Garuda - Garba Rujukan Digital

Instagram sebagai Cyber Public Relation di Era 4.0 TUTY MUTIAH MUTIAH; Marlina Rahmi; Fajar Muharam
Jurnal Public Relations (J-PR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/jpr.v2i2.706

Management communicating easily and efficiently using cyber public relations. Corporate management in the industrial era 4.0 by exploring potential with a digitalization system. The current social media platform is Instagram which is often used as cyber public relations. The researcher cyber public relations social media industry era 4.0 in the activities of the KT&G Sangsang Univ Indonesia program using Instagram with industrial corporate cyber public relations in the 4.0 era. The research was conducted on the activities of the KT&G Sangsang Univ Indonesia program with qualitative research methods with descriptive analysis and the research subjects were informants through in-depth interviews in providing the required data. The findings in this study are that Instagram's cyber public relations social media can be useful for public relations. Corporate management can communicate with a broad target audience through social media Instagram.

Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020 Andy Setyawan; Fajar Muharam; Jaka Atmaja; Chepi Nurdiansyah
J-IKA : Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung Vol 8, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

Pers di negara berkembang seperti Indonesia adalah wujud dari implementasi demokrasi. Perannya yang sangat vital sebagai penyalur informasi dan konfirmasi bagi masyarakat, serta pembentuk opini publik menjadikan pers sebagai pilar ke-4 penyangga suatu negara. Eksistensi pers tentunya membutuhkan dukungan yuridis, dan saat ini terimplementasi dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya UU ini pers memiliki payung hukum serta batasan dalam menjalankan perannya sebagai kontrol sosial di masyarakat. Namun bukan tanpa celah, implementasi UU Pers juga menemui banyak kendala yang dirasa merugikan bagi pers itu sendiri. Kendala tersebut terkait tidak adanya delik pidana dalam UU Pers yang diatur dalam KUHP, karena UU Pers dianggap bukan lex specialist dari KUHP. Hal ini berdampak pada delik pers banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan UU Pers melainkan harus melalui KUHP. Tulisan ini membahas tentang delik pers dan kekerasan jurnalis di tahun 2020 akibat paradok implementasi UU Pers ini. Hasilnya masih terdapat jurnalis yang mendapatkan vonis hukuman oleh pengadilan dan meningkatnya kekerasan tehadap jurnalis yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun aparat keamanan.

IMPLEMENTASI PENEGAKKAN UU PERS TERHADAP DELIK PERS DAN KEKERASAN JURNALIS DI TAHUN 2020 Andi Setyawan; Fajar Muharam; Jaka Atmaja; Chepi Nurdiansyah
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pers di negara berkembang seperti Indonesia adalah wujud dari implementasi demokrasi. Perannya yang sangat vital sebagai penyalur informasi dan konfirmasi bagi masyarakat, serta pembentuk opini publik menjadikan pers sebagai pilar ke-4 penyangga suatu negara. Eksistensi pers tentunya membutuhkan dukungan yuridis, dan saat ini terimplementasi dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya UU ini pers memiliki payung hukum serta batasan dalam menjalankan perannya sebagai kontrol sosial di masyarakat. Namun bukan tanpa celah, implementasi UU Pers juga menemui banyak kendala yang dirasa merugikan bagi pers itu sendiri. Kendala tersebut terkait tidak adanya delik pidana dalam UU Pers yang diatur dalam KUHP, karena UU Pers dianggap bukan lex specialist dari KUHP. Hal ini berdampak pada delik pers banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan UU Pers melainkan harus melalui KUHP. Tulisan ini membahas tentang delik pers dan kekerasan jurnalis di tahun 2020 akibat paradok implementasi UU Pers ini. Hasilnya masih terdapat jurnalis yang mendapatkan vonis hukuman oleh pengadilan dan meningkatnya kekerasan tehadap jurnalis yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun aparat keamanan

CYBER PUBLIC RELATIONS MELALUI INSTAGRAM KT&G SANGSANG UNIV. INDONESIA Fajar Muharam; Hifni Alifahmi; Rahtika Diana
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 7 No 2 (2022): Mei
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58487/akrabjuara.v7i2.1851

Cyber public relations adalah bagian dari public relations yang kini banyak digunakan untuk melakukan peran-peran public relations dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Media sosial dan terutama Instagram menjadi salah satu media yang massif digunakan dalam prakteknya karena jumlah penggunanya yang besar dan dapat terhubung dengan platform lainnya. PT Epin sebagai perusahaan agensi menerapkan cyber public relations melalui Instagram untuk meningkatkan corporate image perusahaan principle (KT&G) melalui program KT&G Sangsang Univ. Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 3 praktisi public relations PT Epin, dan 3 peserta. Objek penelitian akan difokuskan pada Instagram @sangsangunivid. Berdasarkan data yang didapat, maka disimpulkan bahwa PT Epin telah melakukan kegiatan cyber public relations menggunakan Instagram pada program KT&G Sangsang univ. Indonesia dan telah memenuhi aspek keterbukaan informasi, kemudahan dalam akses, adanya penerusan informasi, dan kelengkapan isi konten.

PERKIRAAN BONUS DEMOGRAFI DKI JAKARTA PASCA PANDEMI COVID 19 Andi Setyawan; Tuty Mutiah; Fajar Muharam; Devin Lucky Gunawan; Muhammad Reynaldi
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 7 No 4 (2022): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58487/akrabjuara.v7i4.1978

Demographic bonus is a phenomenon where there are more productive age than non-productive age. There are several indicators that can generate a demographic bonus in DKI Jakarta, namely that the non-productive and productive age population has the lowest dependency ratio. But that's not enough, it must be followed by the ability of people of productive age to take advantage of this condition by working well with good and decent income with good quality education. With the COVID-19 pandemic, these factors have been disrupted, and the dependency ratio has started to increase so that the demographic bonus in DKI Jakarta will be quite difficult. There are four factors to support the dependency ratio, namely the quality of education, quality of health, availability of jobs, and distributive reduction in the birth rate through the Family Planning program. This study used a qualitative approach using an interview method with Ms. Endang Antarwati, S.E., M.S.E from the FEB UI Demographic Institute and literature studies sourced from the Central Bureau of Statistics. The results of the study show that DKI Jakarta will not experience a demographic bonus after the COVID-19 pandemic.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search