Garuda - Garba Rujukan Digital

MERESPONS KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM MELALUI PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN JATIMULYA, DEPOK Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dapat dicermati bahwa sebagian warga masyarakat masih belum bisa mengakses dan memahami hukum dengan baik. Dampak dari keadaan itu ialah sebagian warga masyarakat belum bisa menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi. Fokus kajian ini ialah mengenai persoalan adanya kesenjangan antara hukum yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dan bagaimana institusi fakultas hukum dapat merespons persoalan itu. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat. Kajian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan tersebut, dan dengan menggunakan metode kajian hukum nondoktrinal. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara hukum dan kebutuhan masyarakat akan hukum masih terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Depok sudah menyediakan beberapa sistem, seperti Depok Single Window. Namun demikian, sinergi dengan pihak perguruan tinggi, terutama fakultas hukum, masih diperlukan untuk terwujudnya akses kepada hukum serta keadilan yang maksimal bagi masyarakat. (There are still a gap between the existing law and the society?s need to the law indeed. Some people in the society still could not access to the law easily. That condition was captured when a community service activity held at Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java. The aims of this study are to explain a gap between the law and the society?s need to it, and also how the higher education institution, especially the faculty of law, responds to such problem. This study is based on information collected by the researchers from a community service activity, which is held in the form of public legal consultation. This study uses non-doctrinal legal research method. This study concludes that there is a gap between the law and the society?s need to the law. Regarding to that, in Depok City, The Local Government has been establishing systems, such as Depok Single Window, to help its citizen in doing and solving their certain legal problems. Although the system has been established, but that system still need to be synergized with the faculty of law institution to extend and provide such kind of better access to justice mechanism for the society.)

Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat Wijaya, Endra; Oedoyo, Wibisono; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Jannati, Fira Nurul; Annisa, Shifa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.37351

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah. (Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law).

Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat Wijaya, Endra; Oedoyo, Wibisono; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Jannati, Fira Nurul; Annisa, Shifa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.37351

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah. (Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law).

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK DILUAR AKTA DAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERIKATAN PERSEROAN TERBATAS Muhammad Ridwan; Barkah Barkah; Rifkiyati Bachri
Jurnal Legal Reasoning Vol 3 No 2 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v3i2.2412

Badan usaha merupakan suatu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Badan usaha yang banyak dimintati saat ini ialah badan usaha yang berbentuk badan hukum terutama perseroan khususnya Perseroan Terbatas (PT). PT sebagai artificial person dalam praktiknya membutuhkan organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masimg organ ini memiliki tugas dan kewenangannya sendiri. Organ-organ ini terikat dengan Anggaran dasar dan UUPT. Pentingnya akta pendirian dan anggaran dasar perseroan guna mengetahui siapa-siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika apa yang dilakukan melampaui batas wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan UUPT, seperti kasus yang terjadi pada Labora Sitorus Putusan No 1081/K/Pid.sus/2014. Labora Sitorus memiliki 2 (dua) Perseroan Terbatas yaitu PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dimana secara legal formal dalam kedua Perseroan Terbatas tersebut nama Labora Sitorus tidak ada atau dengan kata lain Labora Sitorus tidak ada hubungannya dengan kedua perseron terbatas tersebut, namun dalam praktiknya Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. sehingga timbul pertanyaan dapatkah Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak tercantum dalam akta dan organ Perseroan Terbatas dimintai pertanggung jawaban terhadap perikatan Perseroan Terbatas menurut UUPT. Untuk menjawab permasalahan itu digunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga didapat simpulan bahwa Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak tercantum dalam akta dan organ Perseroan Terbatas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perikatan PT menurut UUPT.

Menjembatani Kesenjangan Antara Hukum dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hukum di Kelurahan Jatimulya, Depok, Jawa Barat Endra Wijaya; Rifkiyati Bachri; Aprilia Wardani; Kris Padayanti
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 11, No 4 (2020): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v11i4.3994

Dari sisi kuantitas, peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu wujud dari hukum, jumlahnya sudah sangat banyak. Namun secara faktual, keberadaan hukum tersebut masih dirasakan belum bisa dijangkau dan digunakan oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan bagi persoalan yang mereka hadapi. Kajian ini membahas permasalahan kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat mereka kesulitan menjangkau dan menggunakan hukum. Kajian ini bersandar utamanya pada informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat saat berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Informasi tersebut lalu dianalisis dengan menghubungkannya dengan konsep maupun norma yuridis yang berlaku. Kajian ini menyimpulkan bahwa memang masih terjadi kesenjangan antara hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Masyarakat masih belum bisa memahami dan mengakses hukum secara mudah.

DESA DIGITAL: PELUANG UNTUK MENGOPTIMALKAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Endra Wijaya; Ricca Anggraeni; Rifkiyati Bachri
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.1.158

Law can be one medium to achieve social welfare. As soon as the law is formed, including the one in the form of legislation, it must be disseminated. The dissemination according to Regulations Number 12 Year 2011 about the Formation of Legislation is performed by the Government in the state gazette of the Republic of Indonesia or the News of the Republic of Indonesia through the electronic or printed media so that the community will find out and understand the content and intent of the legislation. Ideally, the dissemination of legislation is performed evenly to all of the society, starting from the central level to the regions and even to the rural area. Digital village program, connected with the internet access, is a good opportunity which can be empowered to optimize the dissemination of legislation up to the rural area. Key words : promulgation of law, use of internet, digital village

MERESPONS KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM MELALUI PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN JATIMULYA, DEPOK Endra Wijaya; Rifkiyati Bachri; Aprilia Wardani; Kris Padayanti
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jp.v3i3.999

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dapat dicermati bahwa sebagian warga masyarakat masih belum bisa mengakses dan memahami hukum dengan baik. Dampak dari keadaan itu ialah sebagian warga masyarakat belum bisa menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi. Fokus kajian ini ialah mengenai persoalan adanya kesenjangan antara hukum yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dan bagaimana institusi fakultas hukum dapat merespons persoalan itu. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat. Kajian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan tersebut, dan dengan menggunakan metode kajian hukum nondoktrinal. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara hukum dan kebutuhan masyarakat akan hukum masih terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Depok sudah menyediakan beberapa sistem, seperti Depok Single Window. Namun demikian, sinergi dengan pihak perguruan tinggi, terutama fakultas hukum, masih diperlukan untuk terwujudnya akses kepada hukum serta keadilan yang maksimal bagi masyarakat. (There are still a gap between the existing law and the societyâ€™s need to the law indeed. Some people in the society still could not access to the law easily. That condition was captured when a community service activity held at Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java. The aims of this study are to explain a gap between the law and the societyâ€™s need to it, and also how the higher education institution, especially the faculty of law, responds to such problem. This study is based on information collected by the researchers from a community service activity, which is held in the form of public legal consultation. This study uses non-doctrinal legal research method. This study concludes that there is a gap between the law and the societyâ€™s need to the law. Regarding to that, in Depok City, The Local Government has been establishing systems, such as Depok Single Window, to help its citizen in doing and solving their certain legal problems. Although the system has been established, but that system still need to be synergized with the faculty of law institution to extend and provide such kind of better access to justice mechanism for the society.)

PERGULATAN PEMAKNAAN PASAL 2 DAN 3 UUPTPK Rifkiyati Bachri
Jurnal Yudisial Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i3.183

ABSTRACTCourt decision No. 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, in general, has complied with the substantive and procedural rules contained in the statutory provisions. Unfortunately, the judges do not dig deeper into the legal facts revealed at trial. The judges did not seem so knowledgeable about the prosecutor's indictment, particularly regarding the notions of Articles 2 and 3 of Law on Criminal Act of Corruption Eradication and less explore and understand the values that exist in society, especially people's desire to eradicate corruption in order to provide a proportionate decision. The impact is the values of justice become less reflected in the decision. The author of this article also criticizes the formulation of prosecutor's indictment.Keywords: corruption, statutory provisions, indictment formulation ABSTRACTPutusan hakim Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, secara umum tunduk pada subtansi dan prosedur hukum yang tertuang dalam pasal-pasal. Namun sayang, hakim perlu lebih mendalami fakta hukum sehingga tidak hanya berdasarkan pengetahuan sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa semata, khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, seharusnya hakim melakukan eksplorasi lebih mendalam seperti dalam nilai-nilai di masyarakat sebelum menuangkan dalam putusan sehingga menghasilkan putusan yang lebih proporsional sehingga lebih memperlihatkan nilai keadilan. Dalam tulisan ini, penulis juga mengkritisi formulasi dakwaan jaksa.Kata kunci: korupsi, pasal-pasal undang-undang, formulasai dakwaaan

Disparitas Pemahaman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Putusan No. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk) Rifkiyati Bachri; Yunan Prasetyo Kurniawan
Khairun Law Journal Volume 1 Issue 2, March 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Judge decision NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and Judge decision NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk are 2 (two) of the 127 (one hundred and twenty seven) verdicts of BPSK annulled by the Supreme Court (MA) on October 27, 2017. Where MA argued the two verdicts were not the authority of BPSK. Thus, problems arise whether the decision NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and the decision NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk are the competence of BPSK in resolving consumer disputes or not. To answer these problems, normative legal research methods are used, so that the conclusion is that the verdict NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk is not the Palangkaraya BPSK competency in deciding because Sancho is not the final consumer protected by UUPK, so if the Supreme Court annulled the decision of the Palangkaraya BPSK is true. Meanwhile, verdict NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 is true Coal BPSK competency to decide consumer disputes because Dermasnyah Pane is the final consumer protected by UUPK, so if the Supreme Court annulled the decision of Coal BPSK is not true.

Modal Penyertaan dan Pertanggungjawaban Koperasi Panca Prima Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Sophian Selajar; Rifkiyati Bachri; Nabila N
Khairun Law Journal Volume 2 Issue 1, September 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A cooperative is a business entity that requires capital. Cooperative capital consists of own capital and loan capital, but to develop its business, cooperatives can also conduct equity investment activities. This capital investment activity attracts the attention of the community because of its nature that bears the risk of loss but the investor is not given the authority to participate in managing the capital opening opportunities for misuse of capital investment management in cooperatives that can lead to defaults by cooperatives due to default on investors, as well as with investors. Panca Prima Cooperative which defaults on the venture capital cooperation agreement (investment capital). Thus, a problem arises whether the Panca Prima Cooperative can be held accountable for default on the venture capital cooperation agreement (equity participation) that is carried out and whether the management of the Panca Prima Cooperative is also responsible for the default carried out by the cooperative. To answer these problems normative research methods are used. Thus, it was concluded that the Panca Prima Cooperative could be held accountable for the default of the cooperative working agreement (capital participation) because the status of the Panca Prima Cooperative was a legal entity and that the Panca Prima Cooperative Management could not be held liable for defaults made by the cooperative Koperasi Panca Prima is a legal entity

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search