Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebebasan Pers dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang sebagai Fungsi Komunikasi Rahayu, Mella Ismelina Farma
Mediator Vol 8, No 1 (2007): Berkomunikasi dengan Anak
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In his book, The Limits of Law, Anthony Allots stated that regulation is no more that a communication system based on Wittgenstein’s phrase: the language game. Regulations always ask the same questions: who’s the actor of communication? For whom the regulations been imposed? How did its communication method? What were communication obstacles which disturbed the communication process? Speaking about press regulations, which cutting-off and narrowing the freedom of press in Indonesia as imposed by KUH Pidana, it was clear enough that such regulation’s function mainly part of repressive acts, not preventive purposes.

KEJAHATAN EKONOMI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syiar Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Biiaya besar eksploitasi limbah berbahaya dan standar persyaratan yang ketat dari negara pengimpor telah menyebabkan praktik pengiriman ilegal limbah berbahaya lintas batas serta penyelundupan limbah berbahaya. Artikel ini membahas isu-isu hukum dan kebijakan terkait pengiriman ilegal dan pembuangan limbah berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi negara yang ditargetkan untuk praktek-praktek ilegal. Dalam upaya untuk melindungi lingkungan, Indonesia telah mengadopsi perundang-undangan nasional tentang larangan impor limbah ilegal dan pembuangan limbah. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak untuk menolak atas pembuangan dan pengiriman limbah berbahaya serta kriminalisasilalu atas perbuatan tersebut..

Budaya Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Pesisir dan Lautan secara Berkelanjutan FR, Mella Ismelina
ETHOS (Jurnal Penelitian dan Pengabdian) Vol 3 No.1 (2005) Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

the aim of this research is to discuss about law culture

Aspek Hukum Peran serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Rahayu, Mella Ismelina Farma
ETHOS (Jurnal Penelitian dan Pengabdian) Vol 1 No.1 (2003) Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The aims of this research to find out of the role of law to control the communities in terms of environmental management to find out the role of the traditional communities.

Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Rahayu, Mella Ismelina Farma; Susanto, Anthon F; Muliya, Liya Sukma
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 3 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) APHA
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama. Munculnya perdebatan atau bahkan adanya ketegangan-ketegangan baik dalam ranah akademik maupun dalam pola relasi antara masyarakat dengan Negara yang selalu tak dapat dielakan adalah ketika membicarakan tentang hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terjadi karena beberapa hal misalnya menyangkut tentang asset yang kemudian berimplikasi secara ekonomi.Demikianpun juga ketegangan ini muncul karena seringkali posisi Negara secara serta merta mengambil alih pengelolaan sumber daya alam dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat tanpa diikuti dengan adanya relasi sosial dan hukum yang berprisip kepada saling menguntungkan dan jarang sekali memperhartikan aspek kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode penilitian ini bersifat diskriptif analisis. Hak masyarakat adat Ciomas dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu diterapkan dalam hal daerah yang disebut dengan Leuweung Larangan,Leuweung Tutupan,Kawasan Baladahan. Since humans form a society there is a relationship berween society an human resources. In Indonesia the relationship between indigenous peoples with natural resourses ranging from the relationship between society the community, the land together. The emergence of debate or ever the existence of tensions both in the academic domain and in the pattern of relations between communities and countries that can always be avoided is whe discussing talking avout the rights of indigenous peoples in the managing of natural resourses.This happens because of some things, for example, about assets that then have economic implications, as well as this tensions arise because often state positions instantly take over the management of natural resources under the pretext for the welfare of the community without the presence of a principled social and legal relationship to mutual benefit and rarely pay attention to the aspect of local wisdom living in the community. This research is done by using normative juridical approach and this research method is descriptive analysis. The rights of indigenous community of ciomas in the framework of the management of natural resources are applied in terms of areas called forhouses of forests, cover forest, bald area.

MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM LINGKUNGAN RELIGIUS – KOSMIK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Mella Ismelina Farma Rahayu; Anthon F. Susanto; Liya Sukma Muliya
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

This paper is derived from the results of research that seeks to elevate the values of Sundanese cultural wisdom in environment conservation efforts by building a model of environmental law with religious empowerment-based cosmic Watershed (DAS) based on the conception of Sundanese culture. This model emphasizes deemed necessary because the relationship between justice and ecological balance and social justice, equality and better accommodate a balance between social welfare and environmental harmony.It is also illustrated how human interaction with the environment with the objective picture of rural communities in implementing value if Ciomas ancestral cultural values in environment conservation efforts and how to implement the values of the Sundanese cultural wisdom in the formulation development of environmental law in Indonesia to be more characteristic of Indonesia. Keywords: Environmental; Sundanese Culture; Cosmic Religious.

KEJAHATAN EKONOMI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Mella Ismelina Farma Rahayu
Syiar Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i2.540

Biiaya besar eksploitasi limbah berbahaya dan standar persyaratan yang ketat dari negara pengimpor telah menyebabkan praktik pengiriman ilegal limbah berbahaya lintas batas serta penyelundupan limbah berbahaya. Artikel ini membahas isu-isu hukum dan kebijakan terkait pengiriman ilegal dan pembuangan limbah berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi negara yang ditargetkan untuk praktek-praktek ilegal. Dalam upaya untuk melindungi lingkungan, Indonesia telah mengadopsi perundang-undangan nasional tentang larangan impor limbah ilegal dan pembuangan limbah. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak untuk menolak atas pembuangan dan pengiriman limbah berbahaya serta kriminalisasilalu atas perbuatan tersebut..

Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan Komunikatif Responsif Mella Ismelina Farma Rahayu; Neni Ruhaeni; Arinto Nurcahyo
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 26, No. 1, Year 2010
Publisher : Universitas Islam Bandung

A recklesness in coastal exploitation has lead to environment disaster. During exploitation process, economy aspect of the coastal become the main focus, whereas social aspect and ecology were ignored. This research tries to identify and analyze the conditions of Cirebon coastal area. Abrasion, sedimentation, junk/trash problems, and the lack of people awareness toward the importance of coastal planning and reclamations became the root of environment problems. By employing normative jurisdiction and sociolegal as analysis approach, the research concluded that regulations concerning conservation of coastal functions has failed to open up a space for raising awareness among people. The regulations also unable to empower public to protect their environment. A model for empowering public, by exercising Responsive Communicative approach was proposed as solution for conservation problems in coastal area of Kota Cirebon.

Isu Penegakkan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi Mella Ismelina Farma Rahayu
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 19, No. 3, Tahun 2003
Publisher : Universitas Islam Bandung

WTO telah mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam Pasal XX ayat (b) dan (g) GATT. Aturan tersebut merupakan ide dari negara maju dan dimaksudkan untuk penegakkan hukum lingkungan agar fungsi lingkungan tetap lestari. Namun, ketentuan tersebut pada kenyataannya tidak menjadikan lingkungan menjadi lebih baik bahkan makin menimbulkan masalah lingkungan hidup global. Selain itu, penetapan standar lingkungan dalam perdagangan bebas menjadikan negara berkembang tidak dapat bersaing di pasar bebeas karena tidak dapat memenuhi standar lingkungan hidup yang diisyaratkan bagi transasksi dalam perdagangan bebas.

Kebebasan Pers dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang sebagai Fungsi Komunikasi Mella Ismelina Farma Rahayu
MediaTor (Jurnal Komunikasi) Vol 8, No 1 (2007): Berkomunikasi dengan Anak
Publisher : Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mediator.v8i1.1232

In his book, The Limits of Law, Anthony Allots stated that regulation is no more that a communication system based on Wittgenstein’s phrase: the language game. Regulations always ask the same questions: who’s the actor of communication? For whom the regulations been imposed? How did its communication method? What were communication obstacles which disturbed the communication process? Speaking about press regulations, which cutting-off and narrowing the freedom of press in Indonesia as imposed by KUH Pidana, it was clear enough that such regulation’s function mainly part of repressive acts, not preventive purposes.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search