Garuda - Garba Rujukan Digital

Politik Hukum Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) Ika Ariani Kartini; Hengki Firmanda Siregar
Kosmik Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1956

Berdasarkan Keppres Nomor 111 Tahun 1999 dan Kepmensos Nomor 06/PEGHUK/2002 Komunitas Adat Terpencil merupakan kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial dasar (belum adanya lembaga formal di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik). Berdasarkan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Karakteristik Komunitas Adat Terpencil adalah berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup, dan homogen; organisasi sosial I pranata sosialnya bertumpu pada hubungan kekerabatan (bersifat informal dan kental dengan norma adat); pada umumnya terpencil secara geografis dan sosial-budaya dengan masyarakat yang lebih luas; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem (berburu dan meramu, peladang berpindah, nelayan subsistem, dan kombinasi diantaranya); peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan kepada lingkungan hidup dan SDA setempat relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik. Data Departemen Sosial menyebutkan jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) tahun 2004 sebanyak 205.029 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar di 211 Kabupaten di 27 Provinsi. Kemudian di tahun 2009 jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 229.479 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar di 2.650 lokasi, 2.037 Desa, 852 Kecamatan, 246 Kabupaten yang ada di 30 Provinsi. Hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Indonesia, dikarenakan ketidakseimbangan antara pertumbuhan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terjadi di lapangan dengan kebutuhan baik itu berupa regulasi yang tidak diatur secara eksplisit, maupun berupa pelaksanaan dari regulasi tersebut. Kata kunci : Politik Hukum, Perlindungan, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2336

Dalam tataran normatif, kebijakan publik sebagai sebuah proses dan keputusan politik menjelma menjadi proses dan penyusunan kaidah hukum yang nampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu agar kebijakan publik dapat direspon oleh masyarakat dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam merusmuskan kebijakan publik itu harus diberi porsi yang memadai. Salah satu partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik karena advokasi merupakan cara ampuh mempengaruhi pendapat publik atau orang lain, dan diharapkan juga dapat mengubah perilaku pemegang otoritas kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, maka advokasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas pengambil keputusan. Oleh karena kebijakan publik itu menjelma dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (baik di tingkat pusat maupun daerah), maka membahas tentang strategi dan teknik advokasi kebijakan publik mau tidak mau bersinggungan dengan proses legalisasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan Perundang-undangan tersebut. Kata kunci: Kebijakan Publik, Peraturan Perundang-undangan, Partisipasi

Model Pembinaan Narapidana Wanita dalam Tahap Asimilasi di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

AbstractIn Banyumas Regency, guidance for female prisoners is carried out at the Banyumas Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) because Banyumas Regency does not have an extraordinary women's prison. The guidance for female prisoners in the Banyumas Rutan is almost no different from that carried out on male prisoners. The difference is only in the skills provided where female prisoners are given talents in sewing, arranging flowers, making crossbows, and cooking. The first objective of this study was to identify, identify and analyze the development of female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. Second, to construct a model for fostering female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. The method used in this research is descriptive qualitative with a sociological approach (social legal approach). Sources of data used in this study are primary data (obtained directly from informants in the form of interview recordings, survey results, and notes from the field) and secondary data (archives, library documents, statistical data that support the research. In this study, it was found that the development of female prisoners in the assimilation stage at the State Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) Class II B Banyumas, based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.02-PK-04.10 of 1990 concerning the Pattern of Guidance for Convicts or Detainees, which includes Personality and Independence Development. There are still some shortcomings in the independence development due to limited facilities and infrastructure.Keywords: Detention Center, Female inmates, Patterns of DevelopmentAbstrakDi Kabupaten Banyumas, pembinaan terhadap narapidana wanita dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas karena Kabupaten Banyumas tidak memiliki Lapas khusus wanita. Pembinaan terhadap narapidana wanita di Rutan Banyumas hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan terhadap narapidana laki-laki. Yang membedakan hanya pada jenis ketrampilan yang diberikan dimana terhadap narapidana wanita diberikan ketrampilan berupa menjahit, merangkai bunga, membuat kristik dan memasak. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Kedua, untuk mengkonstruksi model pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis (social legal approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer (yang diperoleh secara langsung dari informan berupa rekaman wawancara, hasil survey dan catatan dari lapangan) dan data sekunder (arsip, dokumen kepustakaan, data statistik yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan terhadap narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas, didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, yaitu meliputi Pembinaan Kepribadian dan kemandirian. Dalam pembinaan kemandirian, masih ditemukan beberapa kekurangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana.Kata kunci: RUTAN, Narapidana wanita, Pola Pembinaan

IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR RESTAURANT TAXES AS REGIONAL ORIGINAL INCOME Elza Suryawan Martioso; Indriati Amarini; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v1i1.7730

Regional Original Income is revenue that is obtained by the regional government for the implementation of government and services to the community. One source of local revenue is the restaurant tax. However, often the tax is not optimal because it is considered to result in high economic costs and less support for business or investment including restaurant tax. The purpose of this study was to determine the provisions of administrative sanctions against restaurant tax offenders. This research uses normative juridical research with data in the form of books, journals, research results, and related laws and regulations. The results showed that restaurant tax as a source of local revenue was regulated by Regional Regulation. Provisions on administrative sanctions are regulated in regional regulations by adjusting the conditions in each area. Local regulations on restaurant taxes should contain clear and strict sanctions so they can be effective.Keywords: administrative sanctions, restaurant tax, local own income

Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia Ika Ariani Kartini; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.14231

Customs crimes in Indonesia are still relatively high, both in frequency and in the value of state losses. During 2005 and the current year 2006, the number of arrests resulting from surveillance in the customs area was 164 and 118, respectively, with state losses of Rp. 11.6 billion and Rp. 20.2 billion, respectively. Meanwhile, the catch data from the marine patrols of the Directorate General of Customs and Excise for 2005 and 2006 were 128 and 89 arrests, respectively, with an estimated state loss of Rp. 10.9 billion and Rp. 4.8 billion. For details and details, see tables 1,2,3 and 4. It can be assumed that customs crimes that are unknown or not caught are much bigger. Based on Law No. 10 of 1995 concerning Customs, Presidential Decree No. 109 of 2001 concerning Organizational Units and Duties of Echelon I Departments which have been amended several times, most recently by Presidential Decree No.23/2004 and Minister of Finance Decree no. 302/KMK.01/2004, the duties of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) are: Service and Supervision of the traffic of goods entering and leaving the territory of the Republic of Indonesia. And Collection of State Revenue in the form of Import Duty (and Excise). The service function is the duty of DGCE to ensure the smooth flow of goods and documents efficiently and effectively, without a high cost economy, encouraging increased trade and competitiveness. The function of supervision is especially the supervision of the traffic of goods in the context of protecting the interests of the community from attempts to import goods that can damage health and disturb the public, harm consumers, and endanger state security. Thus, it is clear how big and heavy the duties and responsibilities of DJBC are, particularly in preventing and taking firm action against customs violations and criminal acts that can cause state losses in a broad sense, namely financial, security, health, trade and domestic industry/investment disturbances, and trust. society against the government.Keywords: Crime, Customs, Export, Import.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan Selamat Widodo; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i2.14151

The rise of fraud with various modes has worried the public a lot, especially fraud by electronic means. The modus operandi of the perpetrators of the crime varies, ranging from online buying and selling, lottery winners, claiming to be officers, to news reports of relatives who have had an accident and need money to pay for the treatment process. After the victim is deceived, the perpetrator will ask the victim to transfer a certain amount of money to a certain bank account that has been determined by the perpetrator. After the victim transfers a certain amount of money, the perpetrator immediately transfers or withdraws all the money in his account. The purpose of the establishment of OJK is that all activities in the financial services sector can be carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner. Then be able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner and is able to protect the interests of consumers and the public. In order for the public to get protection from the abuse of crime from parties who are not responsible for bank accounts used as a repository for the proceeds of crime, strict supervision and regulation is necessary. This is one of the duties and roles of OJK in providing protection to the public. One of the powers possessed by OJK is banking supervision. In the existing provisions, banks are required to apply the principle of know your customer or CDD (coctumer due dilligent), namely the principle of knowing your customer. So that in the event that the perpetrator of a crime uses his account as a means of crime, law enforcement officers can immediately make arrests and legal proceedings, because the customer has been known and recognized by the bank.Keywords: Financial Services Authority, Know Your Customer/Customer Due Dilligent Principle, Bank account.

ASPEK HUKUM CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Astika Nurul Hidayah; Ika Ariani Kartini; Rahtami Susanti
Community Services and Social Work Bulletin Vol 1, No 2 (2021): Community Services and Social Work Bulletin Volume 1 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

The world of today's youth cannot be separated from the internet. In addition to using the internet for learning needs, teenagers also use the internet to interact in cyberspace through social media. Although it provides many benefits, social media in cyberspace also has the potential to cause negative impacts in the form of cyberbullying, namely mental violence by a person or group of people against another person or group of people in cyberspace so that the victim feels mistreated. According to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), cyberbullying is categorized as a crime and has legal sanctions. The purpose of the science and technology activity for the community "Legal Aspects of Cyberbullying Among Adolescents in the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions" is to provide understanding to students at the Purwokerto Muhammadiyah Women's Orphanage about cyberbullying. and its regulation in the ITE Law so that female students can use social media on the internet wisely.

PARTNERSHIP IN THE HOTEL INDUSTRY WITH VIRTUAL HOTEL OPERATOR (VHO) zeehanfuad attamimi; Ika Ariani Kartini
International Journal of Law and Legal Ethics Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 Issue 2 Oct 2022
Publisher : DUTA BANGSA UNIVERSITY INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The hotel business is experiencing the development of a modern cooperation system, namely Virtual Hotel Operator (VHO) which is a company that has a system that has its own application that provides virtual services or remote internet. This study aims to analyze the partnership business system agreement between the hospitality industry and VHO. The research method uses a juridical empirical approach, research that will explore data through field surveys, and uses secondary and primary data sources which are analyzed through qualitative methods. The results of the study explain that the partnership between the hospitality industry and VHO uses a standard form of agreement that makes the hotel not have a bargaining position but VHO is included in a different type of partnership cooperation with partnerships in other hotel industries. There are several disadvantages and advantages in this form of cooperation. The conclusion of this research is that VHO does not cooperate with the franchise concept which is usually done in the hotel industry, namely using and utilizing the values contained in its Intellectual Property Rights, but by implementing a profit-sharing cooperation system. Recommendations The Government needs to support the hotel industry. There is a need for a special law regarding the regulation of cooperation between the hotel industry and VHO in order to ensure certainty and legal protection in carrying out such cooperation.

PENDAMPINGAN ANAK YANG MENJALANI PEMIDANAAN KARENA TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 4 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2022
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas khususnya yang menjadi penyebab terjadinyakecelakaan lalu lintas apalagi sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi penyebab atas meninggalnya korban saja sudah membawa trauma tersendiri bagi anak apalagi ditambah bahwa anak tersebut harus menjalani pidana akibat perbuatannya. Belum lagi stigma negatif dari masyarakat seringkali dilekatkan pada anak. Di sisi lain pada dasarnya seorang anak merupakan pribadi yang seringkali belum memahami apa yang diperbuatnya sehingga anak harus dilindungi dari rasa trauma dari peristiwa maupun pemidanaan yang dijalaninya yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Oleh karena itu anak yang menjalani pemidanaan perlu mendapat pendampingan yang tepat sehingga anak tersebut tetap dapat melewati masa anak-anaknya dengan baik meskipun dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu diadakan Pelatihan Pendampingan Terhadap Anak yang Menjalani Pemidanaan karena Terlibat dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search