Articles
<![CDATA[The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Managementin Indonesia to Improve the Villages Economy ]]>
<![CDATA[Winarsi, Sri]]>;
<![CDATA[Widyantoro, Agus]]>;
<![CDATA[Moechthar, Oemar]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/scj.1.2.735.130-136
<![CDATA[Toward the increase in village revenue sources, a post of published Law No. 6/2014 concerning Village, it is confirmed that the village can establish village-owned enterprises (BUMDes) based on family spirit and cooperativeness. Besides, BUMDes can run a business in the field of economic and/or public service in accordance with the provisions of the legislation. BUMDes is established by the village government to utilize all potential economic, institutional, natural, and human resources in order to improve the welfare of the villagers. In fact, implementation of the BUMDes management in some areas is not fully optimized, in many cases the problem is corruption. Therefore, we need a good management or governance practices to improving the livelihoods of the village. The study used statute approach, conceptual approach, and case approach. The conclusions of this study are directed to apply the concepts of strengthening national laws relating to the management of BUMDes in order to strengthen the villages economy in Indonesia and to achieve empowerment of rural community and reduce corruptionthat often occurs and harm the economy of the village.]]>
<![CDATA[Pendampingan Hukum Kontrak Sentra Industri Teri Crispy di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan ]]>
<![CDATA[Moechthar, Oemar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i1.28286
<![CDATA[Desa Padelegan terkenal sebagai tempat sentra industry teri crispy yang produknya telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan juga sudah diekspor ke luar negeri. Keberadaan sentra industri ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat secara nyata memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu pada khususnya dan Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Namun kendala yang dijumpai yaitu ketika melakukan transaksi jual beli antara pelaku usaha teri crispy dan pembeli hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa dibuatnya perjanjian secara tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha teri crispy. Kendala ini semakin mengemuka ketika transaksi jual beli teri crispy tidak hanya dilakukan secara offline dimana pelaku usaha teri crispy dan pembelinya bertatap muka secara langsung, melainkan juga secara online melalui jaringan internet. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pengetahuan terkait pendampingan hukum dalam pembuatan kontrak untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Pendampingan Hukum Kontrak Sentra Industri Teri Crispy di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan ]]>
<![CDATA[Moechthar, Oemar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i1.28286
<![CDATA[Desa Padelegan terkenal sebagai tempat sentra industry teri crispy yang produknya telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan juga sudah diekspor ke luar negeri. Keberadaan sentra industri ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat secara nyata memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu pada khususnya dan Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Namun kendala yang dijumpai yaitu ketika melakukan transaksi jual beli antara pelaku usaha teri crispy dan pembeli hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa dibuatnya perjanjian secara tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha teri crispy. Kendala ini semakin mengemuka ketika transaksi jual beli teri crispy tidak hanya dilakukan secara offline dimana pelaku usaha teri crispy dan pembelinya bertatap muka secara langsung, melainkan juga secara online melalui jaringan internet. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pengetahuan terkait pendampingan hukum dalam pembuatan kontrak untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha.]]>
<![CDATA[PEROMBAKAN PEMILIKAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL MELALUI SINKRONISASI DATA ELEKTRONIK ANTAR INSTANSI ]]>
<![CDATA[Moechthar, Oemar]]>;
<![CDATA[Sekarmadji, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.248 KB)
|
DOI: 10.53686/jp.v10i1.28
<![CDATA[Terbitnya UUPA 60 Tahun yang lalu, belum menjamin perwujudan tujuan dari peraturan tersebut yakni dapat memberikemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.Pendapat ini dapat dilihat dari masih banyaknya rakyat Indonesia yang belum memiliki tanah untuk rumah tinggal sebagaikebutuhan primer setelah kebutuhan pangan. Jumlah tanah di Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah penduduk, olehkarena itu perlu dilakukan pemerataan penguasaan tanah agar tidak timbul penguasaan tanah yang melebihi batas maksimumbagi golongan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pernah menerbitkan Kepmen Agraria/Kepala BPN Nomor6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, yang mana dalam aturan tersebut disebutkanbahwa seseorang tidak boleh memiliki lebih dari 5 bidang tanah dengan status hak milik yang seluruhnya meliputi luaslebih dari 5.000 m2, namun praktek di lapangan seseorang dapat memiliki hak milik lebih dari batas yang telah ditetapkan.Kelemahan dalam aturan itu tidak memberikan sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, dengan demikian banyak oknumyang memanfaatkan kekosongan norma dalam aturan tersebut demi kepentingan pribadi. Pendekatan yang digunakan dalamtulisan ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan sosio legal dan pendekatan kasus. Hasil akhir adalah menemukanmodel pengawasan dan perombakan kembali penguasaan tanah hak milik. Dengan adanya model tersebut maka tujuanpasal 33 ayat (3) Konstitusi Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dapat dioptimalkan.]]>
<![CDATA[DIVISION OF LAND SERVICES BASED ON LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY ]]>
<![CDATA[Sri Winarsi]]>;
<![CDATA[Sri Hajati]]>;
<![CDATA[Oemar Moechthar]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.3.1892
<![CDATA[After the issuance of Law Number 23 Year 2014 jo. Law Number 9 Year 2015 on Regional Government, the affairs of local government in the field of land services, especially agriculture and plantations have shifted the authority of regulation which is different from the regulation in Law Number 32 Year 2004. The presence of the regional autonomy-based regulation had established the land agency in the provinces, districts/municipalities which were given authority to hold land affairs. Land affairs was originally the authority of the National Land Agency. These developments cause problems including overlapping authority. If the conflict is not well regulated, in legal perspective, it will emerge the problem of legal uncertainty while in management perspective, it causes inefficiency. Due to the shifting of this land affairs basis, it is necessary to harmonize the land affairs related to regional autonomy so that the authority overlapping is not done simultaneously between the central government and local government. The method used in this research is statute, conceptual and case approach. The research concluded to propose a model of improving land services in agriculture and plantation sectors between central and local government. Keywords: conflict of authority, land service, local government.]]>
<![CDATA[Legal Knowledge Related to Land Registration and Electronic Certification of Land Ownership ]]>
<![CDATA[Oemar Moechthar]]>;
<![CDATA[Soelistyowati Soelistyowati]]>;
<![CDATA[Ellyne Dwi Poespasari]]>
<![CDATA[ Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2021): Veteran Society Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.889 KB)
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i2.24
<![CDATA[Abstract The dynamics of land in Indonesia have led to various conflicts, one of which is proof of land rights in the form of land rights certificates. The existing conditions, until 2021, it turns out that many rights subjects do not have land rights certificates; they only rely on evidence in the form of old rights, including girik, pipil, kekitir. The proof of the ancient rights proved to be less able to guarantee legal certainty and legal protection than the certificate of land rights stated in the UUPA. In addition, there is Regulation Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates that must be applied. This situation will be a problem that will be discussed related to land registration which is done manually turning into electronic, which is later expected to make it easier for the community to obtain proof of ownership of their land rights. This activity is part of implementing the Tri Dharma of Higher Education, one of which is community service in the form of legal counseling. Through this activity, it is hoped that the community can play an active role in registering proof of land rights for certification and encourage the achievement of "no land ownership without certificates" that the Government can carry out. Keywords: Evidence of land ownership; Electronic Certificate; Land Registration; Community Service.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI PENGELOLA WARISAN ATAS HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS MENURUT SISTEM WARIS BURGERLIJK WETBOEK ]]>
<![CDATA[Oemar Moechthar]]>
<![CDATA[ Yuridika Vol. 32 No. 2 (2017): Volume 32 No 2 May 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.327 KB)
|
DOI: 10.20473/ydk.v32i2.4851
<![CDATA[The legal system of inheritance in Indonesia is divided into three systems, namely western heirs legal system derived from burgerlijk wetboek (hereinafter referred to as "BW"), the legal system of inheritance of Islam derived from the Qur'an, hadith and ijma, and customary inheritance law. Burgerlijk Wetboek inheritance law governing the possible legacy of someone who would fall into the state and controlled by the state. In certain cases the state on an inheritance from the testator if the testator leaves no heir, and wills, so that the legacy of the heir to the legacy categorized as slipshod heritage (onbeheerde nalatenschap). In this case the Orphan’s Court takes its participation to act as the manager of the neglected. The method used in this research is the approach statute and case approach. The study is in the context of the legal approach doctrinal legal research, but did not rule on the legal interpretation methods can be primarily related to the issues to be investigated. Regulation of Orphan’s Court in Indonesia remains sectoral and still former colonial possessions, so that the necessary regulations concerning Orphan’s Court Law form containing tasks, functions, powers, rights and obligations of the institution.]]>
<![CDATA[Implementation of The Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes) ]]>
<![CDATA[Sri Winarsi]]>;
<![CDATA[Oemar Moechthar]]>
<![CDATA[ Yuridika Vol. 35 No. 3 (2020): Volume 35 No 3 September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.518 KB)
|
DOI: 10.20473/ydk.v35i3.21637
<![CDATA[Based on Law No. 6/2014 concerning Village in Indonesia, in order to increase the utilization of all economic potentials, economic institutions, as well as natural resources and human resources in an effort to improve welfare of the village communities, the village government can form village-owned enterprise (BUMDes). In its practice, implementation of the BUMDes management in several regions is not fully optimized, so that many cases of corruption were found. Thus, good governance practices are needed for optimizing the management of BUMDes to improve the livelihoods of the village. The methods used in this research is statute approach, conceptual approach, and case approach. The conclusions obtained in this research are directed to contribute to the concepts of strengthening the national law related to the management of BUMDes. Hopefully, it can strengthen the village's economy and reduce the level of corruption in Indonesia that is detrimental for the village.]]>
<![CDATA[The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Managementin Indonesia to Improve the Village's Economy ]]>
<![CDATA[Sri Winarsi]]>;
<![CDATA[Agus Widyantoro]]>;
<![CDATA[Oemar Moechthar]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/scj.1.2.735.130-136
<![CDATA[Toward the increase in village revenue sources, a post of published Law No. 6/2014 concerning Village, it is confirmed that the village can establish village-owned enterprises (BUMDes) based on family spirit and cooperativeness. Besides, BUMDes can run a business in the field of economic and/or public service in accordance with the provisions of the legislation. BUMDes is established by the village government to utilize all potential economic, institutional, natural, and human resources in order to improve the welfare of the villagers. In fact, implementation of the BUMDes management in some areas is not fully optimized, in many cases the problem is corruption. Therefore, we need a good management or governance practices to improving the livelihoods of the village. The study used statute approach, conceptual approach, and case approach. The conclusions of this study are directed to apply the concepts of strengthening national laws relating to the management of BUMDes in order to strengthen the village's economy in Indonesia and to achieve empowerment of rural community and reduce corruptionthat often occurs and harm the economy of the village.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional dan Elektronik) ]]>
<![CDATA[Indira Retno Aryatie]]>;
<![CDATA[Oemar Moechthar]]>;
<![CDATA[Angela Melani Widjaja]]>
<![CDATA[ Perspektif Hukum VOLUME 22 ISSUE 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Hang Tuah University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30649/ph.v22i1.88
<![CDATA[Land is one of the important elements for social lives. Because really that important, the land which was the one of elements of the agrarian in the life of the Indonesian constitutionality has been regulated in Law Number 5 of 1960. This arrangement is intended to ensure a certainty of legal, in which the land was necessary a land registration in order to provide such certainty and legal protection to the rights holders, their rights which later on the outcome of those with registration certificate as a strong evidence. However due to the development of technology that so rapidly now this, then in terms of registering land even until issue certificates have can be done online/electronic. So that with the latest regulation regarding electronic acticity creates a new problem in terms of proof power between conventional certificates and electronic certificates.]]>
