Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

TRANSFORMASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA Ratna Purnamasari; Amiruddin Amiruddin; Rina Khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.875 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p07

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi penghentian penyidikan kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. dengan. Adapun hasil penelitian ini yakni Sebelum terbitnya UU No. 19 Tahun 2019 KPK tidak berhak mengeluarkan SP3 dan persyaratannya mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP sedangkan pada UU No. 19 Tahun 2019 mengatur kewenangan dan persyaratan KPK mengeluarkan SP3. Revisi Pasal 40 pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK bahwa KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 kepada tersangka korupsi apabila memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP di tambah ketentuan baru yakni SP3 dapat dikeluarkan apabila penyidikan tidak selesai dalam 2 tahun. This article aims to analyze the transformation of the termination of investigations into corruption cases in Indonesia. This research uses normative research methods. with. The results of this study, namely, before the issuance of Law no. 19 of 2019 the KPK is not entitled to issue SP3 and the requirements refer to Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code while Law no. 19 of 2019 regulates the authority and requirements of the KPK to issue SP3. Revised Article 40 of Law Number 19 of 2019 concerning the KPK that the KPK is given the authority to issue SP3 to corruption suspects if it meets the requirements as stated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code plus a new provision namely SP3 can be issued if the investigation is not completed within 2 year.
PSIKIATRI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Pradiptha Himawan Putra; Amiruddin Amiruddin; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p18

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis peran psikiatri forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran psikiater di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai legal agent dalam membantu aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan (penyidikan, pemeriksaan tambahan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) untuk menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya diduga menderita gangguan jiwa. Kedudukannya adalah sebagai ahli atau saksi ahli dan dapat dilibatkan dalam setiap tahapan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya keterangan ahli tersebut juga merupakan alat bukti yang sah yang membedakan keterangan dari psikiater tersebut adalah disebut sebagai keterangan ahli adalah ketika disampaikan di persidangan secara lisan dengan mengingat sumpah jabatannya, disebut bukti surat terletak pada Visum et Repertum Psychiatricum mulai dari tahap penyidikan sampai Visum et Repertum Psychiatricum dihadirkan di muka sidang secara tertulis dan disebut bukti keterangan saksi ketika diberikan oleh dokter yang bukan dokter kehakiman/forensik terhadap kondisi kejiwaan sipembuat, Dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta psikiater untuk menjelaskan lagi alat bukti berupa Visum et Repertum Psychiatricum kepada hakim ke muka persidangan (keterangan ahli). Hal ini wajar mengingat bahasa yang digunakan psikiater adalah bahasa medis yang tidak dimengerti oleh hakim. Oleh karena itu psikiater pada umumnya berusaha untuk menggunakan bahasa yang sekiranya dapat untuk dimengerti hakim. This study aims to analyze the role of forensic psychiatry in the criminal justice system in Indonesia. The type of research used is empirical normative legal research. The results of this study indicate that the role of psychiatrists in the criminal justice system is as a legal agent in assisting law enforcement officials for the purposes of examination (investigations, additional examinations at the prosecution stage and examinations at trial) to resolve criminal cases where the perpetrators are suspected of suffering from mental disorders. His position is as an expert or expert witness and can be involved in every stage of the examination. Furthermore, the expert's statement is also valid evidence that distinguishes the statement from the psychiatrist. It is referred to as an expert's statement, when it is delivered orally in court by remembering the oath of office, it is called documentary evidence located on the Visum et Repertum Psychiatricum starting from the investigation stage to the Visum et Repertum Psychiatricum is presented before the hearing in writing and is called witness testimony when it is given by a doctor who is not a judicial/forensic doctor regarding the mental condition of the maker. In some cases, the judge may ask the psychiatrist to explain again the evidence in the form of Visum et Repertum Psychiatricum to the judge before the trial (expert testimony). This is reasonable considering the language used by psychiatrists is medical language which the judge does not understand. Therefore psychiatrists generally try to use language that judges can understand.
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA YANG DITANGANI OLEH KEPOLISIAN DAERAH Iqbal Aji Ramdani; Amiruddin Amiruddin; Rina Khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p08

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai bentuk perlindungan terhadap saksi yang memberikan kesaksiannya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dibedakan menjadi dua yang dalam hal ini adalah saksi yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dengan saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK. Saksi yang dilindungi oleh LPSK maka bentuk perlindungannya mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan perlindungan hukum bagi saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. This research aims to analyze the protection of witnesses in criminal cases handled by the West Nusa Tenggara Regional Police. This is a normative legal research with a legislative and conceptual approach. The research findings regarding the forms of protection for witnesses giving testimony at the West Nusa Tenggara Regional Police are divided into two categories, namely witnesses protected by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and witnesses not protected by LPSK. Witnesses protected by LPSK are governed by the provisions of Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning witness and victim protection. On the other hand, the legal protection for witnesses not protected by LPSK is based on the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.