Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas Kertha Widya : Jurnal Hukum
I Gusti Ketut Ariawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGAWASAN APARATUR NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME Sri Agustini, Ni Made Mitarsih; Ariawan, I Gusti Ketut
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.11 KB)

Abstract

A democratic government, never wanted the unclean officers. One of the initialactions that can be done is supervision. From the description, the question arises iswhat can be connected between the performance of the state official to realize a cleangovernment and supervision as what to do. The research’s method that used in thispaper is analytical approach to legal concepts and laws. Therefore, this paper will bedescribe about the implementation of a clean government that can not be separatedfrom the State official itself and it is expected the state official, should always be guidedby the general principles of organization of the State. To support it, can be through bythe internal and external monitoring. In addition, it is also needs social control of thesociety.
PEMALSUAN DOKUMEN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Baskara Dana, I Kadek Prajadwiva; Ariawan, I Gusti Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kesehatan di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen dapat diartikan sebagai upaya mengubah surat dimana surat tersebut diubah menjadi berbeda dari surat asli namun tetap digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu. Penggunaan dokumen palsu biasanya adalah untuk memperdaya seseorang. Penggunaannya pun mendatangkan kerugian. Dalam kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, maka pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kata Kunci: Pemalsuan, Dokumen Kesehatan, Pandemi, Covid-19, Pidana ABSTRACT The purpose of this paper is to identify and analyze legal arrangements relating to the crime of document falsification based on the provisions in the Criminal Code, including criminal sanctions for perpetrators of the crime of falsifying health documents during the Covid-19 Pandemic based on laws and regulations that Apply. This study used a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show indicated that the crime of document falsification can be interpreted as an attempt to change a letter where the letter is changed to be different from the original letter but is still used as if the letter is original and not fake. The use of forged documents is usually to deceive someone. Its use also brings losses. In relation to the current Covid-19 pandemic situation, the maker of fake health documents and users of fake health documents can be subject to criminal sanctions that are punishable by imprisonment for a maximum of four years. Key Words: Counterfeiting, Health Documents, Pandemic, Covid-19, Criminal
ANALISIS TERHADAP KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR 50/PID.SUS/2017/PN.AMP Ayu Mas Mega Jeni; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan keterangan saksi korban anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.sus/2017/PN.Amp. serta apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berupa produk prilaku hukum seperti undang-undang. Serta pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (The Statute Approach), pendekatan kasus (The Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan dari saksi korban anak pada tindak pidana pencabulan tidak memiliki kekuatan pembuktian, jadi keterangan anak sebagai saksi korban sifatnya hanya menjadi data pendukung atau sebagai keyakinan hakim dalam memutus perkara namun pada “Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.” keterangan saksi korban anak merupakan keterangan utama dan dapat dikatakan saksi korban anak sebagai saksi kunci yang sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus perkara karena saksi-saksi yang disumpah merupakan orang tua kandung korban dan tidak melihat ataupun merasakan secara langsung kejadian tersebut melainkan menerima penjelasan dari saksi korban, maka keterangan saksi korban anak dianggap menjadi acuan atau dijadikan dasar alat bukti bagi keterangan saksi yang sah, karena pada “Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan hal tersebut namun ini bersinggungan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP”. Kata Kunci : Saksi Korban Anak, Tindak Pidana Pencabulan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI INDONESIA Kadek Cintyadewi Permana; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Artis sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram di Indonesia”. Rumusan masalah penelitian ini adalah kebijakan kriminal tindak pidana cyberbullying pada media sosialinstagram di Indonesia dan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana cyberbullying pada media sosial instagram di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana cyberbullying terdapat dalam KUHP serta UU ITE, hanya saja pengaturan tersebut menjerat para pelaku saja, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dapatdiberikankepada korban tindak pidana cyberbullying belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebijakan kriminal tindak pidana cyberbullying sudah dibahas dalam RUU KUHP, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL SETELAH BERLAKUNYA PERDA PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK I Gusti Ngurah Bima Prastama; I Gusti Ketut Ariawan; A. A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual diatur secara khusus dalam Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak. Di dalam Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 yang masih mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual hanya mengatur tentang anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penulisan ini menggunakan metode normatif. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Perlindungan khusus terhadap hak-hak anak di dalam Perda Perlindungan Anak Provinsi Bali diatur dalam Pasal 21 ayat (1).
Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ida Ayu Mega Wangsa Putri; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i02.p08

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana konsep frasa “menguasai di dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu juga untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan pertimbangan hakim dalam menafsirkan frasa “menguasai” dalam kasus penyelesaian tentang penyalahgunaan narkotika. Studi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yang dilakukan dengan pendekatan berupa mengkaji suatu pokok permasalahan dari substansi peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga dilakukan dengan pendekatan konseptual yang melihat dari doktrin-doktrin. Hasil studi dari penelitian ini menunjukan bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 UU Narkotika tersebut tidak ditemukan penjelasan terkait dengan konsep frasa “menguasai” sehingga dari pada itu sangat diperlukan adanya suatu penafsiran dalam pelaksanaannya. Sementara itu pertimbangan dari hakim dalam menafsirkan frasa “menguasai” telah dapat dilihat dalam putusan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui amar Putusan Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011 yang menyatakan bahwa penguasaan dari narkotika yang semata-mata untuk dipergunakan perlu untuk dipertimbangkan bahwa penguasaan atas narkotika tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya. Kata Kunci: Menguasai, Penafsiran, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ABSTRACT The aim of this study is to find out how the concept of the pharse “possess” in provisions of Article 112 of Act Number 35 of 2009 about Narcotics and to examine also to analyze judge’s consideration in interpreting the pharse of “possess” to realted cases about narcotics abuse. This study uses a normative legal research method with an approach that examine the fundamental issue with substance of legislation by behold from the doctrines. The result of this study shows that there no explanation was found about pharse “possess” in Article 112 of Act Number 35 of 2009 about Narcotics so it is necessary to have an interpretation in its practice. Meahwhile, the consideration of interpretation by the judge related to pharse “possess” can be seen in the decision of Supreme Court through Verdict Number 1386 K/Pid. Sus/2011 state that the possession of narcotics that solely for use need to be considered in terms of its aims and purpose. Keywords: Possess, Interpretation, Act Number 35 of 2009 about Narcotics.
PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYELIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polres Gianyar) Satya Haprabu Hasibuan; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Function of fingerprint in the identification process is as an indication evidence to find the perpetrators of crime, particularly crimes of theft. In article 184 paragraph (1) Indonesian law of criminal procedure, legal means of evidence shall be : the testimony of a witness, the testimony of an expert, a document, an indication, the testimony of the accused. Age of increasingly sophisticated led to the rise of crime and in the identification process requires an indication evidence, for example fingerprint.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Sunarwan Sunarwan; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan memiliki peranan yang penting sebagai sistem penghasil oksigen yang dapat mendukung kehidupan. Negara Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan sebagai hutan terluas di dunia. Akhir-akhir ini kerap terjadi kerusakan hutan berupa pembakaran hutan di Indonesia, yang dilakukan oleh korporasi guna membuka jalan dan memperluas lahan perkebunan demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Penelitian ini mengkaji mengenai pertangungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dimasa mendatang. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dalam menguraikan masalah digunakan Teknik analisis Teknik argumentatif, yaitu menguraikan dan menghubungkan teori-teori dengan literatur yang berkaitan dengan masalah. Pertanggungjawaban pidana pidana oleh korporasi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H), namun pengarturan tentang pembakaran hutan yang dilakukan korporasi dalam UU P3H belum mengaturnya, justru pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam undang-undang lingkungan lainnya. Perlunya memasukan peraturan tentang korporasi yang melakukan pembakaran hutan kedalam UU P3H dimasa yang akan datang, guna menjerat tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi.
Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Saat Terjadinya Bencana Alam William Hambuwali; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2020.v09.i12.p01

Abstract

The purpose of writing this scientific work is to study the security procedures of correctional institutions in the event of natural disasters with a Human Rights perspective and also to review the setting of disciplinary punishments against escaped inmates in circumstances of natural disasters. The research method used is a normative research method that prioritizes a conceptual approach in addition to the statutory approach. The results showed that the procedure of handling correctional institutions in the event of a natural disaster is regulated in “Permenkumhan 33/15” jo. “SOP Penindakan Bencana Alam.” Both provisions have not fully realized the protection of human rights because both provisions disguise procedures for all types of natural disasters, whereas each natural disaster has a different type of ineligion. In addition, those provisions also do not take into account the age factor of the targeted citizens. The next problem is that provision of “Permenkumham 6/13” generalizes sanctions against escaped inmates, so that inmates who are forced to escape in natural disasters can be sentenced to severe discipline as well as inmates who escape under normal circumstances. This situation has no effect on inmates who have previously suffered from the threat of natural disasters. Keywords: Natural Disaster, Correctional Institution, Escape, Inmate, Double Suffering.
KENDALA DAN TANGGUNG JAWAB PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Penelitian di Wilayah Hukum Polres Buleleng) Komang Andyana Prayoga; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng rentan terjadi dikarenakan letak posisi kabupaten Buleleng sangat berdekatan dengan pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai. Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan dengan penyitaan sebaga langkah awal penyidik guna mengumpulkan barang bukti sebagai dasar penuntutan. Barang bukti dalam penyitaan sangat penting, sehingga perlu disimpan sebaik mungkin oleh penyidik. Faktanya kehilangan barang bukti dapat terjadi. Berdasarkan hal ini perlu dikaji mengenai kendala dalam proses penyitaan barang bukti kasus penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dan tanggung jawab atau resiko yang diterima penyidik akibat dari hilang atau rusaknya barang bukti yang disita penyidik kepolisian Polres Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa penyidik menemukan berbagai macam kendala dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti diantaranya penyitaan secara paksa seringkali barang bukti tidak ada pada tersangka, sulitnya mendapatkan saksi saat penyitaan di tempat sepi, belum adanya Laboratorium Forensik di Buleleng dan penerapan teknik pembelian terselubung yang sulit. Anggota kepolisian yang terbukti bersalah dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijatuhi hukuman berupa hukuman disiplin, hukuman pelanggaran kode etik, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan hukuman pidana. Kata Kunci : Penyitaan, Barang Bukti, Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian.
Co-Authors Adinda Ari Wijayanti Agung Satria Palguna Agung Satriadi Putra Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Ari Pramitha Suandi Ayu Mas Mega Jeni Baskara Dana, I Kadek Prajadwiva Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya Desak Putu Dewi Kasih Gustav Satria Arief Bimantara I Gede Made Bima Oktafian I Gede Putra Arbawa I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti I Gusti Ayu Kade Sri Marlina I Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putra I Gusti Ngurah Arya Wedanta I Gusti Ngurah Bima Prastama I Gusti Ngurah Parwata I Komang Sujanayasa I Made Krishna Gelda Martha I Made Rommy Gustara I Made Walesa Putra I Nyoman Hendri Saputra I Wayan Parsa Ibrahim R Ibrahim R Ida Ayu Mega Wangsa Putri Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Idham Maula Tama Kadek Cintyadewi Permana Kadek Krisma Agus Trimitha Komang Andyana Prayoga Marwanto Marwanto, Marwanto Michele Agustine Ni Komang Dewi Mariani Ni Luh Ari Yusasrini Ni Made Mitarsih Sri Agustini Ni Putu Endrayani Ni Wayan Sari Wiradiani Nurcahyo, Edy Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana Putu Deneil Pradipta Intaran Sagung Putri M. E. Purwani Satya Haprabu Hasibuan Soma Dwipayana Sunarwan Sunarwan Therisya Karmila William Hambuwali Yosef Faizal Frans