Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Jatiswara Private Law
Laely Wulandari
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
The Role of Legal Culture in Corruption Eradication Effort (A Comparative Study of Indonesian and Japanese Corruption Crime Handling) Laely Wulandari; Lalu Parman
Unram Law Review Vol 3 No 1 (2019): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v3i1.65

Abstract

In a comparative study of Eradicating Corruption in Indonesia and Japan appears that law culture plays a significant role. Indonesia has special institution that deals with corruption while Japan does not have it. Nevertheless, cases of corruption in Indonesia are higher than in Japan. This is due to the Indonesian culture of ewuh pakewuh, reluctant, and has two different views in dealing with corruption. On the one hand, Indonesia rejects corruption, but on the other hand, it commits actions that support corruption. Meanwhile, Japan has a strong culture of shame for committing law violations both at the community level and law enforcement officers.
Marital Rape in a Comparative Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law Laely Wulandari; Lalu Saipudin
Unram Law Review Vol 5 No 1 (2021): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v5i1.139

Abstract

The aim of this research is to know how the regulation of marital rape in Indonesian Criminal Law and Islamic Law. Marital rape or also known as rape in marriage still belong to such a debatable and taboo topic, but in fact it has happened a lot in society. In Indonesian Criminal Law, marital rape is not regulated in the Criminal Code. The Law on the Elimination of Domestic Violence regulates this as a complaint offense by calling the crime of sexual violence. In Islamic Law, marital rape is regulated in a good way by terms of husband and wife intercourse, among others in Surah An-Nisa Verse 19 which prohibits having to do with coercion. Refers to these results of the comparison, similarities are found in both Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law that said marital rape is prohibited. The differentials in the form of complaint offense between these laws. Islamic Criminal Law does not explain clearly about the complaints offense as known on Indonesian Criminal Law. Yet this law comprehensibly prohibiting the marital rape itself. For the further regulations of criminal law policies, it should take the principles of discrimination into account and the good boundaries regarding marital rapes, criminal liability, criminal threats and formal criminal arrangements either.
Upaya Penanganan Hate Speech Dengan Mediasi Penal Laely Wulandari; Syamsul Hidayat
Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i2.281

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan permasalahan hate speech. Hate speech (ujaran kebencian) akhir-akhir ini perkaranya semakin meningkat hingga diperlukan upaya lain dalam penangannya.Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptua dan pendekatan kasus Mediasi penal merupakan model penyelesaian perkara yang layak dipertimbangkan untuk masalah hate speech ini karena ada beberapa keuntungan yang didapat yakni :Mengurangi tumpukan perkara, Mendapatkan penyelesaian yang win-win solution,Mencegah Konflik Meluas dan menghindari perpecahan bangsa.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Abdul Hamid; Laely Wulandari
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.245 KB)

Abstract

Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gekap Narkotika jelas berdampak terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dan bahkan pula dirasakan pada keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena bukan saja orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sudah terlibat didalamnya, baik menjadi pemakai, maupun menjadi pengedar. Menurut pengamatan dan informasi dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut yang mengatakan pada desa yang mereka alami sudah mulai banyak indikasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Adanya indikasi-indikasi tersebut sudah mulai menimbulkan kekhawatiran dan keresahan serta ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar yang ada di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah metode ceramah. Sosuli yang ditawarkan adalah melalui pemberian informasi tentang peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika karena ini merupakan suau tindak pidana.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupten Lombok Barat Abdul Hamid; Laely Wulandari; Idi Amin; Titin Nurfatlah
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1630

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in West Lombok Regency. This research is empirical legal research with approach methods, namely the statutory approach, conceptual approach and sociological approach. Sources of data are from library data and field data. The types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are by means of document studies and field studies in the form of interviews. Data analysis with descriptive quantitative analysis. The result of the research is that the implementation of protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency is in accordance with what is mandated in the Child Protection Act. As for the obstacles in the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency, among others, the lack of parental supervision from both the victim and the perpetrator, the social environment including the family environment, limited child psychologists, especially in mentoring whose parties involve children who are still young. very small, remote place of residence and in West Lombok Police itself there is no Special Room for Children (RKP).
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Melalui Bahasa Laely Wulandari; Abdul Hamid; Syamsul Hidayat
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.432

Abstract

Kejahatan Kesusilaan kasusnya mengalami trend yang terus meningkat. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan dengan sarana fisik berupa tindakan tapi juga dengan sarana Bahasa , baik bahasa lisan maupun tertulis. Kejahatan Kesusilaan dengan bahasa ini seringkali dianggap sepele oleh masyarakat padahal efeknya juga sama bahayanya dengan kejahatan kesusilaan yang mempergunakan Fisik. Kebijakan hukum pidana dalam mengatur kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa saat ini tidak ada yang secara jelas mengatur bagaimana bahasa masuk menjadi unsur dalam tindak pidana ini. Dalam KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual, Tindak pidana kesusilaan menggunakan bahasa ini unsur bahasanya tertuang berupa kata kata “ancama kekerasan”, “penggunaan tulisan”, “Penggunaan suara”, dan “pernyataan”. Kebijakan hukum pidana yang akan datang haruslah memperhatikan unsur bahasa secara tegas dalam tindak pidana kesusilaan, pembuktian yang berpihak kepada korban dan penyelesaian yang tidak menyebabkan korban mempunyai keberanian untuk melapor dan Pelaku mendapat sanksi yang pidana yang sepadan dengan perbuatan. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah jenis tindak pidana kesusilaan dengan mempergunakan bahasa berkurang dan dapat ditangani dengan baik
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Melalui Bahasa Laely Wulandari; Abdul Hamid; Syamsul Hidayat
JATISWARA Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.432

Abstract

Kejahatan Kesusilaan kasusnya mengalami trend yang terus meningkat. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan dengan sarana fisik berupa tindakan tapi juga dengan sarana Bahasa , baik bahasa lisan maupun tertulis. Kejahatan Kesusilaan dengan bahasa ini seringkali dianggap sepele oleh masyarakat padahal efeknya juga sama bahayanya dengan kejahatan kesusilaan yang mempergunakan Fisik. Kebijakan hukum pidana dalam mengatur kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa saat ini tidak ada yang secara jelas mengatur bagaimana bahasa masuk menjadi unsur dalam tindak pidana ini. Dalam KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual, Tindak pidana kesusilaan menggunakan bahasa ini unsur bahasanya tertuang berupa kata kata “ancama kekerasan”, “penggunaan tulisan”, “Penggunaan suara”, dan “pernyataan”. Kebijakan hukum pidana yang akan datang haruslah memperhatikan unsur bahasa secara tegas dalam tindak pidana kesusilaan, pembuktian yang berpihak kepada korban dan penyelesaian yang tidak menyebabkan korban mempunyai keberanian untuk melapor dan Pelaku mendapat sanksi yang pidana yang sepadan dengan perbuatan. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah jenis tindak pidana kesusilaan dengan mempergunakan bahasa berkurang dan dapat ditangani dengan baik
Co-Authors Abdul Hamid ABDUL HAMID Idi Amin Lalu Parman Lalu Saipudin Syamsul Hidayat Syamsul Hidayat Titin Nurfatlah