2 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i2.2789

Paradigma rasional telah lama menguasai alam berfikir umat manusia dalam memahami hukum, tidak terkeculi pakar dan ahli hukum indonesia. Dengan mendasarkan suatu kebenaran kepada rasio, paradigma rasional menganggap akal adalah sarana untuk sampai kepada maksud dan tujuan dalam berhukum. Sehingga tidak heran paradigma rasional melahirkan corak pemikiran sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan bahkan sampai kepada atheisme jauh dari nilai-nilai moral dan etika,karena dengan semangat rasio mencoba untuk menembus dinding kesakralan (suatu yang sudah bersifat tetap, suci, dan permanen) dalam agama dengan dalih bersikap kritis. Selain itu sesutu itu dianggap diakui sebagai hukum ketika aturan itu dibentuk oleh lembaga yang berwenang (dalam bentuk peraturan perundang-undangan). Oleh karenanya diperlukan paradigma baru untuk mengimbangi paradigma rasional ini dengan megembangkan paradigma profetik atau transendental. Paradigma profetik sebagai paradigma yang baru masih sangat memungkinkan untuk dikaji dan didalami, maka dalam tulisan ini akan mencoba membangun paradigma profetik perspektif Arkanul Bai’ah. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah bentuk paradigma ilmu hukum profetik perspektif Arkanul Bai’ah?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat Deskriptif analitis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan datanya berasal dari literatur atau disebut juga penelitian ini dengan library research. Hasil penelitian ini: secara ontologi ilmu hukum profetik perspektif Arkanul Baiahadalah makna hukum itu menunjuk kepada zat Allah SWT (Allah itu sendiri), allah adalah sebagai hakim yang memutuskan hukum, sementara hukum allah telah dijelaskan melalui wahyu (al quran dan sunnah) maka dalam memahami persoalan hukum wajib berpedoman kepada al quran dan sunnah dan menjadikanya sebagai tolak ukur dalam menimbang kebenaran. Secara epistemologi ilmu hukum profetik memandang antara ilmu dan wahyu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (terintegrasi), ketika terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal maka wahyu wajib diutamakan. Kemudian dalam pengembangan keilmuan haruslah memperhatikan kerangka yang bersifat tsawabit dan mutaghayirat sehingga syariat dan akal bekerja sesuai peruntukan wilayah kerjanya masing-masing. Dan secara aksiologi ilmu hukum profetik bermanfaat dalam menghadirkan kemashlahatan, keadilan, rahmat dan kebijaksanaan (hikmah).Kata Kunci: Paradigma, Ilmu hukum profetik, Ushulul ‘Isyrin

PERSYARATAN MENJADI WALI NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2018 DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH Romi Saputra
Menara Ilmu Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 APRIL 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i2.3292

Walinagari atau kepala desa sebagai pemimpin di nagari/ desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Agar Walinagari dapat melaksanakan tugas dan kewenananya dengan baik maka peraturan perundang-undangan menetapkan persyaratan tertentu untuk dapat diangkat menjadi wali nagari. Di Provinsi Sumatera Barat Dalam hal pengaturan tentang persyaratan menjadi wali nagari diatur didalam peraturan daerah Kabupaten/Kota. Dalam tulisan ini difokuskan pengaturan persyaratan menjadi wali nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari kemudian diperbandingkan dengan Fiqih Siyasah. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pengaturan persyaratan menjadi wali nagari terutama aspek kesehatanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari dan Bagaimanakah pandangan Fiqih Siyasah terhadap perasyaratan menjadi walinagari menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Adapun hasil penelitian ini didapatkan pengaturan untuk dapat menjadi wali nagari sebagai pemimpin di nagari dalam aspek kesehatan berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 adalah diatur didalam pasal 2 ayat 1-3 yaitu masuk sebagai persyaratan adiministratif, persyaratan administratif yang dimaksud dijelaskan oleh pasal 3 yaitu adanya bukti surat berbadan sehat dari puskesmas atau instansi yang berwenang. Sementara persyaratan untuk menjadi pemimpin menurut fiqih siyasah dalam aspek kesehatan adalah wajib sehat jasmani dan rohani. Pandangan fiqih siyasah terhadap Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang persyaratan menjadi wali nagari dibidang kesehatan masih lemah karena memberi peluang kepada kepada orang yang cacat indranya dan fisik untuk menjadi pemimpin karena persyaratanya hanya berbadan sehat. Selain itu juga kelemahan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya yaitu UU Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu.Kata Kunci: Persyaratan, Walinagari, peraturan perundanng-undangan, Fiqih Siyasah

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Romi Saputra; Risa Wahyuni EDT; Fathiah Fathiah
Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Universitas Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59963/jpema.v4i1.274

This study aims to analyze the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) on Return on Assets (ROA) in textile and garment sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2021 period. This study uses an explanatory research approach, namely hypothesis testing research. The population in this study were all manufacturing companies in the Textile and Garment Sub-sector which were listed on the Indonesian Stock Exchange from 2017 to 2021, with a total of 22 companies. The sample used the Purposive Sampling method which aims to obtain a sample according to predetermined criteria with a final sample of 17 companies. The data collection technique is carried out by taking the annual report data (Annual Report) of manufacturing companies in the Textile and Garment Sub-sector which are published on the Indonesia Stock Exchange (IDX), especially in 2017 to 2021, which can be obtained from www.idx.co.id or the website each company, while the data analysis technique uses descriptive statistical analysis, classical assumptions (normality test, linearity test and homogeneity test), simple regression analysis, and hypothesis testing (t test and coefficient of determination). The results showed that the Corporate Social Responsibility variable had an effect on financial performance with a tcount = 5.727 with a significance value of 0.000 <0.05. The coefficient of determination or R Square (R2) is 0.283. To see how big the relationship between Corporate Social Responsibility and financial performance. So the relationship between Corporate Social Responsibility and financial performance is 28.3%. The remaining 100% - 28.3% = 71.7% is influenced by other variables that have not been included in this study.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search