Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : KERTHA WICAKSANA

TINJAUAN YURIDIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Ujianti, Ni Made Puspasutari; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.724.133-139

Abstract

Pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah yang menyerap dana APBN/APBD hampir sebesar 60 % akan menciptakan lapangan pekerjaan yang direbut oleh para pengusaha baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri karena bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan leberalisme perdagangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengguna barang/jasa (pemerintah) dan pihak penyedia barang/jasa (pengusaha), dengan kepentingan yang berbeda yang sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan melalui tahapan proses pengadaan, yang akhirnya penyedia barang/jasa yang terpilih akan menandatangani kontrak dengan pengguna barang/jasa. Kontrak tersebut memuat kesepakatan antara pengguna barang/jasa sebagai Pihak Pertama dan penyedia barang/jasa sebagai Pihak Kedua. Dalam pembuatan suatu kontrak, para pihak seharusnya memiliki kedudukan yang seimbang, karena apabila tidak memiliki kedudukan yang seimbang, maka dimungkinkan terjadinya salah satu pihak akan mendominasi pihak lain. Bagaimana prinsip keseimbangan diimplementasikan dalam kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak dibidang pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah di Kabupaten Badung ? Dari hasil penelitian diketahui bahwa; pada kontrak pengadaan barang / jasa bagi keperluan pemerintah di Kabupaten Badung, pada awal kontrak (pra kontrak) memang terlihat bahwa posisi tawar para pihak adalah seimbang. Tetapi jika dicermati pada isi kontrak terlihat ada ketidakseimbangan kedudukan. Asas keseimbangan belum diimplementasikan secara baik di Kabupaten Badung. Procurement of goods / services for the needs of the Government that absorb funds APBN / APBD almost 60% will create employment seized by entrepreneurs both domestic entrepreneurs and foreign businessmen because the nation of Indonesia has entered the era of globalization and trade leberalisme. To anticipate this by issuing Presidential Regulation (Perpres) No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods / Services. Procurement of goods / services basically involves two parties, namely the user of goods / services (government) and the provider of goods / services (entrepreneurs), with different interests that are difficult to meet if there is no mutual understanding and willingness to reach an agreement. Procurement of goods / services is done by going through the stages of the procurement process, which ultimately providers of goods / services selected will sign a contract with the user goods / services. The contract contains an agreement between the user of the goods / services as the First Party and the provider of goods / services as the Second Party. In making a contract, the parties should have a balanced position, because if it does not have a balanced position, then it is possible that one party will dominate the other. How is the principle of balance implemented in contracts signed by both parties in the field of procurement of goods / services for the purposes of the Government in Badung regency? From result of research known that; in the contract of procurement of goods / services for government purposes in Badung regency, at the beginning of the contract (pre contract) it is seen that the bargaining position of the parties is balanced. But if you look at the content of the contract there is an unbalanced position. The principle of balance has not been well implemented in Badung regency.
TINJAUAN YURIDIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Ni Made Puspasutari Ujianti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.133-139

Abstract

Pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah yang menyerap dana APBN/APBD hampir sebesar 60 % akan menciptakan lapangan pekerjaan yang direbut oleh para pengusaha baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri karena bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan leberalisme perdagangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengguna barang/jasa (pemerintah) dan pihak penyedia barang/jasa (pengusaha), dengan kepentingan yang berbeda yang sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan melalui tahapan proses pengadaan, yang akhirnya penyedia barang/jasa yang terpilih akan menandatangani kontrak dengan pengguna barang/jasa. Kontrak tersebut memuat kesepakatan antara pengguna barang/jasa sebagai Pihak Pertama dan penyedia barang/jasa sebagai Pihak Kedua. Dalam pembuatan suatu kontrak, para pihak seharusnya memiliki kedudukan yang seimbang, karena apabila tidak memiliki kedudukan yang seimbang, maka dimungkinkan terjadinya salah satu pihak akan mendominasi pihak lain. Bagaimana prinsip keseimbangan diimplementasikan dalam kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak dibidang pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah di Kabupaten Badung ? Dari hasil penelitian diketahui bahwa; pada kontrak pengadaan barang / jasa bagi keperluan pemerintah di Kabupaten Badung, pada awal kontrak (pra kontrak) memang terlihat bahwa posisi tawar para pihak adalah seimbang. Tetapi jika dicermati pada isi kontrak terlihat ada ketidakseimbangan kedudukan. Asas keseimbangan belum diimplementasikan secara baik di Kabupaten Badung. Procurement of goods / services for the needs of the Government that absorb funds APBN / APBD almost 60% will create employment seized by entrepreneurs both domestic entrepreneurs and foreign businessmen because the nation of Indonesia has entered the era of globalization and trade leberalisme. To anticipate this by issuing Presidential Regulation (Perpres) No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods / Services. Procurement of goods / services basically involves two parties, namely the user of goods / services (government) and the provider of goods / services (entrepreneurs), with different interests that are difficult to meet if there is no mutual understanding and willingness to reach an agreement. Procurement of goods / services is done by going through the stages of the procurement process, which ultimately providers of goods / services selected will sign a contract with the user goods / services. The contract contains an agreement between the user of the goods / services as the First Party and the provider of goods / services as the Second Party. In making a contract, the parties should have a balanced position, because if it does not have a balanced position, then it is possible that one party will dominate the other. How is the principle of balance implemented in contracts signed by both parties in the field of procurement of goods / services for the purposes of the Government in Badung regency? From result of research known that; in the contract of procurement of goods / services for government purposes in Badung regency, at the beginning of the contract (pre contract) it is seen that the bargaining position of the parties is balanced. But if you look at the content of the contract there is an unbalanced position. The principle of balance has not been well implemented in Badung regency.
Co-Authors A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya A. A Mas Stela Kurtika adi Agus Hindiana Christantino Mek Agus Rai Mahardika Agustinus Samosir Anak Agung Ayu Gayatri Anak Agung Ayu Mas Merta Sari Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi Anak Agung Bagus Ari Satya Dharma Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya Anak Agung Bagus Sempidi Junior Anak Agung Dinda Trisna Kesumadewi Anak Agung Gede Agung Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Pradnya Paramitha Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Dharma Bayu Subandi Anak Agung Putra Agung Dwicahyana Anak Agung Tias Sandya Dianti Anggia Maharani Putri Antonius De Andrade Fahik Arini, Desak Gde Dwi Ayou Lestari Duarkossu Ayu Ratih Indra Kusumawati Bagus Andika Artha Surya Bagus Putu Lanang Agastya Berliana Indah Sari Cipta PutraI Ketut Wira Cipta Putra Cokorda Gede Agung Rama Yudha Dedi Romadhan Desak Gde Dwi Arini Desak Gde Dwi Arini Desak Ketut Linda Saraswati Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida Desy Kristiani Rahma Putri Dewa Gede Agung Getsumeda Dewa Gede Ananta Prasetya Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi Dewa Gede Widya Swastika Dewa Made Natha Dwitama Dewa Putu Mantera Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Dimas Putra Wicaksana Eka Andrean Ramadhan Erlin Kusnia Dewi Gede Agus Antonio Leovandy Gede Agus Sukawantara Gede Dwiki Cahyadi Gede Indra Yasa Asiawan Gede Oka Swarbhawa Gemaya Wangsa Gowinda Prasad Gregorius Yolan setiawan Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania Gusti Nyoman Adung Setiawan Haris Wirayuda Herowati Poesoko, Herowati Hery Sudiarto I Gede Agus Sudiantara I Gede Fajar Manggala I Gede Made Widia Permana I Gede Suariawan I Gede Susila Putra I Gede Yoga Pratama I Gede Yogi Arya Windiarta I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Gede Utara Hartawan I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi I Gusti Agung Prama Yoga I Gusti Ayu Firga Julia I Gusti Ayu Sukrisma Dewi I Gusti Dama Galang Devara I Gusti Ngurah Arya Brahmantara I Kadek Nova Astrawan I Kadek Purwadi Putra I Kadek Suar Putra Dana I Komang Aditya Diputra I Komang Arya Sentana Mahendra I Komang Oka Raharja I Komang Widnyana I Made Adi Endra Supardi I Made Andy Sabda Permana I Made Andy Sabda Permana I Made Arimbawa Wiraputra I Made Ary Supartawan I Made Della Dwi Angga Saputra I Made Deni Pramudya Adi Putra I Made Dwi Mahardika I Made Dwi Narendra Dananjaya I Made Gede Adi Arya Natih I Made Irvan Ariansyah Putra I Made Khrisna Dwi Payana I Made Krisna Bagus Wisena I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Oka Wiradharma I Made Rai Dwi Surya Atmaja I Made Subantara I Made Yasa Wahyuda I Maoe Hinggu Widyantara I Nyoman Arya Mugi Raharja I Nyoman Budiantara I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gilang Radwithama I Nyoman Loka Hari Prabawa I Nyoman Subamia I Nyoman Sugiarta I Nyoman Sukrata I Nyoman Surya Natha I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I NYOMAN SUTAMA I Nyoman Sutama I Putu Andika Sanjaya I Putu Aris Sedana Putra I Putu Budi Astika I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Pradita Wiradinatha I Wayan Ari Subakti I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Bagas Surya Adi Pratama I Wayan Chandra Adyatma I Wayan Dedy Cahya Pratama I Wayan Edi Kurniawan I Wayan Edy Darmayasa I Wayan Kevin Mahatya Pratama I Wayan Kusuma Purwanta I Wayan Merta Jaya Ibnu Maruf Ida Ayu Gede Adi Suandewi Ida Ayu Prawita Utami Putri Ida Ayu Putri Ary Yulandari Ida Ayu Sri Wahyuni Ida Ayu Vera Wirya Paramita Ida Ayu Viony Adniasari Ida Bagus Ari Nugraha Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba Ida Bagus Wimba Pratama Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada Johannes Ibrahim Kosasih Julius Roland Lajar Kadek Bayu Krisna Juliantara Kadek Indra Prayogi Kadek Putra Dwi Payana Kadek Suryasantosa Kadek Wahyu Juniarta Kadek Yuda Kumala T.D Kasirinus Jee Lua Ketut Danu Yudistira Komang Adika Bayu Mahendra Komang Gede Reska Joanykernia Pradila Komang Ikka Shintya Daivi Komang Krisna Prema Kresensia Angelica Hardi lda Ayu Mirah Widnyani Linda Vianty Mala Takko Luh Ketut Ayu Andayani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Yustika Riani Kusuma Luiter Lubalu Made Adityaswara Amerta Yoga S Made Dwi Kurnia Dananjaya Made Dwi Mahayuni Dharmayanti Made Harum Pratiwi Mario Viano Rasi Wangge Mella Ismelina Farma Rahayu Nadila Purnama Sari Ni Gusti Putu Wirawati Ni Kadek Lia Sri Padmiani Ni Kadek Nilawati Dwi Cahya Ni Kadek Nisa Alfiyana Ni Kadek Pingkan Putri Natalia Ni Komang Ayu Sri Agustini Ni Komang Ayu Triana Dewi Ni Komang Diana Trisnayanti Ni Komang Nanda Permata Dewi Ni Komang Putri Pratiwi Ni Komang Sri Herawati Octa Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Luh Putu Yosi Pratiwi Ni Made Dwi Ari Cahyani Ni Made Nindya Maheswari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Pratiwi Ni Made Sasmita Ayuningrum Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Sukaryati Ni Made Sukaryati Karma Ni Made Sukaryati Karma Ni Made Sukaryati Karma Ni Made Sukaryati Karma Ni Made Sukaryati Karma Ni Made Sukaryati Karma Ni Made Sukuryati Karma Ni Made Suryati Ni Made Swandari Ni Made Wismantari Ni Made Yeni Sukmawati Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri Ni Nyoman Sonia Santhy Suryani Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari Ni Putu Lalitha Candra Laksmi Ni Wayan Regina Novyanti Novitasari Kusuma Dewi Nyoman Ananda Bimastara Nyoman Gede Aditya Jay Medhika Nyoman Handytya Wiarsa Putra Pande Putu Rastika Paramartha Pius. A. Samponu Poly Pagna Putu Aditya Witanaya Putra Putu Ayu Sarina Selsa Oktaviani Putu Budiartha, I Nyoman Putu Cyntia Rizdyanti Putu Kayla Yunita Dewi Putu Ryan Baskara Putu Wisesa Sagara Rendi Salasbi Ronaldo Darmawan Ronaldo Ragowino Bira Sienny Karmana Sri Ulina Theresa Perangin-Angin Teo Dentha Maha Pratama Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Utari Paramita Devi Wayan Ardi Indra Jaya Wayan Artana