Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Diah Fatma Sjoraida
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.608 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338

Abstract

Dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi public (UU Nomor 14 tahun 2008), Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, masyarakat tidak puas atas pelayanan informasi yang diberikan, hal ini terlihat dari tingginya sengketa informasi publik di Jawa Barat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor lemahnya implementasi kebijakan tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksplanatif. Dari hasil penelitian diperoleh temuanmengenai faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KIP tidak berjalan efektif,yaitu : (1) struktur organisasi dan kewenangan pelaksana yang tidak memadai; (2) sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada target sasaran (masyarakat) tidak terlaksana dengan baik dan luas; (3) Program aksi yang tidak menyeluruh dan lengkap sesuai dengan UU; (4) Sumber daya yang tidak cukup membiayai kegiatan operasional; serta (5) pemahaman kebijakan keterbukaan informasi publik belum membuka mindset ketertutupan sehingga atmosfer keterbukaan menjadi tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Saran yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah (1) perlu dibentuk struktur organisasi khusus dengan membentuk PPID utama, sekretaris PPID, dan PPID pembantu sehingga pelayanan informasi public lebih sistematis, terkoordinasi dan sinergis; (2) melakukan sosialisasi efektif kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara permohonan informasi public; (3)Meningkatkan sumber daya seperti melengkapi dan memperbaharui sarana dan prasarana dan pemanfaatan TIK, serta penyediaan anggaran khusus pelaksanaan fungsi PPID diantaranya biaya koordinasi, pelayanan informasi dan sosialisasi; (4) pentingnya menanamkan kesamaan faham tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam benak aparat, sehingga transparasi dan akuntabilitas dapat terwujud.
SOSIALISASI SOP (STANDAR OPERATING PROCEDURE) PADA PENGOBATAN TRADISIONAL PATAH TULANG DI CITAPEN Diah Fatma Sjoraida; Rully Khairul Anwar; Edwin Rizal
Dharmakarya Vol 7, No 4 (2018): Desember
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.591 KB) | DOI: 10.24198/dharmakarya.v7i4.19431

Abstract

Salah satu jenis pengobatan tradisional yang diminati oleh masyarakat saat ini adalah pengobatan tradisional patah tulang. Hasil studi pendahuluan di Bandung Barat, terdapat setidaknya enam pengobatan tradisional yang merupakan pengobatan ahli tulang. Namun, penyedia layanan di enam pengobatan ahli tulang tersebut mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus untuk memberikan teknis pengobatan tulang secara “benar” dan “sama”. Maka dibutuhkan kegiatan sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) yang bertujuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan terbaru tentang pemanfaatan informasi terutama bagi masyarakat yang lebih mempercayai pengobatan secara tradisional daripada pengobatan medis. Metode pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahap, yakni persiapan, pelaksanaan sosialisasi yang terdiri dari penyajian materi, penugasan, refleksi dan evaluasi. Jumlah peserta sudah hampir memenuhi target, dengan animo peserta cukup tinggi menghasilkan diskusi mengalir dan simulasi dilaksanakan dengan sangat antusias. Peserta terdiri dari terapis pengobatan patah tulang dan masyarakat Citapen. Dari hasil refleksi kegiatan, diperoleh kesimpulan bahwa peserta menganggap kegiatan ini sangat positif. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut dapat berkontribusi terhadap pengambilan keputusan masyarakat mengenai patah tulang dan metode pengobatannya.
MASALAH DAN DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG TRANSPORTASI (Kajian Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat) Awing Asmawi; Diah Fatma Sjoraida; Rully Khairul Anwar
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.154 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i2.14729

Abstract

This article discusses how public policy on transport can have the issues and the dynamics of its implementation in society. The study was conducted in Tasikmalaya City, West Java, Indonesia. It is important to the society because the development of transport services has a very close relationship with social welfare and economic growth of a region. It can be shown with an indication that the region has a complete transportation system that works better than the other regions, then these regions tend to have a better level of social welfare and economic growth. Conversely, the presence of transport less functioning properly will result in the emergence of social and environmental problems. The study used a multiple case study method. The cases consist of activities in the implementation of Tasikmalaya city government outreach programs to the community regarding transport. Interviews, observation and document analyses were used to collect the data. Face-to-face interviews using a list of questions had been developed for this study. The findings of the study indicate that in addition to designing their own and carry out the development plans of transport in Tasikmalaya City itself, there are also the plans involving the West Java provincial government, and even national government of Indonesia.
PENYULUHAN KOMUNIKASI MEDIA MENGENAI LITERASI POLITIK BAGI KALANGAN GENERASI MUDA DI ERA KONVERGENSI Aat Ruchiat Nugraha; Kunto Adi Wibowo; Diah Fatma Sjoraida
Charity : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2a (2021): Special Issue
Publisher : PPM Universitas Telkom

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25124/charity.v4i2a.4230

Abstract

Perkembangan politik bagi generasi muda terkadang manjadi sesuatu yang tidak menarik untuk diikuti. Hal ini disebabkan oleh konotasi kegiatan politik yang selalu negatif. Berbicara politik pada generasi milenial, maka momentum yang paling mencolok ialah disaat Pemilihan Presiden, Anggota Legislatif, maupun Kepala Daerah, yang di mana generasi milenial dijadikan sasaran strategis untuk meraup suara rakyat. Padahal posisi dan peranan generasi milenial dalam kancah perpolitikan lokal dan nasional masih sedikit. Berdasarkan data dari Trans Media Sosial, karakteristik generasi milenial yang paling mencolok adalah sangat menguasai gawai, informasi teknologi serta aktif di media sosial Facebook, YouTube, Instragram, Line, WhatsApp dan Tiktok. Kebiasaan generasi milenial yang sering mengakses media sosial dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi hiburan, kuliner, agama, politik, olah raga dan gaya hidup kekinian. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa generasi milenial dapat diedukasi mengenai pengetahuan politik dengan menggunakan pendekatan komunikasi penyuluhan yang berbasiskan media konvergensi, diantaranya melalui webinar politik.