Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA Desril, Raja; Sari, Ainun
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.162 KB)

Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.

SURAT HAK ATAS TANAH R Desril
Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 1 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI
Publisher : LPPM UMRI

Perkembangan pesat yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia khususnyaPekanbaru Riau tidak bisa dipisahkan hubungannya dengan tanah, karena tanah jelasmenjadi aspek penting dalam pembangunan, dimana seluruh kegiatan pembangunanyang dilakukan memerlukan tanah.Peningkatan pembangunan akan berdampak kepadasemakin banyaknya lahan baru yang dibutuhkan, sehingga sertifikat sebagai bentuklegalititas kepemilikan tanah diperlukan sebagai dasar kepemilikan hak.Kurangnyakesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikatdisebabkan masih sedikitnya penyuluhan yang di berikan kepada masyarakat mengenaisertifikat tanah. Sehingga tidak sedikit berdampak tergusurnya warga dari tanah merekahanya karena pihak lain memiliki sertifikat yang sah.Penulis menilai perlunyamenimbulkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya Surat Hak Atas Tanah.Salah satunya melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat.

PENYULUHAN HUKUM KESELAMATAN LALU LINTAS: Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas Raja Desril; Elviandri Elviandri; Aksar Aksar; Raihana Raihana; Desi Sommaliagustina; Tri Wahyuni Lestari
Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 2 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI
Publisher : LPPM UMRI

Data on accidents and traffic violations collected by the Riau Regional Police Directorate and from our daily observations illustrates that the level of traffic safety and the level of community compliance with traffic laws / legislation is very alarming, if no strategic steps are taken. in order to increase the level of safety and increase the legal compliance of the community it will cause harm not only to the loss of life and property and psychological but also will cause losses in the economic field. The strategy or effort to increase legal awareness of the community as road users is basically part of orderly traffic. Strategies in increasing community legal awareness include: First, socialization or campaigns to comply with traffic regulations through the installation of banners and socialization. Second, Building the character of discipline. This character building can be started through the teacher's example. Therefore awareness of the instructional teachers is undoubtedly necessary. Security, order, safety and smooth traffic are shared responsibilities. Through this counseling, the character of discipline can be transmitted to all students of Muhammadiyah 3 Vocational School Pekanbaru.

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA TENTANG BAHAYA PERBUATAN BULLY DI SMP MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU Raja Desril; Aksar Aksar; Triwahyuni Lestari; Raihana Raihana; Elviandri Elviandri; Desi Somalia Agustina
Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 3 No 1 (2019): Pengabdian Untuk Mu negeRI
Publisher : LPPM UMRI

Bullying behaviour in a school environment can create a less supportive environment for students self-development, bullying behavior can hurt students, so they feel unwanted and rejected by their environment. This will certainly bring effect to the various activities of the students in the school. Causes of bullying due to family factors, environmental factor, school factors and social environmental factors. Bullying is a student who has a physical or social strength that is more appealing to another friend, has a high temperament, and a sense of empathy is low. Victims of bullying often fight against the perpetrators but some of them are subject to the command of the perpetrator and do not dare to fear. To cope with the well-programed bullying, the current countermeasures only include individual approaches by Walikelas, teacher of study field, as well as BK teachers. Keywords: Student law awareness about the dangers of bullying

PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA Raja Desril; Ainun Sari
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1373

Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.

KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA robyanugrah; Raja Desril
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2683

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kaidah dalam hukum pidana yang berguna untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat atau tidaknya diberikan sanksi pidana. Dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini pedoman penentuan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ditentukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan sebutan asas legalitas. Penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia sering kali berbenturan dengan konsep melawan hukum yang dianut oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang sedang melakukan pembaharuan hukum pidana terutama lewat pembentukan KUHP Nasional berusaha untuk merumuskan konsep perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai social, yuridis dan filosofis bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis normative dan spesifikasi penelitian diskriptif analitis

Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 Roby Anugrah; Raja Desril; Hari Sutra Disemadi
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.14.2.2020.110-117

The debate about capital punishment from classical to modern times is still a debate that has not found a dialogue point. From the Beccaria era which stated that capital punishment was not effective in tackling crime, many killings occurred and will continue to occur until today the pros and cons of capital punishment still maintain their respective arguments. In answering the problems regarding the pros and cons of capital punishment against narcotics crime, this study uses a qualitative analysis method with a type of normative legal research. The data used in normative legal research is, of course, secondary data obtained through library research. In Indonesia, the debate about capital punishment against narcotics criminals reappears to the public when the provisions of the threat of capital punishment in the Narcotics Law are submitted to a judicial review or judicial review to the Constitutional Court which is considered to conflict with the most basic human rights namely the right to life guaranteed by the 1945 Constitution. Whereas if the death penalty is investigated for narcotics crimes and other crimes in general as long as it is firmly regulated in statutory regulations it does not contradict the right to life that humans have from birth.

Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Roby Anugrah; Raja Desril
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i1.80-95

Pidana mati merupakan jenis pidana yang sangat besar pengaruh dan dampak nya, sehingga perdebatan mengenai pro dan kontra pidana mati masih terus berlangsung sampai dewasa ini. Indonesia sebagai negara hukum yang sedang melakukan pembaharuan hukum pidana terutama lewat pembentukan KUHP Nasional tidak terlepas dari problem mengenai apakah pidana mati tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional atau menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana mati dalam perundang-undangan pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi hukum yang dicita-citakan tentang pidana mati di Indonesia pada masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa hukum di Indonesia sekarang masih mengatur pidana mati sebagai pidana pokok sehingga masih ada pertentangan antara kelompok pro dan kontra pidana mati. Pidana mati pada pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengambil jalan tengah dengan tidak memihak antara dua golongan tersebut. Pidana mati pada masa akan datang adalah wujud konkret terhadap hak asasi manusia sesuai dengan wawasan nasional dan internasional.

Pembaharuan Dan Pembangunan Hukum Transportasi Di Era Disrupsi Melalui E-Governance R.Desril
UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12058

This study aims to analyze Describing the Renewal and Development of Transportation Law in the Disruption Era and Discovering the Concept of Transportation E-Governance in the Disruption Era. This research is based on normative juridical research methods, which include research on positive law inventory, research on legal principles and research on law in concreto. Secondary data in this normative legal research are in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study are that transportation policies and regulations in the era of disruption require integrated and comprehensive regulations, it is necessary to realize E-governance of transportation law in the era of disruption. The Ministry of Transportation's policy to provide comprehensive transportation can be seen in the 2020-2024 National Transportation Master Plan. However, in the Master Plan there are no policies that lead to E-Governance as a response to the development of transportation in the era of disruption. So to perfect this Policy, Renewal and Development of Transportation Law in the Era of Disruption through E-Governance is needed. This is where the urgency of research with the title Transportation E-Governance: Design of Transportation Law Regulatory Models in the Disruption Era to find the Renewal and Development of Transportation Law in the Disruption Era and Formulate the Concept of Transportation E-Governance. Keywords: E-Governance, Transportation, Model, Regulation, Disruption.

Kajian Terhadap Eksistensi dan Penguatan Badan Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Implikasinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia Miftahur Rachman; Mulia Akbar Santoso; Raja Desril
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11046

Tanah merupakan sumber daya alam yang krusial dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, permasalahan seperti keterbatasan lahan, sengketa kepemilikan, dan spekulasi tanah menjadi hambatan dalam pemanfaatan tanah secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji urgensi pendirian Bank Tanah secara yuridis dan filosofis, serta mengevaluasi dasar hukum, peran, dan fungsi Bank Tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Bank Tanah, seperti UUD 1945, UUPA 1960, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bank Tanah memiliki urgensi yuridis dan filosofis dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Sebagai instrumen pelaksanaan Hak Menguasai Negara, Bank Tanah berperan dalam distribusi pemilikan tanah yang adil, penyediaan tanah untuk perumahan dan pertanian, serta alokasi strategis demi kesejahteraan rakyat. Namun, pelaksanaan Bank Tanah harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Diperlukan sosialisasi luas, regulasi yang jelas, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang ketat dalam implementasi Bank Tanah. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Kajian mendalam terkait dampak sosial dan politik juga perlu dilakukan.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search