Garuda - Garba Rujukan Digital

IbM Kelompok Pamong Desa Di Kecamatan Sumbang Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Web Susanti, Rahtami; Harjono, Mr.
Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 2014: Proceeding Seminar Nasional LPPM 2014, 20 Desember 2014
Publisher : Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keterbatasan fasilitas teknologi informasi dan tingkat pendidikan pada aparat desa Karangintung Kedungmalang telah menghambat mereka untuk mengoperasikan aplikasi komputer (Microsoft Word dan Microsoft Excel) untuk pelaksanaan tugas keadministrasian. Hal ini menyebabkan kurangnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, terutama di desa-desa yang belum tersedia sistem informasi publik dalam bentuk sebuah website yang berisi informasi tentang potensi desa. Â TujuanÂ kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam operasi komputer dan mengelola website desa sehingga meningkatkan pelayanan publik. Metode kegiatan yaitu Â ceramah, Â diskusi dan pengadaan alat teknologi informasi. Â Kata kunci : perangkat desa, pelayanan publik.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN ASAL KABUPATEN BANYUMAS Susilo Wardani; Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.726

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Sebagai Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Kabupaten Banyumas merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kedudukan Tenaga Kerja Wanita secara hukum sudah diatur mulai dari perekrutan, sistem pelatihan, sistem pemberian upah serta cara pemberangkatan dan penempatannya hingga pemulangan ke kampung asalnya di Indonesia., namun dalam implemantasinya masih lemah. Perjanjian kerja yang dibuat adalah perjanjian standar sehingga TKW tidak memiliki posisi tawar dan hanya tinggal menandatangani. Bahwa program penempatan TKI telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya undang-undang yang ada belum sungguh-sungguh melindungi hak-hak dasar TKI juga belum menjamin adanya hubungan kendali timbal-balik antara pemerintah, perusahaan (PPTKIS) dan masyarakat. Undang-undang juga tidak mampu mewujudkan pelaksanaan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan TKW Migran

Model Pembinaan Narapidana Wanita dalam Tahap Asimilasi di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

AbstractIn Banyumas Regency, guidance for female prisoners is carried out at the Banyumas Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) because Banyumas Regency does not have an extraordinary women's prison. The guidance for female prisoners in the Banyumas Rutan is almost no different from that carried out on male prisoners. The difference is only in the skills provided where female prisoners are given talents in sewing, arranging flowers, making crossbows, and cooking. The first objective of this study was to identify, identify and analyze the development of female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. Second, to construct a model for fostering female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. The method used in this research is descriptive qualitative with a sociological approach (social legal approach). Sources of data used in this study are primary data (obtained directly from informants in the form of interview recordings, survey results, and notes from the field) and secondary data (archives, library documents, statistical data that support the research. In this study, it was found that the development of female prisoners in the assimilation stage at the State Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) Class II B Banyumas, based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.02-PK-04.10 of 1990 concerning the Pattern of Guidance for Convicts or Detainees, which includes Personality and Independence Development. There are still some shortcomings in the independence development due to limited facilities and infrastructure.Keywords: Detention Center, Female inmates, Patterns of DevelopmentAbstrakDi Kabupaten Banyumas, pembinaan terhadap narapidana wanita dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas karena Kabupaten Banyumas tidak memiliki Lapas khusus wanita. Pembinaan terhadap narapidana wanita di Rutan Banyumas hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan terhadap narapidana laki-laki. Yang membedakan hanya pada jenis ketrampilan yang diberikan dimana terhadap narapidana wanita diberikan ketrampilan berupa menjahit, merangkai bunga, membuat kristik dan memasak. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Kedua, untuk mengkonstruksi model pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis (social legal approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer (yang diperoleh secara langsung dari informan berupa rekaman wawancara, hasil survey dan catatan dari lapangan) dan data sekunder (arsip, dokumen kepustakaan, data statistik yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan terhadap narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas, didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, yaitu meliputi Pembinaan Kepribadian dan kemandirian. Dalam pembinaan kemandirian, masih ditemukan beberapa kekurangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana.Kata kunci: RUTAN, Narapidana wanita, Pola Pembinaan

Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2328

Pembinaan yang dirasakan paling efektif untuk diberikan kepada narapidana dan tahanan adalah pembinaan keagamaan. Hal ini mengingat bahwa narapidana dan tahanan adalah manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya, oleh karena itu mereka selalu dihinggapi perasaan gundah dan gelisah yang pada akhirnya melahirkan keputusasaan. Untuk menumbuhkan semangat hidup mereka perlu diberi pendalaman agama selama menjalani hukumannya. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Banyumas dengan menggunakan metode deskriptif dimana peneliti menggambarkan secara menyeluruh model pembinaan narapidana di Rutan tersebut serta gagasan terkait penguatan atas model pembinaan narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Banyumas. Pembinaan keagamaan bagi penghuni Rutan khususnya pembinaan keagamaan Islam dilakukan oleh petugas Rutan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, meliputi kegiatan pengajian, latihan baca tulis Al Qur’an dan sholat berjamaah. Seiring dengan bertambahnya penghuni rutan dan kebutuhan akan kegiatan pendalaman agama maka diperlukan penguatan model pembinaan keagamaan Islam di Rutan Banyumas antara lain adalah pembentukan majelis taklim yang dikelola penghuni rutan. Kata kunci: Pembinaan, Keagamaan Islam, Rutan Banyumas

Pelatihan Tata Cara Pelepasan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak Atas Tanah Rahtami Susanti; Indriati Amarini
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.302 KB)

Program pengabdian pada Masyarakat tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah untuk anggota Aisyiyah Ranting Datar dilaksanakan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah sehingga masyarakat dapat mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah tanpa melalui pihak ketiga. Mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten akan menghemat waktu dan biaya dibandingkan apabila hal tersebut diserahkan pengurusannya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

ASPEK HUKUM CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Astika Nurul Hidayah; Ika Ariani Kartini; Rahtami Susanti
Community Services and Social Work Bulletin Vol 1, No 2 (2021): Community Services and Social Work Bulletin Volume 1 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

The world of today's youth cannot be separated from the internet. In addition to using the internet for learning needs, teenagers also use the internet to interact in cyberspace through social media. Although it provides many benefits, social media in cyberspace also has the potential to cause negative impacts in the form of cyberbullying, namely mental violence by a person or group of people against another person or group of people in cyberspace so that the victim feels mistreated. According to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), cyberbullying is categorized as a crime and has legal sanctions. The purpose of the science and technology activity for the community "Legal Aspects of Cyberbullying Among Adolescents in the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions" is to provide understanding to students at the Purwokerto Muhammadiyah Women's Orphanage about cyberbullying. and its regulation in the ITE Law so that female students can use social media on the internet wisely.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG Rahtami Susanti; Soediro Soediro
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 2 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2020
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.727 KB)

Pertanggungjawaban pidana bagi anak berupa perampasan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sering mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan anak sehingga tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menghasilkan kajian ilmiah tentang pertanggungjawaban pidana di luar LPA yang dapat diterapkan untuk anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Penelitian ini termasuk dalam kategori legal research dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, Hakim PN Purbalingga memperhatikan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana untuk anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Sesuai dengan semangat perlindungan anak maka terhadap anak yang terlibat kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, pidana yang dijatuhkan berupa tindakan mengikuti pendidikan/pelatihan kerja pada pondok pesantren di Purbalingga.

PENDAMPINGAN ANAK YANG MENJALANI PEMIDANAAN KARENA TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 4 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2022
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas khususnya yang menjadi penyebab terjadinyakecelakaan lalu lintas apalagi sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi penyebab atas meninggalnya korban saja sudah membawa trauma tersendiri bagi anak apalagi ditambah bahwa anak tersebut harus menjalani pidana akibat perbuatannya. Belum lagi stigma negatif dari masyarakat seringkali dilekatkan pada anak. Di sisi lain pada dasarnya seorang anak merupakan pribadi yang seringkali belum memahami apa yang diperbuatnya sehingga anak harus dilindungi dari rasa trauma dari peristiwa maupun pemidanaan yang dijalaninya yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Oleh karena itu anak yang menjalani pemidanaan perlu mendapat pendampingan yang tepat sehingga anak tersebut tetap dapat melewati masa anak-anaknya dengan baik meskipun dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu diadakan Pelatihan Pendampingan Terhadap Anak yang Menjalani Pemidanaan karena Terlibat dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.

HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Daffa Rizky Dewanto; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.239

Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishment of the death penalty in its positive law. Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the death penalty, albeit in different concepts. This research aims to identify the differences between the death penalty in the old and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that the death penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has been replaced with an alternative penalty. Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo a probationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penalty will be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years. This change is motivated by the perception that the death penalty constitutes a violation of human rights. Keyword: death penalty, Indonesian new penal code, human rights Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia namun hal tersebut tidak membuat Indonesia menghapus hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Baik KUHP lama maupun KUHP baru masih mengatur hukuman mati meskipun dalam konsep yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru serta mengetahui dan menganalisis hukuman mati dalam KUHP baru dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dilatarbelakangi adanya persepsi bahwasanya pidana mati merupakan pelanggaran HAM. Kata kunci: hukuman mati, KUHP baru, hak asasi manusia

STUDI KOMPARATIF PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Andika Ramadhani Wibowo Mukti; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.240

The concept of restorative justice is increasingly developing and being adopted by several countries in the world with different names, the United States calls it victim offender mediation, while in Indonesia it is known as the concept of restorative justice. This study aims to find out the differences between the legal systems of Indonesia and the United States, as well as find out the similarities and differences of restorative justice in Indonesia and the United States. The research method used is normative juridical with a comparative approach. The results of the study show that the differences in the legal systems in Indonesia and the United States are influenced by the form of the state, Indonesia with the form of a republican unitary state that adheres to a civil law legal system, in which written legal regulations are used as laws and legal basis that must be obeyed by all citizens within the territory of the unitary Indonesia. Whereas the United States as a federal country that adheres to the common law legal system, has several laws that serve as its basis, federal law as the highest state law that applies to all states, and state law that only applies to each state. In the application of restorative justice, Indonesia and the United States have similarities, namely, its application is limited to minor crimes and applies to both juvenile and adult justice, the application of restorative justice aims as an effort to reduce inmates to prevent overcapacity in detention centers. The difference in the application of restorative justice in Indonesia is that laws regarding restorative justice apply to all communities and regions within the scope of the unitary state, whereas in the United States each state has different laws regarding the application of restorative justice, there are at least forty-five out of fifty states that have incorporated restorative justice into state laws. Keywords: Comparative Study, Restorative Justice, Legal System Konsep restorative jusctice semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda, Amerika Serikat menyebutnya victim offender mediation, sedangkan di Indonesia dikenal dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengetahui persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekata komparattif. Hasil penelitian menunjukan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh bentuk negara, Indonesia dengan bentuk negara kesatuan republik yang menganut sistem hukum civil law, di mana peraturan hukum tertulis yang dijadikan sebagai undang-undang dan dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara di dalam wilayah kesatuaan Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara federal yang mengnut sistem hukum common law, memiliki beberapa hukum yang dijadikan sebagai dasar, hukum federal sebagai hukum tertinggi negara yang berlaku untuk seluruh negara bagian, dan hukum negara bagian yang hanya berlaku pada masing-masing negara bagian. Pada penerapan restorative justice Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan antara lain, penerapannya terbatas pada tindak pidana ringan dan berlaku untuk peradilan anak maupun dewasa, penerapan restorative justice bertujuan sebagai upaya mengurangi narapidana untuk mencegah kapasitas berlebih pada rumah tahanan. Perbedaan dari penerapan restorative justice di Indonesia undang-undang mengenai keadilan restortif berlaku untuk seluruh masyarakat dan wilayyah dalam lingkup negara kesatuan, sedangkan di Amerika Serikat masing-masing negara bagian memiliki undang-undang tentang penerapan restorative justice yang berbeda, setidaknya ada empat puluh lima dari lima puluh negara bagian yang telah memasukan restorative justice kedalam undang-undang negara bagian. Kata kunci: Studi Komparatif, Restorative Justice, Sistem Hukum

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search