Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Abdul Hamid
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Melalui Bahasa Laely Wulandari; Abdul Hamid; Syamsul Hidayat
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.432

Abstract

Kejahatan Kesusilaan kasusnya mengalami trend yang terus meningkat. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan dengan sarana fisik berupa tindakan tapi juga dengan sarana Bahasa , baik bahasa lisan maupun tertulis. Kejahatan Kesusilaan dengan bahasa ini seringkali dianggap sepele oleh masyarakat padahal efeknya juga sama bahayanya dengan kejahatan kesusilaan yang mempergunakan Fisik. Kebijakan hukum pidana dalam mengatur kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa saat ini tidak ada yang secara jelas mengatur bagaimana bahasa masuk menjadi unsur dalam tindak pidana ini. Dalam KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual, Tindak pidana kesusilaan menggunakan bahasa ini unsur bahasanya tertuang berupa kata kata “ancama kekerasan”, “penggunaan tulisan”, “Penggunaan suara”, dan “pernyataan”. Kebijakan hukum pidana yang akan datang haruslah memperhatikan unsur bahasa secara tegas dalam tindak pidana kesusilaan, pembuktian yang berpihak kepada korban dan penyelesaian yang tidak menyebabkan korban mempunyai keberanian untuk melapor dan Pelaku mendapat sanksi yang pidana yang sepadan dengan perbuatan. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah jenis tindak pidana kesusilaan dengan mempergunakan bahasa berkurang dan dapat ditangani dengan baik
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Melalui Bahasa Laely Wulandari; Abdul Hamid; Syamsul Hidayat
JATISWARA Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.432

Abstract

Kejahatan Kesusilaan kasusnya mengalami trend yang terus meningkat. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan dengan sarana fisik berupa tindakan tapi juga dengan sarana Bahasa , baik bahasa lisan maupun tertulis. Kejahatan Kesusilaan dengan bahasa ini seringkali dianggap sepele oleh masyarakat padahal efeknya juga sama bahayanya dengan kejahatan kesusilaan yang mempergunakan Fisik. Kebijakan hukum pidana dalam mengatur kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa saat ini tidak ada yang secara jelas mengatur bagaimana bahasa masuk menjadi unsur dalam tindak pidana ini. Dalam KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual, Tindak pidana kesusilaan menggunakan bahasa ini unsur bahasanya tertuang berupa kata kata “ancama kekerasan”, “penggunaan tulisan”, “Penggunaan suara”, dan “pernyataan”. Kebijakan hukum pidana yang akan datang haruslah memperhatikan unsur bahasa secara tegas dalam tindak pidana kesusilaan, pembuktian yang berpihak kepada korban dan penyelesaian yang tidak menyebabkan korban mempunyai keberanian untuk melapor dan Pelaku mendapat sanksi yang pidana yang sepadan dengan perbuatan. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah jenis tindak pidana kesusilaan dengan mempergunakan bahasa berkurang dan dapat ditangani dengan baik
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP KASUS PEMANAHAN OLEH ANAK : (STUDI DI POLRES DOMPU) Kiranty Aprilyani; Abdul Hamid
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Journal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2550

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan yang di hadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan diversi terhadap kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompu. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan diversi oleh penyidik kepolisian pada kasus pemanahan oleh anak di polres Dompu telah sesuai dengan syarat dan langkah-langkah di lakukan nya diversi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari tindak pidana di laporkan kemudian dibuat laporan polisi sampai dengan proses dilakukan diversi. Hambatan internal dan eksternal.
EFEKTIVITAS PATROLI POLISI KEHUTANAN DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN SUMBAWA Nurhidayati; Abdul Hamid
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Journal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2576

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas patroli polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging dan kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian Patroli yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa sudah cukup efektif. Ada beberapa hal yang menjadi kendala polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa yaitu faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal antara lain Kurangnya jumlah Personil Polisi Kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya anggaran operasional. Serta yang menjadi faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan hutan.
The Role of the Police in Efforts to Overcome Sexual Violence Against Children Abdul Hamid; Nanda Ivan Natsir; Ruli Ardiansyah; Titin Nurfatlah
Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.155

Abstract

Sexual violence is an act that can be categorized as abnormal sexual relationships and behaviors, resulting in serious harm and consequences for the victims. Cases of sexual violence against children in West Nusa Tenggara are quite common. Based on data from the West Nusa Tenggara Regional Police (POLDA), the Central Lombok Police Resort handles the most cases of sexual violence against children. The purpose of this research is to understand the role of the police in efforts to combat sexual violence against children and to identify the challenges faced by the Central Lombok Police Resort in preventing sexual violence against children. The research method used in this study is empirical legal research. The implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency is in accordance with Article 64 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In addition, obstacles in the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in Central Lombok Regency consist of internal and external factors.
Co-Authors Kiranty Aprilyani Laely Wulandari Nanda Ivan Natsir Nurhidayati Ruli Ardiansyah Syamsul Hidayat Titin Nurfatlah