Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektifitas Pengaturan Masalah Kerukunan Umat Beragama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Abdullah, Zaitun; Wijaya, Endra
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7830

Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sarana bagi perwujudan persatuan dalam negara yang dibangun di atas kondisi masyarakat yang majemuk, termasuk dari sudut agama dan kepercayaan. Di Indonesia, persoalan kerukunan antar ummat beragama dan intra umat beragama diatur dalam Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain itu, pada level masyarakat muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kerukunan antarumat beragama. Namun, walaupun pengaturan tersebut telah ada, tampaknya kerukunan antar dan intra umat beragama masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Paper ini akan menganalisis tentang keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk apakah untuk isu kerukunan umat beragama memang perlu diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang.Every legislation and regulation in Indonesia must be able to ensure and facilitate the embodiment for Indonesian unity in a state that build by diversity society conditions, which included diversity in religion and faith. In Indonesia, the issue of diversity in religion and faith has been regulated by several legal documents, such as Act Number 1/PNPS/Year of 1965 on Prevention against Blasphemy Action, and Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia) Fatwa. Currently, Indonesian Government through Ministry of Religion has issued Draft of Act on Living in Harmony among Religious Adherents. Even though those efforts have been done, but still there were intolerances or discriminations and still being a problem among people in Indonesian society. This paper will be focused on how Indonesian legal system, especially in form of written law such as act and other official regulations, regulates or deals with efforts to pursue living in harmony among religious adherents. And also will be discussed whether it is important or not to form a new act that will specially regulate issue on living in harmony among religious adherents in Indonesia.

Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem Outsourcing: Sebuah Kesenjangan Penerimaan Nafila, Nafila; Kristine, Erlin; Wijaya, Endra
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, University of Ahmad Dahlan

Nowadays, outsourcing becomes a common system which is used in many business entities. For some reasons, as a system, outsourcing has emerged pro and contra opinions. Some people thought that outsourcing could make business run more effectively and efficiently, while the other thought that outsourcing could make labor placed in unfavorable condition. However, Indonesian law system still allows or accommodates business entities to use outsourcing in their business. In fact, through its practice, Indonesian labor law which rules outsourcing has not been implemented effectively, so the labor would become the weak party when they are in work relation with the bosses. This article will be focused on how outsourcing was implemented, and in the same situation, how the labor respond to it. This article was based on field study, in which researchers gave attention to the implementation of outsourcing system in 2 (two) different work units within the same institution, a private university in Jakarta. This study shows, because of some reasons, the labor still accepts when they were working under the outsourcing system.

Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan) Wijaya, Endra
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.759 KB)

Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan dan makna terhadapnya. Keberadaan bendera bisa juga terkait dengan aspek simbol kedaulatan, sehingga wajar apabila kemudian sebagian pihak menganggap adanya bendera Aceh yang sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka sebenarnya sudah membiarkan separatisme hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, di Aceh telah disahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang memberlakukan bendera berwarna merah dengan garis putih serta hitam dan gambar bulan sabit serta bintang sebagai bendera Aceh yang memiliki kesamaan dengan bendera GAM. Sejak masa konflik masih berlangsung hingga ke masa setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan GAM, keberadaan bendera Aceh selalu menuai kontroversi dan menjadi isu hangat dalam praktik ketatanegaraan di NKRI. Keadaan ini mendorong pencarian penjelasan dan solusi khususnya dari sisi hukum.Acehs Flag Problem in the Republic of Indonesia: Problem MappingAbstractFlag is an object in which many massages and meanings could be attached to. The existence of flag could also relate with sovereignty aspect and for that reason, some parties consider that the existence of Acehs flag, which is same with Free Aceh Movements (Gerakan Aceh Merdeka or GAM) flag, is conveying separatism in Republic of Indonesia. At present, in NanggroÃ« Aceh Darussalam, Acehs Qanun Number 3 Year 2013 on Acehs Flag and Symbol has been passed and its existence has always rises controversies and has become a problematic issue even after the signing of Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and GAM. It is thus an importance to discuss and try to find a solution for Acehs flag problem especially from the law perspective.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a9

Efektifitas Pengaturan Masalah Kerukunan Umat Beragama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Abdullah, Zaitun; Wijaya, Endra
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7830

Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sarana bagi perwujudan persatuan dalam negara yang dibangun di atas kondisi masyarakat yang majemuk, termasuk dari sudut agama dan kepercayaan. Di Indonesia, persoalan kerukunan antar ummat beragama dan intra umat beragama diatur dalam Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain itu, pada level masyarakat muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kerukunan antarumat beragama. Namun, walaupun pengaturan tersebut telah ada, tampaknya kerukunan antar dan intra umat beragama masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Paper ini akan menganalisis tentang keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk apakah untuk isu kerukunan umat beragama memang perlu diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang.Every legislation and regulation in Indonesia must be able to ensure and facilitate the embodiment for Indonesian unity in a state that build by diversity society conditions, which included diversity in religion and faith. In Indonesia, the issue of diversity in religion and faith has been regulated by several legal documents, such as Act Number 1/PNPS/Year of 1965 on Prevention against Blasphemy Action, and Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia) Fatwa. Currently, Indonesian Government through Ministry of Religion has issued Draft of Act on Living in Harmony among Religious Adherents. Even though those efforts have been done, but still there were intolerances or discriminations and still being a problem among people in Indonesian society. This paper will be focused on how Indonesian legal system, especially in form of written law such as act and other official regulations, regulates or deals with efforts to pursue living in harmony among religious adherents. And also will be discussed whether it is important or not to form a new act that will specially regulate issue on living in harmony among religious adherents in Indonesia.

MERESPONS KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM MELALUI PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN JATIMULYA, DEPOK Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dapat dicermati bahwa sebagian warga masyarakat masih belum bisa mengakses dan memahami hukum dengan baik. Dampak dari keadaan itu ialah sebagian warga masyarakat belum bisa menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi. Fokus kajian ini ialah mengenai persoalan adanya kesenjangan antara hukum yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dan bagaimana institusi fakultas hukum dapat merespons persoalan itu. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat. Kajian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan tersebut, dan dengan menggunakan metode kajian hukum nondoktrinal. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara hukum dan kebutuhan masyarakat akan hukum masih terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Depok sudah menyediakan beberapa sistem, seperti Depok Single Window. Namun demikian, sinergi dengan pihak perguruan tinggi, terutama fakultas hukum, masih diperlukan untuk terwujudnya akses kepada hukum serta keadilan yang maksimal bagi masyarakat. (There are still a gap between the existing law and the society?s need to the law indeed. Some people in the society still could not access to the law easily. That condition was captured when a community service activity held at Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java. The aims of this study are to explain a gap between the law and the society?s need to it, and also how the higher education institution, especially the faculty of law, responds to such problem. This study is based on information collected by the researchers from a community service activity, which is held in the form of public legal consultation. This study uses non-doctrinal legal research method. This study concludes that there is a gap between the law and the society?s need to the law. Regarding to that, in Depok City, The Local Government has been establishing systems, such as Depok Single Window, to help its citizen in doing and solving their certain legal problems. Although the system has been established, but that system still need to be synergized with the faculty of law institution to extend and provide such kind of better access to justice mechanism for the society.)

PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA Wijaya, Endra; Anggraeni, Ricca; Albar, Andi Ardillah
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3498

AbstractThis article focuses on how Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) plays its role in forming the international trade law in South-East Asia, and the readiness of Indonesia in response to such developing ASEAN’s role. This article uses doctrinal legal research method, also with legal and conceptual approach. ASEAN has significant role in international trade law development, especially in this era of ASEAN Economic Community (AEC). AEC has been running effectively since 2015, and it focuses in regulating several main issues, namely, establishment of free flow of goods, services, investment, capital, and movement of professionals or skilled labors within South-East Asia region. The conclusion is ASEAN, as an international organization, gains its legal personality in the time ASEAN Charter was established and come into force effectively. Having legal personality makes ASEAN able to create certain international legal form, including in the form of treaty or international agreement. In relation to that, ASEAN has been issuing several international agreements regarding economic activity or international trade activity within South-East Asia region, but the impact is such agreements also contain liberal values and it strongly indicated has been penetrating Indonesia as a sovereign state. In response to such condition, Pancasila, as Indonesian state philosophy, should be referred to. Keywords: international treaty; legal personality; Pancasila as idea of lawAbstrakArtikel ini berfokus pada persoalan peran ASEAN dalam pembentukan hukum perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara, dan juga bagaimana kesiapan Indonesia dalam merespons peran ASEAN tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal, dan dengan menggunakan pendekatan legal dan konseptual. ASEAN memainkan peran yang signifikan dalam dinamika hukum perdagangan internasional, terlebih lagi saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlaku secara efektif. Pemberlakuan MEA yang dimulai pada tahun 2015, secara garis besar, berfokus pada pengaturan beberapa hal pokok, yaitu perihal menciptakan “aliran bebas” lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Untuk menjamin terlaksananya lalu lintas tanpa hambatan itu, ASEAN membentuk beberapa perjanjian internasional yang secara substansi mengatur tentang lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di kawasan Asia Tenggara. Kajian ini menyimpulkan bahwa personalitas hukum ASEAN baru diperoleh saat Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif, dan sejak saat itu, ASEAN sebagai organisasi internasional mulai banyak memproduksi pengaturan mengenai perdagangan internasional, terutama dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mengandung semangat bagaimana menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas yang bebas bagi aktivitas perekonomian atau perdagangan internasional. Namun, keberadaan perjanjian-perjanjian internasional itu juga justru mengindikasikan bahwa liberalisasi sedang melakukan penetrasinya ke dalam Negara Indonesia yang berdaulat. Untuk merespons keadaan tersebut, maka yang diperlukan oleh Indonesia ialah kembali kepada cita hukum Pancasila sebagai pedoman. Kata kunci: cita hukum Pancasila; perjanjian internasional; personalitas hukum

PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA Albar, Andi Ardillah; Wijaya, Endra; Anggraeni, Ricca
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3498

AbstractThis article focuses on how Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) plays its role in forming the international trade law in South-East Asia, and the readiness of Indonesia in response to such developing ASEANâ€™s role. This article uses doctrinal legal research method, also with legal and conceptual approach. ASEAN has significant role in international trade law development, especially in this era of ASEAN Economic Community (AEC). AEC has been running effectively since 2015, and it focuses in regulating several main issues, namely, establishment of free flow of goods, services, investment, capital, and movement of professionals or skilled labors within South-East Asia region. The conclusion is ASEAN, as an international organization, gains its legal personality in the time ASEAN Charter was established and come into force effectively. Having legal personality makes ASEAN able to create certain international legal form, including in the form of treaty or international agreement. In relation to that, ASEAN has been issuing several international agreements regarding economic activity or international trade activity within South-East Asia region, but the impact is such agreements also contain liberal values and it strongly indicated has been penetrating Indonesia as a sovereign state. In response to such condition, Pancasila, as Indonesian state philosophy, should be referred to.Â Keywords: international treaty; legal personality; Pancasila as idea of lawAbstrakArtikel ini berfokus pada persoalan peran ASEAN dalam pembentukan hukum perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara, dan juga bagaimana kesiapan Indonesia dalam merespons peran ASEAN tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal, dan dengan menggunakan pendekatan legal dan konseptual. ASEAN memainkan peran yang signifikan dalam dinamika hukum perdagangan internasional, terlebih lagi saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlaku secara efektif. Pemberlakuan MEA yang dimulai pada tahun 2015, secara garis besar, berfokus pada pengaturan beberapa hal pokok, yaitu perihal menciptakan â€œaliran bebasâ€ lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Untuk menjamin terlaksananya lalu lintas tanpa hambatan itu, ASEAN membentuk beberapa perjanjian internasional yang secara substansi mengatur tentang lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di kawasan Asia Tenggara. Kajian ini menyimpulkan bahwa personalitas hukum ASEAN baru diperoleh saat Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif, dan sejak saat itu, ASEAN sebagai organisasi internasional mulai banyak memproduksi pengaturan mengenai perdagangan internasional, terutama dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mengandung semangat bagaimana menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas yang bebas bagi aktivitas perekonomian atau perdagangan internasional. Namun, keberadaan perjanjian-perjanjian internasional itu juga justru mengindikasikan bahwa liberalisasi sedang melakukan penetrasinya ke dalam Negara Indonesia yang berdaulat. Untuk merespons keadaan tersebut, maka yang diperlukan oleh Indonesia ialah kembali kepada cita hukum Pancasila sebagai pedoman.Â Kata kunci: cita hukum Pancasila; perjanjian internasional; personalitas hukum

Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat Wijaya, Endra; Oedoyo, Wibisono; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Jannati, Fira Nurul; Annisa, Shifa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.37351

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah. (Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law).

Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat Wijaya, Endra; Oedoyo, Wibisono; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Jannati, Fira Nurul; Annisa, Shifa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.37351

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah. (Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law).

Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur Raithah Noor Sabandiah; Endra Wijaya
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 18, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Salah satu corak dari masyarakat hukum adat ialah bersifat magis religius. Sifat magis religius yang ada pada masyarakat hukum adat Cigugur, salah satunya, berwujud Ajaran Djawa Sunda. Walaupun Ajaran Djawa Sunda sudah sejak lama hadir, tapi keberadaannya tidak luput dari diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh para pemeluknya, antara lain, mulai dari pelarangan beberapa aktivitas keagamaan Ajaran Djawa Sunda, pengkondisian secara sistematis agar pemeluknya berpindah ke agama lain yang diakui oleh negara, bahkan sampai ke tindakan pelecehan secara fisik. Diskriminasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya bentuk-bentuk intervensi dari hukum negara dan persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search