Articles
<![CDATA[Strengthening the Position of Expert Witness in Judicial Process ]]>
<![CDATA[Amarini, Indriati]]>;
<![CDATA[Kartikawati, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Volume 27, Number 1, June 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.20200141
<![CDATA[An expert witness is a person requested to give testimony based on his/her specific expertise in a court trial. Expert testimony is needed to help the judges discovering the truth. A problem emerges when the expert witness is sued for his/her testimony by the losing party. The purpose of this research is to elaborate the role of expert witness and the need to strengthen its position in judicial process. This doctrinal research relies on the secondary data and employs a qualitative juridical analysis. The result of the research shows that the expert testimony is needed to clarify particular issue that cannot be addressed by the judges themselves. Considering its importance, the expert witnesses should be able to give their testimonies freely and protected from any legal action due to their testimonies. ]]>
<![CDATA[Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi ]]>
<![CDATA[Amarini, Indriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 25, No 2, December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.2018.0111.162-170
<![CDATA[Administrative Courts in developing countries carry out more demanding tasks than those in developed countries because they have to be able to keep the balance between protecting public and individual interests. This research raises the issue of how to realize social justice in resolving a dispute in Administrative Courts. This is a doctrinal research using legal, conceptual, and comparative approaches. The research result indicates that Administrative Courts, carry out the oversight function against the acts of government officials, have to realize the justice which becomes the essence of the administrative law’s goal, that is social justice. Social justice which is built on the basis of Pancasila, functions to maintain the balance between the individual interest and the society’s rights so that the balance and harmony between the government and the people will be created. Furthermore, the Administrative Courts have to be able to realize the social justice, not only normative or procedural justices.]]>
<![CDATA[Court Connected Mediation: Civil Dispute with A Local Society Cultural Approach ]]>
<![CDATA[Amarini, Indriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 20, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2020.20.1.2599
<![CDATA[Perdamaian melalui lembaga pengadilan diterapkan dalam lembaga pengadilan di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda tahun 1848, namun western model tersebut tidak berhasil. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model pendekatan hakim dalam proses mediasi di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder terkait dengan pendekatan hakim dalam court connected mediation untuk menyelesaikan sengketa. Data dikumpulkan menggunakan studi literatur dengan mencari, menggali, mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan. Data analysis was carried out by qualitative analysis until conclusion were deduced. Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mengembangkan mediasi di Pengadilan namun tidak maksimal melalui Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di Pengadilan. Pendekatan yang perlu dilakukan hakim adalah pendekatan yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan adanya kewajiban hakim dalam mewujudkan amanat luhur yaitu mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[GENERATING A HIGH QUALITY AND INTEGRITY CAREER JUDGES RECRUITMENT POST-CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 43/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Indriati Amarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.3.1960
<![CDATA[Recruitment of judges is an instrument to produce high quality and integrity judges. There are some different views related to the authorized institution to carry out career judges recruitment. It makes Indonesian Judges Association (Ikahi) proposes Judicial Review on the involvement of Judicial Commission to the Constitutional Court. The problem is how to implement the recruitment of ca-reer judges after the decision of Constitutional Court Number 43/ PUU-XIII/2015. This is a doctri-nal research. Based on the result of the research, the Constitutional Court Decision has fully man-dated the Supreme Court to recruit first-level judges. It requires an improvement in the career judges re-cruitment by the Supreme Court to be more objective, open, and transparent to obtain a high qual-ity and integrity judges. Keywords: career judges, recruitment, Constitutional Court Decision]]>
<![CDATA[Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indriati Amarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss1.art9
<![CDATA[The ability of judges to make decisions is acquired from their experiences during the career that they have undergone. The problems formulated in this study were, first why is it necessary to improve the competence of judges through trainings of judges? Second, how is the model of judge competence improvement program aimed to create professional and authoritative judges with high integrity? This was a socio-legal or non-doctrinal research. The results of this study indicated that: first, judge training programs are highly necessary in order to create professional and authoritative judges with high integrity. Besides, these trainings also serve as a means to improve the quality of judge decisions and judge competencies, including professional competence, personal competence, social competence, and leadership competence. Second, the model of judge competence improvement program to create professional and authoritative judges with high integrity is through integrated and continuous trainings.]]>
<![CDATA[Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum ]]>
<![CDATA[Indriati Amarini]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 17, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2326
<![CDATA[Tulisan ini didasari perlunya revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) harus dijadilan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Evaluasi aktualisasi Pancasila dalam perumusan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum sebagai upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Apabila ada dugaan pelanggaran oleh dan di dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) maka harus diuji dan diawasi sesuai dengan instrumen hukum yang tersedia seperti pembatalan oleh pemerintah, judicial review, legislative review dan instrumen hukum lain yang menyangkut seleksi perencanaan yaitu Prolegnas dan Prolegda. Kata kunci: Revitalisasi, Pancasila, Harmonisasi Hukum]]>
<![CDATA[Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet ]]>
<![CDATA[Indriati Amarini]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340
<![CDATA[Tulisan ini menguraikan perkembangannya teknologi yang mendasari suatu tipe baru sistem budaya yang mengatur kembali keseluruhan dunia sosial sebagai objek kontrol. Teknologi bukan sekedar bermakna akan tetapi telah menjadi suatu lingkungan dan suatu jalan hidup dan ini merupakan dampak yang substantif (substantif impact). Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global yang menawarkan ruang baru yaitu cyberspace realitas baru yaitu realitas virtual, komunitas baru yaitu virtual community. Dalam rangka mencegah cyber crime tidak cukup hanya melalui pengaturan melalui undang-undang. Hal ini dikarenakan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom. Hal ini dikarenakan hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan permasalahan di bidang hukum, aparat penegak hukum yaitu hakim dapat menggunakan kekuasaan yang luas sebagai judge made law. Kata kunci: Dampak Negatif; Teknologi Informasi, Pengguna Internet]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Indriati Amarini]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 16, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1954
<![CDATA[Lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa. Salah satu gagasan Mahkamah Agung yang progresif dalam rangka mewujudkan peradilan efektif dan efisien antara lain membentuk lembaga mediasi di Pengadilan (court connected mediation) untuk perkara-perkara perdata. Namun nampaknya upaya lembaga Mahkamah Agung tersebut perlu lebih disempurnakan melalui peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana yang mendukung dan lembaga ini konsisten untuk dilaksanakan.Kata Kunci : Mediasi di Pengadilan, Peradilan efektif dan efisien ]]>
<![CDATA[Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim ]]>
<![CDATA[Indriati Amarini]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 19, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.832 KB)
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085
<![CDATA[Pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah hakim. Tugas hakim dirumuskan paling anggun yaitu alat kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam putusan hakim. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimanakah nilai-nilai Pancasila yang seharusnya termuat dalam putusan-putusan hakim. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Terdapat nilai-nilai dalam Pancasila yang perlu diaktualisasikan dalam putusan hakim yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kata kunci: Aktualisasi, Nilai Pancasila, Putusan Hakim]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR RESTAURANT TAXES AS REGIONAL ORIGINAL INCOME ]]>
<![CDATA[Elza Suryawan Martioso]]>;
<![CDATA[Indriati Amarini]]>;
<![CDATA[Ika Ariani Kartini]]>
<![CDATA[ UMPurwokerto Law Review Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/umplr.v1i1.7730
<![CDATA[Regional Original Income is revenue that is obtained by the regional government for the implementation of government and services to the community. One source of local revenue is the restaurant tax. However, often the tax is not optimal because it is considered to result in high economic costs and less support for business or investment including restaurant tax. The purpose of this study was to determine the provisions of administrative sanctions against restaurant tax offenders. This research uses normative juridical research with data in the form of books, journals, research results, and related laws and regulations. The results showed that restaurant tax as a source of local revenue was regulated by Regional Regulation. Provisions on administrative sanctions are regulated in regional regulations by adjusting the conditions in each area. Local regulations on restaurant taxes should contain clear and strict sanctions so they can be effective.Keywords: administrative sanctions, restaurant tax, local own income]]>
