Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review JURNAL MERCATORIA Jurist-Diction Perspektif Hukum
Angela Melani Widjaja
Universitas Airlangga
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody Angela Melani Widjaja; Ike Yeni Kartika Sari; Hasna Firaz Isza Fadhilah; Devi Sukma Ayuningtyas
Unram Law Review Vol 4 No 2 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i2.126

Abstract

This research was conducted to introduce the principle of the best interest of the child as a basis for judges to create decisions regarding the child custody that reflects child protection. Based on this idea, the problem formulations in this research are: First of al, what is the basis for determining child custody by judges in Indonesia? and Secondly, what is the basis for determining child custody that reflects the principle of The Best Interest of The Child This paper is legal research which applies statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on this research, it was found that Firstof all, there are differences for judges in determining child custody in Indonesia for Muslim and non-Muslim couples. For Muslim couples, if the child is 12 (twelve) years old and over, the custody of the child is prioritized to be handed to the mother and if the child is under 12 (twelve) years of age, then custody will be given to the mother. For non-Muslim couples, generally, the custody of the child will be prioritized to be given to the mother. Secondly, The basis for determining the provision of child custody that reflects the principle of the best interest of the child for Muslim couples is that if the child is over 12 (twelve) years old, therefore the judge should not necessarily prioritize giving custody to the mother, rather they must pay attention to aspects of the need and the wishes of the child. If the child is not yet 12 (twelve) years old, the judge should also consider the desires and needs of the child and not necessarily give custody to the mother. The basis for determining the granting of child custody that reflects the principle of the best interest of the child for non-Muslim couples is when the judge does not necessarily give priority to the mother, but should consider the desiresand needs of the child.
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA YANG AKAN ADA BERUPA BANGUNAN GEDUNG Angela Melani Widjaja
Jurist-Diction Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.38 KB) | DOI: 10.20473/jd.v2i1.12097

Abstract

Pembahasan yang menarik mengenai jaminan ini berkaitan dengan hak atas tanah beserta benda yang ada di atas tanah yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan namun benda tersebut keberadaan masih akan ada di kemudian hari. Memang dalam Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disebut UUHT) mengatur demikian, namun pastinya ada kriteria untuk dapat dikatakan benda yang akan ada tersebut dijadikan sebagai objek jaminan, dan apabila benda yang akan ada tersebut dijadikan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan untuk terkait pelunasan utang debitor yang wanprestasi dapat dilakukannya suatu upaya oleh kreditor sebagai jalan terakhirnya yaitu berupa cara eksekusi, dan cara eksekusi yang dilakukan oleh kreditor harus sesuai kesepakatan yang telah dibuatnya dengan debitor dan pemberi Hak Tanggungan tanpa mengesampingkan cara-cara eksekusi yang telah diatur tersendiri dalam UUHT serta terkait perlindungan hukum bagi pemilik benda yang akan ada yang berada diatas tanah bukan miliknya.
Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung Angela Melani Widjaja; Vincentius Gegap Widyantoro; Elsa Indira Larasati; Lavenia Nadya Irianti; Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.3741

Abstract

Dalam lembaga jaminan dikenal bermacam-macam, salah satunya Hak Tanggungan, yang mengatur terkait jaminan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan yang menarik mengenai jaminan ini berkaitan dengan hak atas tanah beserta benda yang ada di atas tanah yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan namun benda tersebut keberadaan masih akan ada di kemudian hari. Memang dalam Pasal 4 ayat (5)  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disebut UUHT) diatur berkaitan dengan adanya kepemilikan yang berbeda antara pemegang hak atas tanah dengan pemilik benda-benda yang berada diatas tanah tersebut, namun ketika terjadi persengketaan antara kepemilikan yang berbeda ini akan membawa problematika pihak-pihak yang hendak bertanggung gugat dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan atas persengketaan ini. Berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat oleh pemegang hak atas tanah dengan pemilik benda yang berada di atas tanah tersebut, salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung gugat atas kesalahan yang telah merugikan pihak lain.
Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional dan Elektronik) Indira Retno Aryatie; Oemar Moechthar; Angela Melani Widjaja
Perspektif Hukum VOLUME 22 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v22i1.88

Abstract

Land is one of the important elements for social lives. Because really that important, the land which was the one of elements of the agrarian in the life of the Indonesian constitutionality has been regulated in Law Number 5 of 1960. This arrangement is intended to ensure a certainty of legal, in which the land was necessary a land registration in order to provide such certainty and legal protection to the rights holders, their rights which later on the outcome of those with registration certificate as a strong evidence. However due to the development of technology that so rapidly now this, then in terms of registering land even until issue certificates have can be done online/electronic. So that with the latest regulation regarding electronic acticity creates a new problem in terms of proof power between conventional certificates and electronic certificates.
Co-Authors Devi Sukma Ayuningtyas Elsa Indira Larasati Hasna Firaz Isza Fadhilah Ike Yeni Kartika Sari Indira Retno Aryatie Lavenia Nadya Irianti Oemar Moechthar Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani Vincentius Gegap Widyantoro